Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberhasilan pemungutan pajak pada dasarnya tergantung atas tiga pilar utama yaitu undang-undang, aparat dan Wajib Pajak. Unsur pertama, undangundang harus jelas, pasti dan mudah dimengerti. Unsur kedua, aparatnya. Aparat harus profesional dan memberikan contoh yang baik dan tidak sewenang-wenang. Unsur yang ketiga adalah Wajib Pajak. Wajib Pajak harus patuh dan taat terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dapat terjadi bila Wajib Pajak merasa diperlakukan adil dari segi peraturan dan memperoleh pelayanan serta penghargaan dari fiskus. Yang perlu digaris bawahi adalah besarnya tarif pajak tidak boleh mematikan objek pajak dalam menjalankan usahanya. Pajak usaha jasa penyiaran dilakukan menggunakan system withholding tax dimana pemotongan pajak terhadap rumah produksi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini stasiun televisi. Tingginya biaya produksi akibat rebutan pemain pemeran dikalangan rumah produksi terutama artis-artis populer yang punya kemampuan mengangkat rating program acara menyebabkan melambungnya honor artis yang sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Sedangkan harga jual produksi sulit untuk ditingkatkan akibat perolehan iklan yang terbatas dengan makin banyaknya stasiun televisi yang beroperasi. Tarip pajak penyiaran sebesar 15 % sesuai PPh 23 sangat mengganggu cashfow rumah produksi. Kenyataan dilapangan seringkali rumah produksi menolak pemotongan pajak tersebut. Hal ini seringkali mengharuskan stasiun televisi mengambil jalan tengah dengan melakukan gross up yang sesungguhnya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta bila fiskus melakukan crosscheck dan terdapat perbedaan angka maka pihak stasiun televisi diharuskan membayar kekurangan beserta denda sebesar 2 % setiap bulan dengan ketentuan maksimum 24 bulan. Dampak dari kondisi diatas terlihat dilapangan, selain banyak rumah produksi yang meminta perlakuan gross up terlihat pula bergugurannya rumah produksi serta banyak keseragaman acara antar stasiun TV. Dengan demikian kreativitas rumah produksi menjadi mandeg dan pemirsa dirugikan dengan disuguhi program acara dengan kualitas rendah.Deregulasi kebijakan tarif withholding tax dapat menghidupkan usaha jasa penyiaran tanpa mengurangi pemasukan negara karena dapat dialihkan ke SPT PPh badan rumah produksi yang dampaknya sangat berarti bagi pemirsa serta perolehan pajak pemerintah dimasa yang akan datang.

---

The successful of the tax holding is basically depended on three main elements there are constitutions/law, Tax officer/tax collector and taxpayer. First element, the constitutions/law have to be clearly, surely and easy to understand. Second element, the tax officer. The officer have to be professional and give a good sample and not arbitrary . The Third element is taxpayer. Taxpayer have to be obedient and meekly to the taxation rules. The Obedient and taxpayer adherence can be happened when taxpayer feel fair treated in regulation facet and get the good service and appreciation from fiscus. What requires to be underlined is the level of tax rate may not stop the tax object in running its effort. Taxation of broadcasting service is using withholding tax system where the assessment withholding tax to production house is conducted by third-hand in this case is television station. The height of production cost of effect of capture of characterization player among production house especially popular artists which have ability to lift-up the program rating cause the raise-up of artists payment is reflected to the production cost. While selling price of the production is difficult to improve by an effect of finite acquirement advertisement with the more number of television station operating. The rate of taxation broadcasting of 15 % according to PPh-23 is very bothering the production house cashfow. In field fact, the production house often to refuse the assessment withholding tax. This matter oftentimes oblige the television station take a middle way by doing a gross up that truthfully represent the deviation from the standard rule and when tax officer do the crosscheck and found a difference number, so the television station is obliged to pay for the minus with fine equal to 2 % every month (maximum 24 months). The affect of that condition is seen in field, besides a lot of production house asking for a gross-up treatment, is also have been seen the fall-off the production house and also a lot of similarity program television among the television stations. Thereby, the creativities of the production house become to desist and the audience is harmed by given with the low quality of program television. Regulation of Withholding Tax Rate policy can animate the effort broadcasting service without reduce the state income because it can be transferred to SPT PPh of production house institution which its meaningful impact for the audiences and the state acquirement of tax in a future.

Abstrak :
[ABSTRAK
Dalam perkembangan perdagangan dunia, yang terarah pada perdagangan bebas, maka Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha mengimbanginya, dengan membuka peluang bisnis bagi masyarakat. Peluang ini ditanggapi secara positif, dibuktikan dengan munculnya berbagai sistem perdagangan dan salah satu yang sedang berkembang pesat adalah bisnis Multi-Level Marketing (MLM), dimana daya tarik dari sistem ini adalah penghasilan dari dua sumber, yakni: selisih harga produk yang dipasarkan dan rabat yang akan didapat dari perusahaan sesuai dengan tingkatan yang diperolehnya. Oleh karenanya potensi penghasilan dari bisnis ini sangatlah besar dan yang perlu kita ingat penghasilan adalah salah satu obyek pajak yang berpengaruh besar dalam pendapatan perpajakan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah: (1) Penerapan Withholding Tax oleh perusahaan MLM, yang memiliki sistem berbeda (lebih rumit) dengan perusahaan bisnis lainnya (yang saat ini diterapkan); (2) Penerapan self assessment system dalam kaitannya dengan penghasilan distributor MLM yang didapat dari keuntungan perdagangan. Peraturan perpajakan mengenai bisnis MLM sudah ada, namun belum lengkap dan belum sesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Dimana pengaturan yang dibuat hanya mengarah pada penghasilan rabat dari distributor perseorangan dan pengaturan tersebut dalam bentuk surat edaran yang bukan merupakan peraturan perundangundangan. Hal tersebut mengakibatkan hukum mengenai perpajakan tidak dapat dijalankan dan diterapkan kepada seluruh masyarakat dan hal ini tidak sesuai dengan teori keadilan sebagaimana diungkap oleh Aristoteles yang pada intinya dalam perlakuan yang sama untuk setiap orang di mata hukum. Sehingga dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh distributor MLM, dari tarif sampai dengan prosedur pemungutan, serta diperlukan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, sehingga seluruh kalangan masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang peraturan perundangundangan tersebut.

---

ABSTRACT
In the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia as developing countries will remains to open up business opportunities for the community. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence of various trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-Level Marketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources, namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will be obtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, the potential income from this business is very large and we need to remember is one object of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in this research are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, which has a different system (more complicated) with other business enterprises (which are currently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation to income derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regarding MLM business is already there, but not complete and not in accordance with the Constitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made only lead to the rebate income from individual distributor and those regulations which was made in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxation can not be executed and applied to the entire community and this is not in accordance with the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatment for everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing the imposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs to collection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entire community can understand to the legislation., In the development of world trade, which focused on free trade, then Indonesia as developing countries will remains to open up business opportunities for the community. This opportunity is responded positively, evidenced by the emergence of various trading systems which one growing rapidly is the business of Multi-Level Marketing (MLM), where the appeal of this system is the income from two sources, namely: the difference in prices of products that are marketed and rebates that will be obtained from the company in accordance with the level obtained. Therefore, the potential income from this business is very large and we need to remember is one object of income tax profound effect on tax revenues. The problems raised in this research are: (1) Implementation of Withholding Tax by the MLM company, which has a different system (more complicated) with other business enterprises (which are currently applied); (2) The application of the self-assessment system in relation to income derived by MLM distributor of trading profits. Tax regulations regarding MLM business is already there, but not complete and not in accordance with the Constitution of Republic of Indonesia Year 1945. Where regulations are made only lead to the rebate income from individual distributor and those regulations which was made in circular letter is not the legislation. This resulted in laws regarding taxation can not be executed and applied to the entire community and this is not in accordance with the theory of justice as revealed by Aristotle that essentially in equal treatment for everyone in the presence of the law. So it takes a special regulation governing the imposition of income tax on income earned by MLM distributors, from tariffs to collection procedures, and its required more targeted socialization, so that the entire community can understand to the legislation.]

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang peluang kesediaan karyawan untuk dipungut zakat profesi dengan metode withholding (pemotongan gaji) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kesediaan karyawan untuk dipungut zakat profesi dengan metode withholding diduga dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu; pengetahuan karyawan mengenai zakat, budaya bersedekah pada diri karyawan dan lingkungannya, promosi Badan Amil Zakat (BAZ)ZLembaga Amil Zakat (LAZ) yang didapatkan karyawan dan pemahaman karyawan mengenai regulasi zakat dan pajak. Penelitian ini dilakukan terhadap 299 responden, yang merupakan karyawan perusahaan swasta di Jakarta yang diambil secara acak. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi model binary logit. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peluang kesediaan karyawan untuk dipungut zakat profesi dengan metode withholding adalah 63,20%. Apabila keempat variabel pengaruh di atas bernilai rendah, peluang kesediaan karyawan untuk dipungut zakat profesi dengan metode withholding adalah 21,26%. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengetahuan karyawan mengenai zakat, budaya bersedekah pada diri karyawan dan lingkungannya, promosi dari BAZ/LAZ yang didapatkan karyawan dan pemahaman karyawan mengenai regulasi zakat dan pajak berpengaruh positif terhadap peluang kesediaan karyawan untuk dipungut zakat profesi dengan metode withholding. ......This thesis discussed about the probability of employees’ willingness upon collection of professional zakah under withholding method (salary deduction) and the influencing factors. The willingness of employees upon the collection under withholding method was predicted to be influenced by four variables, namely the employees’ knowledge of zakah, charity tradition within the employees and their environment, promotion of Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) received by the employees and the employees’ understanding of regulations conceming zakah and tax. This research was conducted to 299 respondents, which were the employees of private companies in Jakarta randomly. The analysis of data in the research used the logit binary regresion model. The reseach result concluded that the probability of the employees’ willingness upon the collection of professional zakah under withholding method was 63,20%. If the four variables were in low value, the probability would be 21,26%. This research also concluded that the the employees’ knowledge of zakah, charity tradition within the employees and their environment, promotion of BAZ/LAZ received by the employees and the employees’ understanding regulation conceming zakah and tax brought positive impacts to the probability of employees’ willingness upon the collection of professional zakat under withholding method.

Abstrak :
Latar belakang: Enterokolitis nekrotikans merupakan salah satu komplikasi pada bayi prematur dengan angka mortalitas tinggi. Patogenesis terjadinya enterokolitis nekrotikans hingga kini belum dipahami namun bersifat multifaktorial. Berbagai penelitian mengaitkan enterokolitis nekrotikans dengan transfusi sel darah merah. Salah satu upaya untuk mencegahnya adalah dengan melakukan puasa saat transfusi, namun hingga kini masih bersifat kontroversial. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan puasa saat menjalani transfusi sel darah merah dengan kejadian enterokolitis nekrotikans pada bayi prematur. Metode: Penelitian menggunakan desain studi kohort retrospektif dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menggunakan data rekam medis. Bayi prematur yang dirawat di Unit Perinatologi RSCM dalam periode Januari 2019 hingga Desember 2023 dan menjalani transfusi sel darah merah, serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diikutsertakan dalam penelitian. Subyek kemudian dikelompokkan berdasarkan puasa atau tidak puasa saat menjalani transfusi sel darah merah. Diagnosis enterokolitis nekrotikan ditegakkan melalui hasil foto polos abdomen. Dilakukan pula pencatatan terhadap status maternal, usia gestasi, data antropometri saat lahir, skor APGAR usia 5 menit, jenis nutrisi enteral saat dilakukan transfusi sel darah merah. Hasil: Sebanyak 240 bayi prematur yang menjalani transfusi sel darah merah diikutsertakan dalam analisis. Seratus empat puluh empat bayi lelaki (60,0%), dengan rerata usia gestasi 31 (SD 2,69) minggu dan median berat lahir 1.256 (RIK 1.005-1.653) gram. Enterokolitis nekrotikans ditemukan pada 23,75% subyek dan EKN awitan dini lebih banyak ditemukan yaitu sebanyak 54,39% subyek. Proporsi bayi yang dipuasakan mengalami EKN lebih rendah dibandingkan yang tidak dipuasakan (22,09% dan 27,94%). Tidak ditemukan hubungan bermakna secara statistik antara kejadian EKN pada kelompok puasa dibandingkan kelompok tidak puasa saat menjalani transfusi sel darah merah (RR 1,081 (IK 95% 0,913-1,279). Kesimpulan: Puasa saat transfusi sel darah merah tidak memiliki hubungan bermakna secara statistik menurunkan kejadian enterokolitis nekrotikans. ......Background: Complications due to prematurity are major problems for premature infants. Necrotizing enterocolitis has been one of the most considered complication with high mortality rate. Pathogenesis of necrotizing enterocolitis yet to be fully understood, however multiple factors were proven to be associated. Transfusion associated necrotizing enterocolitis has been studied in many researches. Withholding feeds during red blood cell transfusion were postulated to decrease the rate of necrotizing enterocolitis in premature infants, however controversy still found among the research published. Objective: This study aimed to evaluate the association between withholding feeds during red blood cell transfusion and incidence of necrotizing enterocolitis in premature infants. Method: We conducted a retrospective cohort study in Cipto Mangunkusumo Hospital. Premature infants admitted from January 2019 to December 2023 who received red blood cell transfusion were selected according to inclusion and exclusion criteria. Subjects were divided into two group by looking at withholding feeds status during transfusion or fed during transfusion. Necrotizing enterocolitis was diagnosed by radiologist using abdominal radiograph. Maternal status, gestational age, birth anthropometric measurement, 5-minutes APGAR score, and type of enteral nutrition (breast milk or formula) while receiving red blood cell transfusion were recorded. Results: Two hundred and forty subjects included in this study. Among all subjects, male infants 144 (60%), mean gestational age was 31 (SD 2,26) weeks, and median birthweight was 1.256 (IQR 1,005-1.653) grams. Necrotizing enterocolitis were slightly lower in withholding feeds during transfusion group compared to fed group (22,09% and 27,94%, respectively). No association was found between withholding feeds during red blood cell transfusion compared to fed during transfusion with incidence of necrotizing enterocolitis (RR 1,081 (95% CI 0,913-1,279). Conclusion: Withholding feeds during red blood cell transfusion did not significantly decrease the incident of necrotizing enterocolitis in this study.

Abstrak :
Secara administrasi perpajakan, Pajak Penghasilan baru terutang pada saat akhir tahun pajak. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan sekali pada saat berakhirnya tahun pajak ini mengandung kelemahan baik di sisi Wajib Pajak, maupun di sisi negara. Wajib Pajak akan merasa keberatan apabila seluruh pajak yang terutang harus dibayar sekali saat akhir tahun pajak. Di sisi lain, negara akan kesulitan keuangan dalam tahun berjalan. Untuk mengatasi hal itu, maka negara mengatur pelaksanaan pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Salah satu sistem pembayaran pajak dalam tahun berjalan adalah pemotongan PPh Pasal 23. Sistem ini meminta bantuan pihak ketiga sebagai pemberi penghasilan untuk melakukan pemotongan pajak. Pajak tersebut dipotong dari pembayaran penghasilan kepada orang lain. Pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan seluruh pajak yang terutang saat akhir tahun pajak. Apabila sistem pemotongan PPh Pasal 23 ini tidak berjalan, maka negara akan melakukan penagihan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang ditujukan kepada pemotong pajak. Dalam pelaksanaan di lapangan, surat ketetapan pajak tersebut selalu berisi pokok pajak yang tidak atau kurang dipotong dan sanksi perpajakan. Permasalahan utama yang muncul yaitu pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak tersebut, ternyata ada yang tidak dapat dikreditkan. Dengan tidak dapat dikreditkannya pokok pajak tersebut maka timbul permasalahan, baik di sisi Wajib Pajak pemotong pajak maupun Wajib Pajak penerima penghasilan. Pembahasan dalam tesis ini didasarkan pada kerangka teori bahwa pemungutan pajak ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang memadai, yang dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus memperhatikan Equlity Principle (keadilan), dan Certainty Principle (kepastian hukum). Pemotongan pajak (withholding tax) bukan merupakan pajak, withholding tax hanya merupakan suatu sistem yang digunakan dalam rangka memungut pajak, yaitu pemungutan pajak dalam tahun berjalan. Janis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis. Dalam penulisan tesis ini penulis tidak menggunakan analisa statistik, karena penulis akan lebih mengupas permasalahan yang ada secara mendalam. Dalam melakukan penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan. Maksud penulis untuk langsung turun sendiri kelapangan adalah agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya (key informant). Hasil wawancara dengan key informant akan dituangkan dalam penulisan tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian, temyata tidak dapat dikreditkannya pokok pajak tersebut berkaitan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang membatasi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Pembetulan surat pemberitahuan dengan maksud mengkreditkan pokok pajak PPh Pasal 23 (yang ada dalam surat ketetapan pajak) hanya diperbolehkan dalam jangka waktu 2 tahun sebelum berakhirnya tahun pajak, sepanjang DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Sedangkan dalam undang¬undang pajak yang sama, kewenangan DJP untuk menerbitkan surat ketetapan pajak adalah sepuluh tahun dan itupun dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu. Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak DJP untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketidakmampuan DJP dalam mendeteksi kebenaran pelaporan surat pemberitahuan dilimpahkan kepada Wajib Pajak pemotong pajak dengan pengenaan surat ketetapan pajak yang selalu berisi pokok pajak dan sanksi perpajakan. Dalam analisis yang dilakukan, tidak dapat dikreditkannya pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengenaan pajak dan adanya pengenaan pajak ganda. Peluang terjadinya pengenaan pajak ganda sangat besar, karena di sisi penerima penghasilan ada ancaman sanksi pidana apabila penerima penghasilan tidak melaporkan penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Apabila penerima penghasilan sudah melaporkan penghasilannya maka tidak ada lagi kerugian negara, dengan demikian apabila masih juga diterbitkan surat ketetapan pajak, pada saat itu timbul pengenaan pajak ganda. Penerbitan surat ketetapan pajak yang atas pokok pajaknya tidak dapat dikreditkan juga menimbulkan ketidakadilan karena mendistorsi pajaknya withholder. Guna menghindari hal tersebut disarankan, apabila pihak DJP menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi pokok dan sanksi perpajakan, maka pokok pajak tersebut harus dapat dikreditkan, tanpa syaratapapun. Dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan setelah lewat tahun pajak, disarankan agar jangan mengenakan pokok pajak akan tetapi hanya berisi sanksi yang ditujukan kepada pemotong pajak. Penulis juga menyarankan agar DJP membangun suatu alat atau sistem administrasi perpajakan yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi dan meyakini bahwa penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan sudah dilaporkan seluruhnya, terutama apabila penghasilan tersebut merupakan obyek withholding tax. Dengan sistem administrasi iru diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang timbul dalam pengkreditan pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak.

---

On the taxation administration basis, an income tax only is payable at the end of a fiscal year. The tax collection system which is carried out one time at expiry of any fiscal year contains weakness both for the taxpayer and the state. Taxpayer will feel heavily burdened if all taxes payable must be paid once time at the end of fiscal year. On another side, the state will find financially difficult in the current year. To cope with the matter, the state shall arrange the implementation of payment of tax within the current year. One of tax payment system within current year is withholding of income tax Article 23. This system asks assistance from any third party as employer to conduct withholding toward tax. The tax is deducted from income payment to other person. The tax which has been deducted will be credited with all taxes payable at the end of fiscal year. In the event system in withholding of income tax Article 23 does not work, therefore the state will perform collection by issuing letter of stipulation on taxation, which is addressed to the Tax withholder. In the implementation thereof, the tax stipulation letter always contains of tax that is never or less deducted and taxation sanction. The main problem arising thereof is the tax principle contained in the letter of decision found that some portions are unable to be credited. With un-credited of the tax content, it will become the problem both for the tax withholding tax payer or income receiving tax payer. Discussion in this thesis is based upon theoretical framework that the tax imposition aims to collect acceptable tax income, which is in the regulation and implementation shall take into account Equity principle, and certainty principle. A tax withholding is not tax, but tax withholding is only a system, which is used to collect the tax, which is a tax collection within the current year. Research methodology used in this thesis is a descriptive analysis. In writing this thesis, author uses statistical analysis, because author will thither discuss the problem further detail. In conducting this research, author directly went to the field aims to carry out research in detail. In conducting research in the field, the author carries out a direct interview with key informant. Result of interview with key informant will be contained in writing this thesis. Based on result of survey, the tax content could not be credited in relation with regulation contained in Law No. 16 year 2000 regarding General Provision and Procedure of Taxation restricting Tax payer to carry out rectification of a notification letter. Correction the letter of notification aims to credit the tax content income tax Article 23 (contained in he letter of stipulation of tax) only obtained within a period of 2 years prior to expiry date of taxation, authority of DP to issue letter of the tax policy is ten years and could be extended under certain condition. Result of survey in the field also shows that up to this day, there is no effort carried out DJIP in coping with the problem. Inability of DIP in detecting correctness of report of the letter of notification will be handed over to the Tax withholding tax payer. According to the analysis, the un-credited of tax content, which is contained in the letter of tax polic caused legal uncertainty in imposing tax and the double tax imposition. Opportunity of the occurrence of double tax imposition is very high, because at the side of income receiver, there is a criminal sanction if the income receiver failed to report income which has been received over one year fiscal tax. If the income receiver has reported its income so that the state will no longer get loss, but the tax policy is still being issued, double tax imposition will automatically be imposed. The issuance of the tax policy upon the tax content could not be credited also caused unfairness due to distortion the withholder's tax. In order to avoid matters mentioned above, if DP issued the tax policy containing the tax content and sanction, therefore the tax must be credited with no conditions. In the event, the tax policy issued after expiry of fiscal year, you are not allowed to impose the tax content. However, it will only contain sanction addressed to tax withholder. Author also suggests DR establishing the equipment or taxation administration system which may be used to detect and assure that income received by income receiver have been reported entirely, especially if the income is an object of a tax withholding. With this administrative system, it is hoped to assist in coping with the problems arising from crediting the tax content in the tax policy.

Abstrak :
Tesis ini membahas salah satu teknik perencanaan pajak atas transaksi sewa lintas batas negara (cross-border leasing), yaitu melalui pendekatan tax treaty dengan negara-negara mitra (menggunakan tax treaty Indonesia-Amerika, Indonesia-Prancis dan Indonesia-Singapura) yang bertujuan mencari tax treaty dengan manfaat terbesar dalam meminimalkan pengenaan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagai negara sumber. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat perbedaan karakterisasi objek pajak yaitu sebagai bunga, royalti atau business profit; menyarankan penggunaan tax treaty Indonesia-Prancis sebagai pilihan terbaik dalam skema operating lease; sedangkan dalam skema financial lease, tidak terdapat perbedaan karakterisasi diantara tiga tax treaty tersebut.

---

This thesis describes one of tax planning technique on cross-border leasing transaction through the approach of tax treaty with the countries partner (using tax treaty between Indonesia and America, Indonesia and France and Indonesia-Singapore) that seeks to tax treaty with the greatest benefits in minimizing the imposition of income tax article 26 in Indonesia as a source country. The research method is qualitative comparative design. The results showed: there are differences in the tax characterization of the object that is as interest, royalties or profit business; recommends the use of a tax treaty between Indonesia and France as the best choice in operating lease scheme; whereas in the scheme of financial lease, there is no difference between the three characterization of the tax treaty.

Abstrak :
Penyebaran virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia terkhususnya Indonesia, tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat baik sebagai pegawai ataupun sebagai pelaku usaha. Merespon hal ini, Pemerintah memberikan stimulus berupa Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk mengembalikan ataupun meningkatkan daya beli pekerja di sektor formal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima oleh perusahaan beserta dampak pemberian insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dengan metode pemotongan pajak yang diterapkan oleh Perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT X, dimana PT X merupakan gerai ritel modern yang berfokus pada Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang termasuk dalam Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode in-depth interview dengan wajib pajak di PT X, Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator, dan pandangan dari sisi akademisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan telah memanfaatkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah secara baik sesuai dengan prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif PPh Pasal 21 ini memiliki dampak pada metode pemotongan pajak dari perusahaan sebelum menerima insentif dan setelah menerima insentif karena PPh pasal 21 yang harusnya dibayar oleh wajib pajak sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah ......The spread of the Covid-19 virus that has hit the whole world, especially Indonesia, certainly affects the economy and productivity of the community, both as employees and as business actors. In response to this, the Government provided a regulation in the form of Article 21 Income Tax Incentives borne by the Government to restore or increase the purchasing power of workers in the formal sector. This study aims to determine the use of government-borne income tax Article 21 incentives received by the company and the impact of providing incentives in the form of Article 21 Income Tax paid by the government using the tax method applied by the company. The objects in this research used employees of PT X, where PT X is a modern retail outlet that focuses on Fast Moving Consumer Goods (FMCG) which is included in the Business Field Classification Code (KLU) for Taxpayers who get Income Tax Incentives Article 21 Borne by the Government (DTP). This research uses a case study approach with an in-depth interview method with taxpayers at Company X, the Directorate General of Taxes as a regulator, and views from the academic side. The results of this study indicate that the company has made good use of the Government-borne income tax article 21 incentives in accordance with the reporting procedures stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 44/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayer’s taxes on the 2019 corona virus disease outbreak. This Income Tax Incentive article 21 has an impact on the method of withholding taxes from companies before receiving incentives and after receiving incentives because of income tax article 21 which must be paid by taxpayers entirely by the governmen

Abstrak :
Skripsi ini merupakan sebuah studi pada PT X mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan floating crane. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT X dari persewaan floating crane, compliance cost dari pemotongan PPh tersebut, dan kendala yang dihadapi PT X dalam pemotongan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua model penyewaan floating crane pada PT X yang salah satunya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemotongan PPh sehingga compliance cost yang timbul akan menjadi berbeda pula. Kebijakan pajak penghasilan yang berlaku sudah tidak relevan dengan keadaan usaha pelayaran pada masa kini. ......This thesis discusses the withholding of income tax on income from floating crane rent. This thesis is raising three issues, which are the withholding income tax process in PT X, the compliance cost that PT X has to bear, and the difficulties arise from the process of withhold.The method used in this study is qualitative descriptive. The collection of data are through field studies and literature studies. The results showed that there are two models of floating crane rent in PT. X which caused the different tax treatment. The different tax treatment leads to different compliance cost. The prevailing income tax policy/regulations are not relevant with the term of shipping bussiness. Therefore, the income tax policy/regulations should be revised accordingly.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi kenaikan dan penurunan dividen terhadap reaksi pasar menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di pasar modal Indonesia, khususnya untuk perusahaan manufaktur, perusahaan dengan perubahan dividen yang positif memiliki jumlah informasi yang lebih banyak dibanding perusahaan dengan perubahan dividen yang negatif, perusahaan dengan perubahan dividen yang positif memiliki reaksi pasar yang lebih besar dibanding perusahaan dengan perubahan dividen yang negatif, dan manajer tidak terbukti menahan dan mengakumulasi informasi mengenai penurunan dividen hingga waktu tertentu.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the effect of information in dividend increase and decrease on the market reaction using a sample of manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange over the period 2008-2012. This research uses two methods of analysis, analysis of statistic descriptive and statistic inferential. The results indicate that on Indonesia’s stock market, especially for manufacturing firms, firms with positive dividend changes have greater number of information and greater market reaction than firms with negative dividend changes, and managers do not withhold and accumulate information about dividend decrease until a certain period of time.