Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah peran suatu birokrasi pemerintahan daerah dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu mengemban misi, menyelenggarakan fungsi, menjalankan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan tingkat efektivitas yang setinggi mungkin.

Melalui peran suatu organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten yang efektif dalam mengendalikan roda pemerintahan pada suatu Daerah Kabupaten, maka diharapkan segala bentuk kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat pada Daerah tersebut dapat menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera.

Dalam mengkaji hal tersebut di atas, studi ini difokuskan pada Hubungan Kerja antar Unit pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat.

Data-data yang berkaitan dengan penelitian tersebut, didapat melalui metode penelitian Kualitatif. Sumber data terbagi 2 (dua) yaitu data primer dimana informan digunakan untuk memperoleh data tentang jaringan sosial diantara pegawai dengan penentuan informan sesuai tujuan (purposive). Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat pada buku-buku, jurnal dan beberapa lembaran daerah. Prosedur pengumpulan data yang meliputi teknik wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Dari keseluruhan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya setiap data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan teori untuk mengetahui maksud serta maknanya sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Sumedang terdiri dari unit-unit yang membutuhkan penataan hubungan kerja agar dapat efektif. Maka makin kompleks sebuah organisasi seperti organisasi Sekretariat Daerah, makin besar kebutuhannya akan penataan hubungan kerja. Dengan kata lain jika kompleksitas meningkat, maka akan demikian juga halnya dengan penataan hubungan kerja.

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan formalisasi sebagai sebuah standardisasi dalam melakukan hubungan kerja antar unit sehingga mendorong koordinasi.

Formalisasi dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, berupa peraturan, prosedur dan kebijaksanaan. Peraturan dalam hal ini berupa pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada individu atau unit-unit tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam sebuah hubungan kerja antar unit. Prosedur adalah rangkaian langkah kegiatan yang disusun secara berurut untuk diikuti oleh pegawai. Sedangkan kebijaksanaan adalah pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan agar diikuti oleh pegawai.

Hubungan kerja antar unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, memperlihatkan bagaimana sentralisasi terjadi dengan tetap memperhatikan aspirasi dari bawah. Jadi sentralisasi dalam hal ini bukan berarti pengambilan keputusan semata-mata mutlak dari seorang Top Pimpinan seperti Bupati, tapi sentralisasi juga mempertimbangkan desentralisasi dari pengambilan keputusan, seperti pengambilan keputusan berada pada tingkat menengah seperti Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.

Sentralisasi bersandar pada informasi yang diberikan oleh individu yang berada pada tingkat yang lebih rendah dalam hierarki vertikal, memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengkomunikasikan yang mereka inginkan. Setelah dikumpulkan, informasi tersebut harus diinterpretasikan. Interpretasi tersebut kemudian diteruskan sebagai saran kepada pengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Atas dasar saran tersebut pengambil keputusan membuat pilihan, selanjutnya otorisasi berada pada pengambil keputusan untuk mengambil keputusan.

Jadi modal sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada adanya penerapan aturan-aturan formal pada sebuah struktur formal dalam menata hubungan kerja antar unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Abstrak :
Penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja sering dilupakan oleh perusahaan yang secara sengaja maupun secara tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian kepada pekerja/buruh. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat 1 menyatakan bahwa pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Pendakatan Yuridis-Normatif sendiri adalah penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Dengan mengkaji dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang menjelasakan lebih dalam suatu gejala, dan bentuk penelitian ini merupakan evaluatif, yaitu memberikan penilaian atas kegiatan program-program yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, perusahaan terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan Pasal 186 ayat 1 dan 2, Pasal 190, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 84 ayat 3, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara garis besar, perusahaan tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Ada pun seharusnya perusahaan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik agar buruh terhindar dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. ......The implementation of occupational health and safety systems is often forgotten by companies that intentionally or unintentionally cause loss to workers. On the other hand, in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, article 28D paragraph 1 states that workers laborers are entitled to obtain security, protection and legal certainty in the employment relationship. This thesis research will be done by using Juridical Normative approach. The Juridical Normative Apprenticeship itself is the writing of scientific papers based on bibliography studies and searching for concepts, opinions or findings relating to legal issues. By reviewing and reviewing the applicable legal norms based on legal material conducted with the collection of legal materials by library study. This research is explanatory in explaining more deeply a symptom, and the form of this research is evaluative, that is giving assessment of activity of program which have been implemented. In this research, the company has indicated to violate law Number 13 Year 2003 regarding Labour Article 186 paragraph 1 one and 2 two Article 190, law Number 23 Year 1992 regarding Health Article 84 Paragraph 3, and other laws and regulations, There is also a company should apply good health and safety so that workers avoid work accidents and or occupational diseases.