Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
Perluasan yurisdiksi pidana berdasar
kan asas teritorial meliputi yurisdiksi ekstra
teritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial di
laut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udara
Perluasan yurisdiksi pidana di wilayah darat
muncul dengan adanya ?Extra Territoriality
theory ? yang menimbulkan dua yurisdiksi yaitu
yurisdiksi negara penerima dan yurisdiksr]
dalarn Konvensi Wina 1961 tentang hubungan
diplomatik.
...
Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 7-19, 2000
HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-7
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Harahap, Mustafa Djuang, author
Bandung: Alumni, 1983
341.44 HAR y
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Amir Martosedono, author
Semarang: Dahara Prize, 1994
345.072 AMI p (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Laura Reggyna, author
Timbul permasalahan ketika terdapat putusan pengadilan asing atas pailitnya perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat, dan perusahaan yang pailit tersebut memiliki aset yang lebih di negara lain. Secara kongkrit, keterkaitan masalah kepailitan dengan hukum perdata internasional dalam hal ini terletak bagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44991
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Joana Maleriluah, author
Skripsi ini membahas mengenai yurisdiksi negara dalam menangani tindak pidana hacking internasional bedasarkan Convention on Cybercrime. Metode penentuan yurisdiksi tindak pidana hacking dalam Convention on Cybercrime memakai prinsip teritorialitas, nasionalitas, dan prinsip lainnya yang diakui oleh peraturan domestik negara anggotanya. Bedasarkan analisis yang telah dilakukan, praktik negara-negara anggota Convention on...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58745
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
KAJ 12:3 (2007)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rufino Putra, author
Sengketa data pribadi yang terjadi di dalam cyberspace telah menyebabkan konflik kedaulatan dikarenakan mengingat sifat cyberspace yang dapat mengkoneksi berbagai jaringan komunikasi dapat menyebabkan bebeberapa negara berwenang untuk menerapkan yurisdiksinya. Dilihat dari hukum Indonesia sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberlakuan dari peraturannya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ahmad Kusasi, author
Kerajaan Indragiri di Pulau Sumatra dikenal sebagai kerajaan yang berperan penting dalam sejarah kerajaan di Nusantara. Di bagian timur, Kerajaan Indragiri berbatas langsung dengan Selat Malaka, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pusat perdagangan sejak abad ke-14. Selain itu, Sungai Indragiri dapat dilayari dari pesisir timur hingga pedalaman Sumatra bagian tengah....
2018
T51988
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aulia Rahmi, author
Pada peristiwa di mana terdapat lebih dari satu forum tersedia untuk menyelesaikan sengketa, pengadilan perlu menentukan forum yang paling layak untuk mengadili sengketa. Layak atau tidaknya suatu forum merupakan persoalan lebih lanjut daripada kompetensi suatu pengadilan. Persoalan kelayakan forum diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip forum non conveniens. Prinsip ini dibenarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65183
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohamad Soleh, author
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Terhadap lmigran Gelap terkait Pasal 48 dan Undang Undang No, 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Karena implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap imigran gelap ini bersinggungan dengan aspek intemasional, maka pemahaman imigran gelap dibahas dari sisi teoritis dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T33730
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
