Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami dan isteri selama masa perkawinan. Apabila pihak suami atau isteri ingin menggunakan harta bersama untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan dapat mempengaruhi hak yang dimiliki pihak suami dan isteri, khususnya terhadap harta bersama. Jika sebelum perkawinan kedua pihak bersepakat melakukan perjanjian kawin terkait pemisahan terhadap harta yang akan diperoleh saat perkawinan berlangsung, maka dalam perkawinan mereka tidak terdapat harta bersama. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan sebelumnya, maka terdapat harta bersama. Pemisahan Harta Bersama harus dibagi pada pihak suami dan pihak isteri secara adil, proporsional serta memperhatikan dan mengikuti ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga pembagian harta bersama dapat memenuhi rasa keadilan distributif. Pokok permasalahan Penulis adalah terkait ketentuan hukum dalam pembagian harta bersama yang memenuhi rasa keadilan untuk para pihak yang terlibat berdasarkan Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Kds.. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pengadilan dalam memutus perkara harta bersama hendaknya memperhatikan aspek keadilan distributif di dalam masyarakat, dikarenakan suami dan isteri dalam perkawinan memiliki status dan hak yang sama di mata hukum dan tidak ada pembedaan hak di dalam harta bersama milik suami dan isteri.

---

A shared asset is a property owned by a husband and wife in marriage. If the husband or wife wants to use shared assets for legal actions, then the consent of both parties must be obtained. Then, the dissolution of a marriage can affect the rights of both parties, especially in shared assets owned by both parties, where shared assets must be divided between the husband and wife fairly and by legal provisions governing the distribution of joint assets. If no previous marriage agreement is made, then there are shared assets and must be divided among the husband and wife in a fair and must follow the legal provisions governing the distribution of shared assets, so that the distribution of shared assets can fulfill a sense of distributive justice. The author's main problem is related to legal provisions in the distribution of joint assets that fulfill a sense of justice for the parties involved based on Decision Number 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk.. The research method that the author uses is normative juridical. The distribution of shared assets in marriage must fulfill the aspect of justice. Because husbands and wives in marriage have equal rights in the shared asset."

"Pada penelitian ini dibahas hubungan antara Leaders members exchange (LMX) dan turnover intention dengan procedural dan distributive justice sebagai mediator. Sampel penelitian terdiri dari 107 orang pegawai tetap di Bank ABC Depok. Pengukuran LMX, procedural & distributive justice menggunakan metode self-report dengan reliabilitas yang baik pada pilot study maupun field study, dengan nilai cronbach alfa diatas .75. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMX, Procedural, dan Distributive Justice secara signifikan berkorelasi negatif terhadap turnover intention. Pada penelitian juga didapatkan hasil bahwa LMX secara signifikan berkorelasi secara positif terhadap Procedural maupun Distributive justice. Pada uji mediasi didapatkan hasil bahwa Procedural & Distributive justice ternyata tidak memiliki efek mediasi terhadap hubungan antara LMX dan Turnover intention.

---

This research examined the relationship between LMX and turnover intention, mediated by procedural and distributive justice. Sample consisted of 107 full time employees of Bank ABC Depok. Using self-report, the measurements of LMX, procedural, and distributive justice all have good reliability, the cronbach?s alpha values above .75. The results showed that LMX, Procedural and Distributive Justice have negative correlations with turnover intention. This study also found that LMX positively correlated with Procedural and Distributive justice. The theority of mediating effects results distributive and procedural justice not mediating relationship between LMX and turnover intention."

"Research in Labor Economics volume 44 contains new and innovative research on the causes and consequences of inequality and well-being of the workforce."

"Artikel yang berjudul 'Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pandangan Theory of Justice John Rawls' ini pertama-tama akan memaparkan kondisi perekonomian negara kita (Republik Indonesia) dalam analisis pakar-pakar ekonomi dan pandangan pemerintah terhadap situasi ekonomi yang sedang berjalan. Selanjutnya akan diuraikan rumusan kebijakan kredit usaha rakyat sebagai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi angka ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan dengan pemberian dana usaha kepada UMKM melalui program KUR. Kemudian dipaparkan prinsip umum keadilan John Rawls terkait pareto optimality yang ketika di tingkat praksisnya berlaku keadilan distributif di mana masing-masing aktor akan memperoleh sesuai dengan kontribusinya dalam pasar."

"Hipermarket merupakan ritel yang tingkat laju pertumbuhannya paling tinggi per tahun di Jakarta. Hal ini menjadikan persaingan antar hipermarket menjadi semakin kompetitif sehingga kepuasan pelanggan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu caranya adalah dengan mengetahui bagaimana cara menangani keluhan pelanggan yang baik. Keluhan seorang pelanggan berhubungan dengan keadilan dalam pelayanan, sedangkan keadilan dalam pelayanan berhubungan dengan perceived justice (perasaan keadilan yang dirasakan oleh seseorang). Perceived justice sendiri memiliki tiga buah dimensi, yaitu distributive justice, procedural justice dan interactional justice. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mencari kombinasi dari ketiga dimensi perceived justice yang memiliki pengaruh terbesar terhadap tingkat kedatangan kembali dan kampanye negatif dari pelanggan yang melakukan keluhan pada suatu hipermarket. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Data-data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang pernah berbelanja di hipermarket manapun di Jakarta. Hasil dari pengolahan, dapat disimpulkan bahwa dimensi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kedatangan kembali dan kampanye negatif dari pelanggan yang melakukan keluhan adalah distributive justice dan interactional justice. Sedangkan interaksi dari ketiga dimensi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kedatangan kembali dan kampanye negatif adalah interaksi antara distributive justice dan interactional justice. Kombinasi level yang memiliki nilai tingkat kedatangan kembali paling tinggi dan kampanye negatif paling rendah adalah kombinasi high distributive dan high interactional.

---

Hypermarket is one type of retails with the most significant rapid growth per year in Jakarta. This phenomenon brings up into a harsh competitive environment among hypermarkets, thus customer's satisfaction becomes a very important thing to be considered. It is obvious that understanding how to handle customer's complaint properly is one of the critical points that needs to be concerned. Customer's complaint relates to fairnesss service, while fairness service refers to perceived justice. There are three kinds of dimensions in perceived justice, namely distributive justice, procedural justice and interactional justice.

The objective of this thesis is to find which combination of perceived justice's dimensions result in the most favorable post-complaint intentions. Mutivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used as a method in processing the data. The data were collected by administering questionnaires to subjects who ever been shopping in any hypermarket in Jakarta.

Based on findings, it can be concluded that distributive justice and interactional justice had a significant main effect on subjects' repatronage intention and on their negative word-of-mouth intention. The interaction among perceived justice's dimentions that has a significant effect on postcomplaint's behaviour is the interaction between distibutive and interactional justice. This findings also showed that the most favorable combination that had a significant main effect on postcomplaint intention is the combination between high distributive and high interactional justice."

"Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja dan Keterikatan Kerja. Studi pada Operator SPBU Pertamina di Wilayah JakartaOperator SPBU memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Sudah seharusnya pemilik SPBU melihat posisi operator sebagai sumberdaya manusia yang perlu diperhatikan Akan tetapi banyak operator SPBU yang merasakan ketidakadilan dalam hal imbalan, pembagian jam kerja, jaminan pekerjaan serta sikap dan perlakuan atasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketidakadilan distributif dan keadilan interaksional terhadap kepuasan kerja dan keterikatan kerja karyawan. Obyek dari penelitian ini adalah karyawan SPBU Pertamina yang bertugas sebagai operator di wilayah DKI Jakarta. Data diambil dari 200 responden yang merupakan operator SPBU dari kelima wilayah di DKI Jakarta. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode statistik SEM dengan program statistik LISREL. Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi keadilan interaksional memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja operator SPBU. Selanjutnya, kepuasan kerja yang mereka rasakan mempengaruhi keterikatan kerja. Sebaliknya, tidak terbukti adanya hubungan antara keadilan distributif terhadap kepuasan kerjaKata kunci: Keadilan organisasi, keadilan distributif, keadilan interaksional, kepuasan kerja, keterikatan kerja

---

Gas station operators have important role in proving services to the customers. Therefore, the SPBU owners should see their operators as important human resouces and take more attention to their needs. However, many operators have unfair perception to the company related to compensation, work hour distribution, job security and owner behaviour. The purpose of this research was to examine the effect of the distributive justice and interactional justice to job satisfaction and work engagement. The research was conducted in Pertamina gas station in Jakarta province. Data was taken from 200 respondents who are gas station operators in five areas in Jakarta. Statistical Equation Modelling SEM was used to analyze the data by LISREL program. Results of the analysis found that perception of interactional justice provenly affect the job satisfaction of the Pertamina gas station operators. Further, the job satistion effect the work engagement. On the contrary, the research found that distributive justice does not effect the job satisfaction. "

"ABSTRAKPelayanan intensif ditujukan untuk memberikan terapi intensif dan perawatan intensif. Biaya pelayanan yang sangat tinggi membutuhkan rasionalisasi pelayanan ini agar dapat memenuhi hak setiap orang yang membutuhkan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pedoman rasionalisasi pelayanan intensif untuk mempertajam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Desain penelitian adalah penelitian kombinasi concurrent transformative strategy. Data kuantitatif diperoleh melalui studi longitudinal retrospektif dari rekam medis pasien yang mendapatkan layanan intensif selama tahun 2015 dan dihitung nilai diagnostik dari metode skoring APACHE II dan LODS serta dengan menghitung risiko relatif dan analisis kesintasannya. Data kuantitatif juga diperoleh melalui kuesioner Moral Distress Scale-Revised dan Hospital Ethical Climate Survey. Data kualitatif diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam terhadap tenaga medis dan perwakilan pasien. Skor APACHE II dan LODS hari pertama tidak bermakna sebagai metode diagnosis untuk memasukkan pasien ke dalam ICU. Skor LODS hari ketiga memiliki area di bawah kurva ROC yang lebih baik sebesar 66,6 95 IK: 50,5 ndash;82,7 . Analisis kesintasan menunjukkan adanya penurunan kesintasan sekitar 30 dan peningkatan risiko terhadap terjadinya kematian sebesar 40 . Usia tua usia > 45 tahun meningkatkan risiko terjadinya kematian sebesar 1,6 kali 95 IK: 1,1 ndash;2,5 dibanding usia dewasa. Enam kategori yang dibahas dalam penelitian kualitatif adalah kebebasan, indikasi masuk dan keluar ICU, kesempatan, kesesuaian, ketersediaan, dan wewenang memutuskan perawatan ICU. Konsep pedoman ICU disusun dengan menitikberatkan pada aspek futilitas tindakan kedokteran yang ditunjukkan dengan skor LODS hari ketiga lebih besar atau sama dengan 12,5. Selanjutnya diperlukan case conference dengan semua pihak dengan mempertimbangkan keenam faktor nonmedis. Kriteria distribusi pelayanan intensif yang adil adalah menjamin ketersediaan tempat di ICU secara proporsional dan melakukan diskursus translasional dengan setiap pihak. Kata Kunci: keadilan distributif, pelayanan intensif, rasionalisasi.

---

ABSTRACTThe purposes of intensive care are providing intensive treatment and monitoring. The just enjoyment of this high cost services could be achieved through a thorough rationalization. The goal of this study is to acquire an ICU guidance as an addition to the present regulation. Mixed methods with concurrent transformative strategy was used as study design. Quantitative data were collected from 2015 ICU medical records. Longitudinal retrospective study was used to measure the diagnostic value of the first day APACHE II and first and third day LOD score. Survival analysis and relative risks were also measured. Moral Distress Survey Revised and Hospital Ethical Climate Survey questionnaire were used to measure the moral hazard in intensive care. Qualitative data were obtained from FGD and in depth interview of persons who were involved in intensive care. First day APACHE II and LOD score were found not significant as diagnostic tools. The area under the ROC curve for third day LOD score was 66.6 95 CI 50.5 ndash 82.7 . Survival analysis found a 30 decrease in survivability and a 40 increase in hazard in the third day treatment. Older patient has a 1.6 times higher risk 95 CI 1.1 ndash 2.5 of developing death in intensive care. Six categories were found in qualitative study namely the freedom, in and out indication, opportunity, appropriateness, availability, and the authority to decide. The ethicolegal concept of ICU guidance was developed by emphasizing the medical futility which was shown from the measurement of third day LOD score equal or higher than 12.5. The next step was case conference, considering the six non medical categories.The criteria for distributing a just intensive care are by proportionally guaranteeing the availability of the service and performing the translational discourse with every person involved. Keywords distributive justice, intensive care, rationalization."

"This important textbook has been revised and updated to continue its focus on the link between ethics and economic policy analysis, whilst ensuring that perspectives addressing the moral limits of the market, latest behavioural economics literature, and the changes in inequality over the years are included. Basic philosophical concepts are systematically described, followed by conventional welfare economic theory and policy, and applications to some topical economic problems such as income distribution and sustainable development. "