Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menghitung probabilitas risiko pengelolaan arsip inaktif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan memberikan rekomendasi upaya mitigasi risiko. Risiko yang dihitung probabilitasnya diadaptasi dari Records Risk Assessment Tool, The University of Newcastle, Australia, yang terdiri dari lima jenis risiko, yaitu risiko lingkungan, risiko kesalahan manusia, kebijakan, dan prosedur, risiko keamanan, risiko ruang penyimpanan, dan implementasi perencanaan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 19 pegawai di Bagian Arsip DPR RI, yaitu 1 Kepala Bagian Arsip, 12 Arsiparis, 4 Tenaga Sistem Pendukung (TSP), dan 2 Staf Tata Usaha (TU). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk menghitung probabilitas risiko, dengan mengambil nilai rata-rata pendapat responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas risiko pengelolaan arsip inaktif di DPR RI secara keseluruhan berada pada kategori kemungkinan terjadi rendah (10,68%). Risiko dengan probabilitas tertinggi adalah risiko ketiadaan rencana kesinambungan bisnis (22,56%), risiko ketiadaan rencana pemulihan bencana (21,35%), risiko pegawai yang merokok di dalam atau di sekitar ruang penyimpanan arsip inaktif (18,26%), risiko kebocoran air (16,40%), dan risiko fluktuasi suhu dan kelembaban (14,96%) dengan masing-masing berada pada kategori kemungkinan terjadi rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan arsip inaktif di DPR RI sudah baik, namun diperlukan peningkatan pada aspek kesiapan menghadapi bencana, pengelolaan risiko lingkungan dan kondisi ruang penyimpanan, serta penguatan disiplin prosedur pegawai dalam pengelolaan arsip inaktif di DPR RI.

---

This study aims to calculate the probability of risks in the management of inactive records at the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) and to provide recommendations for risk mitigation efforts. The assessed risks are adapted from the Records Risk Assessment Tool, the University of Newcastle, Australia, which includes five types of risks: environmental risks, human error, policy and procedural risks, security risks, storage area risks, and disaster planning implementation. This study employs a quantitative descriptive approach using a survey method. Data are collected through questionnaires distributed to 19 respondents in the Records Division of the DPR RI, consisting of 1 Head of the Records Division, 12 Archivists, 4 System Support Staff, and 2 Administrative Staff. The data are analyzed using a descriptive statistical techniques, and the weighted average method is applied to calculate risk probabilities based on the mean values of participants' responses. The results indicate that the overall probability of risks in inactive records management at DPR RI falls into the low likelihood category (10,68%). The highest probability risks identified are the absence of a business continuity plan (22,56%), the absence of a disaster recovery plan (21,35%), the presence of employees smoking in or near the inactive records storage area (18,26%), water leakage (16,40%), and fluctuations in temperature and humidity (14,96%), all of which fall under the low likelihood category. These findings indicate that, overall, inactive records management at DPR RI is already well-implemented. However, improvements are needed in disaster preparedness, environmental risk and storage condition management, as well as in strengthening staff discipline in following procedures related to inactive records management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemberkasan arsip kepegawaian digital dalam mendukung proses temu kembali surat rotasi karyawan di Bank X, khususnya pada unit kerja UTP Group. Permasalahan yang diangkat meliputi pentingnya keberadaan arsip surat rotasi dalam bentuk digital, belum terstrukturnya penyimpanan digital, kendala yang dihadapi dalam pemberkasann arsip digital, serta dampaknya terhadap temu kembali arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta jenis penelitian applied research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses digitisasi sudah dilakukan melalui pemindaian dokumen, belum terdapat pemberkasan digital yang memadai, seperti penggunaan daftar arsip dan penamaan file yang seragam. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen, rendahnya efisiensi kerja, serta potensi kehilangan arsip. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penerapan sistem pemberkasan digital yang terstruktur dan konsisten untuk meningkatkan pemberkasan arsip surat rotasi di Bank X.

---

This research aims to analyze the digital personnel archive filing system in supporting the employee rotation letter retrieval process at Bank X, especially in the UTP Group work unit. The problems raised include the importance of the existence of rotation letter archives in digital form, the unstructured digital storage, the obstacles faced in filing digital archives, and their impact on archive retrieval. This research uses a qualitative approach with a case study method, and data collection techniques in the form of observation, interviews, and applied research. The results show that although the digitization process has been carried out through document scanning, there is no adequate digital filing, such as the use of archive lists and uniform file naming. This causes difficulties in finding documents, low work efficiency, and potential loss of archives. This study concludes that the implementation of a structured and consistent digital filing system is needed to improve the filing of rotational letter archives at Bank X."

"Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia memiliki presiden yang berhak untuk melakukan restrukturisasi pada kabinet. Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mengakibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dibubarkan pada Kabinet Merah Putih sehingga arsip Kemenko Marves harus diselamatkan. Agar penyelamatan arsip berjalan secara prosedural, lembaga kearsipan yakni Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membina sekaligus membuat pedoman penyelamatan arsip secara nasional yakni Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara, serta analisis data melalui penetapan data, pengumpulan data, pereduksian data, dan pembentukan rangkaian data-data tersebut menjadi model eksplanatif (penjelasan proses dari masing-masing kegiatan penyelamatan arsip) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut dalam penyelamatan arsip Kemenko Marves menurut sudut pandang tiga lembaga yakni Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), ANRI, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut dalam penyelamatan arsip pascapembubaran Kemenko Marves hanya terlaksana secara parsial pada tahap verifikasi dan peraturan itu sendiri tidak mengatur aspek yang ada dalam penyelamatan arsip, seperti pihak yang membuat surat pembentukan tim penyelamatan arsip.

---

Indonesia’s presidential system grants the president authority to restructure the cabinet. Following his election, President Prabowo Subianto dissolved the Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs (Kemenko Marves), requiring the proper acquisition of its official records as part of the national archival heritage. The National Archives of Indonesia (ANRI), as the national archival authority, is mandated to oversee this process through regulations such as the Head of National Archives of Indonesia Regulation Number 46 of 2015 about Acquisition of Records from Merged or Dissolved State Institutions and Regional Governments. As a result, this can be researched with qualitative approach using document analysis, observation, and interviews, was conducted to examine the implementation of this regulation in the Kemenko Marves case from the perspectives of ANRI, the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development (Kemenko IPK), and the Coordinating Ministry for Food Affairs (Kemenko Pangan). The findings showed that implementation was only partially carried out, particularly at the verification stage, and the regulation itself lacks clarity on essential aspects, such as which stakeholders are responsible for issuing the decree to form the records acquisition team. This regulatory gap poses challenges to the coordinated and systematic preservation of state records during institutional changes."

"Arsip inaktif merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan dokumen perusahaan karena meskipun frekuensi penggunaannya rendah, arsip ini tetap memiliki nilai guna administratif, hukum, dan sejarah yang harus dijaga. Di PT. Z, pengelolaan arsip inaktif menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan praktek penataan dan penyimpanan arsip sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Per ANRI Nomor 9 Tahun 2018. Permasalahan seperti ketidaksesuaian sarana penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia, dan pencampuran ruang penyimpanan arsip teknik dan nonteknik menjadi hambatan yang dapat mengganggu efektivitas serta efisiensi pengelolaan arsip. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di pusat arsip PT. Z. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pihak terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi proses, kendala, dan tingkat kesesuaian praktik pemeliharaan arsip inaktif dengan standar kearsipan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pemeliharaan arsip inaktif di PT. Z telah mengacu pada pedoman kearsipan nasional, khususnya dalam hal penataan fisik arsip, pengelolaan informasi, dan penyusunan daftar arsip. Namun, masih ditemukan beberapa kendala utama, yaitu penggunaan boks arsip yang belum sesuai standar ANRI, keterbatasan sumber daya manusia, serta penyatuan ruang penyimpanan arsip teknik dan nonteknik yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Kesimpulannya, meskipun PT. Z telah menerapkan praktik pemeliharaan arsip inaktif sesuai pedoman yang berlaku, diperlukan perbaikan pada aspek sarana penyimpanan, penambahan dan pelatihan sumber daya manusia, serta pemisahan ruangpenyimpanan arsip berdasarkan jenisnya. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di PT. Z dan menjadi contoh praktik baik bagi perusahaan lain, khususnya di sektor konstruksi.

---

Inactive records are an essential part of a company’s document management system because, despite their low frequency of use, they retain significant administrative, legal, and historical value that must be preserved. At PT. Z, the management of inactive records presents unique challenges, particularly in ensuring that the arrangement and storage practices comply with prevailing regulations such as ANRI Regulation Number 9 of 2018. Issues such as non-standard storage equipment, limited human resources, and the merging of storage spaces for technical and non-technical records hinder the effectiveness and efficiency of records management. This research employed a qualitative method with a case study approach at the PT. Z records center. Data collection was conducted through direct observation, in-depth interviews with relevant personnel. The collected data were analyzed descriptively to identify processes, obstacles, and the degree of compliance of inactive records maintenance practices with national archival standards. The findings show that, in general, the process of maintaining inactive records at PT. Z has referred to national archival guidelines, especially in terms of physical arrangement, information management, and the preparation of records lists. However, several key issues remain, such as the use of archival boxes that do not comply with ANRI standards, limited human resources, and the combined storage of technical and non-technical records, all of which impact the efficiency and effectiveness of records management. In conclusion, although PT. Z has implemented inactive records maintenance practices in accordance with existing guidelines, improvements are needed in storage facilities, the recruitment and training of human resources, and the separation of storage spaces based on record types. The recommendations from this research are expected to enhance the quality of records management at PT. Z and serve as a model of good practice for other companies, particularly in the construction sector."

"Arsip merupakan aset penting bagi organisasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan menjaga informasi penting. Dengan seiringnya bertambah jumlah arsip yang dikelola maka diperlukannya penyusutan arsip termasuk pemindahan arsip inaktif. Penelitian ini mengkaji kesesuaian proses pemindahan arsip inaktif di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya dengan menggunakan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (PERKA ANRI) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Penelitian ini akan menganalisis mengenai kebijakan serta implementasi pemindahan arsip serta mengidentifikasi kendala guna meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip. Metode kualitatif diimplementasikan pada kajian ini dengan studi kasus pada Perumda Pasar Jaya dengan melibatkan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan mendapati bahwa proses pemindahan arsip di Perumda Pasar Jaya belum sepenuhnya memenuhi standar regulasi dalam penelitian ini. Analisis kesesuaian menunjukan adanya ketidaksesuaian pada beberapa indikator penting seperti, penyeleksian arsip, penataan arsip, dan dalam pelaksanaan pemindahan.

---

Archives are important assets for organizations in supporting decision making and maintaining important information. With the increasing number of archives managed, it is necessary to reduce archives including the transfer of inactive archives. This study examines the suitability of the inactive archive transfer process at the Regional Public Company (Perumda) Pasar Jaya using Law Number 43 of 2009 concerning Archives, Government Regulation Number 28 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 43 of 2009 concerning Archives, and Regulation of the Head of the National Archives of the Republic of Indonesia (PERKA ANRI) Number 37 of 2016 concerning Guidelines for Archives Reduction. This study will analyze the policy and implementation of archive transfers and identify obstacles to improve the effectiveness of archive management. This study utilizes a qualitative method with a case study at Perumda Pasar Jaya involving observation, interview, also documentation activities. The outcomes of this study show that the archive transfer process at Perumda Pasar Jaya has not fully met the regulatory standards in this study. The suitability analysis shows that there are discrepancies in several important indicators such as archive selection, archive arrangement, and in the implementation of the transfer."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemusnahan arsip kepegawaian di Perumda Pasar Jaya serta mengevaluasi kesesuaian proses pemusnahan arsip dengan regulasi yang berlaku, yaitu Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan kepala ANRI No.37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Latar belakang penelitian ini adalah terdapat kendala dalam proses pemusnahan arsip kepegawaian di Perumda Pasar Jaya yang berakibat pada meningkatnya volume arsip yang tidak tertata dengan baik. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama Perumda Pasar Jaya akan melakukan pemusnahan arsip. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pemusnahan arsip di Perumda Pasar Jaya. Pada tahap penyusutan arsip kepegawaian belum berpedoman pada JRA yang ada, karena divisi HRD dan GA belum memahami bagaimana prosedur penyusutan dan pemusnahan arsip. Pada tahap pembentukan panitia penilai arsip belum melibatkan pimpinan pengolah arsip sebagai anggotanya dan juga belum adanya anggaran untuk pemusnahan arsip. Pada tahap penyeleksian arsip terdapat kendala tidak tepatnya pembentukan tim penilai arsip, waktu dan biaya operasional. Pada tahap penilaian arsip terdapat kendala yang disebabkan kurang tepatnya pembentukan tim penilai arsip, sehingga menyebabkan penilaian arsip kurang berjalan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan pemusnahan arsip, terdapat kendala yaitu belum adanya alat pencacah arsip.

---

This research seeks to examine the various challenges encountered in the process of personnel archive destruction at Perumda Pasar Jaya and to assess whether the procedures align with relevant legal frameworks. These include Law No. 43 of 2009 on Archives, Government Regulation No. 28 of 2012 implementing the aforementioned law, and the Head of ANRI Regulation No. 37 of 2016 on Guidelines for Archives Reduction. The study is motivated by the presence of significant barriers in the destruction process of personnel records, which has led to an accumulation of disorganized archives. Moreover, this marks the first year that Perumda Pasar Jaya is conducting archive destruction, making the evaluation particularly relevant. Findings from the study reveal several critical obstacles. During the personnel archive reduction phase, the process has not followed the existing Archive Retention Schedule (JRA), primarily because the HRD and General Affairs divisions lack sufficient understanding of reduction and destruction procedures. When establishing the archive appraisal committee, the archive processing head was excluded from participation, and no specific budget allocation was provided for archive destruction activities. Additional issues emerged during the selection of archives, such as an improperly formed appraisal team, time constraints, and limited operational funds. The assessment phase also suffered due to the same team formation issues, resulting in a poorly executed archive evaluation. Finally, during the actual destruction stage, the lack of an archive shredder presented a major operational hurdle."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab kelembaban pada records center milik Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya serta memberikan rekomendasi strategi mitigasi risiko kelembaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi records center yang kurang memenuhi standar minimal, ventilasi yang minim, kondisi fisik gedung yang kurang baik, serta pengelolaan kelembaban yang tidak konsisten menjadi penyebab utama tingginya kelembaban pada ruang penyimpanan arsip. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan penerapan sistem pengendalian kelembaban yang lebih efektif, peningkatan ventilasi, pelatihan staf pengelola arsip, penataan ulang ruang penyimpanan sesuai standar ANRI, serta relokasi ruang penyimpanan arsip jika memungkinkan. Dengan upaya mitigasi ini, diharapkan kelestarian arsip dapat terjaga dan kerusakan akibat kelembaban dapat diminimalisir.

---

This study aims to identify the main factors causing humidity in the records center of Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya and to provide recommendations for humidity risk mitigation strategies. This research employs a descriptive approach using qualitative methods. Data collection techniques include interviews, observation, and literature review. The interviews were conducted using a semi-structured format. The findings indicate that the primary causes of excessive humidity in the archival storage area include the substandard location of the records center, inadequate ventilation, poor building infrastructure, and inconsistent humidity control management. Based on these findings, several recommendations are proposed the implementation of a more effective humidity control system, improvement of ventilation, staff training for archival management, reorganization of the storage area in accordance with ANRI standards, and relocation of the records center to a more suitable location, if feasible. Through these mitigation efforts, it is expected that the preservation of archives can be ensured and damage due to humidity can be minimized."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pemindahan arsip inaktif di Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui implementasi standar dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penelitian ini berfokus pada tahapan pemindahan arsip, kendala pelaksanaannya, dan kontribusinya terhadap pencapaian tertib arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodedeskriptif untuk memahami lebih dalam terkait dengan penelitiannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi dengan narasumber yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pemindahan arsip inaktif di BSN telah sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016. Namun, masih terdapatnya kendala yang ditemukan seperti kurangnya kesadaran unit pengolah dalam menyeleksi arsip inaktif, keterbatasan jumlah arsiparis dan kurangnya sarana prasarana yangmendukung pemindahan arsip inaktif.Kontribusi kegiatan pemindahan arsip inaktif terhadap tertib arsip dianalisis berdasarkan enam indikator dari Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017, meliputi tertib kebijakan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia, tertib pengelolaan arsip, dan tertib pendanaan. Secara umum, BSN telah memenuhi sebagian besar indikator tersebut walaupun diperlukan peningkatan di aspek SDM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan arsip di instansi pemerintah.

---

This study aims to evaluate the transfer of inactive records at the National Standardization Agency (BSN) through the implementation of standards set by the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI). The research focuses on the stages of records transfer, the obstacles encountered during its implementation, and its contribution to achieving archival order. A qualitative approach with a descriptive method was employed to gain a deeper understanding of the research topic. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis with selected informants. The results show that most of the inactive records transfer activities at BSN are in accordance with ANRI Regulation No. 37 of 2016. However, some challenges remain, such as the lack of awareness among processing units in selecting inactive records, the limited number of archivists, and inadequate infrastructure to support the transfer process.The contribution of inactive records transfer to archival order was analyzed based on six indicators from ANRI Regulation No. 7 of 2017, which include policy order, archival organizational order, human resources order, records management order, and financial order. In general, BSN has met most of these indicators, although improvements are needed in the human resources aspect.This research is expected to serve as a reference for the development of policies and archival management practices in government institutions."

"Penelitian ini berfokus pada perancangan dan pengembangan sistem manajemen rekod berbasis elektronik yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Sistem ini didesain untuk mengelola beragam jenis rekod, baik yang masih dalam format konvensional maupun yang sudah berbentuk elektronik. Pendekatan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah modul Extreme Programming, yang merupakan bagian dari metode Agile. Proses penelitian diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Lalu, dilanjutkan dengan menyusun daftar fitur yang harus diintegrasikan ke dalam sistem. Setelah tahapan tersebut selesai dilakukan, maka dimulai pengembangan sistem, yang diikuti oleh pengujian menyeluruh untuk memastikan fungsionalitas dan keandalan. Tahap akhir penelitian melibatkan evaluasi singkat melalui wawancara dengan pengguna dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik mengenai sistem yang telah dikembangkan. Sistem manajemen rekod elektronik dirancang dan dikembangkan menggunakan CMS Drupal serta menerapkan lima prinsip yang harus dilaksanakan berdasarkan (ISO) 15489-1. Berdasarkan hasil evaluasi, pengguna menyatakan bahwa sistem ini telah mempermudah proses pengelolaan rekod.

---

This research focuses on the design and development of an electronic-based record management system specifically designed to meet the needs of Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). This system is designed to manage various types of records, both those that are still in conventional format and those that are already in electronic form. The methodological approach used in this research is the Extreme Programming module, which is part of the Agile method, The research process began with identifying user needs through direct observation and in-depth interviews. Then, proceed with compiling a list of features that must be integrated into the system. Once these stages were completed, system development began, followed by thorough testing to ensure functionality and reliability. The final stage of the research involved a brief evaluation through interviews with users with the aim of obtaining feedback on the system that had been developed. The system is designed and developed using Drupal CMS and incorporates five principles that must be implemented in accordance with (ISO) 15489-1. Based on the evaluation results, users stated that the system has simplified the records management process."

"Pemeliharaan arsip aktif di Unit Rekam Medis dan Informasi memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung kelancaran operasional rumah sakit serta memastikan ketersediaan informasi medis yang akurat dan tepat waktu. Mengingat pentingnya peran unit ini dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pertamina Cirebon, maka penelitian mengenai pemeliharaan arsip aktif menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian praktik pemeliharaan arsip rekam medis dengan Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Aktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap tiga narasumber kunci, dan studi dokumentasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan keseuaian praktik di lapangan dengan ketentuan dalam regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan arsip aktif di unit tersebut telah dilaksanakan berdasarkan pedoman internal, yaitu Pedoman Penyelenggaraan Arsip I. Sistem pemberkasan menggunakan metode manual dan elektronik, dengan klasifikasi berdasarkan unit numbering dan terminal digit numbering system. Penyimpanan didukung oleh sarana seperti Roll O’Pack, map, outguide, dan pengaturan suhu ruangan. Namun, ditemukan kekurangan dalam penyusunan daftar arsip aktif dan daftar isi arsip secara tertulis, serta belum adanya pelaporan arsip secara berkala ke unit kearsipan. Kesimpulannya, pelaksanaan pemeliharaan arsip aktif di RS Pertamina Cirebon telah berjalan dan mendukung pelayanan kesehatan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek dokumentasi administratif agar sepenuhnya sesuai dengan standar tata kelola kearsipan nasional.

---

The maintenance of active records in the Medical Records and Information Unit plays a crucial role in supporting the smooth operation of the hospital and ensuring the availability of accurate and timely medical information. Given the importance of this unit in supporting healthcare services at Pertamina Cirebon Hospital, research on the maintenance of active records is highly relevant. Therefore, it is necessary to evaluate the conformity of medical record maintenance practices with ANRI Regulation Number 9 of 2018 concerning Guidelines for Active Records Maintenance. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews with three key informants, and document review. The analysis was carried out by comparing field practices with the provisions of the national regulation. The results show that the active records maintenance activities in the unit have been carried out based on internal guidelines, namely the Archives Administration Guidelines I. The filing system uses both manual and electronic methods, with classification based on unit numbering and terminal digit numbering systems. Storage is supported by facilities such as Roll O’Pack, folders, outguides, and room temperature control. However, shortcomings were found in the preparation of written active records lists and archive content indexes, as well as the absence of regular reporting of records to the archival unit. In conclusion, the implementation of active records maintenance at Pertamina Cirebon Hospital is in place and supports healthcare services, but it still requires improvement in administrative documentation to fully comply with national archival governance standards."