Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian yang membahas mengenai kebijakan penetapan cagar budaya sebagai non-obyek Pajak Hiburan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dari kebijakan tersebut, untuk menggambarkan proses formulasi kebijakannya, dan untuk menganalisis dampak yang muncul dari pengimplementasiannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, terdapat tiga hasil penelitian. Pertama, hal yang melatarbelakangi kebijakan adalah kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam pengenaan Pajak Hiburan. Kedua, terdapat tiga tahap dalam formulasi kebijakan yang menghasilkan penetapan cagar budaya sebagai non-obyek Pajak Hiburan. Ketiga, dampak yang muncul adalah adanya tax loss pada penerimaan Pajak Hiburan yang ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman serta peningkatan keuntungan yang diperoleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko.

---

The research discusses about the determination of culture site as non-object of Entertainment Tax in The Law Number 28 Year 2009. It has purposes which are to analyze the background of the policy, to describe the process of the policy formulation, and also to analyze the impacts which come from the policy implementation. By using qualitative approach method, data collection technique by field research and library research, and qualitative data analysis technique, there are three results from this research. First, the background of the policy is the lack of Local Government`s understanding about the levy of Entertainment Tax. Second, there are three stages in the policy formulation that finally gives result in determination of culture site as non-object of Entertainment Tax. Third, the impacts from the policy implementation are tax loss on Entertainment Tax revenue which is beared by the Local Government of Sleman Regency and the profit increase which PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko gets.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perlakuan perpajakan (pajak daerah dan retribusi daerah) atas kapal pesiar asing. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi jenis- jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang dikenakan pada kapal pesiar asing jika ditinjau dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta mengeksplorasi faktor penghambat yang menyebabkan kapal pesiar asing tidak dapat dikenakan pajak daerah. Dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal inilah, penulis dapat mengetahui justifikasi pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah atas alat transportasi asing, dan menganalisis kemungkinan- kemungkinan pajak/retribusi yang dapat dikenakan guna meningkatkan penerimaan daerah.

---

This undergraduated thesis discusses the tax treatment (local taxes and levies) on foreign cruise ships. This study aims to explore the types of local taxes and levies imposed on any foreign cruise ships when viewed from the concept of regional autonomy and fiscal decentralization, as well as explore the inhibiting factors that lead to foreign cruise ships can not be subject to local taxes. From the concept of regional autonomy and fiscal decentralization, the authors can find the justification for the imposition of local taxes and levies on foreign transport, and analyze the possibilities of taxes / levies that may be imposed in order to increase local revenues.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini melihat administrasi retribusi pelayanan kesehatan dari teori yang dikemukakan oleh Mc.Master. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam proses administrasi retribusi, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Bogor pada beberapa aspek sudah dilakukan namun masih terdapat hambatan-hambatan. Petugas melakukan diskresi dalam penetapan biaya pelayanan kesehatan dan sanksi administrasi belum pernah diterapkan. Selain itu, masih ditemukan wajib retribusi yang tidak menerima bukti pemungutan yang sah.

---

This thesis is focused on the revenue administration of health charge in Bogor regency. In this study, researcher analyzed revenue administration of health charge from theory by Mc.Master. This thesis had three issues about revenue administration of health charge in Bogor regency, problems faced during the process of health charge, and effort from the Government to solve the problems. This research used quantitative approach through in-depth interview, literature study and observation. The result showed that revenue administration of health charge in Bogor regency have not applied optimally. Discretion occurs in calculating the health charge and penalties have not applied. Moreover, user charge payers do not accept the actual receipt for the collection.

Abstrak :
Desa Cikarageman merupakan salah satu desakota yang berada dekat dengan Jakarta. Pembangunan perumahan skala besar telah mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan, telah membawa banyak perubahan pada desa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan Kepala Desa Cikarageman dalam meningkatkan produktivitas pegawai kantor desa dengan menggunakan teori dari Rivai mengenai peran kepemimpinan. Rivai mengungkapkan peran pokok kepemimpinan, yakni sebagai pengambil keputusan, pengendali konflik dan pembangun tim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Kepala Desa Cikarageman cukup berperan kantor desa, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pengendali konflik, namun masih perlu meningkatkan perannya sebagai pembangun tim. ...... Cikarageman Village is one of rurban located close to Jakarta. Large-scale housing development has been converting its agricultural land into housing, brought many changes in the village. This study aimed to describe the role of Cikarageman?s village chief leadership at the village office by using the theory of Rivai on a leadership role. Rivai reveals the essential role of leadership, the decision-making, controlling conflict and team builder. This study uses a quantitative approach with a descriptive design. This study found that Cikarageman village head significant role village office, particularly in decision-making and control of conflict, but still needs to enhance its role as a team builder.

Abstrak :
Penelitian ini tentang evaluasi kebijakan ekpansi atau perluasan basis pajak hotel yang mencankup seluruh persewaan ruangan di hotel yang berada di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis evaluasi kebijakan ekspansi basis atau perluasan basis pajak hotel yang mencakup seluruh persewaan ruangan di hotel sesuai dengan Undang- Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perpajakan yang sesuai dengan objek persewaan ruangan di hotel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Dari hasil evaluasi kebijakan perluasan atau ekspansi basis pajak hotel dapat diketahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut dari berbagai sudut pandang. Serta peneliti dapat mengkaji masalah serta kendala yang timbul dalam proses implementasi kebijakan ekspansi basis pajak hotel.

---

The research about Evaluation The Hotel Tax Base Expansion of Rental Room in Hotel. This research purpose to analyze the evaluation of the hotel tax base expansion policy in all room rental at the hotel which in The Law of Local tax and Local Charges Number 28 Year 2009. This research uses qualitative approach with data-collection techniques such as in- depth interview, observation and literature studies. In the results of the evaluation of the expansion tax base includes hotel room rentals at hotel according The Law of Local tax and Local Charges Number 28 Year 2009. From evaluated the hotel tax base expansion, researcher can find goals from hotel tax base expansion policy. And also researcher can find the problems in implementation process of the hotel tax base expantion.

Abstrak :
Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Penerimaan Asli Daerah yang menjadi andalan di Kota Depok. Pajak daerah terdiri dari beberapa pajak diantaranya adalah pajak parkir. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik mobil atau motor serta banyaknya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di Kawasan Margonda Raya dari tahun 2006-2010 menyebabkan realisasi penerimaan pajak parkir yang cenderung meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah No.7 Tahun 2010 yang diterapkan di Kota Depok atas penyelenggaraan parkir di pusat perbelanjaan khususnya perlakuan permajakan terhadap penawaran jasa parkir valet dan pembebasan biaya parkir sebagai salah satu bentuk promosi serta untuk mengatahui hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dan temuan penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi pajak parkir di Kota Depok, mengetahui bagaimana perlakuan pemajakan atas fasilitas lain di tempat parkir serta mengetahui apa hambatan yang terjadi dalam proses implementasi tersebut. ......Implementation of local tax collection from shopping centers in the Margonda Raya Area overall has been going well according with local rules. Increasing number of vehicles, such as cars and motorcycles and also many shopping centers in here from 2006 until 2010 which may effect realization of the parking tax revenue tends to increase every year. The obstacles faced by local government to implement the local regulation sufficiently affect affect the City of Depok‟s local revenue.The purpose of this research is to analyze the implementation of local regulation applied in the City of Depok regarding parking spaces in the shopping center, particularly on the effects caused by availability of other facilities or services provided by the Parking Management in the shopping center, such as Valet Parking Services and Free Parking Program as a form of promotion ; also the obstacles faced by local government to implement the local regulation in the shopping center around Margonda Raya Area which may affect the City of Depok‟s local revenue.This research is using qualitative method with literature research and field research, by doing in-depth interview to collect the data.

Abstrak :
Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg. ......The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services.

Abstrak :
Pengenaan pajak penerangan jalan di Kota Depok dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana penerangan jalan umum guna memberikan kemanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap pengguna jalan umum di malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Depok, dimana terdapat kecenderungan menurunnya persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pajak penerangan jalan Kota Depok dalam lima tahun terakhir. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, diperoleh informasi bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Depok mencapai 40% setiap tahunnya. Dimana penerimaan pajak penerangan jalan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adanya tunggakan pembayaran listrik, tarif dasar listrik, peningkatan jumlah pelanggan listrik, penetapan tarif pajak penerangan jalan Kota Depok dan adanya penggalakkan sistem listrik prabayar. Untuk lebih mengoptimalkan administrasi penerimaan daerah khususnya meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah Kota Depok sebaiknya melakukan beberapa upaya diantaranya melakukan penyesuaian tarif pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi Kota Depok serta melakukan sosialisasi rutin baik secara langsung maupun memberikan himbauan melalui baliho, pemberitaan di radio dan surat kabar Kota Depok. ......Assessment of street lighting tax in Depok motivated by the need for local government to provide street lighting facilities to provide safety and reduce crime on public road users at night. This study aims to analyze the efforts to increase tax revenue realization Depok street lighting, where there is a tendency of decrease in the percentage contribution of street lighting tax to total local tax revenue Depok in the last five years. Using qualitative research methods of data collection techniques in-depth interviews, information was obtained that the street lighting tax contribution to local tax revenues Depok reached 40% annually. Where street lighting tax revenue is influenced by several factors, including the payment of arrears of electricity, electricity tariff, increase in the number of electricity customers, setting the tax rate Depok street lighting and the promotion of prepaid electricity system. To further optimize local tax administration especially to improving street lighting tax revenues, local governments Depok should do some efforts to increase tax revenue realization through street lighting tax rate adjustment in accordance with the potential of Depok and socialization regullary, both directly and provide an appeal through billboards, news on the radio and Depok‟s newspapers .

Abstrak :
Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis implementasi berikut konsekuensi pada sistem online sebagai salah satu bentuk pengawasan Pajak Hotel yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui konsekuensi yang akan muncul dengan adanya sistem online sebagai bentuk pengawasan pajak hotel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Simpulan penelitan ini adalah sistem online memberikan banyak kemudahan khususnya bagi Fiskus dalam melaksanakan pengawasan, juga bagi Wajib Pajak dalam hal dibebaskan dari porporasi bill dan pemeriksaan. Namun sampai dengan tahun 2012 hanya 2% dari keseluruhan Wajib Pajak Hotel di DKI Jakarta yang menggunakan sistem online. Pada implementasinya dilakukan menggunakan dua alat yaitu menggunakan blackbox dan PC Desktop. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak lebih bersifat memaksa kepada seluruh Wajib Pajak Hotel agar dapat digunakan secara menyeluruh di DKI Jakarta, ditangani oleh vendor yang ahli dan dapat mengantisipasi perbedaan database ataupun hardware dan software dengan lebih baik. ......The main focus of this paper is the analysis of the consequences of the implementation of the following online systems as a form of tax on hotel surveillance rules set forth in the Governor Number 92 Year 2011 as for the purpose of this research is to describe and knew the consequences that would arise with the system online as a form of supervision hotel tax. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive research. Conclusions: This research is an online system gives a lot of convenience especially for the tax authorities to carry out surveillance, as well as for taxpayers in the case released from porporasi bill and examination. But until 2012 only 2% of the overall taxpayer Hotel in Jakarta that use online system. In the implementation using two tools that use the blackbox and PC Desktop. Researchers suggested that the Tax Office is more force to all taxpayers Hotel to be used as a whole in Jakarta, handled by experts and vendors who can anticipate differences in hardware and software database better.