Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dimensi struktur organisasi (kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi) baik masing-masing maupun simultan terhadap efektivitas organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian dilaksanakan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada bulan Mei-Juni 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formalisasi dan sentralisasi memiliki berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan kompleksitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa formalisasi memiliki hubungan yang paling kuat dengan efektivitas organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka perlu ditingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan formalisasi.

---

This study was conducted to determine the extent of the influence of the dimensions of organizational structure (complexity, formalization and centralization) either individually or simultaneously to organizational effectiveness Directorate General of Law Administration Affair Ministry of Law and Human Rights. Research conducted at the Directorate General of Law Administration Affair in May-June 2013. The method used in this study is a quantitative explanation.

The results of this study indicate that formalization and centralization has a significant effect on organizational effectiveness. Whereas no significant effect on the complexity of organizational effectiveness. Research also shows that formalization has the strongest relationship with organizational effectiveness. To improve the effectiveness of the organization, it needs to be improved matters relating to formalization."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengaruhnya terhadap pengendalian keuangan. Lokus penelitian dilakukan pada ULP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada anggota ULP dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17 untuk menguji korelasi antar variabel secara linier dan bersama-sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi secara linier dan bersama-sama berpengaruh positif tehadap kinerja ULP, kemudian dari hasil pengujian juga didapatkan bahwa faktor kinerja ULP berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengendalian keuangan.

---

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Individual, Psychological and Organizational Variables to Performance of Procurement Services Unit (ULP) and its effect on financial control. Locus of research was held on ULP in the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights. Primary data were obtained through questionnaires distributed to members of the ULP and processed using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17th version to test the correlation between variables in a linear correlation and multiple correlation. From the research it is known that the individual variables, Psychological Variables and Organizational Variables, either linear and multiple, has shown a positive effects to the performance of ULP and then from the test results also showed that the ULP performance factor, has a significant and positive effect to financial control."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah dan untuk mendeskripsikan penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah beserta kompetensinya. Keberadaan jabatan fungsional jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian/lembaga yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2013 dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi hanya pada laporan keuangan kementerian/lembaga. Jenjang pada jabatan ini adalahAhli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, dan Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional ini terdiri atas kompetensi inti, kompetensi pendukung dan kompetensi manajerial. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan jabatan fungsional, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

---

This study aimed for knowing and describe the importance of Government Accounting Expert Functional Job Design and also to describe Government Accounting Expert with its competencies. This of Government Accounting Expert Functional Job Design is very important in government financial reporting. This job is very needed for resulting the finest quality financial statements of ministry/intitution. Finacial statements is a tool for accountability of ministry/intitution.

Research conducted in May-July 2013 and use qualitative method. This research limited only on financial statements of ministry/intitution. The grading for this functional job are Ahli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, and Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Competency of Government Accounting Expert consist of Core Competence, Supporting Competency and Managerial Competency. Researcher hope this study can be used as reference in funcional job design, especially in accounting and financial reporting."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lanjut usia harus berbeda perlakuannya dari narapidana lainnya, karena kebutuhan dan kemampuan seorang lanjut usia berbeda dengan yang belum lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembinaan yang tepat bagi narapidana lanjut usia pada lembaga pemasyarakatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan pedoman wawancara sebagai pedomannya. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan objek penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Salemba.Hasil analisis menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba belum memiliki program pembinaan yang terencana yang diperuntukkan bagi narapidana lanjut usia, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang, serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana lanjut usia. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian diajukan beberapa strategi yaitu: 1) Membuat pola pembinaan khusus narapidana lanjut usia, 2) Membuat alokasi anggaran kesehatan khusus narapidana lanjut usia, 3) Menyediakan sarana prasarana yang mendukung dan membangun kemitraan dengan pihak luar,4) Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan di lapas.

---

Correctional Institution is a place for implementing guidance for inmates. Guidance made for elderly inmates must be different from the other inmates. This is because the needs and capabilities of an elderly inmates are different from a much youngerinmate. The purpose of this study is to determine the appropriate guidance strategies for elderly inmates in correctional institutions. This study used a qualitative approach, and also used interview guide as its guideline. The results of this study are described in descriptive analysis with case studysubjectsfrom Class I Cipinang Correctional Institution and Class IIA Salemba Correctional Institution. The results of the analysis showed that the Class I Cipinang Correctional Institution and Class IIA Salemba Correctional Institution do not have a planned guidance program for elderly inmates, lack of facilities and infrastructure support, as well as do not have an adequate budget allocation for improving the welfare of their elderly inmates. To overcome these problems, the present study proposed several strategies, as follows: 1) Create a guidance model specific for elderly inmates, 2) Create a health budget allocation specific for elderly inmates, 3) Provide and improved infrastructure and facilities as well as build partnership with external parties, 4) Improve the quality of human resources of the health workers in prisons."

"Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tentang manajemen kinerja dan penilaian kinerja pegawai. Responden penelitian ini terdiri dari 181 responden pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai berdasarkan sistem performance appraisal yang diantaranya diperlukan penyusunan analisis jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja pegawai yang jelas serta biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja pegawai yang akan diterapkan.

---

This research is focused on performance appraisal system conducted at Secretariat General of Ministry of law and Human Rights. This research covers qualitative and quantitative through descriptive methods. This research uses performance management and performance appraisal theories, of 181 respondents including staffs and officers working under the Secretariat general of Ministry of Law and Human Rights. Data gethering is done through questioneries and depth interviews, meanwhile the analysis is conducted by referring to the existing theories.

From this research,it is concluded that Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights has not set the performance appraisal system up yet in accordance to the need of the organization. The result of this reserch at the end advices that The Secretariat General of Ministry of Law and Human Rights is in the urgent need to immediately set up performanace analysis based on performance appraisal, which mainly covers position analysis, the standard civil servant code of conduct, it is needed to arrange the clear period of time span in beetwen performance appraisals, as well as the costs needed in operating such tasks and also to re-test the ongoing performance appraisal system."