Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan mengetahui faktor-faktor apa raja yang mempengaruhi permintaan bahan bakar minyak di Indonesia serta untuk mengetahui faktor mana yang dominan dalam permintaan bahan bakar minyak di Indonesia, bahan bakar minyak terdiri dari minyak tanah, bensin, dan solar. Dalam tulisan ini menggunakan data panel periode 1995 -- 2000 untuk ketiga jenis bahan bakar minyak.Hasil studi menunjukkan bahwa permintaan minyak tanah di Indonesia dipengaruhi oleh harga minyak tanah, harga LPG, jumlah penduduk, PDRB, permintaan minyak tanah sebelumnya, dengan faktor yang dominan adalah permintaan minyak tanah sebelumnya. Sedangkan pada permintaan bensin pada sektor transportasi, dipengaruhi oleh harga bensin, jumlah penduduk, PDRB, permintaan bensin tahun sebelumnya serta total kuantitas kendaraan, dengan faktor yang paling dominan adalah jumlah penduduk. Pada permintaan solar pada transportasi, dipengaruhi oleh harga solar, jumlah penduduk, PDRB, permintaan solar sebelumnya, dan total kuantitas jumlah kendaraan yang berbahan bakar solar, dengan faktor yang dominan adalah jumlah penduduk."

"Tesis ini menguji pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan deforestasi di Indonesia antara tahun 1985 - 1997, dimana selama 12 tahun tersebut Indonesia kehilangan sekitar 20 % hutan alamnya. Untuk menganalisis pengaruh dari penyebab deforestasi tersebut dibangun sebuah model simultan dengan tiga persamaan.Hasil studi menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh perkembangan produksi kayu, perubahan harga kayu, perkembangan hutan tanaman industri, pendapatan nasional, pertumbuhan penduduk, hutang Iuar negeri pemerintah dan pembangunan jalan raya."

"Penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran kayu bulat dan mengetahui terjadinya kesenjangan antara permintaan dan penawaran kayu selama periode tahun 1976 sampai dengan 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tanda koefisien pads model permintaan dan penawaran sudah sesuai dengan harapan. Beberapa variabel pada model permintaan kayu bulat mempunyai koefisien yang tidak sesuai dengan harapan, diantaranya harga kayu bulat (Pd-L) yang mempunyai koefisien positif, tidak sesuai dengan hukum permintaan. Hal ini dapat diatasi dengan menambah sebuah variabel perbedaan harga antara harga kayu bulat domestik dengan harga kayu bulat internasional. Selanjutnya, pada model penawaran diperoleh koefisien negatif untuk variabel kebijakan (Pol). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan dalam bentuk larangan ekspor kayu bulat tidak berjalan efektif dan cenderung counterproductive terhadap pengembangan industri primer hasil hutan kayu. Disamping itu, kebijakan larangan ekspor kayu bulat dan investasi industri kayu yang berintikan kayu lapis telah menyebabkan hilangnya mekanisme pasar kayu bulat. Dalam kondisi pasar tidak bersaing sempuma (imperfect market), sistem perijinan memberi kesempatan kepada pare pengusaha besar untuk membangun posisi oligomonopsonist. Kondisi ini berdampak pada harga kayu tegakan (stumpage value) jauh lebih rendah dibanding intrinsic value atau harga kayu bulat yang seharusnya.Untuk mengurangi kesenjangan antara permintaan dan penawaran kayu, maka pemerintah perlu mengambil kebijakan yang terkait langsung dengan sisi permintaan dan sisi penawaran. Penanganan sisi permintaan akan jauh lebih sulit dibanding sisi penawaran, karma di sisi permintaan terkait dengan kondisi politik disamping kondisi ekonomi. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada sisi permintaan adalah: kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku dikaitkan dengan mendorong industri kayu lanjutan, daftar negatif investasi, perpajakan, kredit perbankan, dan pengadaan kayu clan sumber yang legal dan lestari; pembentukan dan pernisahan pasar kayu bulat dengan pemegang HPH (bidding system); serta pengurangan kapasitas industri primer basil hutan kayu. Sedangkan pads sisi penawaran meliputi: penguatan kapasitas kelembagaan; pembangunan hutan tanaman; insentif (subsidi bunga, pajak); investasi mesin-mesin yang akan meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan limbah; serta impor kayu.

---

This research is aimed at finding independent variables which significantly influence demand and supply of logs and recognizing a gap between demand and supply of logs in 1976 to 2003. The research shows that most of coefficient of independent variables is as expected. The demand equation indicates a coefficient of logs price (Pd-L) has a positive sign, which is not in line with the demand rule. This can be overcome by adding a new variable of differential price between domestic log price and international log price. The supply equation shows that a coefficient of government policy (Poi) has a negative sign. The negative sign can be interpreted that the government policy in the form of log export ban has been ineffective and counterproductive for development of primary forest products industry. Furthermore, the policy of log export ban and investment in timber industry mainly plywood has resulted in a loss of market mechanisms for log. In imperfect market, licensing scheme has given an opportunity for large corporations to establish oligomonopsonist. This condition has caused stumpage value of log far lower than its intrinsic value.

In order to reduce a gap between demand and supply of log, the Government of Indonesia has to implement a policy which directly relates to demand and supply. Government intervention on demand side is more difficult than supply side, since demand side is connected to political and economic situation. On demand side government policy should address among other things: log and sawn timber export ban should be targeted to develop secondary timber processing, negative list of investment, taxes, credits, timber legality and green procurement policy-, establishment and separation of log market with forest concession through bidding system; and down-sizing of primary industry capacity. Whereas supply side covers institutional strengthening; timber plantation development; incentives (subsidy and tax); new investment to increase efficiency and wood waste utilization; and wood import."

"Pencemaran udara di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.Editorial Media Indonesia pada tanggal 8 September 2006 menyebutkan bahwa setiaptahun kualitas udara Indonesia terus memburuk. Kurang lebih 70% pcncemaran udaradisebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kasus pencemaran udara menjadi cukupmenarik untuk diperhatikan terkait dengan pelaksanaan uji emisi gas buang sebagai syaratpembayaran pagak kendaraan. Bagi warga Jakarta peraturan ini telah dimplementasikanjauh sebelumnya melalui SK Gubemur Nomor 95 Tahun 2000 mengenai Kewajiban UjiEmisi Bagi Mobil di DKI Jakarta. Oleh karena penetapannya sudah cukup lama, peraturantersebut dapat dikembangkan menjadi penetapan pajak gas buang kendaraan.Pengembangan ini dapat menjadi langkah yang strategis bagi pengurangan pencemaranIingkungan. Penetapan pajak yang efektif dan sesuai dengan kemampuan masyarakatmenjadi tantangan implementasi pajak emisi gas buang. Pengetahuan mengenaikarakteristik masyarakat yang membentuk kesadaran tinggi akan kebersihan lingkungankhususnya udara bersih sangat diperlukan.Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kesadaranpengguna kendaraan sebagai individu pembuang polutan akan kebersihan lingkungankhususnya udara bersih yang diintepretasikan oleh Willingness to Pay (WTP). PengukuranWTP dilakukan melalui pertanyaan terbuka terhadap responden yang sedang melakukanperawatan kendaraan di bengkel pelaksana uji emisi di wilayah DKI Jakarta. Estimasimenggunakan model regresi kuadrat terkecil dilakukan untuk mengetahui pengaruhperbedaan karakteristik responden terhadap besaran WTP, sedangkan regresi terpotongdilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap kemungkinanWTP responden lebih besar dari nol.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kemauan responden yangdinyatakan dalam nilai WTP menunjukkan rataan WTP yang diperoleh dari seluruhresponden adalah sebesar Rp432.l82,70 per tahun. Karakteristik responden yangberpengaruh signifikan dengan perubahan besaran nilai WTP dan kemungkinan respondenmemiliki WTP lebih besar dari nol adalah yang berhubungan dengan penggunaankendaraan, sedangkan karakteristik individu responden yang berpengaruh signifikanhanyalah pengeluaran responden terhadap kemungkinan responden memiliki WTP lebihbesar dari nol. Hasil penelitian juga menunjukkan dampak penerapan pajak emisi lebihtinggi bagi masyarakat berpengeluaran rendah."

"Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI dan POLRI dilarang memilih dalam pemilihan umum, sementara UUD 45 menjamin hak untuk memilih dalam pemilihan umum bagi semua warga negara Indonesia (yang sudah berusia 18 tahun atau lebih) dan dalam prinsip hak asasi manusia, hak memilih merupakan hak setiap individu sebagai warga negara. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan sebagai berikut: (a) Mengapa terjadi pelarangan hak untuk memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri? (b) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hak memilih anggota TNI dan Polri dalam pemilihan umum?, (c) Bagaimana persepsi anggota TNI dan Polri dalam menyikapi hak memilih mereka? (d) Bagaimana Hak memilih anggota TNI dan Polri dalam perspektif hak asasi manusia?, dan (e) Apa yang sepatutnya dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam pemenuhan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri pada pemilihan umum?Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan historis dan deskriptif,, dilakukukan dengan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Informan berasal dari anggota TNI, Polri dan masyarakat sipil, sedangkan narasumber dipilih dari dari kalangan TNI dan Polri, peneliti, akademisi, anggota DPR, dan praktisi hak asasi manusia. Janis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan purposive sampling dan wawancara terfokus.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: a) Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilihan terjadi mulai pemilu ke-2, yaitu pemilu tahun 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, pemilu 1997 dan pemilu 1999, sebagai konsekuensi atas diangkatnya perwakilan TNI dan Polri dalam legislatif; b) Persepsi masyarakat dan persepsi anggota TNI dan Polri terhadap hak memilih anggota TNI dan Pohi beragam, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai argumen; c) Dalam perspektif hak asasi manusia bahwa hak memilih anggota TNI dan Polri adalah hak asasi individu TNI dan Polri sebagai warga negara yang harus diberikan. Pembatasan hak memilih bagi anggota TNI dan Polri bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan UUD 45. Hasil penelitian menyarankan bahwa: a) Perlu merevisi undang-undang yang membatasi hak memilih bagi anggota TNI dan Polri dan menyiapkan mekanismelperaturan pelaksananya; b) Perlu mempercepat proses reformasi TNI dan Polri; c) Perlu regulasi tegas untuk mencegah pemanfaatan hierarki komando yang mengarahkan orientasi politik anggota TNI.; dan d) perlu diberikan pendidikan politik, demokrasi, hukum dan hak asasi menusia yang balk kepada anggota TNI dan Polri.

---

General elections as a tool for community to provide their political rights to vote and elected which conducted in a direct, general, free, and secret manner. As arranged in article 22E paragraph (1) of National Constitution 1945, article 43 paragraphs (1), (2) and (3) of Human Rights Law 1999, article 25 of International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR). The right to vote and elected as a rights for Indonesia citizens without any discrimination, according to regulation in article 27 paragraph (1) and article 281 paragraph (2) of National Constitution 1945. Although, in Indonesia has law which limitate the right to vote for military and police officials as follows: article 145 of Law No. 12 Year 2003 on General Elections for House of Representative and Regional People's Representative Council, article 102 of Law No. 23 Year 2003 on Regional Government, article 28 paragraph 2 of Law No. 2 Year 2002 of Indonesia Police, article 39 paragraph 4 Law No. 34 Year 2004 on Indonesia Military. Based on that, hoisted questions as follows: (a) why it has restrictions on the right to vote for military and police officials? (b) how the community perceptions on the right to vote for military and police officials? (c) how the military and police officials perceptions in order to response their right to vote? (d) how the right to vote for military and police officials in human rights perspective? (e) what should House of Representative perform as legislative agency and government as executive agency in regulate of the right to vote for military and police officials in general elections?

This research has using qualitative descriptive type which conducted by library and field research. The informants are from military officials, police officials and civil community, subsequently the resources elected from military, police, researchers, academicians, house of representative members, and human rights practitioners. The type of data which used is composed from secondary and primary data which obtained by using sampling purposive and focus interview.

According to this research could be summarized that: a) Limitations of the right vote for military and police officials in general election started from second general elections in 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 and 2004. That limitations as consequence on elected as House of Representative members from military and police officials; b) a variety of community perception on the right to vote for military and police officials, there are some agree and disagree with many reasons; c) diverse military and police view on the right to vote, there are some agree and disagree with many reasons; d) in human rights perspective that the right to vote for military and police officials as individual rights also a citizens that have to given. The limitations of the right to vote for military and police officials aligned with article 22E paragraph (2), article 27 paragraph (1), article 28 paragraph (1) and article 281 paragraph (1) of National Constitution 1945, article 43 paragraph (1), (2) and (3) of Human Rights Law No. 39 Year 1999, and article 25 of 1CCPR. Therefore, it needed efforts to response the right to vote for military and police officials are: a) the right to vote for military and police officials should arranged immediately in a policy which prepared by government; b) to process shortly of military and police reforms and to prepare clear and legal regulations; c) to put attention on welfare from military and police officials; d) should have stern regulations to prevent using of commando hierarchy which deliver to the political orientation for military and police officials; e) to give a good political, democracy, legal and human rights education for military and police officials."

"Pada prinsipnya Pelarangan PNS untuk berserikat dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian esensinya telah menghilangkan hak asasi PNS, dan HAM yang dijamin dalam dalam UUD 1945, DUHAM, ICCPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mendiskripsikan fenomena pengurangan HAM PNS di bidang politik melalui pencarian/penelusuran data primer dengan cara melakukan penelitian lapangan bertemu dengan narasumber/inforrnan melalui wawancara dan memberikan kuesioner yang dimulai dari bulan April hingga pertengahan Juni 2007. Latar belakang responden yang diteliti memiliki berbagai macam latar belakang, seperti latar belakang profesi, yaitu pegawai negeri sipil dari anggota partai politik yang juga sebagai anggota DPR, sedangkan latar belakang responden mulai dari tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sarjana (SI), Magister (S2), Doktor (S3), dan guru besar (Profesor), dan juga latar belakang di PNS mulai dari staf, eselon IV, eselon III, eselon, R, dan eselon I. Disamping data primer, penulis juga menelusuri data sekunder berupa studi dokumentasi kepustakaan berupa landasan konsep dan teoritikal, kepustakaan buku-buku tentang HAM, peraturan perundang-undangan, data tersebut ditambah dengan penelusuran melalui media massa, baik cetak maupun elektronik (kliping Koran/majalah/tabloid, penelusuran internet. Pelarangan hak berserikat, yaitu masuk menjadi anggota/pengurus partai politik, bagi PNS berarti telah menghapuskan HAM PNS yang telah jelas dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Kovenan Hak Sipil dan Politik (telah diratifikasi Indonesia ke dalam UU), dan UU Tentang Partai Politik. Oleh karena itu, Hak berserikat bagi PNS harus segera dipulihkan, karena hak berserikat dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, dalam berbagai produk perundang-undangan mengenai HAM (lokal dan intemasional), dari dalam UU Partai Politik. Selain itu juga, perlu dibentuk peraturan yang dapat memberikan batasan yang jelas dan tegas yang mengatur bagi PNS yang masuk menjadi anggota/pengurus partai politik.

---

In principle, the prohibition for civil servant to become member/administrator of political parties has eliminated the Civil Servant rights, and human rights that has guarantee in Indonesian Constitution UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, Law Number 12 Year 2005 on Ratification ICCPR, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, and Law Number 31 Year 2002 on Political Parties.

Writing Methods by implementing qualitative research, which is describing the phenomenon of reducing the Civil Servants political rights through searching/exploring primary data by doing field research to see some informers by interviewing and giving questioners, which executed from April to mid of June 2007. The respondent backgrounds are from various professions such as Civil Servants who works at Department of Law and Human Rights, Department of Domestic Affairs, and National Employment Agency, also member of political parties and Parliament, while the education of respondents are High School graduates, Bachelors degree, Masters degree, Doctoral degree, and Professors. The position of respondents who work as civil servants are staff, echelon IV, echelon III, echelon II and echelon I.

In addition to primary data, the author also searches secondary data by documentation studies such as conceptual and theoretical basis, Iiterature on human rights studies, laws, also added by searching mass media, printed and electronic (paper clipping/magazine/weekly papers, internet exploring).

The prohibition to civil servants to join becoming member/administrator of political parties, means the prohibition has deleted the civil servants right which is guaranteed in Indonesian Constitution UUD 1945, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, Covenant of civil and political rights (has been ratified to Law), and Law on Political Parties. That's why, the right to join organization to civil servants should be regained, because such right is guaranteed and protected in UUD 1945, in various of law products concerning human rights (national and international), and law on Political Parties. Besides, regulations should be made to form clear and strict boundaries for ruling the civil servants who become member/administrator of political parties."

"ABSTRAKPeristiwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah mengakibatkan korban jiwa dan menghancurkan sarana prasarana dan pemukiman, terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternyata para pengungsi tinggal dalam jangka waktu lama, tanpa tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlu ada jalan keluar bagi para pengungsi agar tidak muncul masalah baru seperti turunnya kualitas kesehatan dan penghasilan ekonomi keluarga.Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal pasta bencana alam. Metode penelitian menggunakan deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, serta penelitian tindakan. Penelitian deskriptif bertujuan: pertama, memaparkan situasi atau kejadian gempa di Bantul, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Kedua, mengidentifikasi masalah atau penanganan yang sedang berlangsung berkaitan dengan gempa di Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan kehidupan warga Dagaran, Bangunharjo, Sewon, Bantu! secara lengkap setelah gempa. Penelitian kasus dan penelitian lapangan dalam tesis ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang meliputi individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan pemecahan masalah dart cara baru pada masalah penanganan hak atas tempat tinggal pada kejadian gempa. Lokasi penelitian di Desa Dagaran, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan penelitian pada bulan Februari 2007. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada suami dan istri korban gempa, pemudapemudi Desa Dagaran, tokoh masyarakat Desa Dagaran, Bupati Bantu!, Gubernur DIY dan Tim Bakornas PB. Analisa data empiris menggunakan Teori Keadilan, teori Carter dan teori hak asasi manusia (HAM). Menurut teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai berikut: Panama, HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kedua, HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya. Keliga, .HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, kelompok, atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban gempa yang telah diatur dalam UUD 1945 amanandemen ke dua dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dari setiap korban gempa. Perlindungan ini setidaknya harus terdiri dari atas adanya: (1) elaborasi dan kodifkasi hak-hak individu, serta (2) safety-nets atau jaringan-jaringan pengaman sosial. Terkait dengan elaborasi dan kondifikasi hak-hak individu dalam konteks vulnerabilitas, yang ditekankan adalah sovereignty as responsibility. Sovereignty as responsibility merupakan aspek yang dipopulerkan oleh Francis Deng. Pemahaman sovereignty as responsibility bahwa kedaulatan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat dipraktekkan oleh pemerintah, sebagai pengemban amanat kedaulatan dengan sewenang-wenang; akan tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban-kewajiban terhadap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Sudah tersedia landasan hukum sebagai aturan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pengungsi atau korban gempa. (2) Banyak temuan dan kegagalan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal, dapat dikatakan bahwa pelaksaanaannya kurang cepat dan tepat. (3) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak atas tempat tinggal telah dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dirumuskan dengan baik, namun pada tataran pelaksanaan di lapangan tidak dijalankan sesuai kebijakan. Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: (1) Realisasi pembangunan sarana fisik (tempat tinggal), untuk memulihkan kondisi di Desa Dagaran. (2). Menumbuhkan usaha berdasarkan kemampuan rakyat. (3). Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, TNI dan POLRI dalam menangani bencana sehingga iebih cepat bertindak. (4) Cadangan dana bantuan bencana alam yang telah ada pada APBN sebaiknya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah juga melaksanakan penanganan bencana secara dini di wilayahnya. Di samping hal itu, dana bantuan dalam APBD ini diharapkan setiap tahun dapat mengalami kenaikan atau bertambah sesuai perkembangan perekonomian.

---

ABSTRACT

In the last decade there's the national disaster in Indonesia. The disaster caused the victims and destroys all facilities and the residence, large evacuation and also disturbed the society life as social and economic. Fact, the evacuees stay for the long period without the proper place. Therefore the solution of these problems needed by the evacuee in order to prevent the other problem appear like decreasing of the quality of health and income for their family.

The aim of this research is to evaluate the intelligent of government implementation in fulfilment the right for the residence after the natural disaster_ The research is using the descriptive method, study field and action. It located at Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta.The collecting data by interviewing the husband and wife of the quake victims, the youth of Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta the PB of Bakornas Team. The emperies data analyzing used the Justice Theory of John Rawls, Carter Theory and Human Right Theory.

Resume: (1). There is a strong commandments to protect the fulfilment of the residence. (2). There is so many failure and invention found form the intelligence of government implementation in fulfilment of the residence or in other words the realization of this intelligence of the government implementation is lack or ineffectively yet. (3). Evaluation of the intelligence of the government implementation in fulfilment the right for the residence is has been done but not as a globally. The result of the evaluation shows that the terms of the intelligence who made by the government have been abbreviated well but on the realization on field terms does not runs as the intelligence it self. The recommendations: (1). The economic growth, physical facilities (residence) become a big problem to recovering the condition of Dagaran village. (2) The reserve of the natural disaster aid which has been allocated in the APBN also must be allocated to the Region of Income Budgeting Expenses (APBD) so that the Region government also the disaster handling earlier at their region/area and this APBD also to expected will be raising every year or adding as the economic growth."

"Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi sawah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ditempuh melalui perbaikan sistem usahatani, yaitu dengan mengalokasikan penggunaan faktor produksi secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh faktor produksi luas tanam, benih, pupuk, pestisida, air irigasi, mesin (traktor) dan tenaga kerja terhadap produksi padi sawah secara parsial maupun simultan; (2) peranan fa:ktor prod uksi terhadap peningkatan produksi padi sawah, dan {3) skala ekonomi usahatani padi sawah di Kabupaten Kudus selama tahun 2003-2007. Estimasi produksi padi sawah menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Metode analisis regresi dan dekomposisi pertumbuhan, didasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelwnnya.Hasil analisis rnenunjukkan mode) yang paling sesuai untuk estimasi adalah Fixed Effect Models dengan struktur varian covarian dari residaal heteroskedastik. Penggunaan faktor produksi sccara simultan berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Produksi padi berbanding lurus dengan luas tanam, benih, pupuk, pestisida dan air irigasi, tetapi berbanding terbalik dengan tenaga kerja dan mesin. Faktor produksi yang berperan dalam peningkatan produksi padi sawab di Kabupaten Kudus adalah iuas tanam, benih, pupuk, pestisida dan air irigasi. Seriap kenaikan input (fak:tor produksi) hanya diikuti dengan penambahan output (produksi padi sawah) dalam proporsi yang kecil.Penelitian ini rnenyimpulkan bahwa luas tanam, benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, air irigasi dan mesin (traktor) secara simultan mempengaruhi produksi padi sawah, namun secara parsial mempunyai pengaruh yang berbeda­ beda. Faktor produ ksi yang berperan dalam peningkatan produksi padi sawah.

---

One of the efforts in improving lowland rice production in Kudus Municipality, Central Java has been taken by restoration of the field farming system, in a way by optimally allocation of using production factors. This research aimed to know; (1) the effect of plant areas, seeds, fertilizers, pesticides, water irrigations, tractors and labors to lowland rice production, pa1tial1y nor simultaneously, (2) contribution of production factor to grain production by the improvement of lowland rice prod uction, and (3) the economic of scale of lowland rice field farming system in Kudus Municipality in 2003-2007. Cobb-Douglas production function has been used in the estimation of lowland rice production. The methods and analyses of regression and decomposition are based on the result of empirically research.The result showed that the most suitable model was Fixed Effect Models with variant-covariant structures from heteroschedasthic residual. Production factor has significantly effect to lowland rice production by simultaneously. Lowland rice production has a straight comparison with tractors and labors. Production factors which have contribution to the improvement of lowland rice production in Kudus are plant areas, seeds, fertilizers, pesticides and water irrigations. Each incremental of input (production factor) is only followed by accrue in output (lowland rice production) in a smaH proportion.This research concludes that plant areas, seeds, fertilizers, pesticides, water irrigations, tractors and labors simultaneously affected to lowland rice production, nevertheless it has a partial effect variously."