Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Wilayah Indonesia menurut pasal 18 UUD 45 dibagi atas wilayah besar dan kecil, dimana bentuk dan susunan pemerintahannya diatur berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 74 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 79. Desa adalah merupakan suatu kesatuan wilayah terendah yang merupakan masyarakat hukum, mempunyai pemerintahan dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 79. Kebijaksanaan pelaksanaan Pembangunan Nasional didasarkan pada TRILOGI PEMBANGUNAN NASIONAL, di mana urutan pertamanya adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Karena sebahagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan sehingga wajarlah bila masalah pedesaan menjadi salah satu topik yang menarik untuk di kaji dalam pembahasan masalah Pembangunan Nasional di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Partisipasi Masyarakat Desa·Jetis dalarn Pembangunan Desanya. Partisipasi rnasyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah merupakan tanggung jawab penting dalam pembangunan, dan menjadi tanggung jawab pemerintahan desa untuk menumbuhkan dan meningkatkannya. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di desa Jetis Kecamatan Ambarawa, Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, peranserta masyarakatnya terlihat sangat menonjol. Peranserta masyarakat Jetis yang menonjol ini, menggugah keingintahuan penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang mernpengaruhi partisipasi atau peranserta masyarakat desa Jetis tersebut. Dalam rangka memenuhi keingintahuan tersebut, berdasarkan teori-teori dan literatur yang dapat penulis baca, penulis mencoba mengideptifisir faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Jetis yaitu faktor yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Status Sosial Ekonomi) Administrasi Pemerintah desa Jetis (kepemimpinan desa Jetis pemerintahan desa Jetis dan Administrasi pelayanan) dan faktor-faktor proyek yang dilaksanakan (manfaat proyek dan letak proyek). Pengumpulan bahan-bahan penulisan ini dilaksanakan melalui : Wawancara berstruktur dengan Responden sebanyak 100 orang yang ditarik secara random. Wawancara mendalam dengan Kepala Desa Jetis Seksi Penerangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa GLKMD) dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dari berbagai informasi yang terkumpul tersebut penulis membuat suatu kajian atau pembahasan atas pembangunan yang dilaksanakan, partisipasi dan faktor yang mempengaruhinya, yang dirangkum dalam empat bab penulisan, dimana hasilnya adalah bahwa partisipasi yang ada dipengaruhi oleh. Status Sosial Ekonomi (SSE) masyarakat. Administrasi Desa dan Proyek Pembangunan yang dilaksanakan.

Abstrak :
ABSTRAK
Gambaran mengenai efektivitas Dinas Pendapatan Daerah diperoleh dengan melihat keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah dalam menghimpun dana yang tercermin dalam realisasi penerimaan serta proses penanganan pekerjaan yang berlangsung di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Mengingat kendaraan bermotor merupakan obyek yang potensial maka pemekaran unsur pelaksana Wilayah, yang ditandai dengan dibentuknya Unit Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kendaraan bermotor. Di lain pihak, pelangsingan unsur staf dilakukan agar penanganan pekerjaan menjadi lebih sederhana. Karena volume pekerjaan memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat maka dilakukan penambahan jumlah pegawai. Tetapi karena penambahan jumlah pegawai tidak dapat dilakukan setiap saat maka diberiakukan prosedur kerja yang lebih menitikberatkan pada pemerataan beban kerja kepada seluruh Sub Dinas yang ada, sehingga penanganan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, Hal ini oerlu mendapat perhatian karena proses pelaksanaan pekerjaan berkaitan secara langsung dengan realisasi penerimaan yang berhasil dihimpun yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi r2=0,96, yang berarti 95% realisasi penerimaan berasal dari pajak retribusi Daerah. Dengan memperhatikan pengaruh struktur orgadan nisasi, pegawai, prosedur kerja yang berlaku serta jumlah wajib pajak dan remribusi yang ditangani terhadap efektivitas Dinas Pendapatan Daerah tampak bahwa pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap usana untuk menghimpun dana yang sebesar-besarnya lebih menonjol daripada pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses penangenan pekerjaan di dalam Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri. Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka agar tercipta Dinas Pendapamsn Daerah yang efektif, dalam artian mampu menghimpun dana yang sebesar-besarnya dengan proses penanganan pekerjaan yang baik maka perlu dilakukan pembenahan kondisi intern Dinas Pendaratan Daerah dengan memperhatikan kesesuaian proses pelaksanaan pekerjaan dengan prosedur kerja yang berlaku serta keseimbangan penambahan jumlah pegawai dengan peningkatan volume pekerjaan yang ditangani.

Abstrak :
ABSTRAK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah dibentuk sejak tanggal 119 Juni 1968, dengan peraturan Daerah No. 2 tahun 1968. Badan ini bertugas untuk memberi pertimbangan dan menetapkan prioritas rencana, baik tahunan maupun lima tahunan. Mengingat akan pentingnya fungsi perencanaan, maka badan ini diketuai langsung oleh Gubernur Kepala Daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam era pembangunan sekarang ini, bank-bank Pemerintah ataupun bank-bank swasta sebagai penyedia modal bagi usaha dalam usaha memunjang perekonomian, terus berlomba lomba untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk menghadapi persaingan yang terjadi di antara bank tersebut tentunya dituntut kemampuan personalia yang dalam hal perbankan. memadai Untuk mewujudkan karyawan yang bermental, baik, berwibawa, berdaya-guna, berkualitas tinggi,. dan sadar akan tanggungjawabnya, maka karyawan suatu bank perlu dibina dengan sebaik-baiknya. PT Bank Niaga seba.gai suatu bank yang cukup besar di Indonesia dan telah banyak. menyumbangkan darma baktinya kepada negara, juga melakukan pembinaan kepada karyawan-karyawannya secara terus menerus. Salah satu upaya yang dilakilkan ialah melaksanakan Program Pendidikan Eksekutif/ Pimpinan, yaitu program pendidikan untuk tingkat pimpinan. Adapun diadakannya program pendidikan tersebut merupakan salah satu usaha menghadapi persaingan di antara bank selain untuk menyediakan karyawan-karyawan yang betul-betul memiliki kemampuan yang tinggi dan peka terhadap apa yang terjadi di seki tarnya, mampu memecahkan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat. Kerangka. teori yang digunakan dalam penelitian ini berpangkal tolak pada teori pengembangan pegawai dari. M. Manulang. Pada dasarnya pengembangan pegawai dapat dilihat dari 2 segi, yaitu organisasi dan segi pegawai itu sendiri Di samping itu juga digunakan teori Pengembangan Organisasi (Organization Development) dengan adanya pengembangan pegawai diliarangkan ada peningkatan kepekaan pegawai terhadap perubahan lingkungan dengan demikian organisasi yang digerakkan oleh pegawai karyawan-karyawan tersebut dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terus menerus terjadi. Guna mendapatkan informasi bagi pembahasan masalah ini, dilakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada, para pejabat yang berwenang dengan masalah yang hendak diteliti. Selain itu juga dilah wawancara terhadap lulusan PPK PT Bank Niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. pelaksanaan PPE dari segi kurikulum:, matode pengajaran, tenaga pengajar dan evaluasi sudah dapat dikatakan baik.

Abstrak :
Pola Pengendalian D1stribusi Minyak Tanah yang disusun oleh Pertamina, ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh minyak tanah dengan mudah, yaitu dapat memperoleh segala tempat yang dikehendaki, pada setiap waktu yang dikehendaki, dengan jumlah yang d1kehendaki, serta dengan harga yang wajar dan serendah mungkin Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena jika masyarakat terhambat atau bahkan tidak dapat memperoleh minyak tanah, akibatnya akan terjadi gejolak-gejolak sosial di masyarakat PERTAMINA Unit Pembekalan Dalam Negeri III dipilih sebagai obyek penelitian karena instansi yang bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta, di mana propinsi ini merupakan propinsi yang paling padat penduduknya di Indonesia, dan merupakan pusat segala macam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Pengendalian Distribusi Minyak Tanah yang dilaksanakan oleh Pertamina U-PDN III di Wilayah D.K.I Jakarta, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul di dalam melaksanakan pola tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pengendalian Distritusi Minyak Tanah dilaksanakan dengen memakai saluran distribusi dengan 2 atau 3 tingkat, serta dengan distribusi yang bersifat distribusi insentif. Hasil lainnya adalah bahwa hambatan-hambatan yang mungkin terJadi dari para agen maupun pangkalan dengan mempermainkan jumlah persediaannya telah dapat d1atasi dengan membuat kontrak mengenai "Jatah harian dan denda, serta dengan mewaj1bkan kepada pangkalan untuk memasang papan pengumuman yang isinya tulisan tentang H E T yang berlaku pada saat itu