Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu diIndonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dariKebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European UnionTimber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian KemitraanSukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan SektorKehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudahdiratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari PerjanjianKemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasilegalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesiayaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuksemua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industrilanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhiSVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor keUni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalampemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besaradalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untukSVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait SistemVerifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industriprimer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportirkayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telahdisepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduliseberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jikamereka tidak adil.

---

ABSTRACTThis theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal AssuranceSystem in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of VoluntaryPartnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Tradebetween Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified byPresidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreementon the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesiacalled Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for alllicense holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timberexporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and getFLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in thefulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries,particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters andtimber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness ofIndonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As JohnRawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed,should be reformed or abolished if they are unjust."

"Skripsi ini membahas tentang kemerdekaan Negara Kosovo ditinjau dari segi Hukum Internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai hak penentuan nasib sendiri (right of self-determination), yang dalam skripsi ini akan ditunjukkan bahwa kemerdekaan Kosovo menunjukkan bahwa bangsa Kosovo-Albania merupakan pemegang hak penentuan nasib sendiri ini. Kedua, intervensi militer NATO yang dalam skripsi ini akan dibahas mengenai status hukumnya menurut ketentuan hokum internasional, dan Ketiga, adalah mengenai implikasi dari kemerdekaan Kosovo, yaitu terkait teori pengakuan. Kata Kunci : Hak Penentuan Nasib Sendiri, Intervensi Militer, Pengakuan.

---

The focus of this study is the Independence of Kosovo from International Law?s Perspective. The problems of international law that will be discussed are; First, Right of self-determination, which will be shown that Kosovo independence indicated that the nation of Kosovo-Albania was the holder of right of self-determination, Second, the military intervention of NATO, which will be discussed the legality of NATO?s military intervention according to the provisions in international law, and Third, the implication of Kosovo independence, which is related to the theory of Recognition in international law. Keywords: Right of Self-Determination, Military Intervention, Recognition."

"Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan pekerjaan yang layak serta melindungi hak setiap warga negaranya, baik yang terdapat dalam wilayahnya maupun yang terdapat di wilayah negara lain, saat mereka melakukan pekerjaan tersebut. Kantor perwakilan baik diplomatik maupun konsuler, berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional berperan dalam melindungi warga negara pengirim di dalam wilayah negara lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap warga negara, termasuk kepada TKW. Perlindungan terhadap hak-hak TKW menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena banyaknya kasus pelanggaran hak mereka serta peranan penting mereka bagi perekonomian negara, mengingat banyaknya devisa yang diperoleh negara dari mereka. Kantor perwakilan Indonesia memberikan perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan hukum serta dalam bentuk pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan hukum kerja negara tempat TKW tersebut bekerja.

---

State has the responsibilities to provide a proper mean of support to their citizen and protect the interest of their nationalities, which lives in their territory or lives in other state territory, while them doing their mean of support. State Representation Office, diplomatic representation or consular representation, based on international law and national law play the important role in protecting the interest of their citizen who live in the receiving state territory. The Representation Office gives such as protection to all citizens including to the women migrant worker. The protection upon the interest of women migrant worker become a very important issue because the massive number of the violation of their rights and they play a very significant role in developing our country economical growth. Indonesian?s representation office gives such protection in form legal assistance and assistance in fulfillment the women migrant worker based on their contract and local labor code."

"Skripsi ini membahas mengenai unifikasi kebiasaan internasional mengenai Documentary Credit atau yang lebih dikenal dengan nama Letter of Credit atau L/C dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional. Bahan pembahasan menyangkut perkembangan Documentary Credit di dalam sejarah hukum perdagangan internasional, pengaturan Documentary Credit berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 600, penggunaannya di dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional dan aplikasinya di Indonesia.

---

The Focus of this study is the unification of international customs regarding Documentary Credit or which is better known as Letter of Credit or L/C as a method of payment in international trade transaction. The material that will be discussed consist of the development of Documentary Credit in the history of international trade law, the regulation of Documentary Credit based on Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 600, the usage in international trade transaction and the application in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh pemberlakukan The Lacey Act terhadapekspor hasil hutan terutama dari Indonesia ke Amerika Serikat. Ketentuan TheLacey Act yang bam tersebut merupakan salah satu usaha Pemerintah AmerikaSerikat untuk memberantas kegiatan Illegal logging. Dalam ketentuan The LaceyAct tersebut, setiap pelaku usaha yang akan memasukkan produk hasil hutan danturunannya ke Amerika Serikat harus membuat pernyataan bahwa produk hasilhutan tersebut bukan berasal dari illegal logging ataupun sumber-sumber yangtidak sah. Dokumen yang digunakan untuk melakukan ekspor ke Amerika Serikattidak dapat dijadikan pegangan atas legalitas produk hasil hutan sehinggadokumen-dokumen tersebut dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Hal ini dapatmenjadi hambatan dalam perdagangan hasil hutan ke Amerika Serikat, karenasetiap saat Pemerintah Amerika Serikat dapat melakukan penahanan ataupunpenyitaan terhadap produk-produk hasil hutan impor yang masuk ke negaranyamengingat tidak ada satu dokumen pun yang dapat di gunakan untuk menunjukkanlegalitas atas produk impor tersebut. WTO melarang anggota-anggotanya untukmengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam negeri yang dapat menghambatperdagangan internasional. Kebijakan The Lacey Act yang ingin memberantaskegiatan Illegal Logging secara global tidak tepat diberlakukan pada setiap produkimpor Amerika, karena illegal logging diduga terjadi di dalam negeri negarapengekspor. Pemberantasan illegal logging akan lebih tepat bila pemerintahAmerika Serikat mengadakan kerjasama dengan pemerintah negara-negara yang diduga terjadi illegal logging.

---

AbstractThis thesis is discussing about the implementation effect of The Lacey Acttowards the export of forestry products from Indonesia to the United States. Theprovisions of the new Lacey Act constitute as one of the efforts of theGovernment of the United States for eliminating the Illegal Logging activities. Inthe provisions of The Lacey Act every business actor that shall export the forestryproducts and its derivatives to The United State must prepare a statement that suchforestry products are not originated from illegal logging or other illegal sources.The document to be used for performing export to the United States cannot beused as guidance upon the forestry product legality, consequently such documentsare considered as illegal or not applicable. This matter may become as an obstacle in the trading of forestry products to The United States, since at any time the Government of the United States may perform detention or seizure towards the imported forestry products to its countrythe by considering that there is no documentcan be used to indicate the legality of such imported products. WTO forbids itsmembers to issue internal policies that may hinder the international trade policy ofThe Lacey Act intended for eliminating the Illegal Logging activities, whichglobally is not fit to be applied to every American imported product since illegallogging is allegedly happened in the exporter country. The elimination of illegallogging shall be more effective if the Government of the United states establishescooperation with the government of the countries where illegal logging isallegedly happened."