Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
< Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru pada tahun 2018 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan agar mampu memeratakan kualitas dan mutu pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Akan tetapi dalam implementasinya kebijakan zonasi memunculkan pro dan kontra yang menilai bahwa pelaksanaannya justru menghilangkan hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ni bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan implementasi kebijakan zonasi PPDB SMA Negeri di Kota Depok menurut ambiguity-conflict matriks yang disampaikan oleh Richard Matland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengupulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literature sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa model implementasi kebijakan zonasi PPDB adalah experimental implementation dimana harus dikembangkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan.

---

ABSTRACT

The Implementation of the new Student Admission policies in 2018 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and reduce traffic congestion. However, the implementation of zoning policies have led to the pros and cons judgement which says that it would actually eliminate the right of citizens to obtain education. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in Depok according to the matrix ambiguity presented by Richard Matland. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that the model of PPDB zoning policy implementation is an experimental implementation in which various strategies must be developed to achieve the stated policy objectives.

Abstrak :
Skripsi ini membahas analisis sistem pembinaan olahraga prestasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori pilar dalam pembinaan olahraga prestasi yang dikemukakan oleh De Bosscher, terdiri dari 10 pilar antara lain Dukungan Finansial; Struktur Kebijakan dan Organisasi Olahraga Terpadu, Pemassalan dan Pembibitan, Pembinaan Prestasi: Identifikasi dan Pengembangan Bakat, Pembinaan Prestasi Kelompok Elit: Sistem Penghargaan dan Dukungan Pada Masa Pascakarier, Infrastruktur Olahraga: Fasilitas Latihan, Penyediaan Pelatih, Pembinaan dan Mutu Training, Kualitas Kompetisi, Penelitian Ilmiah, serta Lingkungan Media dan Sponsorship. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist, dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengambilan data dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh tercapainya 3 indikator dari 10 pilar, antara lain dukungan finansial, pemassalan, dan fasilitas olahraga. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan adanya dukungan pemerintah dalam mengalakan program olahraga di masyarakat; optimalisasi IPTEK dalam pembibitan calon atlet olahraga di Jakarta; pengembangan bakat yang inovatif; adanya tambahan pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus bagi para pelatih olahraga; pemberian sistem dukungan; serta kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam keterlibatannya sebagai sponsor ......This thesis examine the analysis of the system for fostering sports achievements by Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. This research used The Pillar Theory in The Development of Sports Achievements presented by De Bosscher, consisting of 10 pillars including Financial Support; Governance, Organisation and Structure of Sport Policies; Foundation and Participation; Talent Development and Talent Identification System; Elite Group Achievement Development: Reward and Support Systems in the Post Career Period; Training Facilities; Coaching Provision and Sport Development; International Competition; Scientific: Research and Innovation; Also Elite Sport Environment Media and Sponsoring. The research used post-positivist method research, with descriptive objectives and the data were collected by means of deep interviews and documentation. The result of this research indicate that the performance training system in DKI Jakarta is not good enough. This is caused by the achievement of 3 indicators from 10 pillars, including financial support, foundation, and training facilities. The research suggest that the importance of government programs in running sports programs in the community; optimization of science and technology in the nursery of prospective sports athletes in Jakarta; innovative talent development; additional training specifically for sports coaches; providing support systems; and cooperation between the Government and the private sector in its involvement as a sponsor for sports coaching.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai salah satu sarana hubungan industrial di Provinsi DKI Jakarta yaitu Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Faktanya pembentukan lembaga ini masih rendah, terutama pada perusahaan besar sebagaimana telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Kondisi jumlah LKS Bipartit yang rendah menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perselisihan hubungan industrial dan ketidakharmonisan hubungan kerja. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/provinsi untuk mendorong upaya pembentukan LKS Bipartit. Penelitian ini dilakukan dengan acuan teori yaitu hubungan industrial, fungsi pemerintah dalam hubungan industrial dan konsep kerjasama pekerja manajemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembentukan LKS Bipartit dilakukan oleh organisasi tingkat pusat yaitu Kementerian Ketenagakerjaan melalui program dialog sosial, program penghargaan dan program penyuluhan, serta dilakukan oleh organisasi tingkat daerah/provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melalui pembinaan klasikal dan pembinaan langsung oleh mediator hubungan industrial. ......This research discusses about one of the industrial relations facilities in DKI Jakarta Province, the Bipartite Cooperation Institution. The fact is that the establishment of this institution is still low, especially in big companies as they meet the requirements in accordance with statutory regulations. The low number of Bipartite Cooperation Institution is one of the cause of industrial relations disputes and disharmony in employment relations. Therefore, the role of government is needed at both central level and regional/province level to encourage the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution. This research was conducted with a theoretical references, they are industrial relations, the function of government in industrial relations and the concept of labour management cooperation. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies as a secondary data source. The results of this research indicate that the efforts to establish a Bipartite Cooperation Institution is carried out by a central level organization namely the Ministry of Manpower through a social dialogue program, an awarding program and an extension program, and is carried out by a regional / provincial level organization namely the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office through classical guidance and coaching directly by industrial relations mediators.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang evaluasi program pembinaan prestasi Dream Girls yang dilaksanakan oleh PB Percasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi CIPP oleh Stufflebeam yang memiliki empat tahapan evaluasi yaitu konteks, masukan, proses, dan produk. Metode yang digunakan adalah pendekatan pasca positivis dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan prestasi yang dilakukan oleh PB Percasi dinilai baik untuk pencapaian tujuan. Hal ini diperoleh dari analisis evaluasi program empat dimensi dengan hasil evaluasi konteks kebijakan pengembangan kinerja di PB Percasi yang berkorelasi untuk mendukung tujuan program, pada evaluasi masukan yang memenuhi kebutuhan program, evaluasi proses pelaksanaan program sudah sesuai untuk mencapai cita-cita anak perempuan idaman Produk merupakan dampak dari program yang mencapai tujuan umum dengan memajukan pemilihan perempuan Indonesia di tingkat nasional dan internasional, tetapi belum mencapai tujuan tertentu karena belum semua anggota menang gelar Grand Master Wanita (WGM).
ABSTRACT
This thesis discusses the evaluation of the Dream Girls achievement coaching program carried out by PB Percasi and the factors that influence it. Program evaluation is carried out using the CIPP evaluation theory by Stufflebeam which has four evaluation stages, namely context, input, process, and product. The method used is a post-positivist approach with descriptive objectives through data collection techniques, documentation and interviews. The results of this study indicate that the implementation of the achievement development program carried out by PB Percasi is considered good for achieving goals. This is obtained from the analysis of the four-dimensional program evaluation with the results of the evaluation of the performance development policy context in PB Percasi which is correlated to support program objectives, the evaluation of inputs that meet program needs, the evaluation of the program implementation process is appropriate to achieve the ideal girls' dreams. the impact of the program that achieves general goals by advancing the election of Indonesian women at the national and international levels, but has not achieved certain goals because not all members have won the title of Women's Grand Master (WGM).

Abstrak :
Reformasi birokrasi di Indonesia mulai dilaksanakan di berbagai Kementerian/Lembaga RI termasuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Salah satu program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kemlu RI adalah penataan kelembagaan melalui Restrukturisasi Organisasi Tahun 2011. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi organisasi di Kemlu RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan panitia pelaksana restrukturisasi dan pihakpihak terkait serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tahapan dari ke-empat tahap pelaksanaan restrukturisasi Kemlu RI telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pada tahapan merencanakan restrukturisasi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum optimal dan pada tahap melaksanakan restrukturisasi, Kemlu RI mengalami kesulitan dalam menempatkan SDM di dalam strukturnya akibat kurangnya sumber daya manusia. ......Bureaucratic reform in Indonesia began to be implemented in the various Ministries / Agencies including the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. One of bureaucratic reform program that has been implemented in the Ministry of Foreign Affairs is the institutional arrangement through Organizational Restructuring in 2011. Researcher is interested in knowing how the implementation of organizational restructuring in the Ministry of Foreign Affairs. This study is a qualitative research with interview data collection techniques with restructuring committee and related parties, and literature study. Results of this study indicate that some stages of the fourth stage of the restructuring implementation in Ministry of Foreign Affairs has been well implemented. However, in the restructuring plan stage, the competence of the Human Resources is not optimal, and in the restructuring stage, the Ministry of Foreign Affairs had difficulty in placing human resources in the structure due to the lack of human resources.

Abstrak :
Kualitas layanan dalam bidang pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi seluruh pelaku dalam bidang pendidikan di Indonesia. Universitas Indonesia adalah salah satu Universitas terbaik negeri yang terus meningkatkan segala macam bentuk pelayanannya dalam berbagai bidang, terutama bidang layanan pendidikan. Salah satu layanan yang dikelola oleh Universitas Indonesia adalah Layanan Legalisasi Dokumen Akademik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif untuk mengetahui bagaimana kepuasan Alumni tentang Kualitas Layanan Legalisasi Dokumen Akademik Universitas Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh Alumni Universitas Indonesia yang telah merasakan layanan legalisasi dokumen akademik pada Direktorat Pendidikan Universitas Indonesia. Hasil dari analisis penelitian ini membuktikan bahwa Alumni Universitas Indonesia tidak puas dengan Kualitas Layanan Legalisasi Dokumen Akademik yang telah dikelola oleh Universitas Indonesia. ...... Quality services in the field of education is a major need for all actors in the field of education. Universitas Indonesia is one of the best public university that continues to improve all forms of service in all areas and especially educational services. One service that is managed by the University of Indonesia is the Academic Document Legalization Services. This research was conducted using a quantitative approach that is explanatory to know about how satisfaction Alumni Academic Quality Document Legalization Services University of Indonesia. The data was collected through a questionnaire survey method. The study population was all Alumni of the University of Indonesia, which has the feel of an academic document legalization services at the Directorate of Education, University of Indonesia. The results of this study demonstrate that the analysis Alumni Universitas Indonesia not satisfied with the Academic Quality Document Legalization Services that have been managed by the University of Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembebasan lahan. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi terdiri dari proses perencanaan, proses persiapan, dan proses pelaksanaan. Proses perencanaan terdiri dari proses penetapan lahan yang dibebaskan dan penyusunan RKA. Proses persiapan terdiri dari rapat persiapan, survei dan pemberitahuan perencanaan pembebasan yang terdiri dari sosialisasi dan konsultasi publik. Proses pelaksanaan, proses ini terdiri dari inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan penetapan ganti rugi. Di dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul yaitu belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah Kota Bekasi dengan para pemilik lahan dan adanya penolakan dari beberapa warga yang tidak mau tanah/lahannya dibebaskan. Kata Kunci: Pembebasan lahan, alih fungsi, ruang terbuka hijau (RTH).

---

This research was conducted to discusses about the Land Acquisition Process Related to Commercial Land Use Change into Open Green Space RTH at Siliwangi Street, Rawalumbu, Bekasi City. The paradigm used in this research is qualitative by using in depth interview and documentation study for data collection. The purpose of this research is to find out how is the process of land acquisition. The result of this research indicates that the Process of land acquisition in Siliwangi Street consists of planning process, preparation process, and implementation process. The planning process consists of land clearing and RKA preparation. The preparatory process consists of preparatory meetings, surveys, and announcing the planning of land acquisition, socialization and public consultant. Process implementation consists of identification of land ownership and the determination of compensation. Several problems are found in the implementation, the absence of price agreement between local governments and land owners, and also some citizens refused for the land to be freed.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyediaan hunian yang layak menjadi salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar tidak terkecuali Jakarta. Hong (2001) berpendapat bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hunian tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan mengenah bawah, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan unit dan memberikan subsidi, namun perlu didukung oleh kualitas pembangunan secara terpadu, sistem pengelolaan perumahan yang baik, pelayanan jangka penjang serta pemberdayaan masyarakat. UPRS Pulo Gebang selaku pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan rumah susun menjalankan beberapa tugas terkait pengelolaan. Terdapat temuan bahwa masih terdapat masalah dalam pengelolaan rusunawa Pulo Gebang terkait dengan pembayaran uang sewa unit, komunikasi antara pengelola dan penghuni, serta ketegasan pihak UPRS dalam menerapkan peraturan terkait pengelolaan. Beberapa hal cukup baik yang sudah dijalankan oleh UPRS adalah kegiatan pelatihan untuk penghuni dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. 

---

ABSTRACT
Provision of decent housing is one of the problems faced by big cities, including Jakarta. Hong (2001) argues that in meeting housing needs for low income people, the government needs to fulfill unit needs and provide subsidies, but needs to be supported by the quality of integrated development, good housing management systems, long-term services and community empowerment. UPRS Pulo Gebang as the party that has the authority to carry out apartment management runs several management related tasks. This study found there are still problems in the management of Pulo Gebang flats related to the payment of unit rent, communication between managers and residents, and the firmness of the UPRS in implementing regulations related to management. Some good things that have been carried out by UPRS are training activities for residents by coordinating with related agencies.

Abstrak :
Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik. ......Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups. Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City. The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature. The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics.

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan yang terjadi di antaranya ialah menyangkut hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat buruh/serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Pemutusan hubungan kerja menduduki trend tertinggi dalam perselisihan hubungan industrial. Melihat hal tersebut, maka penyelesaian PHK perlu melibatkan pemerintah (tripartit) sebagai salah satu bentuk dari pelayan publik untuk masyarakat dengan menjadi pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) yang berada di Kota Tangerang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui quasi mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya quasi mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. PDK. Mediasi mulai dilaksanakan setelah ada rekomendasi surat dari ILO dengan sebelumnya penyelesaian melalui forum-forum nasional dan internasional. Proses mediasi dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja ditemukan hambatan yang mendukung penyelesaian menjadi lama seperti pada segi sumber daya manusia, pemahaman pihak pekerja dan pengusaha dalam melihat penyelesaian perselisihan, dan lambatnya pelayanan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan. Saran yang diajukan berupa perlunya pengoptimalan sosialisasi dan pembinaan kepada hubungan industrial, meng-upgrade keterampilan mediator dan bekerja sama dengan masyarakat. Kata kunci: Hubungan Industrial, Mediasi, Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Tripartit.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot be separated from the occur between workers and employers. The conflicts that occur might be related to rights, interest, layoffs, and labour unions within an enterprise. Related to that, termination of employment occupies the highest trend in industrial relations conflicts. Seeing this case, a tripartite layoff is needed as a from of public service for the citizens with third parties as intermediaries. The settlement of labour relations conflict that occur PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) located in Tangerang City was carried out by the Ministry of Manpower through quasi mediation. This study used qualitative data collection techniques with interviews and literature studies. The result of this study indicate the fact that there was a quasi mediation conducted by the Ministry of Manpower as one of the settlement in conflict termination that occurred at PT. PDK. The mediation was implemented after an agreement from the ILO was previously approved through national and international forums. Through the mediation process in resolving termination of employment faced some obstacles, such of as in human resources, the comprehension of the workers and employers in seeing the settlement conflict, and the slow services provided by the Ministry of Manpower in handling the conflict settlement. Some suggestions related to this matter are about the need to optimize socialization and guidance for industrial relations, upgrade mediator skills, as well as increasing cooperation with the citizen.