Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (extra ordinary measure) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang sistem hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah bahwa kualitas Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berkaitan dengan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas diketahui berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Kondisi proses penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidan Korupsi Bareskrim Polri saat ini masih belum efektif dan optimal. 2) Kondisi Penguasaan Undang-Undang Korupsi yang dikuasai oleh penyidik dan penyidik pembantu Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih sangat lemah sehingga penerapan pasal dan perundang-undangan menjadi kurang tepat. 3) Kondisi Sarana, Prasarana dan Anggaran yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih terbatas dalam rangka menopang kegiatan penyidikan perkara korupsi. Metode penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam perspektif presisi studi kasus pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan menggunakan layanan E-Manajemen Penyidikan. ......The problem that arises when the expectations and direction of the anti-corruption policy by Polri investigators are not followed by the construction of a good investigation system or an extra ordinary measure in the Polri organization. Especially if it is studied from the point of view of the legal system both from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture, then the law enforcement system by the National Police has not been able to guarantee the realization of optimal eradication of corruption. In this study, the researcher used a qualitative approach. The result of this study is that the quality of investigators from the Directorate of Corruption Crimes of the Civic Police related to the disclosure of Corruption Crimes is still relatively low. The low quality is known based on the following indicators: 1) The condition of the corruption investigation process carried out by the Directorate of Corruption And Corruption of the Police Civic Police is currently still not effective and optimal. 2) The condition of control of the Corruption Law controlled by investigators and auxiliary investigators of the Directorate of Corruption Crimes, Civic Police, is still very weak so that the application of articles and laws is not appropriate. 3) The condition of the facilities, infrastructure and budget owned by the Directorate of Corruption Crimes of the Civic Police is still limited in order to support the investigation of corruption cases. The method of investigating the Directorate of Corruption Crimes of the Police CID in the perspective of precision of case studies at the Directorate of Corruption Crimes of the Police Circumcision using the E-Management Investigation service.

Abstrak :
Terorisme merupakan sebuah permasalahan yang selalu menarik perhatian banyak orang. Kerusakan secara materiil bahkan hingga terancamnya nyawa seseorang menjadi hal yang tidak luput dari peristiwa terorisme. Tidak hanya skala kecil, terorisme juga menjadi ancaman untuk skala Internasional. Terbentuk dalam jaringan besar yang bergerak secara diam-diam, kelompok yang memiliki pemikiran dan tujuan ekstrimis ini menjadi salah satu musuh berbahaya di setiap negara. Tragedi pemboman yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia membuat pemerintah harus berfikir tepat dalam melakukan upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Tidak hanya undang-undang, bahkan pemerintah juga membentuk suatu badan yang khusus menangani kasus terorisme. Perubahan alur dalam pembentukan undang-undang menjadi pewarna dalam usaha pemerintah untuk menghadapi kasus terorisme. Hal ini pun melahirkan sebuah pertanyaan mengenai seberapa besar efektivitas yang dihasilkan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini dan juga mengenai penerapan penegakan hukum yang ideal berdasarkan UU No.5 Tahun 2018 yang dilakukan oleh POLRI. Berawal dengan dibentuknya Perppu No.1 Tahun 2002 yang membahas akan kasus terorisme dari segi hukum, nyatanya tak menghentikan pergerakan kelompok ekstrimis di Indonesia. Hal ini pun menjadi bahan evaluasi untuk disahkannya Perppu tersebut menjadi UU No. 15 Tahun 2003. Diharapkan menjadi payung hukum yang sah dan menjadi senjata mutakhir dalam menghilangkan terorisme, tak menjadikan UU ini cukup efektif dalam pelaksanaannya. Dengan segala diskusi dan pembahasan, pada akhirnya disahkanlah UU No.5 Tahun 2018 yang hingga saat ini menjadi aturan utama dalam kasus terorisme di Indonesia. Tak selalu berjalan mulus, UU yang disebut sebagai Security Act dan juga Patriot Act yang dalam pelaksanaannya sering mendapat kecaman karena ketidak sesuaiannya dengan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, fokus masalah akan dibahas dengan metode penelitian hukum dengan kajian hukum normatif, empiris dan implementasi. Penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum, implementasi hukum dan tujuan hukum yang dikolaborasikan dengan hasil wawancara dan data lainnya hingga menghasilkan analisa data. Sebagai kesimpulannya, ditemukan bahwa dengan proses perubahan pada aturan dan perundang-undangan mengenai kasus terorisme telah menghasilkan perubahan yang signifikan sebagai upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Meskipun beberapa upaya teror masih tetap dilakukan di sejumlah wilayah, namun upaya yang dilakukan Densus 88 dalam menangkap sejumlah tersangka yang tergabung dalam kelompok radikal menunjukan perubahan yang signifikan. Hal ini tentunya membantu dalam mengurangi upaya terjadinya peristiwa terorisme. Dengan disahkannya UU No.5 Tahun 2018 yang memberikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk melakukan upaya preventif sebagai pencegahan kasus terorisme, memberikan keleluasaan atas penanganan kasus terorisme. Upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum terjadinya kasus terorisme memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan jaringan terorisme. Dengan dilakukannya penyidikan ini, tentunya membantu dalam menguak ide atau rencana yang direncanakan oleh jaringan terorisme tersebut. Sehingga bisa dikatakan pula bahwa UU anti terorisme yang saat ini digunakan telah memberikan dampak yang cukup efektif terhadap permasalahan terorisme di Indonesia . Namun, dalam pelaksanaanya haruslah selalu diperhatikan komponen pelaksanaan dan penggunaan wewenang agar tetap sesuai dengan kaidah Hak Asasi Manusia. ......Terrorism is a problem that always attracts the attention of many people. Material damage, even to the point of threatening one's life, is something that is not spared from terrorism. Not only on a small scale, terrorism is also a threat on an international scale. Formed in a large network that moves secretly, this group that has extremist thoughts and goals has become one of the most dangerous enemies in every country. The bombing tragedy that occurred in several regions in Indonesia made the government have to think properly in making efforts to deal with cases of terrorism. Not only laws, even the government has also established a body that specifically handles terrorism cases. Changes in the flow in the formation of laws become coloring in the government's efforts to deal with cases of terrorism. This also raises a question about how much effectiveness has resulted from the efforts that have been made by the government to date and also regarding the ideal implementation of law enforcement based on Law No. 5 of 2018 carried out by POLRI. Starting with the formation of Perppu No. 1 of 2002 which discussed terrorism cases from a legal perspective, in fact it did not stop the movement of extremist groups in Indonesia. This has also become an evaluation material for the ratification of the Perppu to become Law no. 15 of 2003. It is hoped that this law will become a legal umbrella and become the latest weapon in eliminating terrorism, but this law will not be effective enough in its implementation. With all the discussion and discussion, in the end Law No. 5 of 2018 was passed which until now has become the main rule in terrorism cases in Indonesia. It does not always run smoothly, the law which is referred to as the anti-terrorism law is often equated with the anti-subversion law and also the Internal Security Act and the Patriot Act which in their implementation have often been criticize for their incompatibility with human rights. In this study, the focus of the problem will be discussed using legal research methods with normative, empirical and implementation legal studies. This study also uses the theory of legal effectiveness, legal implementation and legal objectives which are collaborated with the results of interviews and other data to produce data analysis. In conclusion, it was found that the process of changing the rules and regulations regarding terrorism cases has resulted in significant changes as an effort to deal with terrorism cases. Although several terror attempts are still being carried out in a number of areas, the efforts made by Densus 88 to arrest a number of suspects belonging to radical groups have shown significant changes. This certainly helps in reducing efforts to occur terrorist incidents. With the passing of Law No. 5 of 2018 which authorizes the police to carry out preventive measures to prevent terrorism cases, it provides flexibility in handling terrorism cases. Preventive efforts that can be carried out before the occurrence of terrorism cases make it easier for the police to carry out investigations of parties related to terrorist networks. By carrying out this investigation, it certainly helps in uncovering ideas or plans planned by the terrorist network. So that it can also be said that the current anti-terrorism law has had a fairly effective impact on the problem of terrorism in Indonesia. However, in its implementation it must always pay attention to the components of the implementation and use of authority so that it remains in accordance with the principles of human rights.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld yang dikembangkan oleh Polda Jawa Tengah. Sistem ini merupakan inovasi atas keberadaan sistem ETLE yang digunakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Evaluasi dilakukandengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan sistem ETLE Mobile Handheld. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kontrol sosial dan teori penegakan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda Jawa Tengah; teori TAM yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah; dan teorievaluasi program yang digunakan untuk menjawab persoalan hasil evaluasi sistemETLE Mobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda Jawa Tengah. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan eksploratif yang bertujuan untuk memperluas wawasan terkait hasil evaluasi sistem ETLE Mobile Handheld dan memberikan solusi pemecahan masalahnya. Data penelitian ini diambil dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ETLE Mobile Handheld telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kontrol sosial dan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Adanya sistem ini mendorong perubahan perilaku yang lebih baik pada pengguna jalan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kesimpulannya sistem ETLE Mobile Handheld efektiv diterapkan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Saran yang diberikan yaitu diperlukan identifikasi dan evaluasi potensi ancaman keamanan yang disebutkan seperti serangan malware, serangan DDoS, pelanggaran keamanan, kelemahan sistem, penyalahgunaan akses, gangguan fisik, serangan jaringan dan kehilangan data ......This study aims to evaluate the Mobile Handheld Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system developed by the Central Java Regional Police. This system is an innovation for the existence of the ETLE system which is used for prosecution of traffic violations in Indonesia. The evaluation is carried out by considering the strengths and weaknesses of the ETLE Mobile Handheld system. Theories used in this study include social control theory and law enforcement theory which are used to implement the ETLE Mobile Handheld system for prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police; the TAM theory used to explain the factors that influence the implementation of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police; and program evaluation theory used to answer questions about the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The method used is using a qualitative approach. This type of research is exploratory which aims to broaden insights regarding the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld system and provide solutions to solving the problem. The research data were collected by interview, observation and document study techniques, which were then analyzed by reducing data, presenting data and conducting verification. The results of this study indicate that the implementation of the ETLE Mobile Handheld system has made a positive contribution in increasing social control and public awareness of traffic rules. The existence of this system encourages better behavior changes for road users, so as to increase compliance with traffic rules. In conclusion, the ETLE Mobile Handheld system is effectively applied to take action against traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The advice given is that it is necessary to identify and evaluate potential security threats mentioned such as malware attacks, DDoS attacks, security breaches, system weaknesses, access abuse, physical interference, network attacks and data loss.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peluang dan tantangan cara pandang seorang tokoh pembebasan dari Afrika Selatan yang bernama Farid Esack. Esack mengembangkan keilmuan ini dan menyebutnya sebagai Hermeneutika Pembebasan. Esack konsisten dalam mengembangkan seperangkat metodologi pembacaan teks yang dekat dengan masalah kemanusiaan, terutama penindasan. Metodologi yang digunakan adalah Hermeneutika Pembebasan dengan teks suci yaitu Al-Qur’an sebagai objeknya. Secara langsung Essack tidak terlalu suka dengan kata kata itu, ia lebih suka dipanggil seorang aktivis dalam gerakanya yaitu Islam Progresif. Model hermeneutika Esack, dikembangkan berangkat dari problem kemanusiaannya di Afrika Selatan. Dari tempat tinggalnya ini, Esack mencoba menggali makna teks agar lebih bisa berbicara dan bersifat praksis dimanapun teks tersebut digunakan, terkhusus pada konteks gerakan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang cara kerja Hermeneutika Pembebasan Farid Esack dalam memandang suatu teks serta paparan tentang peluang dan tantangan penerapan dalam konteks progresifnya sebagai gerakan sosial, khususnya mengenai upaya pembebasan penindasan terhadap kaum yang dilemahkan. Sementara itu sejumlah teori mengemukakan, bahwa bentuk penindasan atau pelemahan sosial terbagi dalam dua kategori, yaitu tingkah laku individu dan struktur sosial. Kecenderungan terjadinya bentuk penindasan atau pelemahan sosial dikarenakan adanya hambatan-hambatan struktural sistemik yang telah menciptakan ketidaksamaan dalam kesempatan, dan berkelanjutanya penindasan terhadap kelompok miskin oleh kelompok kapitalis. Melalui Hermeneutika Pembebasan ini, selain akan ditemukanya makna pembacaan teks tentang pembebasan yang cocok dengan konteks gerakan sosial, upaya membentuk solidaritas antar kelas untuk mempersempit terjadinya penindasan juga dapat dilakukan. ......This thesis discusses the opportunities and challenges of the perspective of a liberation figure from South Africa named Farid Esack. Esack developed this science and called it Liberation Hermeneutics. Esack is consistent in developing a set of text reading methodologies that are close to humanitarian issues, especially oppression. The methodology used is Liberation Hermeneutics with the holy text of the Qur'an as its object. Directly Essack did not like those words, he preferred to be called an activist in his movement, namely Progressive Islam.Esack established his hermeneutic approach in response to his humanitarian issues in South Africa. Esack makes an effort to delve deeper into the text's meaning from this base of operations so that it can speak and be useful wherever it is utilized, especially in the context of social movements. In order to fully understand the possibilities and difficulties of applying Farid Esack's Hermeneutics of Liberation in its progressive context as a social movement—particularly addressing attempts to free oppression against the vulnerable people—a number of issues will be raised in this study. Meanwhile, a lot of theories contend that social oppression and weakening can be categorized into two groups based on social structure and human behavior. This type of oppression or social weakness is more likely to develop as a result of systemic structural obstacles that have led to opportunity inequality and the continuing oppression of the poor by the capitalist class. In addition to text segmentation about liberation that are appropriate and suitable of social movements, the Hermeneutics of Liberation also facilitates the creation of class solidarity in a solution to decrease the frequency of oppression.

Abstrak :
Permasalahan narkotika di Indonesia masih sangat tinggi termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Permasalahan ini juga terjadi di wilayah hokum Polres Cirebon Kota dengan adanya tren kenaikan penyalahgunaan narkoba. Namun disaat yang bersamaan terdapat penurunan jumlah Pengungkapan kasus yang mengimplikasikan adanya penurunan maupun faktor lain yang mempengaruhi kinerja anggota baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal. Oleh karena itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi SDM Res Narkoba Polres Cirebon Kota, termasuk didalamnya analisa terhadap komepetensi SDM dan proses pengembangan SDM di Fungsi Res Narkoba Polres Cirebon Kota. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini termasuk Kapolres Cirebon kota AKBP M. Rano, SH, S.IK, MH., Kasat Resnarkoba Polres Cirebon kota, Anggota Reserse Narkoba Polresta Cirebon, tersangka TP Narkoba dan Warga Masyarakat kota Cirebon. Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara analitis deskriptif. Hasil temuan penelitian SDM dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran. Koordinasi lintas sektoral di Polres Cirebon Kota menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan kinerja Sat Resnarkoba. Sebagai fungsi yang mengemban tugas represif, Sat Resnarkoba harus banyak berkoordinasi dengan fungsi preemtif dan fungsi preventif yang ada di Polres Cirebon Kota, Kepolisian Resort Cirebon Kota dengan melakukan upaya preventif dan represif yaitu Upaya Preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Cirebon Kota untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. ......The problem of narcotics in Indonesia is still very high, including in cases of drug abuse. This problem also occurs at the Cirebon Kota Police jurisdiction with an increasing trend of drug abuse. But at the same time there is a decrease in the number of P21 which implies a decrease as well as other factors that affect the performance of members both from internal and external. Therefore, this study aims to analyze the condition of the human resources of the Cirebon City Police Narcotics Res. This research was conducted with a qualitative research approach with descriptive analysis method. The data in this study were collected using interview, observation and documentation studies. Informants in this study included the Cirebon Police Chief AKBP M. Rano, SH, S.IK, MH., Head of the Cirebon Police Narcotics Investigation Unit, members of the Cirebon Police Narcotics Investigation Unit, suspected TP Narcotics and citizens of Cirebon district. The analysis in this study was carried out by descriptive analysis. The research findings show that human resources and services to the community run effectively, efficiently and have targets. Cross-sectoral coordination at the Cirebon City Police is an important factor in supporting the successful performance of the Criminal Investigation Unit and the Narcotics Research Unit. As a function that carries out repressive duties, the Criminal Investigation Unit and the Narcotics Research Unit must coordinate a lot with the preemptive and preventive functions in the Cirebon City Police, Cirebon City Resort Police by carrying out preventive and repressive efforts, namely Preventive Efforts carried out by the Cirebon City Police to prevent the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by prioritizing prevention efforts rather than prosecution.

Abstrak :
Metode pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih kompleks dan variatif seiring dengan kemajuan zaman. Awalnya, metode yang digunakan bersifat konservatif seperti penggunaan kurir tunai dan melibatkan badan amal. Namun, saat ini teroris telah memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, khususnya dalam ranah perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup pemahaman tentang upaya perbankan dalam mendukung pencegahan pendanaan terorisme secara keseluruhan, terutama dalam konteks era digitalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan case-oriented analysis, yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti AVP AML Development Supervision dan Manager AML Development Supervision dari Compliance Division PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Koordinator Substansi Kelompok Legislasi dari Direktorat Hukum dan Regulasi PT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan sangat signifikan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme. Bank menggunakan sistem analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi pola keuangan yang mencurigakan atau anomali yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Untuk pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengimplementasikan regulasi dan standar internasional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Perbankan juga terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah, seperti PPATK, melalui pembentukan Public Private Partnership (PPP). Selain itu, kerjasama dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan US OPDAT dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Pihak Jasa Keuangan (PJK) terkait Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Massal (PPSPM). ......Terrorism financing methods in Indonesia continue to grow increasingly in a complex and varied manner. From initially using conservative methods such as cash couriers, charities, they are now starting to take advantage of advances in financial technology, such as through banking in the era of digitalization. Thus, this research aims to understand and analyze banking institutions in identifying, reporting and preventing terrorist financing transactions, understanding and analyzing the role of banking in supporting efforts to prevent terrorism financing as a whole, as well as analyzing the role of banking in preventing terrorist financing in the context of the digitalization era. The analysis in this research was carried out using case-oriented analysis, namely an analysis method that aims to understand one or several cases in detail and in depth. The research method used is a case study, namely the role of banking in preventing terrorism financing in Indonesia. Research data was obtained by way of interviews with AVP AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Manager of AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Substance Coordinator of the Legislation Group of the Legal and Regulatory Directorate of Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The results of this research show that the role of banks in identifying, reporting and preventing terrorism financing transactions is in identifying suspicious transactions by banks using risk analysis systems and real- time transaction monitoring to detect unusual patterns or financial anomalies that could be related to terrorist activities. To prevent terrorism financing, banks use international regulations and standards such as KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering). Banks also collaborate with government institutions in efforts to prevent terrorism funding in the digital era, such as in addition to collaborating with PPATK in establishing PPP (Public Private Partnership) and collaborating with OJK, US OPDAT by holding training for PJK regarding AML CFT and PPSPM.

Abstrak :
Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia menjadi salah satu perkara penting yang banyak ditangani oleh penyidik di Satuan Reserse Kriminal khususnya di wilayah hukum Polres Pandeglang. Banyak lembaga jasa pembayaran yang mengeluhkan bahwa debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kemudian melakukan take over di bawah tangan atau sepengetahuan leasing. Banyak masyarakat awam yang mengira bahwa mengalihkan objek jaminan fidusia hanyalah ranah perdata yang apabila dikemudian hari terjadi ganti rugi maka permasalahn selesai. Namun yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya di pasal 36 menyebutkan bahwa debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia jelas melakukan tindak pidana. Ditambah lagi pihak-pihak ketiga, keempat, dan seterusnya menganggap bahwa permasalahan tersebut hanyalah sebatas antara kreditur dan debitur atau yang bertanda tangan dalam kontrak. Dalam hal ini penyidik Polres Pandeglang, mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Apalagi dalam azaz hukum dikenal adanya azaz keadilan, yang mana dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia, harus dituntaskan sampai ke tangan terakhir. Dijelaskan juga bahwa perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak tersebut dapat memberikan gugatan, sehingga dapat dimaknai bahwa penerima objek jaminan fidusia di luar dari kontrak pun melakukan tindak pidana. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik seperti sulitnya mencari alat bukti yang mengarah tentang take over di bawah tangan, kemudian barang bukti yang sulit ditemukan, serta terlapor maupun saksi yang sulit untuk dimintai keterangan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui sejauh mana peran penyidik Sat Reskrim Polres Pandeglang dalam menangani perkara pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan teori peran, konsep perbuatan melawan hukum, konsep penyidikan, serta konsep fidusia itu sendiri. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus agar lebih tajam dalam menganalisa peran penyidik. ......The crime of transferring the object of fiduciary security is one of the important cases that is handled by many investigators in the Criminal Investigation Unit, especially in the jurisdiction of the Pandeglang Police. Many payment service institutions complain that debtors who are unable to carry out their obligations then take over under the hand or with the knowledge of the leasing. Many ordinary people think that transferring the object of fiduciary guarantees is only a civil matter, if compensation occurs in the future, the problem will be solved. However, what is regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, especially in article 36 states that the debtor who transfers the object of the fiduciary guarantee is clearly committing a crime. In addition, third, fourth and so on parties consider that the problem is only between the creditor and the debtor or those who sign the contract. In this case the Pandeglang Police investigator has an important role in law enforcement. Moreover, in the principle of law, there is a principle of justice, which in cases of transfer of objects of fiduciary guarantees, must be completed to the last hand. It was also explained that acts against the law are related to actions that can cause harm to other parties so that the party can file a lawsuit, so it can be interpreted that the recipient of the fiduciary object outside of the contract also commits a crime. However, in this case, there were several obstacles experienced by investigators, such as the difficulty in finding evidence that led to underhanded take-over, then evidence that was difficult to find, and the reported and witnesses who were difficult to question. So that the purpose of this study is to find out the extent of the role of investigators from the Criminal Investigation Unit of the Pandeglang Police in handling cases of transferring fiduciary guarantee objects by using role theory, the concept of unlawful acts, the investigative concept, and the fiduciary concept itself. In this study a qualitative method was used with the type of case study research in order to be sharper in analyzing the role of the investigator.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah ketimpangan jumlah Polwan dan Polki yang ada di Unit PPA Polres Serang dengan jumlah perbandingan 2:4 orang, yang diperparah dengan peningkatan kebutuhan fungsi Polwan untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keterlibatan Polwan di Unit PPA di Polres Serang, menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan Polwan pada Unit PPA di Polres Serang dan mengkonstruksi desain penempatan Polwan yang ideal di Unit Ppa Polres Serang.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesetaraan gender, teori identitas dan peran sosial, teori organisasi dan manajemen SDM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, sajian data, dan verifikasi data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Polwan di Unit PPA di Polres Serang ditujukan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak serta memberikan perlindungan yang sebaik mungkin bagi mereka yang menjadi korban kekerasan atau tindak pidana. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan Polwan pada Unit PPA di Polres Serang antara lain kompetensi, pengalaman, reputasi, kesetaraan gender, sensitivitas dan empati, kepekaan sosial dan etika profesional. Konstruksi desain penempatan Polwan yang ideal di Unit Ppa Polres Serang adalah dengan menyeimbangkan jumlah Polwan dengan jumlah Polki yang bertugas di Unit PPA agar tidak terjadi ketimpangan lagi. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan jumlah Polwan yang ditempatkan di Unit PPA Polres Serang, melakukan penilaian kompetensi dan pengalaman anggota Polwan yang ditugaskan di Unit PPA Polres Serang dan membuat desain penempatan Polwan yang memperhatikan penambahan jumlah Polwan, penempatan strategis, pelatihan kompetensi, kolaborasi, evaluasi yang terus-menerus, melakukan rotasi atau mobilitas yang teratur antara Unit PPA dengan unit lain di Polres Serang, melakukan pengembangan Tim Kerja. Multidisiplin dan memperhatikan pemberdayaan Polwan dalam Unit PPA. ......This research was motivated by the problem of inequality in the number of policewomen and Polki in the Serang Police PPA Unit with a ratio of 2:4 people, which was exacerbated by the increased need for the function of Polwan to provide services to women and children victims of violence in the region. This research is aimed at analyzing the involvement of policewomen in the PPA Unit at Serang Polres, analyzing the factors considered in the placement of Polwan at the PPA Unit at Serang Polres and constructing an ideal design for the placement of Polwan at the Serang Police Ppa Unit.The theory used in this study is the theory of gender equality, theory of identity and social roles, theory of organization and HR management. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and document studies. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and data verification.The results of this study indicate that the involvement of policewomen in the PPA Unit at the Serang Police Precinct is aimed at protecting and fighting for the rights of women and children and providing the best possible protection for those who are victims of violence or criminal acts. The factors considered in the placement of policewomen in the PPA Unit at Serang Police include competence, experience, reputation, gender equality, sensitivity and empathy, social sensitivity and professional ethics. The construction of the design for the ideal placement of Polwan in the Serang Polres Ppa Unit is to balance the number of Polwan with the number of Polki on duty in the PPA Unit so that inequality does not occur again.The recommendations of this study are to increase the number of Polwan assigned to the Serang Police PPA Unit, to assess the competence and experience of Polwan members assigned to the Serang Police PPA Unit and to design a Polwan placement that takes into account increasing the number of Polwan, strategic placement, competency training, collaboration, evaluation continuously, carry out regular rotations or mobility between the PPA Unit and other units at the Serang Police, carry out the development of a Multidisciplinary Work Team and pay attention to the empowerment of Polwan in the PPA Unit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan yang ada di dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana, yang mana diperlukan penjelasan mengenai mekanisme penyidikan untuk pengungkapan kasus pembunuhan berencana atas keberadaan penemuan korban meninggal dunia dengan nama Maroah pada tanggal hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 07.00 WIB di Jln. Raya Bekasi KM.21 RT.06/ 04 Kel. Rawaterate Kec. Cakung Jakarta Timur. Namun melihat pentingnya penerapan pendekatan SCI oleh Polri dalam era society 5.0 ini dapat dipahami dari adanya revitalisasi pengamanan dan pengolahan TKP yang menuntut penyidik untuk meninggalkan cara penyidikan yang menggunakan metode konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau saksi dan harus berpindah dengan cara melaksanakan metode penyidikan yang modern dengan pendekatan SCI. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang dipergunakan untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut antara lain: teori ilmu pengungkapan, Konsep Ilmu Forensik dan Praktek, dan Konsep Investigasi Sains, serta Sistem Pembuktian. Sesuai dengan penjelasan tersebut, agar para pembaca mudah di dalam memahami kerangka pemikiran ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan gambaran mengenai metode SCI dalam penyidikan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui metode SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui metode SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada korban Maroah yang diterapkan melalui pendekatan SCI oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan, yang mana pendekatan SCI ini dinyatakan efektif untuk diterapkan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum pada kasus ini.. Saran yang diberikan yaitu mengikutsertakan penyidik dan Unit Identifikasi untuk mengikuti pendidikan kejuruan, pelatihan, workshop,. ......This study aims to explain the problems that exist in the disclosure of cases of premeditated murder. Which requires an explanation regarding the investigative mechanism for disclosing cases of premeditated murder regarding the whereabouts of the discovery of a deceased victim named Maroah on Tuesday, August 10 2021, around 07.00 WIB on Jln. Raya Bekasi KM. 21 RT. 06/ 04 Kel. Rawaterate Kec. Cakung, East Jakarta. However, seeing the importance of implementing the SCI approach by the National Police in the era of society 5.0, this can be understood from the revitalization of security and TKP processing, which requires investigators to abandon conventional investigative methods that only rely on the confessions of suspects or witnesses and must move by implementing investigative methods. a modern SCI approach. The method used is using a qualitative approach. Theories used to explain these various issues include: disclosure science theory, Forensic Science Concepts and Practice, and Science Investigation Concepts, and Evidence Systems. In accordance with this explanation, so that readers can easily understand this frame of mind. Therefore, this study aims to explain the description of the SCI method in investigating the case of premeditated murder on the victim Maroah which was implemented by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya, the mechanism for disclosing cases of planned murder on Maroah victims which was implemented through the SCI method by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya, and the factors that influence the mechanism for disclosing the case of premeditated murder on the victim Maroah which is applied through the SCI method by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya. The results of this study indicate that the mechanism for disclosing the case of premeditated murder on the victim Maroah which was implemented through the SCI approach by the Ditreskrimum Polda Metro Jaya was carried out through investigation and investigation, in which the SCI approach was declared effective to be applied in the investigation and law enforcement process in this case. Suggestions What is given is to involve investigators and Identification Units to attend vocational education, training, workshops.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekonomi sirkular dalam pengelolaan ekowisata mangrove di kawasan Kaliwlingi dan pengaruhnya terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah masih rendahnya dinamika ekonomi sirkular dalam pengelolaan ekowisata mangrove di kawasan Kaliwlingi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yang menggabungkan FGD, AHP, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi dinamika ekonomi sirkular di antaranya adalah kelembagaan, infrastruktur, teknologi, dan kesadaran masyarakat. Pengaruh dinamika ekonomi sirkular terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi di kawasan Kaliwlingi positif. Masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari ekowisata mangrove, seperti peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Ekowisata mangrove juga membantu menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas air di kawasan Kaliwlingi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dinamika ekonomi sirkular dalam pengelolaan ekowisata mangrove di kawasan Kaliwlingi masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya memperkuat kelembagaan, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. ......This research aims to analyze the dynamics of the circular economy in managing mangrove ecotourism in the Kaliwlingi area and its influence on society, the environment, and the economy. The problem studied in this research is the low dynamics of the circular economy in managing mangrove ecotourism in the Kaliwlingi area. The research method used is a mixed method that combines FGD, AHP, and SWOT. The results showed that the factors that influence the dynamics of the circular economy include institutions, infrastructure, technology, and public awareness. The influence of circular economy dynamics on society, environment, and economy in Kaliwlingi area is positive. People get economic benefits from mangrove ecotourism, such as increased income and employment. Mangrove ecotourism also helps preserve the environment and improve water quality in the Kaliwlingi area. The conclusion of this study is that the dynamics of the circular economy in managing mangrove ecotourism in the Kaliwlingi area still need to be improved. The recommendations of this research are the need to strengthen institutions, improve infrastructure, develop technology, and increase public awareness.