Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menghambat perkembangan ritel berjaringan di Kota Padang. Pemerintah daerah yang pada era desentralisasi ekonomi diasumsikan akan mendorong keterbukaan terhadap investasi, dalam kasus Padang justru menggunakan instrumen kewenangannya untuk menghambat masuknya ritel berjaringan. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan tersebut dengan menggali data primer dan dilengkapi dengan data publikasi. Dengan menganalisis melalui mekanisme barrier to entry, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah menghambat masuknya ritel berjaringan dalam rangka mencegah kompetisi dengan peritel lokal melalui beberapa faktor utama. Penelitian ini melihat ada tiga faktor yang menjadi hambatan bagi masuknya ritel berjaringan di Kota Padang, yaitu: intervensi pemerintah dalam industri ritel, kebijakan pemerintah yang diterapkan sebagai kriteria masuk pasar dan hambatan birokratis yang menyebabkan terjadinya penundaan lisensi.

---

ABSTRACT

AbstractThis study explains how local government can hamper the development of retail network in Padang City. In the case of Padang, the local government in the era of economic decentralization is assumed to encourage openness to investment, instead of using the instrument of authority to block the entry of retail network. The author uses a qualitative descriptive method to answer the problem by digging primary data and supplemented by published data. By analyzing through a barrier to entry mechanism, this study found that local governments inhibit the entry of retail network in order to prevent competition with local retailers through several key factors. This study argues that there are three main factors that hamper the entry of retail network in Padang City government intervention in the retail industry, government policy is applied as market entry criteria and bureaucratic barrier that cause licensing delays. "

"ABSTRAKBantuan luar negeri, sebagai sumber pendanaan pembangunan, sampai saat ini menimbulkan dua perdebatan utama mengenai model distribusi bantuan luar negeri: kepentingan pendonor dan kebutuhan negara penerima donor. Dengan studi kasus bantuan luar negeri Jepang dan Amerika Serikat ke Indonesia tahun 2000-2016, peneliti menganalisis variasi motif dalam pemberian bantuan luar negeri yang bersifat kepentingan donor, yaitu kepentingan ekonomi dan politik-strategis. Mengacu pada operasionalisasi teori dari Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen, fokus penelitian ini akan mengonfirmasi bahwa bantuan luar negeri merupakan sebuah alat komersil dan politik bagi negara pemberi bantuan luar negeri. Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri adalah sebagai strategi perdagangan dan investasi di negara penerima donor, juga untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman.

---

ABSTRACT

Foreign aid, as a source of development funding, recently sparks some debate regarding two main models of foreign aid distribution whether it is because of the donor rsquo s interest, or the recipient need. With the case study of Japan and United States rsquo foreign aid to Indonesia 2000 2016 , this thesis analyzed the variation of motives regarding donor rsquo s interest economic interest and political and political strategic interests of donor countries. Referring to the operationalization of foreign aid motive theory by Degnbol Martinussen and Engberg Pedersen, the focus of this thesis will confirm that foreign aid is a commercial and political tool for foreign aid countries, as trade and investment strategy in donor countries as well as safeguard national security from threats."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan. Peran-peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Penelitian menggunakan studi kasus Komunitas Ciliwung Depok sebagai masyarakat sipil dalam mendorong implementasi kebijakan pembuangan air limbah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan faktor yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dengan menjalankan perannya yaitu sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam implementasi kebijakan harus terdapat kerjasamaa dan koordinasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah mengingat kewenangan masyarakat sipil yang terbatas dan respon yang harus diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan tersebut.

---

This research will explain how the role of civil society in policy implementation. The roles of civil society in influencing policy implementation are as a promoter of dialogue, advocating or lobbying, as a disseminator of information, and as a project manager. The study used case study of Komunitas Ciliwung Depok as civil society in influence the implementation of wastewater disposal based on Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 about Disposal Permit and Wastewater Utilization. The purpose of this study is to explain that civil society is a factor that can encourage the successful policy implementation by carry out its role as a promoter of dialogue, advocacy or lobbying, as a disseminator of information, and as project manager. The results of this study suggest that in the policy implementation there should be cooperation and coordination between civil society and the government because of there are limited authority of civil society and the response that should be provided by the government in accordance with the policy. "

"

Penelitian ini mengkaji tentang respon yang diberikan oleh Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Tsai Ing Wen, dalam menghadapi penguatan regional-power Tiongkok di Asia. Kajian tersebut berkaitan dengan konflik politik internasional Taiwan dengan Tiongkok dalan isu cross-strait relations. Penelitian ini pun melihat bahwa Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing Wen mengalami tantangan politik domestik terkait isu cross-strait relations pada hubungannya dengan Tiongkok. Kemudian dengan menggunakan metode analisis process-tracing, pergantian pemerintahan ke Presiden Tsai Ing Wen dan Partai Democratic Progressive Party, serta perkembangan tuntutan ekonomi domestik masyarakat untuk melepas ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok menjadi mekanisme kausal yang menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat dari kebijakan Tsai Ing Wen dalam isu cross-strait relations. Hal itu dikaji melalui konsep perbedaan besaran power oleh Detlef Nolte, bahwa terdapat perbedaan besaran power antara Taiwan dan Tiongkok di tingkat regional. Taiwan merupakan minor-power dan Tiongkok merupakan regional-power. Teori yang digunakan adalah teori small-state oleh Tom Long untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan Tsai Ing Wen di tengah penguatan minor-power Taiwan, sebagai bentuk respon terhadap penguatan regional-power Tiongkok. Penelitian ini pun menemukan bahwa Tsai merespon penguatan regional-power Tiongkok melalui kebijakan strategis yang termasuk dalam bentuk collective power, derivative power, dan particular-intrinsic power yang juga ditujukan untuk mengatasi isu ekonomi domestik.

 

Kata kunci: cross-strait relations, minor-power, regional-power, Tsai Ing Wen, small-state

 

---

The research examines the responses of Taiwan during President Tsai Ing Wen goverment towards China’s emerging regional-power in Asia, relating to the cross-strait relations conflict occured between Taiwan and China as a lasting international politics issue. This research then argues that Taiwan during the government of President Tsai Ing Wen has been facing several domestic challenges relating to the cross-strait relations at the cost of its international politics with China. Through the method of process-tracing method, the switch of Taiwan’s government to Presiden Tsai Ing Wen and the Democratic Progressive Party and the emerging domestic economic challenges to unfold dependency to China, have become the causal mechanisms to show a cause-and-outcome relations in Tsai’s policies towards the cross-strait relations. This research uses the theory of power by Detlef Nolte that both Taiwan and China have different power in regional level, positioning Taiwan as minor-power and China as regional-power. To analyze about the policies made by Tsai in those conditions, this research uses the theory of small-state by Tom Long to look for the policies towards cross-strait relations towards China’s emerging regional power. The finding from this research is that during her government, Tsai responds to China’s emerging regional power by implementing three major policies: collective-power, derivative-power, and particular intrinsic power in order to also satisfy the existing domestic politics in Taiwan.

 

Key words:

cross-strait relations, minor-power, regional-power, Tsai Ing Wen, small-state

 

"

"Aliansi Pelangi Antar Bangsa yang terdiri dari berbagai komunitas perkawinan campuran di dalamnya adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepentingan dan misi yang sama untuk memperjuangkan perubahan UU kewarganegaraan khususnya UU No. 62 Tahun 1958 yang dianggap masih mengandung diskriminasi terhadap pelaku perkawinan campuran. Untuk mencapai tujuan ini APAB harus mendapatkan dukungan DPR-RI agar perubahan UU No. 62 Tahun 1958 ini menjadi agenda untuk diubah sesuai proses perubahan UU yang berlaku. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran dari APAB dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep civil society, civil society organization, kelompok kepentingan, serta mekanisme proses pembentukan undang-undang yang berlaku pada konteks penelitian. Penggunaan konsep tersebut didasarkan pada asumsi bahwa APAB berperan sebagai sebuah kelompok kepentingan, salah satu bentuk dari organisasi masyarakat sipil, dalam mempengaruhi proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap proses perubahan UU tersebut. Dalam menjalankan upayanya, APAB menjalankan perannya dengan melakukan direct lobbying, information campaign dan coalition building. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana peran APAB dalam mempengaruhi proses pembuatan UU No. 12 Tahun 2006. Dari hasil penelitian terlihat bahwa APAB dengan menjalankan perannya sebagai kelompok kepentingan berhasil mempengaruhi DPR-RI dalam melakukan proses pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

---

Aliansi Pelangi Antar Bangsa is a civil society organization that consist of many mixed marriage communities with common mission and objective, which is to change the Law No. 62 Year 1958 about citizenship that was considered by them still consisted discriminative aspects toward mixed marriage families. To reach this objective, APAB must attain the support of DPR (Peoples’ Representatives Board) to put this revision of the Law No.62 Year 1958 to be put into an agenda as the law that is to be revised by DPR according to the existing law. In that case, this research focusing on a question on how is the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process This research will be using some concepts of civil society, civil society organization, pressure groups, and also the mechanism of law making process that applied in this research context to answer that research question. Using these concepts is based on a assumption that APAB role as a pressure group, one kind of a civil society organization, in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006 making process. This research uses qualitative approach to the description. The information was obtained by conducting in depth interviews with the people who were the actors having the direct experience and the direct knowledge about the process of the formation of the new law. In their effort, APAB applies political roles by doing direct lobbying, information campaigning and coalition building. The study aims to observe the role of APAB in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006. The research shows that APAB was successful in influencing the formation of Law No. 12 Year 2006."

"Formasi diskursif dipengaruhi oleh konstelasi rezim kekuasaan yang berkontestasi serta apropriasi sosial dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar relasi kuasa pada diskursus komunisme yang memuat prasangka anti-Islam pasca meningkatnya gelombang konservatisme Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan formasi diskursif dalam diskursus komunisme melalui aksentuasi anti-Islam dan perubahan rezim pengetahuan jika dibandingkan dengan Orde Baru. Dari perubahan formasi diskursif tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat penggunaan politik ketakutan yang ditujukan untuk kepentingan pemilu 2019 oleh kelompok oposisi pemerintah.

---

Order of discourse is shifted by the constellation of political regime and by social appropriation. This study aims to explain the power relation over the anti-Islamic prejudice on communism discourse post conservative turn in Indonesia. This research uses critical paradigm and qualitative approach with phenomenology strategy. The results of this study indicate a change in discursive formation in the discourse of communism through accentuation of anti-Islam and changes in the knowledge regime compared to the new order. From this change in discursive formation, the study also found that there was a use of political of fear aimed at the interests of the 2019 election by government opposition groups."

"Penelitian membahas interaksi yang terjadi antara aktor negara dalam ruang lingkup politik internasional. Penelitian ini mengkaji interaksi Amerika Serikat dan Suriah dalam isu penggunaan senjata kimia oleh Suriah pada tahun 2012 – 2013 berdasarkan permainan deterensi sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kerangka yang terdapat dalam permainan untuk menganalisis interaksi yang terjadi secara terstruktur dan berurutan dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi memiliki pengaruh utama dalam permainan. Perubahan strategi terlihat dari interaksi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan Suriah. Perubahan strategi Amerika Serikat memberikan pengaruh terhadap hasil permainan dengan kehadiran node baru. Hubungan kausalitas antara kredibilitas ancaman dan hasil permainan dapat dilihat melalui isu yang dibahas dalam penelitian ini. Permainan berakhir pada kondisi yang rasional dan dinilai sebagai hasil permainan terbaik.

---

This research discusses the interactions between the state actors in the scope of international politics. It examines the interactions between United States and Syria on the issue of chemical weapons usage by Syria in 2012 – 2013 using the perfect deterrence game. The method used in this research was the framework contained in the game to analyze the interactions that occur in a structured and sequential manner with qualitative approach. The findings of this research indicate that preference has a key influence in the game. The change of strategy can be seen from the interactions between United States and Syria. The change of United States’s strategy has influence on the results of the game with the appearance of new node. The causal relationship between credibility of threats and game results can be seen through the studies. The game ended in a rational condition and is considered as the best game result."

"Banjir menjadi diskursus politik utama di Provinsi DKI Jakarta pasca desentralisasi diterapkan dan juga peristiwa banjir besar pada tahun 2002. Penelitian ini hadir dengan melihat pola dari upaya mengkonstruksikan framing dalam kebijakan banjir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis pola tersebut dilihat dengan menggunakan teori siklus hidrososial, pendekatan framing dan juga pendekatan paradigma manajemen banjir. Penelitian ini berlokasi di wilayah kerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta serta memiliki manfaat untuk melihat konsistensi pola kebijakan banjir beserta dampaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi analisis kebijakan selama 17 tahun dari tahun 2002-2019. Untuk mengkonstruksikan framing, peneliti menggunakan teknik menamakan kategori kebijakan (naming), mengurutkan kategori berdasarkan pendekatan yang digunakan (Categorization and numbering), coding untuk mengklasifikasi kebijakan, dan kemudian coding tersebut dikonstruksikan melalui simplifikasi framing dengan dasar konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki temuan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun framing tertentu agar dapat mempertahankan akses akan pengendalian banjir melalui kebijakan yang dihasilkan. Relasi kuasa yang dihasilkan sistem sosial politik berdampak pada upaya dominasi framing pada kebijakan banjir. Framing tersebut berdampak pada konsistensi wacana penanggulangan banjir yang didominasi oleh paradigma manajemen banjir secara teknis.

---

Floods became the main political discourse in the DKI Jakarta Province after decentralization was implemented and the flood disaster which happened at 2002. This research was aims to giving the pattern of efforts to construct framing in flood policies in DKI Jakarta Province. The analysis was seen using the hydro-social cycle theory, framing approach and also the flood management paradigm. This research was located in the area of the DKI Jakarta Provincial Government and has the benefit to discover the policy impact through the pattern of flood policy. The method used in this study is qualitative by using policy analysis for 17 years from 2002-2019. To construct framing, researcher use a technique called the policy category (naming), sorting categories based on the assessment used (categorization and numbering), coding to classify policies, and then coding is constructed through simplification of framing based on the theory and approach which used in this research. This research found that the Provincial Government of DKI Jakarta is constructing the framing in order to be able to maintain their access towards the flood management policies. The social and political system are influencing their efforts to dominate the framing towards influencing flood related policies. The framing which used by the DKI Jakarta Provincial Government boost the consistency of flood related discourse which favoring the technical flood paradigm towards Jakarta’s flood related policies."