Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjalanan kehidupan suatu bangsa tidak pernah lepas dari pergerakan kaum terpelajar atau mahasiswa. Pergerakan mahasiswa lahir dari nasionalisme dan perubahan sosial. Demikian juga dengan Indonesia; diawali dengan pergerakan nasional Budi Utomo dan Sumpah Pemuda yang berhasil membawa bangsa Indonesia merdeka. Pergerakan mahasiswa juga berperan dalam melahirkan orde baru yang menggantikan orde lama, demikian juga orde reformasi yang menggantikan orde baru. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh nasionalisme dan perubahan sosial pada pergerakan mahasiswa di era reformasi, dengan pendekatan studi pustaka dan angket. Pergerakan mahasiswa di era reformasi dipicu oleh nasionalisme, yaitu krisis ekonomi dan kebijakan pemerintah, serta menghantarkan pada perubahan sosial pergantian pimpinan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pasca 1998, pergerakan mahasiswa banyak mengusung kepentingan subyektif mahasiswa. Persepsi mahasiswa terhadap nasionalisme mahasiswa, perubahan sosial, dan pergerakan mahasiswa mempunyai derajat yang seimbang dengan angka prosentase yang sama-sama tinggi. Namun persepsi mahasiswa terhadap nasionalisme dan perubahan sosial rendah. Berdasarkan analisis korelasi semakin tinggi nasionalisme mahasiswa akan semakin tinggi pula pergerakan mahasiswa; semakin tinggi perubahan sosial akan semakin tinggi pergerakan mahasiswa; dan semakin tinggi nasionalisme mahasiswa dan perubahan sosial akan semakin tinggi pergerakan mahasiswa. Peran pergerakan mahasiswa dalam ketahanan nasional ditinjau dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan tujuan mempertahankan NKRI.

---

Life journey of a nation is inseparable from the movement of educated group of people, or then refers to as students. This students? movement bears from what so called nationalism and social changes. So does in Indonesia; Budi Utomo and Sumpah Pemuda initiated the national movements in this nation, which led to Indonesia?s independence. In the past, the students movement also played a significant role in delivery of the new order replacing the old order, as well as of the reform order substituting the new order. This research was conducted to find out the effects of nationalism and social changes on the students movement through literature study approach and questionnaire circulation.

Students movement in the reform era was triggered with nationalism upon economic crisis and government policy which then brought about social changes, replacement of national leaders, and more democratic national life. Soon after1998, the students movement carried a lot of subjective interest of students. The students perception on the students nationalism, social changes, and , students movement had an equivalent degree with the same high percentage. However, the students perception on nationalism and social changes was low. Based on the correlation analysis, the greater the students? nationalism the greater the student? movement; the greater the social changes the greater the students movement; and the greater the students nationalism and social changes the greater the students? movement. The role of students movement in the national resilience was viewed from the aspects of politics, economics, socio-culture, and security defence, and was intended to strongly maintain the unitary state of Indonesia."

"Daerah bantaran sungai Ciliwung tidak pernah lepas dari masa1ah banjir yang melanda apabiia hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Selama bertahun-tahun masyarakatnya hidup dengan kondisi demikian, dan fenomena banjir menjadi sesuatu yang dimaklumi oleh warga yang bermukim di bantaran sungai tersebut. Pemerintah beranggapan babwa solusi terbaik bagi permsalahan ini adalah pemindahan seluruh warga dari wilayah banjir ke tempat yang lebih baik dan permanen yaitu Rumah Susun (Rusun). Untuk itu, pemerintah merencanakan program relokasi masyarakat agar penertiban permukiman di bantaran sungai Ciliwung dapat terlaksana dengan baik. Hal ini diperlukan, agar kegiatan nonnalisasi DAS Ciliwung dapat dilaksanakan untuk mengatasi banjir yang sering kali melanda wilayah DKI Jakarta. Tidak mudah merelokasi warga hunian bantaran sungai Ciliwung yang diyakini menjadl sa1ah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta, karena para penghuni pemukiman tersebut sudah lama menetap disana. Rencana relokasi sebagai upaya penertiban permukiman di bantaran sungai Ciliwung.. menjadi isu yang kurang menarik bagi warganya karena kebanyakan dari mereka merasa kurang mampu untuk membayar biaya sewa Rusun. Kondisi itu menjadi hal yang melatarbelakangi pcmikiran rnasyarakat bantaran sungai Ciliwung untuk tetap tinggal dilokasi tersebut Disamping itu rencana penggantian terhadap aset yang dimiliki masyarakat tidak didasarkan pada nilai jual, sehingga membawa kekhawatiran bahwa masyarakat akan menanggung kerugian. Hal ini membuat masyarakat bantaran sungai Ciliwung kurang memberikan respons positif terhadap rencana pemerintah untuk merelokasi rnereka. ke Rusun, sebagai tempat yang dinilai layak huni Dengan adanya sikap masyarakat yang skeptis seperti itu, menjadi penghambat pelaksanaan upaya penertiban DAS Ciliwung dalam rangka penanggulangan banjir di Jakarta Terhambatnya pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan normalisasi DAS disebabkan oleh belum terlaksananya pcnertiban bangunan liar di sepanjang bantaran sungai Ciliwung. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan rencana...

---

Ciliwung riverbank area is never separated from the problem of flooding that hit when heavy rains flushed the area. Over the years the people living with such conditions, and the phenomenon of flooding into something understandable by citizens who live along the river is. The government thought that the best solution for this problem is to transfer all its citizens from flooding into the region a better place and that is permanent Flats (Flat). For that, the government is planning programs for regulating residential relocation communities along the river Ciliwung to performing well. This is necessary so that activities can be carried out Ciliwung normalization to overcome the floods that often hit parts of Jakarta. Not easy to relocate residents Ciliwung riverbank occupancy is believed to be one of the causes of flooding in Jakarta, because the inhabitants of these settlements have long settled there. Relocation plan as an effort to control the Ciliwung settlements along the river. an issue which is less attractive to residents because most of them feel less able to pay the rental fee Flat. The condition is a matter of thinking underlying the Ciliwung riverbank communities to remain at the site. Besides, the replacement plan to the community-owned assets is not based on the sale price, thus bringing the concerns that people will bear the loss. This makes poople less Clliwung riverbanks give positive response to the government's plan to relocate them to the Flat, as a place that is considered suitable for habitation. With the public skeptical attitude like that, be obstacles to the implementation of efforts to control the Ciliwung river in line with flood in Jakarta. Inhibition of development of infrastructure to reallze the oonnalization of the watershed caused by the wild has not been the implementation of the control building along the banks of the river Ciliwung. This is a constraint faced by the government in implementing the relocation plan on the banks of the river community. What effect as a result of this condition is?"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena keterlibatan pemuda dalam aktivitas kerelawanan sosial pada bidang pendidikan yang di tiga wilayah tertinggal Provinsi Banten. Lingkup pemuda yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang berada pada organisasi Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN), serta mereka yang pernah, atau sedang mengikuti kegiatan sosial kerelawanan yang diselenggarakan oleh ISBANBAN Foundation. Beberapa teori yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain teroi relawan yang dikemukakan oleh Schroeder, teori gerakan sosial oleh Anthony Giddens, teori Tindakan sosial oleh Max Webber teori kepemudaan, teori pendidikan serta Ketahanan Nasional. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi pemuda untuk terlibat dalam aktivisme sosial di Isbanban adalah karena keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan di Banten dan juga motivasi pribadi untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan secara batin. Sementara itu aktivitas yang dilakukan pemuda melalui aktivisme sosial merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap Ketahanan Nasional melalui Pendidikan, dimana memperbaiki generasi melalui ilmu akan meningkatkan sumberdaya manusia yang unggul dalam segala aspek ketahanan nasional.

---

This study aims to analyze the phenomenon of youth involvement in social volunteer activities especially in the field of education in three regions of Banten Province. The scope of youth taken in this study are those in the Istana Belajar Anak Banten (ISBANBAN) organization, as well as those who have participated in, or are currently participating in voluntary social activities organized by the ISBANBAN Foundation. Some of the theories that the author uses as a reference in this research include volunteer work proposed by Schroeder, social movement theory by Anthony Giddens, social action theory by Max Webber, youth theory, education theory and National Resilience. In this study, researchers used qualitative research methods with a phenomenological approach. It is known that the reason behind youth to engage in social activism in Isbanban is due to concern for the condition of education in Banten and also personal motivation to gain inner satisfaction or happiness. Meanwhile, the activities carried out by youth through social activism are a form of society's contribution to National Resilience through Education, where improving generations through science will increase superior human resources in all aspects of national resilience."

"Penelitian ini berintikan pembahasan mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum dialog keamanan satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 24 negara yang terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, negara besar seperti Amerika Serikat, Perwakilan Uni Eropa, Australia, Rusia, China, Jepang dan India maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Selandia Baru dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Arti Penting ASEAN Regional Forum kemudian akan dianalisis kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk menemukan jawaban sejauh mana ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan peningkatan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.Dalam upaya menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu keamanan kooperatif (cooperative security), ketahanan regional (regional resilience) dan ketahanan nasional (national resillience). Penelitian bersifat Studi Dokumen yang dilengkapi dengan Hasil Wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Regional Forum baik dari jalur pertama maupun jalur kedua maupun pihak-pihak yang memahami kebutuhan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan walaupun belum maksimal dari ASEAN Regional Forum terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya ASEAN Regional Forum, Indonesia memiliki wadah untuk melakukan interaksi dengan negara-negara tetangga maupun negara besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanannya baik yang bersifat pembangunan rasa saling percaya maupun peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebaliknya kehadiran ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dan juga peningkatan rasa saling percaya serta perumusan sejumlah langkah-langkah kerjasama dalam pengelolaan bersama keamanan kawasan, yang ikut mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

---

This Research focused on the explanation about the important meaning of ASEAN Regional Forum formation as the one and only forum for multilateral security dialogue in Asia Pacific Region. ASEAN Regional Forum that had been built on 1994 was followed by 24 countries include 10 members of ASEAN, major powers such as United States, China, Australia, representative from European Commision, Japan, India and also another middle power states that have security interest in Asia Paciic Region such as South Korea, North Korea, Mongolia, Pakistan and the representative from ASEAN Secretariat. The important thing of the development of ASEAN Regional Forum since 1994 until 2006 then will be analyzed toward the need of Indonesian National Resilience on defense and security fields to find the answer how far the development ASEAN Regional Forum had gave several contributions to increase the Indonesian National Resilience.In effort to analyze the relation between ASEAN Regional Forum and Indonesian National Resilience, this research using three theoritical frameworks about cooperative security, regional resilience and national resilience. This Research is based on library study and also using the interview process with three important persons whose involving on ASEAN Regional Forum activities as first track and second track. That Three persons also have deeply understanding about the needs of Indonesian National Resilience on defense and security fields.The conclusion of this research pointed out that there were a significant contributions from ASEAN Regional Forum toward Indonesian National Resilience on defense and security field since 1994 until 2006. Through the participation on ASEAN Regional Forum, Indonesian Government could has opportunities to discuss with neighboured countries or major power countries to improve the multilateral and bilateral dialogue and also to make cooperation for Indonesia National Resilience?s need. In the other hand, the successfully of ASEAN Regional Forum that had already creating a security stability and also short term peace in Asia Pacific Region could brought a neceessary support for Indonesia?s need to improve and strenghten her National Resilience on defense and security field."

"Penelitian ini berjudul "Implementasi Aspek Keselamatan Standart Minimum Rules (SMR) Di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis. Dalam Aspek keselamatan terdapat beberapa standar yakni tentang klasifikasi/pemisahan, disiplin, penggunaan kekerasan, penggunaan alat pembatas gerak dan pengaduan. Alasan kenapa penulis memilih aspek tersebut adalah karena keselamatan dan Hak Asasi Manusia berhubungan erat, keselamatan di Lapas merupakan kebutuhan utama baik untuk petugas maupun narapidana. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan implementasi aspek keselamatan Standart Minimum Rules (SMR) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang dipengaruhi oleh pertama overkapasitas pada Lapas, dikarenakan meningkatnya jumlah narapidana/tahanan kasus narkoba, sehingga pemisahan kategori narapidana atau klasifikasi pada Lapas overkapasitas terbentur dengan masalah terbatasnya sarana dan prasarana yang terdapat didalam Lapas. Kedua disiplin dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan tergantung pada kepatuhan narapidana tersebut dan pengelolaannya dilakukan oleh pemuka atau tamping bukan oleh petugas. Ketiga Komunikasi keluar ataupun pengaduan yang akan dilakukan narapidana akan disensor terlebih dahulu atau atas seijin Kalapas.Upaya-upaya yang dilakukan mengatasi hambatan implementasi aspek keselamatan SMR pada Lapas Narkotika Cipinang dengan menambah sarana blok hunian narapidana atau membangun gedung Lapas baru untuk hunian narapidana, dan membuat kebijakan Lapas tentang peraturan disiplin, kebijakan peran dan tanggung jawab masing-masing tamping dan pemuka di semua bidang, kebijakan mengenai mekanisme pengaduan.

---

The study is titled "Safety Aspect Implementation of the Standard Minimum Rules (SMR) at Class IIA Cipinang Narcotic Correctional Institution". The background of the title selection is based on empirical and theoretical studies. In the safety aspect that there are some standards on the classification / separation, discipline, use of force, the use of a limiting motion and complaint. The reason why the author chose this aspect is due to the safety and human rights are closely linked, safety in prisons is a major requirement for officers and inmates. Location of research done at Classs IIA Cipinang Narcotics Correctional Institution. The research method used in this research is using qualitative approach.

The results shows that safety aspect implementation of the standard minimum rules (SMR) in the Cipinang Narcotics Correctional Institution first affected by overcapacity, due to the increasing number of inmates / detainees drug case, so the separation of category or classification of inmates in Correctional Institution overcapacity collided with the problem of limited means and infrastructure that may be in Correctional Institution. Both discipline and order in the Correctional Institution inmates are dependent on compliance and managed by leaders or tamping not by officers. Third Communication complaints out or to be carried prisoners to be censored or for permission first from Kalapas.

Efforts were made to overcome barriers to the implementation of the safety aspects of SMR at Narcotics Prison Cipinang by adding residential block inmates or means of building new Correctional Institution for housing inmates, and make policy on Correctional Institution disciplinary rules, policies, roles and responsibilities of each tamping and leaders in all areas, the policy on complaints mechanism."

"Dalam pidato pada KTT G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia secara sukarela berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26 persen pada tahun 2020 dari tingkat business as usual (BAU) dengan usaha sendiri. Target ini bisa ditingkatkan menjadi 41 persen apabila ada bantuan luar negeri yang memadai. Tekad tersebut diutarakan di tengah ketidakpastian implementasi hasil-hasil perundingan di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Terkait dengan komitmen tersebut, pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Secara domestik, prinsip pembangunan ini tidak hanya menguntungkan dari aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Penerapan pembangunan berkelanjutan berkorelasi positif dengan penurunan emisi GRK, namun juga dihadapkan dengan target pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, komitmen penurunan emisi GRK merupakan tantangan bagi Indonesia agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen dapat tercapai. Sedangkan secara internasional, Indonesia berharap mampu menunjukkan kepemimpinannya dan menjadi pendorong bagi negara-negara lain, terutama negara maju untuk menurunkan emisi GRK global. Penelitian dalam tesis ini didesain atas dasar riset kebijakan (policy research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa target penurunan emisi GRK nasional sebesar 26 persen berpotensi tercapai. Selain sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia, upaya-upaya penurunan emisi di bidang lainnya telah mendorong pencapaian target tersebut. Kesuksesan dalam program penurunan emisi GRK ini tidak hanya menguntungkan secara domestik, tetapi juga akan menempatkan Indonesia dalam posisi penting dalam kerjasama internasional menghadapi tantangan perubahan iklim global. Dengan komitmen penurunan emisi GRK dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia, maka prinsip ”pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang” menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Itulah sebabnya, ketika merumuskan kebijakankebijakan dalam pembangunan, perlu melibatkan perhitungan lingkungan, yang diharapkan akan mendukung terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Ketahanan ekonomi dan sosial berkontribusi bagi terciptanya ketahanan nasional yang mantap.

---

In a speech at the G20 Summit in Pittsburgh, the United States, September 25, 2009, President Susilo Bambang Yudhoyono said that Indonesia voluntarily committed to lowering emissions of greenhouse gases (GHG) by 26 percents by 2020 from the level of business as usual (BAU) with his own business. The target could be increased to 41 percents when there is sufficient foreign aid. The determination expressed in the midst of the uncertainty of the implementation of the results of the negotiations under the United Nations Framework Convention on climate change (UNFCCC).

Associated with that commitment, the Government of Indonesia has committed to implement sustainable development. Domestically, the principle of this development not only benefits from the environmental aspect, but also economic and social. The application of sustainable development correlates positively with decreased GHG emissions, but it also faced with a target of economic growth. Thus, the emissions reduction commitment is a challenge for Indonesia to target economic growth of 7 percents could be achieved. Meanwhile, Indonesia wished to demonstrate his leadership and became the catalyst for other countries, especially developed countries to lower the global GHG emissions.

The research in this thesis is designed on the basis of policy research using qualitative method with descriptive analysis techniques. Of the research results, obtained the conclusion that the 26 percents of national GHG emissions reduction target will be potentially achieved. Aside from being a country that has the world third largest forest, the efforts to decrease emissions in other sectors has been encouraging the achievement of the target. Success in this program of GHG emissions reduction not only benefits domestically, but will also bring Indonesia as an important country in the international cooperation in facing the global climate change.

GHG emission reduction commitment in order sustainable development in Indonesia, then the principle of fulfilment of the needs of the present generation without harming future generations needs to be guidelines in its implementation. That is why, when formulating policies in development, it is necessary to involve the environmental accounting, which is expected to endorse the creation of an economic and social security. Economic and social security contribute to thcreation of a national resilience steadily."

"Kota Ternate sebagai Kota Kepulauan di Provinsi Maluku utara yang rentan terhadap konflik sosial dikarenakan pernah mengalami konflik horizontal pada tahun 1999-2000. Tingginya intensitas konflik / pertikaian antar warga / pemuda yang terjadi di Kelurahan Mangga Dua dan Toboko pada tahun 2012-2013 menjadikan situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat yang tidak kondusif dan berdampak terhadap lambannya proses kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah yang mengakibatkan lemahnya ketahanan daerah. Pemerintah membentuk FKDM berdasarkan Permendagrii nomor 12 tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan tujuan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial dijelaskan bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Sedangkan Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data, informasi serta mewawancarai delapan orang informen terdiri dari Keanggotaan FKDM Kota Ternate antara lain Agung Prasojo Anggota Pembinan, Halil Hi Ibrahim wakil perguruan tinggi selaku Ketua FKDM Kota Ternate, Pdt. Abram Uggu anggota FKDM dari tokoh agama, Johan wahyudi anggota FKDM unsur Kepolisian, Aswan Lampa anggota FKDM dari tokoh pemuda, Iksan Ahmad Camat Ternate Selatan, Mochtar Lurah Mangga Dua dan Mahmud Hi. Ibrahim Lurah Toboko. Penyelesaian konflik akan terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang mewujudkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusa-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan, maka Peran FKDM bukanlah bentuk pranata sosial yang dapat menjalankan tingkatan intervensi transformasi konflik seperti Peace making (menciptakan perdamaian), Peace keeping (menjaga perdamaian), Conflict management (pengelolaan konfli) dalam bentuk Negosiasi, Mediasi, Penyelesaian jalur hukum (judicial settlement), arbitrase, dan workshop pemecahan masalah dan Peace building (pembangunan perdamaian) yang merupakan proses peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi seluruh pihak bertikai. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di mangga dua dan toboko kota ternate disebabkan oleh faktor pendorong struktural. Dimana pengaruh minuman keras, pengangguran, rendanya pendidikan dan mudahnya terpovokasi dengan isu serta solidaritas yang kuat diatara kelompokop membuat pemuda sering terlibat dalam konflik yang disertai dengan tindakan kekerasan. Pencegahan konflik yang dilakukan oleh FKDM dengan meminimalisir faktor determinan, malakukan untuk hidup damai dan mejauhi kekerasan menunjukkan bahwa konflik di Ternate mengalami penurunan namun masih saja terlihat banyak minuman keras yang masuk disebabkan tidak optimal pengawasan serta tindakan tegas kepada penjual. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh FKDM dengan melakukan konsiliasi, tindakan paksaan oleh aparat dan detente sangat baik dalam menyelesaikan konflik namun dibutuhkan peningkatan koordinasi dari FKDM dan aparat terkait sehingga penyelesaian konflik berjalan maksimal.

---

Ternate city as the city of island in North Maluku Province is vulnerable to social conflict because there had been horizontal conflict in 1999-2000. The high intensity of conflict/ inter-society/youth brawl in Mangga Dua and Toboko administrative village during 2012-1013 made the atmosphere, security, order and peace of society hardly conducive and affected to the slow government policy process in regional development which result in weak regional resilience. Government formed FKDM based on Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 12 2006 on Early Public Vigilance Forum with the purpose to help government apparatus in serving security, peace and order of society through early prevention and detection of potential threat and disaster. In constitution Number 7 2012 on handling of social conflict explained that conflict handling is a series of systematic and organized activity. Conflict prevention is a series of activities conducted to prevent the conflict by improving the capacity of institution and early warning system. This study was conducted by using qualitative with descriptive approach and data collection, information and also interviewing eight informants from the members of FKDM, Ternate City. They are Agung Prasojo as member of training, Halil Hi Ibrahim the representative from University as the leader of FKDM Ternate City, Pdt. Abram Uggu member of FKDM from religious leader, Johan wahyudi member of FKDM from police, Aswan Lampa member of FKDM from youth leader, Iksan Ahmad district chief (Camat) of South Ternate, Mochtar head of administrative village (Lurah) of Mangga Dua dan Mahmud Hi. Ibrahim head of administrative village (Lurah) Toboko. The conflict resolution will be met through certain institutions which grow the pattern of discussion and decision making among the opposite sides so the role of FKDM is not as social institution to intervene conflict transformation such as Peacemaking (creating peace), Peace keeping (keeping peace), Conflict management (conflict management) in the form of negotiation, mediation, judicial settlement, arbitration and workshop of conflict resolving and Peace building which are processes to increase welfare, development, infrastructural development, and reconciliation among the actors. The result of the study showed that the conflict which happened in Mangga Dua and Toboko, Ternate City was caused by structural supporting factors. They are the effect of alcohol, unemployment, low education rate, easily provoked group and the strong community solidarity made the youth often involved in violent conflict. The conflict prevention which implemented by FKDM through minimizing the determinant factors, living the peaceful life and avoiding violent act showed the conflict in Ternate declining, in reality, there are still number of alcoholic beverages distribution which caused by lack of supervision and decisive action to the seller. The conflict resolution which implemented by FKDM through conciliation, coercive action by law enforcement officers and ... in resolving conflict but it is also needed to improve the coordination from FKDM and law enforcement officers so that the conflict resolution can run optimally."

"Tesis ini membahas analisis efektifitas penerapan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dimana wilayahnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode wawancara, studi kepustakaan dan observasi serta survei untuk mengetahui penerapan gerakan P2KP, kendala-kendala dan efektivitas dari gerakan P2KP dalam mendukung ketahanan pangan wilayah. Unit analisis penelitian ini adalah anggota kelompok P2KP dengan jumlah 124 orang. Hasil analisis didapatkan bahwa penerapan gerakan P2KP belum efektif di terapkan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu karena secara keseluruhan belum dapat meningkatkan jumlah partisipasi wanita dalam penyediaan pangan keluarga yang B2SA, belum meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam gerakan P2KP, dan rendahnya skor PPH yang dimiliki wilayah tersebut yakni sebesar 62,8 pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang ditemui yaitu tidak adanya air tawar, kondisi tanah yang berpasir dan cuaca yang ekstrim serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara bercocok tanam dan pola pangan yang B2SA.

---

This thesis discussed about the analysis of the effectiveness of acceleration movement of food consumption diversity (P2KP) implementation in administrative region of Kepulauan Seribu where the region has different specialty from other regions. This research was conducted by using descriptive analytic through interview method, literature study, observation and survey to comprehend the implementation of acceleration movement of food consumption diversity (P2KP), problems and effectiveness of this P2KP movement to support regional food resilience. The unit analysis in this study is the number of group members P2KP 124 people.

The result of the study showed that the implementation of P2KP movement is ineffective to be implemented in administrative region of Kepulauan Seribu Municipal because generally, it could not increase the number of women participation in supplying diverse, balanced nutritious and safe (B2SA) family food, no motivational improvement, participation and society?s activity in P2KP movement and low scores PPH owned the area which is up to 62.8 in 2013. This is due to the many obstacles encountered is the lack of fresh water, sandy soil conditions and extreme weather and lack of public understanding about how to grow crops and food patterns B2SA"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran dan kompetensi penyuluh pendamping terhadap keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Selanjutnya penelitian ini mencoba menganalisis kontribusi keberhasilan Gerakan P2KP dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini menggunakan mix methode dengan menggunakan metode embbeded konkuren. Teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner tertutup dengan skala likert dan kuesioner terbuka, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu peran (X1) dan kompetensi (X2), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keberhasilan Gerakan P2KP (Y1). Unit analisis dalam penelitian ini adalah penyuluh pendamping P2KP di Kabupaten Klaten pada tahun 2010-2013 dengan jumlah 36 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data tentang responden, analisis regresi linier berganda untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel depernden serta teknik analisis gabungan untuk menggabungkan hasil kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh pendamping mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan Gerakan P2KP yaitu sebesar 26,2%, sedangkan kompetensi penyuluh pendamping mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan Gerakan P2KP sebesar 10,1 %. Secara keseluruhan peran dan kompetensi penyuluh pendamping di Kabupaten Klaten terhadap keberhasilan Gerakan P2KP dapat dikatakan berhasil. Gerakan P2KP di Kabupaten Klaten berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan di Klaten dilihat dari kenaikan skor PPH yaitu pada tahun 2010 sebesar 81,6.

---

This research is conducted to know the effect and the role of extension assistant competency on the success of the Acceleration Movement of Food Consumption Diversity. Another purpose of this research is to analyze the contribution of the Food Consumption Diversity Acceleration Movement to support food resilience in Klaten Municipal.

This research is conducted by using mix method of embbeded konkuren. The technique in collecting quantitative data was using open and closed questionnaire and measured with likert scale. The qualitative research was conducted by using in-depth and structured interview. Moreover, the researcher conducted putala study, observation and documentation. As for quantitative research, the researcher used two independent variables, the role (X1) and the competency (X2) and the success of P2KP movement as dependent variables (Y).

The unit analysis in this research is 36 P2KP extension assistants in Klaten Municipal on 2010-2013. The technique of data analysis is using descriptive statistics to describe the data about respondents, double linear regression analysis to predict the effect of independent variable on to dependent variable and combined analysis technique to combine the qualitative and quantitative result in this research.

The result of the research showed that the role of extension assistant showed significant effect on the success of P2KP movement, that is about 26,2%, and competency showed significant effect on the success of P2KP movement about 10,1%. Totally, the role and competency of extension assistant in Klaten municipal toward P2KP movement categorized as success. P2KP movement in Klaten contributed to support food resilience in Klaten which can be seen from the increase of PPH score at 2010 is 81,6; at 2011 is 83,1; at 2012 is 89,9 and at 2013 is 91,5."

"Tesis ini berisi evaluasi gerakan One Day No Rice (ODNR) di Kota Depok, dimana ODNR adalah sebuah gerakan dalam mendukung program diversifikasi pangan berbasis kearifan pangan lokal. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis efektifitas strategi yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan keberhasilan gerakan ODNR dan merumuskan strategi peningkatan keberhasilan gerakan ODNR dan juga menganalisis efektifitas kebijakan pemerintah Kota Depok dalam mendukung gerakan ODNR. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan analisis data menggunakan metode SWOT (Strenght Weakness Opportunities Threats). Efektifitas strategi gerakan ODNR dilihat dari dua indikator keberhasilan yaitu total konsumsi beras padi dan skor PPH Kota Depok.Konsumsi beras padi Kota Depok pada tahun 2012 sebesar 252,62 gram/kapita/hari dan pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 207,85 gram/kapita/hari, terjadi penuruan sebesar 1,77% melebihi target nasional yaitu sebesar 1,5%. Skor PPH Kota Depok pada tahun 2011 sebesar 93,7 terus meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 94,7 pada tahun 2012 dan 95,6 pada tahun 2013. Dilihat dari sisi kedua indikator tersebut, maka gerakan ODNR dapat dikatakan efektif. Strategi yang tepat untuk peningkatan keberhasilan gerakan ODNR adalah Strategi WT (Weakness Threats), yaitu strategi untuk menekan/mengeliminir berbagai ancaman dan kelemahan yang ada. Hasil analisis SWOT tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Depok sudah berjalan secara efektif.

---

This thesis contains the evaluation of the movement of One Day No Rice (ODNR) in Depok, where ODNR is a movement in support food diversification program based on local food wisdom. The purpose of this thesis is to analyze the effectiveness of government policies in support of the movement Depok ODNR and formulate strategies for improving the success of the movement of ODNR and also to analyze the effectiveness of the Depok policy in supporting ODNR movement. This study uses descriptive analysis to data analysis using the SWOT (Strength Weakness Opportunities Threats). The strategy effectivity of the movement ODNR seen from two indicator of success, which is rice total consumption and PPH score of Depok City.

Rice consumption in Depok at 2012 is 252,62 gr/kapita/day and at 2013 is 207,85 gr/kapita/day. The decrease is 1,77 % over the national target at 1,5 %. According from both indicators, the movement ODNR is effective. Appropriate strategy for improvement of the success of the movement of ODNR is Strategy WT (Weakness Threats), which is a strategy to reduce / eliminate various threats and weaknesses. The results of the SWOT analysis shows that the policies implemented by the government of Depok has been running effectively."