Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJumlah tenaga perawat yang besar memberikan kontribusi yang lebih tinggl dalam memberikan pelayanan kcsehatan dan peningkatan mutu pelayanan dan citra rumah sakit. Keperawatan sebagai profesi yang sedang berkembang dituntut untuk tems meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan yang terencana dan bertahap, peningkatan mobilitas ;5endayagunaan perawat profcsional dan pemberian kesempatan pengernbangan karir. Perawat sebaiknya ditempatkan sesuai dengan peran dan fnmgsinya sebagai perawat profesional dengan penilaian berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensinya.Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Jakarta karena pengembangan kalir tenaga keperawatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Jakarta belum sesuai dengan fungsi dan peran perawat. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap jajaran direksi, jajaran manajer, dan jajaran kepala seksi serta Focus Group Discussion (FGD) untuk para kepala ruangan dan perawat pelaksana. Untuk memperkuat metode tersebut dilakukan telaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengernbangan karir tenaga keperawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta. Rumah Sakit Islam Jakarta memiliki tenaga keperawatan berjumlah 519 orang (42,29% dari tenaga yang ada), yang mayoritas berada pada kelompok umur 36-40 tahun (2l,96%), memiliki masa kerja diatas sepuluh tahun (66,29%), dan dengan latar belakang pendidikan Diploma III Keperawatan (83,82%).Mekanisme pengembangan tenaga kepcrawatan yang saat ini ditempatkan di Rumah Sakit Islam Jakarta dimulai dengan kegiatan recruitment pegawai baru dan dilanjutkan dengan orientasi pegawai baru dengan status sebagai tenaga magang selama satu tahun. Selain itu juga meliputi kegiatan mutasi/rotasi, promosi, dan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan harapan-harapan terhadap pengembangan karir perawat dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan karir perawat, diperoleh rancangan pola pengembangan karir perawat pelaksana yang sesuai dengan peran dan flmgsinya yang dapat diterapkan di Rumah Sakit Islam Jakarta yaitu sebagai Perawat Manajer/PM (lima lcvcl), Perawat Pendidik/PP (empat level), dan Perawat Klinik/PK (nyuh level). Dari ketiga kategori tersebut. jenjang kanir sebagai Perawat Manajer dan Perawat Klinik lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan.Pada akhir penciitian ini, direkomendasikan bagi Rumah Sakit Islam Jakarta umuk dilaksanakan sosialisai dan advokasi lerhadap jajaran direksi dan tenaga keperawatan dalam pengembangan karir perawat pelaksana. Serta perlu disusunnya instrumen uji kompetensi yang berhubungan dengan program pengembangan karir tenaga keperawatan. Selain im dalam peningkatan jenjang karir perlu adanya sistem remunerasi baik dalam bentuk penghargaan (pendidikan berkelanjutan) atau peningkatan pendapatan.

---

ABSTRACT

High amount of nurse force give higher contribution in giving health service and increasing service quality and hospital image. Nursing as developed profession demanded to increase continually through scheduled and staged education, increasing :nobility of professional nurse utilization and giving chance to carrier development. Nurse better placed appropriate with role and ftmction as professional nurse with assessment based on education, work experience and competence.

Research conducted at Rumah Sakit Islam Jakarta because nursing force carrier development that conducted in Islam Hospital Jakarta is not yet appropriate with function and nurse role. Research conducted by qualitative research method using circumstantial interview toward administration line, manager line, and chief line section and focus group Discussion (FGD) to chief executive and nurse. To strengthen those methods conducted documents study that related with carrier development of nursing force in Rumah Sakit Islam Jakarta.

Rumah Sakit Islam Jakarta has nursing force as much as 519 people (42,29% from existed force), majority in 36 - 40 group ages (2l,96%), has work length above ten years (66,29%), and education background of Nursing D III (83,82%). Development mechanism of nursing force that implemented in Rumah Sakit Islam Jakarta started with new employee recruitment activity and continued with new employee orientation by apprentice status for 1 year. Otherwise, it also includes mutation/rotation activity, and education and training. Based on expectation toward nurse carrier development and considering development principles of nurse carrier, got development design of nurse carrier that appropriate with role and function?s that could be implemented in Rumah Sakit Islam Jakarta as Nurse Manager/PM (tive level), Educator Nurse/PP (four level), and Clinic Nurse/PK (seven level). From those third categories, carrier stage as Nurse Manager and Clinic Nurse is being more priority.

In the end of this research, recommended to Rumah Sakit Islam Jakarta to conduct socialization and advocate toward administrator line and nursing force in developing nurse carrier. Competence test instrument that related with development program of nursing force carrier need designed. Besides, in improving carrier stages needs remuneration system whether in appreciation form (continued education) or income improvement."

"Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penyusunan Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Selabatu KotaSukabumi tahun 2013 – 2017 sebagai prasyarat untuk menjadi PPK BLUD (Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah). Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya rencana strategi bisnis yangpaling sesuai dan realistik dengan kondisi internal dan eksternal Puskesmas Selabatu.Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan analisis masalah secaradeskriptif analisis menggunakan alat formulasi strategi berupa Analisis SWOT, Matriks EFE, MatriksIFE, Matriks IE dan Matriks TOWS. Strategi terpilih hasil analisis adalah Product Development danMarket Development. Selanjutnya dari strategi terpilih dibuat alternatif strategi yang aplikatif untukdiimplementasikan langsung oleh Puskesmas Selabatu.Berdasar hasil penilaian dengan QSPM, maka strategi terpilih yang diimplementasikan daristrategi Product Development adalah : Modelling dan Special Services, antara lain denganmengembangkan pelayanan Askes UKS, MCU dan pemeriksaan oleh dokter spesialis (obsgyn, anak,penyakit dalam dan kulit kelamin). Adapun strategi yang akan diimplementasikan dari MarketDevelopment adalah : Memikat segmen pasar lain dengan meningkatkan jenis pemeriksaan laboratorium,menyedikan obat di luar permintaan Dinas Kesehatan dan menyediakan unit optik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the preparation of the Strategic Business Plan for Puskesmas SelabatuSukabumi years 2013 - 2017 as a prerequisite for the KDP BLUD. The BLU policy is one of government'sefforts to improve the quality of its Public Service including Puskesmas. The purpose of this study is toreview the most appropriate and realistic formulation of business strategy plan due the condition ofinternal and external conditions Puskesmas Selabatu.This study is an operational research approach focusing on problem analysis and descriptiveanalysis using strategy formulation tools in the form of a SWOT analysis, EFE matrix, IFE Matrix, IEMatrix and TOWS Matrix. Based on strategy analysis, this research chosen Product Development andMarket Development. Furthermore, based from the chosen strategy this thesis made applicablealternative strategies to be implemented directly by the Puskesmas Selabatu.Based on the assessment results with QSPM, which is an instrument of strategic decision-making,the selected strategy which is implemented from the Product Development strategy is to: Modelling andSpecial Services, by developing service of helath coverage for student, MCU and inspection by specialistdoctor ( Obsgyn, Pediatrics, Dermatology). As for implementation strategy from Market Development isto : Captivating other market segment by improving type inspection of laboratory, providing medicineoutside from Public Health Service and provide optical unit."

"Persalinan prematur definisi adalah persalinan prematur adalah persalinan masa kehamilan kurang dari 37 minggu (WHO, 1993), penelitian Rooney B & Calhoun B.C, (2003) menjelaskan bahwa prematur terjadi masa kehamilan antara 20 minggu sampai kurang 37 minggu.Penelitian dilakukan untuk mengetahui risiko penyakit periodontal terhadap kejadian persalinan prematur berdasarkan pemeriksaan klinis, antara lain Level perlekatan klinis (Clinical Attachment Level/CAL), Periodontal poket dalam (Periodontal Pocket in Depth/PPD), Perdarahan probing (Bleeding on Probing/BOP) dan mengetahui ibu hamil menderita penyakit periodontal lebih berisiko terjadi persalinan prematur daripada tidak menderita penyakit periodontal.Penelitian observasional dengan disain kasus kontrol yang dilakukan di fasilitas kesehatan (hospital based). Penelitian dilaksanakan pada beberapa rumah sakit di Pontianak seperti RSUD dr Soedarso, RSIA Anugrah Bunda Khatulistiwa, RSIA Jeumpa dan RS Kharitas Bakti. Besar sampel minimal dalam penelitian dengan kasus 87 responden dan kontrol 98 responden, pengumpulan data dilakukan bulan agustus 2014 s/d mei 2015.Hasil penelitian diperoleh bahwa proporsi penyakit periodontal dengan persalinan prematur sebesar 71,40% dan pada persalinan aterm 49,00%. Sedangkan proporsi yang tidak menderita penyakit periodontal dengan persalinan prematur 28,60%, pada persalinan aterm 51,00%. Penyakit periodontal berhubungan bermakna dengan resiko 2,4 lebih besar dibandingkan tidak menderita penyakit periodontal. Sebagai konfonder berhubungan bermakna antara lain faktor resiko ANC dan Pekerjaan.Saran penelitian ini, ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan penyakit periodontal pada tata laksana ANC baik pada pelayanan dasar maupun rujukan pada ibu hamil.

---

Preterm labor is the definition of preterm labor is labor gestation less than 37 weeks (WHO, 1993), research Rooney B.C B & Calhoun (2003) explain that premature occur between 20 weeks gestation until less than 37 weeks.The study was conducted to determine the risk of periodontal disease on the incidence of preterm birth based on clinical examination, including Clinical Attachment Level (CAL), Periodontal Pocket in Depth (PPD), Bleeding on Probing (BOP) that pregnant women suffer from periodontal disease is a risk of premature delivery than not suffer from periodontal disease.Observational study with case control design conducted in health facilities (hospital based). The experiment was conducted at several hospitals in Singapore as dr Soedarso, RSIA Anugrah Mother Equator, RSIA JEUMPA and RS Kharitas Bakti. Minimum sample size in the study with the case of 87 respondents and 98 control respondents, data collection conducted in August 2014 s / d of May, 2015.The result showed that the proportion of periodontal disease and preterm labor at 71.40% and 49.00% of term deliveries. While the proportion who do not suffer from periodontal disease and preterm labor 28.60%, 51.00% in labor at term. Periodontal disease significantly associated with the risk greater than 2.4 do not suffer from periodontal disease. As confounder significant relationship between other risk factors ANC and Employment.Suggestion of this study, pregnant women can conduct examination of periodontal disease in ANC governance both at primary and referral services to pregnant women."

"Latar Belakang: Kewajiban mencantumkan informasi kandungan Gula, Garam dan Lemak GGL serta pesan kesehatan pada pangan siap saji telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 617 ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, akan diberlakukan paling lambat tahun 2019 empat tahun setelah diundangkan . Saat ini belum diketahui keberhasilan pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan bagi peningkatan pengetahuan, perbaikan pemilihan menu serta penurunan asupan GGL masyarakat untuk mengurangi risiko Penyakit Tidak Menular PTM serta belum tersedia petunjuk teknis pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan ini pada tempat penyedia pangan siap saji. Tujuan dan Metode : Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media papan menu untuk pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan dan menganalisis pengaruhnya terhadap tingkat pengetahuan tentang GGL serta pesan kesehatan, pemilihan menu dan asupan GGL. Subyek penelitian berasal dari dua SMA di kota Depok sebanyak 374 siswa SMA yang dipilih secara bertingkat Multi Stage Random Sampling . Model pengembangan papan menu meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain pembelajaran, pengembangan produk, dan evaluasi produk yang terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Tingkat pengetahuan diukur dengan kuesioner pengetahuan, pemilihan menu dinilai berdasarkan formulir Healthiness Quotient HQ , dan asupan GGL diukur dengan formulir food recall. Hasil : Disain papan menu yang memperoleh nilai paling baik adalah warna dasar papan menu hitam, dan warna tulisan daftar menu, harga, kandungan GGL putih, serta warna tulisan pesan kesehatan kuning. Penulisan daftar menu, harga dan kandungan GGL dalam bentuk tabel. Penulisan pesan kesehatan diletakkan di bawah tabel dengan posisi tengah disertai dengan sumber pesan kesehatan tersebut yaitu Permenkes Nomor 30 tahun 2013. Secara keseluruhan penulisan tulisan pada papan menu ini mengikuti pola F yaitu pada tulisan bagian pertama ditulis secara horizontal dan pesan kesehatan ditulis dengan area yang lebih pendek. Daftar makanan yang dicantumkan pada papan menu tidak hanya pada hidangan yang dijual tetapi juga mencantumkan bahan yang sering ditambahkan pada makanan yang dipesan seperti saos, kecap, mayonaise, gula, sirup dan kerupuk. Uji GLM Multivariate Repeated Measure memperlihatkan setelah dikontrol jenis kelamin, status gizi, jumlah uang jajan, sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku, terdapat pengaruh pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan pada papan menu di kantin sekolah terhadap peningkatan pengetahuan tentang GGL serta pesan kesehatan, perbaikan pemilihan menu jajanan dan penurunan asupan GGL di kantin sekolah, luar kantin sekolah dan sehari-hari. Pengukuran di lakukan mulai pre intervensi, minggu ke-3, ke-6 dan ke-9 setelah intervensi. Pada kelompok intervensi terjadi peningkatan rata-rata skor pengetahuan dari 45,1, menjadi 49,6, 55,4 dan 58,8, rata-rata skor HQ pemilihan menu jajanan semakin sehat dari 1,5 menjadi 1,2, 1,2 dan 0,9 kantin sekolah , 3,4 menjadi 2,8, 2,5 dan 2,2 luar kantin sekolah , dan 4,7 menjadi 3,7, 3,6 dan 2,9 sehari-hari , rata-rata asupan gula menurun dari 36,5 g menjadi 32,4 g, 30,2 g dan 21,1 g di kantin sekolah , 46,1 g menjadi 39,9 g, 34,7 g dan 30,3 g luar kantin sekolah , dan 82,3 g menjadi 71,7 g, 64,9 g, dan 51,4 g sehari-hari , rata-rata asupan garam menurun dari 897,5 mgNa menjadi 669,4 mgNa, 707,5 mgNa dan 584,8 mgNa kantin sekolah , 1997,3 mgNa menjadi 1646,4 mg Na, 1409,8 mgNa dan 1335,8 mgNa luar kantin sekolah , dan 2894 mgNa menjadi 2299,7 mgNa, 2111,9 mgNa dan 1902 mgNa sehari-hari , rata-rata asupan lemak menurun dari 21,3 g menjadi 16,8 g, 16,8 g dan 16,2 g kantin sekolah , 67,1 g menjadi 60,1 g, 49,9 g dan 44,9 g luar kantin sekolah , dan 88,4 g menjadi 76,9 g, 66,7 g dan 61,2 g sehari-hari . Pada kelompok kontrol tidak terjadi peningkatan pengetahuan skor 42,7 menjadi 43,9, 42,8, dan 43,4 , tidak terjadi perbaikan pemilihan menu di kantin sekolah skor 1,6, menjadi 1,5, 1,8 dan 2,0 , luar kantin sekolah skor 3,0 menjadi 2,9, 2,8 dan 3,1 , dan sehari-hari skor 4,2 menjadi 4,2, 4,2 dan 4,6 , tidak terjadi penurunan asupan gula dari makanan di kantin sekolah 40,9 g menjadi 39,8 g, 47,5 g dan 57,5 g , luar kantin sekolah 39,7 g menjadi 48,1 g, 40,6 g dan 47,6 g dan sehari-hari 78,9 g menjadi 88,9 g, 87,2 g dan 102,5 g , tidak terjadi penurunan asupan garam dari makanan di kantin sekolah 900 mgNa menjadi 854,9 mgNa, 1002,9 mgNa dan 888,1 mgNa , luar kantin sekolah 1715,3 mgNa menjadi 1777,5 mgNa, 1601,8 mgNa dan 1676 mgNa , dan sehari-hari 2592,9 mgNa menjadi 2480,4 mgNa, 2599,4 mgNa dan 2551,6 mgNa , tidak terjadi penurunan asupan lemak dari makanan di kantin sekolah 25,2 g menjadi 22,3 g, 26,6 g dan 24,7 g , luar kantin sekolah 59 g menjadi 55,8 g, 51,2 g dan 56,9 g dan sehari-hari 83,9 g menjadi 77,7 g, 77,8 g dan 81,7 g. Kesimpulan : Pencantuman informasi kandungan GGL serta pesan kesehatan pada papan menu di kantin sekolah meningkatkan pengetahuan siswa SMA tentang GGL serta pesan kesehatan, memperbaiki pemilihan menu dan menurunkan asupan GGL.Saran : Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang menguatkan kewajiban pencantuman informasi GGL serta pesan kesehatan untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular dengan mengedukasi masyarakat melalui pencantuman informasi GGL serta pesan kesehatan pada pangan siap saji dan disain papan menunya dapat diadop oleh kementerian kesehatan untuk menjadi bagian dari petunjuk teknis pelaksanaan Permenkes Nomor 30 tahun 2013 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 617 terutama untuk pangan siap saji.Kata kunci : kandungan GGL, pesan kesehatan, papan menu, asupan GGL.

---

Background: The obligation to include information on the content of Sugar, Salt and Fat SSF also health messages on ready to eat foods has been regulated in Minister of Health Regulation No. 30 of 2013 on inclusion of information on sugar, salt and fat contents also health message for prepared food and ready to eat State Gazette of the Republic of Indonesia No. 617 of 2013 as already amended by Minister of Health Regulation No. 63 of 2015 on Amendment to Regulation of the Minister of Health No. 30 of 2013, shall be effective in 2019 four years after the enactment . It isn rsquo t currently known the success of the inclusion of information on SSF contents also health messages for the improvement of knowledge, improvement of menu selection and the decrease of SSF intake to reduce the risk of NonCommunicable Diseases NCDs and the technical guidance inclusion of information on SSF contents and health message is not yet available at the food seller.

Objectives and Methods: This study aims to develop menu board media for the inclusion of information on SSF contents also health messages and analyze its effect on the level of knowledge about SSF also health messages, menu selections and SSF intake. The research subjects are from two senior high schools in Depok city as many as 374 high school students selected in stages Multi Stage Random Sampling . The menu board development model includes the stages of needs analysis, instructional design, product development, and product evaluation consisting of formative evaluation and summative evaluation. The level of knowledge measured by a knowledge questionnaire, menu selection assessed by the Healthiness Quotient HQ form, and the SSF intake measured by a food recall form.

Result: The best menu board design that get the best value is the basic color of the black menu board, and white color is for the menu listing, price, SSF content, while yellow color is for health message. Writing menu lists, pricing and SSF content in tabular form. Health message writing placed under the table at the middle position accompanied by the health message source is Minister of Health Regulation No. 30 of 2013. Overall writing on board menu follows the F pattern that is on the first part of the writing is written horizontally and health messages written have more areas. The list of foods that listed on the menu board is not only on the dishes that they sold but also lists of the ingredients that are often added to the ordered food such as sauces, soy sauce, mayonnaise, sugar, syrup and crackers. GLM Multivariate Repeated Measure test shows after sex, nutritional status, amount of money, attitude, subjective norm and perception of behavior control had controlled, and there is influence of inclusion of information on SSF contents also health message on school menu board in school cafeteria to increase knowledge about SSF and health message , improved menu selections and decreased SSF intake at the school cafeteria, outside of the school cafeteria and daily intake. Measurements made from pre intervention, 3rd, 6th and 9th week after intervention. In the intervention group there was an increase in the average of score of knowledge from 45.1, to 49.6, 55.4 and 58.8, the average of HQ score from 1.5 to 1.2, 1.2 and 0.9 school cafeteria , 3.4 to 2.8, 2.5 and 2.2 outside of the school cafeteria , and 4.7 to 3.7, 3.6 and 2.9 daily intake , the average of sugar intake decreased from 36.5 g to 32.4 g, 30.2 g and 21.1 g school cafeteria , 46.1 g to 39.9 g, 34.7 g and 30 , 3 g outside of the school cafeteria , and 82.3 g to 71.7 g, 64.9 g, and 51.4 g daily intake , the average of salt intake decreased from 897.5 mgNa to 669, 4 mgNa, 707,5 mgNa and 584,8 mgNa school cafeteria , 1997,3 mgNa to 1646,4 mg Na, 1409,8 mgNa and 1335,8 mgNa outside of the school cafeteria , and 2894 mgNa become 2299,7 mgNa, 2111.9 mgNa and 1902 mgNa daily intake , while the average of fat intake decreased from 21.3 g to 16.8 g, 16.8 g and 16.2 g school cafeteria , 67.1 g to 60.1 g, 49.9 g and 44.9 g outside of the school cafeteria , and 88.4 g at 76.9 g, 66.7 g and 61.2 g daily intake . Meanwhile, the control group, there wasn rsquo t increase in knowledge scores of 42.7 to 43.9, 42.8, and 43.4 , no improvement in menu selections in the school cafeteria scores 1.6, 1.5, 1.8 and 2.0 , outside of the school cafeteria score 3.0 to 2.9, 2.8 and 3.1 , and daily intake score 4.2 to 4.2, 4.2 and 4.6 , there was not decrease in the intake of sugar from school cafeteria 40.9 g to 39.8 g, 47.5 g and 57.5 g , outside of the school cafeteria 39.7 g to 48.1 g, 40.6 g and 47.6 g and daily intake 78.9 g to 88.9 g, 87.2 g and 102.5 g , there was no decrease of salt intake from school cafeteria 900 mg Na to 854.9 mgNa , 1002.9 mgNa and 888.1 mgNa , outside of school cafeteria 1715.3 mgNa to 1777.5 mgNa, 1601.8 mgNa and 1676 mgNa , and daily intake 2592.9 mgNa to 2480.4 mgNa, 2599.4 mgNa and 2551.6 mgNa , no decrease in dietary fat intake in the school cafeteria 25.2 g to 22.3 g, 26.6 g and 24.7 g , outside of the school cafeteria 59 g being 55.8 g, 51.2 g and 56.9 g and daily intake 83.9 g to 77.7 g, 77.8 g and 81.7 g.

Conclusion: Inclusion of information on SSF contents also health messages on the menu boards in the school cafeteria enhances senior high school students rsquo knowledge of SSF and health messages, improves menu selections and decrease SSF intake.Suggestions The results of this study can be use as a reference to strengthen the obligation of inclusion of information on SSF information also health messages to reduce the risk of non communicable diseases NCDs by educate the public through the inclusion of information on SSF contents and health messages on fast food and design of the menu board can be adopted by the Health Ministry to be part of the technical guidance on the implementation of Health Ministry Regulation No. 30 of 2013 State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2013 Number 617 , especially for fast food.Keywords SSF contents, health message, menu board, SSF intake. "

"Ketersediaan obat baru di Indonesia masih didominasi oleh produk impor dan terbatasnya industri farmasi yang menghasilkan obat berbasis riset walaupun pemerintah telah melakukan intervensi regulasi. Industri farmasi lebih banyak melakukan formulasi dan/atau pengemasan obat dibandingkan memproduksi obat berbasis riset. Produksi obat berbasis riset dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan obat. Penelitian ini bertujuan membangun model kebijakan yang mampu memprediksi dampak pengembangan obat berbasis riset di Indonesia. Penelitian dengan pendekatan kros seksional ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei terhadap industri farmasi dan penentu kebijakan pengembangan obat di Indonesia; dan metode kualitatif dengan melakukan kajian masalah dari dokumen kebijakan dan wawancara terstruktur. Model kebijakan ditetapkan berdasarkan analisis pengaruh variabel kapabilitas industri farmasi dengan variabel mekanisme insentif dari pemerintah terhadap konteks fisibilitas politik yang mempengaruhi pengembangan obat berbasis riset, dengan pengukuran yang dilakukan terhadap indikator-indikator yang merefleksikan variabel tersebut. Model kebijakan diuji menggunakan structural equation modeling. Identifikasi kesenjangan (gap analysis) dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan perbedaan pandangan antara industri farmasi dan pemerintah terhadap kapabilitas industri farmasi dan mekanisme insentif dari pemerintah. Analisis determinan kebijakan dan dampak dilakukan untuk memprediksi keberhasilan model tersebut dalam memberikan dampak.Hasil penelitian membuktikan bahwa kapabilitas industri farmasi, konteks fisibilitas politik, dan mekanisme insentif inovasi yang spesifik untuk kapabilitas industri farmasi, merupakan variabel yang berpengaruh kuat untuk memberikan dampak pengembangan obat berbasis riset, dengan indikator yang paling kuat memberikan pengaruh adalah peluang pasar, faktor penarik inovasi, sumber daya pemerintah dan program nasional. Walaupun hasil penelitian juga membuktikan bahwa regulasi, kapasitas industri farmasi, karakteristik obat, peluang pasar, faktor pendorong inovasi, faktor penarik inovasi, faktor penarik regulasi, aktor kebijakan, nilai kebijakan, sumber daya pemerintah dan program nasional merupakan indikator yang memberikan pengaruh dalam pengembangan obat berbasis riset, namun indikator-indikator ini belum mampu menjadi pengungkit dan memberikan dampak terhadap pengembangan obat berbasis riset di Indonesia. Prioritas kebijakan dan perbaikan harus segera dilakukan pada regulasi, peluang pasar, dan mekanisme insentif inovasi sehingga pengembangan obat yang diharapkan dapat terjadi.

---

Indonesia`s supply of new drugs currently relies on imported drugs. Pharmaceutical companies appear to be hesitant to transform from being an inventor to being an innovator, and instead continue the process of formulation and packaging. Government regulation intervention has not led to any significant changes. Drug development involves the creation of an innovative drug that is not yet available in the country. Domestic development is needed to ensure sustainability of the access to research-based drug and to reduce the price of that drug that is currently imported. This study aims to develop a policy model that is strategically able to predict an outcome of investment in research-based drug development. Several factors that could trigger domestic research-based drug development were explored and incorporated into a predictive model of an innovation policy. A data collection in this cross-sectional study used a quantitative and qualitative method to explore the policy making process. Data was collected using a structured questionnaire to pharmaceutical companies and policy makers, and also a document review and indepth interview. The process of modeling the policy was established based on the functional relationships between factors related to the capability of pharmaceutical companies in the development of research-based drug and government incentives to political feasibility to predict a drug development, validated using a set of techniques pertaining to the calculation of structural equations. Gap analysis was an effort for examining the similarities and differences in perceptions of capability of pharmaceutical companies and incentive mechanism to accelerate research-based drug development. The findings provided empirical insights on the gaps that can arise from inconsistent perceptions of potential and current situations between pharmaceutical companies and policy makers. The alignment between policy recommendations and intended outcomes was then analyzed using analysis of determinants of policy impact.

The study proves that pharmaceutical company capabilities, political feasibility and innovation incentives correlated to pharmaceutical company capabilities are major catalysts that encourage pharmaceutical companies to invest more in drug development, majorly explained by market opportunities, pull factors, government resources and national program. Although the study proves that regulation, pharmaceutical company capacities, drug characteristics, market, push-pull-regulatory pull factors, actors, values, government resources and national program are strong indicators relating to drug development, the study reveals that those indicators are not yet able to become leverage and make impact to drug development. Special attention on policy priorities and improvements have to be put on regulation, market opportunities, and push-pull-regulatory pull factors to make impact on drug development in Indonesia."

"Kematian ibu yang tinggi di Indonesia dapat dicegah antara lain dengan pelayanan antenatal adekuat dan proses persalinan yang aman. Fakta menunjukkan belum semua ibu hamil dan bersalin mendapatkan pelayanan optimal, walaupun pencatatan dan pelaporan pemerintah menunjukkan capaian yang hampir memenuhi target. Hal ini merupakan cerminan kinerja institusi penyelenggara pelayanan kesehatan ibu (dalam hal ini puskesmas). Penelitian ini bertujuan mengetahui pemodelan multilevel determinan kinerja program kesehatan ibu (capaian indikator K4 dan PN) pada tingkat puskesmas di Indonesia, dan opsi kebijakan yang dapat diterapkan sebagai upaya meningkatkan capaian program tersebut. Penelitian ini menggunakan metoda kombinasi, cross-sectional pada tahap pengembangan model konfirmatif, dan kualitatif-explanatory pada tahap eksplorasi masalah. Sampel berjumlah 2002 ibu batita, diperoleh dari data sekunder hasil Studi Analisis Capaian Indikator Renstra Program Gizi dan KIA 2012 di 8 provinsi, 16 kabupaten/kota, 64 puskesmas, 128 desa terpilih di Indonesia. Selain itu juga digunakan data set puskesmas dan desa. Informan pada tahap dua adalah pemangku kepentingan terkait program kesehatan ibu baik di tingkat puskesmas, kabupaten/kota, maupun tingkat pusat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kepuasan ibu terhadap pelayanan antenatal sebelumnya mempunyai kontribusi paling besar terhadap kinerja K4, sementara perencanaan mempunyai kontribusi paling besar pada kinerja PN, dan kemampuan sistem informasi berkontribusi paling besar terhadap kinerja PNfaskes, setelah dikontrol variabel lainnya. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian serius oleh jajaran Kementerian Kesehatan RI dan pemangku kepentingan lainnya. Disarankan kepada Kementerian Kesehatan RI, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan puskesmas untuk melakukan intensifikasi promosi kesehatan, menjadikan upaya fokus pada pelanggan sebagai upaya kesehatan masyarakat pengembangan di puskesmas, pemenuhan kebutuhan tenaga dan sarana pelayanan antenatal dan persalinan di daerah terpencil, meningkatkan kapasitas perencanaan dan penguatan kemampuan sistem informasi program kesehatan ibu.

---

Maternal deaths can be prevented with adequate antenatal and delivery care. Evidence suggests that not all women received optimal services during her pregnancy and delivery, although based on recording and reporting system, its shows that government achieved the performance’s targets. This is a reflection of the health care provider performance (in this case is Puskesmas/ health center). The study aimed to seek a multilevel model of maternal health program performance determinants (performance indicators K4 and PN) at the primary care level in Indonesia, and the policy options that can be implemented as an effort to improve the performance of the program. The study used Mix Methods with cross sectional design; a quantitative approach was used to develop confirmatory model, and qualitative exploratory (to explore the problems). The sample was obtained from secondary data from “Indicators Achievement of Program Nutrition and MCH Strategic Plan 2012 in 8 provinces” survey, which has 2002 toddler's mother as a sample from 16 districts/cities, 64 health centers, and 128 selected villages in Indonesia. The analysis also includes dataset from Puskesmas and villages. Informant for qualitative study was from relevant stakeholders of maternal health programs both at the health centers, district/city, as well as the central level. The results showed that satisfaction on previous antenatal care have contributed most to the performance of K4, while planning has contributed most to the performance of PN, and the ability of information systems contribute most to the performance of PN-faskes, after controlling other variables. Recommendation for Ministry of Health, District Health Office, and Puskesmas is to intensify health promotion, focus on customer as a public health efforts in the health centers, making sure availability of health workers and services for prenatal and delivery care in remote areas, improve planning capacity and strengthent capability of maternal health information systems."