Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion. Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government.

Abstrak :
ABSTRAK
Sektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACT
Land based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad.

Abstrak :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion. Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government.

Abstrak :
ABSTRAK
Desa wisata agro Bangunkerto merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman yang telah memiliki sarana dan prasarana wisata yang cukup memadai serta memiliki hasil kebun yang telah berproduksi sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah biaya perjalanan, waktu tempuh dan kunjungan, pendapatan individu, jarak dan persepsi mempengaruhi jumlah permintaan kunjungan wisata ke desa wisata agro dengan menggunakan metode biaya perjalanan (Travel Cost Method). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan OLS untuk menduga kesediaan membayar dan analisis biaya perjalanan (Travel Cost Analysis) dalam menghitung manfaat Wisata agro. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat variabel berpengaruh terhadap jumlah permintaan wisata ke Desa Wisata Agro, yaitu biaya perjalanan, pendapatan individu, Jarak, dan Persepsi. Dengan pendekatan biaya perjalanan (travel cost method) diperoleh nilai willingness to pay (WTP) terhadap obyek wisata agro sebesar Rp. 42.681,- per individu per kunjungan.

---

ABSTRACT
Bangunkerto is one of tourist villages in Sleman district which already has tourist infrastructure and crops plantation that can attract tourists. The purpose of this study is to determine whether travel costs, travel and visit time, individual income, distance, and perception influence the demand for Agro Tourism Village visits by using travel cost method. The analytical tool used in this study is multiple linear regression using OLS to estimate the willingness to pay and Travel Cost analysis in calculating the benefits of Agro tourism. The result shows that travel costs, individual income, distance and perception have significant influenced to the demand for Agro Tourism Village visits. The travel cost method shows that the value of willingness to pay for agro tourism is Rp.42.681 per individual per visit.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji kemampuan tingkat daya beli masyarakat serta faktor faktor yang mempengaruhinya terhadap Rumah Sejahtera Tapak yang layak huni dan terjangkau di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan perhitungan angsuran yang digunakan bank pada umumnya yang layak memperoleh Kredit Pemilikan Rumah untuk estimasi daya beli dan regresi linear berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat daya beli masyarakat terhadap Rumah Sejahtera Tapak sebesar Rp. 675.167 untuk angsuran per bulan dengan harga jual rumah sebesar Rp.79,905,000dengan asumsi uang muka 10% dan suku bunga 7,5% serta faktor yang mempengaruhi daya beli rumah sejahtera tapak adalah angsuran terjangkau, jarak ke tempat kerja, bantuan uang muka serta kualitas bangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterjangkauan daya beli rumah sejahtera tapak, dalam penelitian ini perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan keterjangkuan daya beli rumah dengan cara memperinganangsuran KPR serta menekan harga jual rumah sejahtera tapak, atau menambah komposisi dana pemerintah pada blended financing Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan sektor perbankan untuk lebih menekan tingkat suku bunga, sehingga angsuran yang dibayarkan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih terjangkau.

---

This study discusses the landed housing affordability of decent at Tangerang Region. The research method in this thesis is a descriptive research method and banking credit installment analysis to estimate housing affordability and to analyze housing affodability influencing factorsvalue is used multiple regression analysis. The result of this study concluded that the housing affordability of landed housing trough housing welfare mortgage programme is Rp 675.167 (monthly mortgage installment) with assumption, 10% mortgage installment and interest rate is 7,25%. The housing price projected is Rp.79.905.000 and the influencing factors are affordable monthly mortgage installment, distance to working place, initial installment and the house quality. Therefore to solve these housing affordability problems in this study suggest the need for the role of government to lower monthly mortgage installment and landed housing selling price. It also needed to raise government share of composition in blended financing with banking sector to lower monthly mortgage installment in order to support low-income people affordability.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi relatif dari 31 Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) tahun 2013 dan 2014 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pemilihan metode DEA dikarenakan kelebihannya mengolah lebih dari satu input dan output. Input terdiri dari 3 variabel, yaitu jumlah pegawai, jumlah peralatan laboratorium, dan jumlah anggaran. Output terdiri dari 8 variabel, yaitu jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa, jumlah sampel produk obat dan makanan yang diuji, jumlah iklan yang diawasi, jumlah kasus, jumlah pengaduan, jumlah sertifikasi, jumlah Sekolah Dasar yang diintervensi, jumlah komunikasi, edukasi dan informasi. Hasil perhitungan dengan pendekatan output menunjukkan pada tahun 2013 secara teknis terdapat 24 efisien dan 7 UPT BPOM tidak efisien. Sedangkan tahun 2014, secara teknis terdapat 23 yang efisien dan 8 UPT BPOM yang tidak efisien. Bagi UPT BPOM yang belum efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan meningkatkan output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

ABSTRACT
This research is to analyze the relative efficiency level of 31 Technical Operational Unit The Nasional Agency of Drug and Food Control (UPT BPOM) in 2013 and 2014 using Data Envelopment Analysis (DEA). DEA chosen is because is abble to handle more input and output. Inputs use 3 variable are numbers of employees, numbers of laboratory equipment, and budget. Outputs use 8 variable is numbers of site production and distribution drug and food, numbers of sample product drug dan food tested, numbers of advertisement supervised, , numbers of case, numbers of complaint and quetions, numbers of sertification, numbers of primary school intervention and nuber of communication, education and information. The results using output oriented showed in 2013, 24 classified as technically efficient and 7 classified as technically inefficient. In 2014, 23 classified as technically efficient and 8 classified as technically inefficient. For UPT BPOM which are tehcnically inefficient, is necessary to repair the efficiency with improve output variabel based on DEA.

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan kebutuhan domestik, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak BBM di tingkat internasional, dan harga BBM jenis tertentu yang tetap, meningkatkan beban belanja subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dilakukan upaya reformasi subsidi BBM jenis tertentu, salah satunya adalah kebijakan pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu melalui peningkatan harga BBM bersubsidi. Studi ini bertujuan menghitung potensi beban belanja subsidi yang dapat diturunkan/dialihkan dari upaya perbaikan kebijakan subsidi BBM dan memperkirakan dampak dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa, pada tahun 2012, setiap 1 persen pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu, maka harga BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 0,6 persen secara rata-rata, dan konsumsi BBM bersubsidi akan menurun sebesar 0,06 persen. Dengan menggunakan analisis Tabel Input-Output I-O Indonesia tahun 2012 yang di-update dengan metode RAS dari Tabel IO Indonesia tahun 2008, menunjukan bahwa pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2012 yang menurunkan konsumsi BBM sebesar 6 persen dan apabilat dialokasikan ke bidang infrastruktur, sektor industri non migas atau sektor pertanian, ternyata mampu meningkatkan output, nilai tambah atau PDB, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja dalam perekonomian nasional. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga nasional akan maksimal apabila pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nilai tambah bruto PDB dan penyerapan tenaga kerja akan maksimal jika pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM dilakukan untuk investasi di sektor pertanian. Sedangkan investasi di sektor industri non migas dari pengalihan alokasi anggeran subsidi BBM tidak dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

---

ABSTRACT
The increase in domestic demand, increase in international prices of fuel oil and fixed price of certain types of subsidized fuel, causing the increase of national budget APBN expenditure in certain types of fuel subsidy. Excessive fuel subsidies has a negative impact, so it is necessary to reforms several fuel subsidy, one of the policy is saving certain types of fuel subsidy through increased prices of subsidized fuel. This study aims to calculate the potential cost of subsidy that can be derived reallocate from the fuel subsidy policy reform and estimate the impact of the fuel subsidy savings to the national economy, both on output, economic growth, incomes, and employment. The study shows that in 2012 every 1 percent r reallocations in certain types of fuel subsidy, the subsidized fuel prices will increase by 0,6 percent on average, and the consumption of subsidized fuel will decrease by 0,06 percent. By using analysis Input Output I O Table of Indonesia in 2012 which is updated with the RAS method from I O Table of Indonesia in 2008, it shows that 100 percent reallocations in fuel subsidies in 2012 that lowered fuel consumption by 6 percent and the savings are allocated to the infrastructure sector, non oil industrial sector or the agricultural sector, was able to increase output, value added or GDP, incomes, and employment in the national economy. Economic output and household national income would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in infrastructure. Gross Domestic Product GDP and employment would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in the agricultural sector. While investment in non oil sector of the allocated fuel subsidy savings cannot optimize its impact on the national economy.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penyusunan Laporan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, penyusunan dan penyampaian Rencana Penarikan Dana RPD Harian oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga kepada KPPN merupakan bagian yang sangat penting. Perencanaan kas yang dilakukan Pemerintah Pusat berfungsi untuk melakukan pengelolaan dan manajemen kas yang akuntabel di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah serta dalam rangka melakukan respon kebijakan atas terjadinya kelebihan atau kekurangan kas. Tingkat akurasi RPD Harian yang disusun Satuan Kerja Kementerian/Lembaga akan berpengaruh terhadap tingkat akurasi perencanan kas yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia SDM Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Kinerja Aplikasi SAS, Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Sistem Reward and Punishment dan pengajuan Dispensasi terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian yang disusun oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang menyampaikan RPD Harian pada Tahun Anggaran 2017 dalam lingkup KPPN Jakarta II. Metode penelitian menggunakan Regresi Logistik Binary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian. Secara parsial, Kualitas SDM dan Kinerja Aplikasi SAS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Akurasi RPD Harian. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan implementasi Sistem Reward and Punishment dan pengaturan kebijakan pemberian Dispensasi agar Tingkat Akurasi RPD Harian Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dapat lebih ditingkatkan sehingga perencanan kas yang disusun Pemerintah Pusat semakin efektif.

---

ABSTRACT
Preparation and submission of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries to KPPN Office of the State Treasury Service play important role in Central Government Cash Planning Report. Cash planning by Central Government is beneficial to administer accountable cash management with limited resources and to establish policy responses of cash excess or shortage. The accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries will influence the accuracy level of cash planning organized by Central Government. This research examines the effects of the quality of agencies rsquo human resource, the performance of SAS Unit Application System , the completeness of agencies rsquo facilities and infrastructure, Reward and Punishment System, and request of dispensation on the accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning RPD of Line Ministries. The research was conducted by passing the questionnaire to all of the Line Ministries Agencies who had submitted the Daily RPD in 2017 fiscal year in the scope of KPPN Jakarta II using The Binary Logistic Regression method. The result shows that all variables simultaneously have significant influence on the accuracy level of Daily RPD. The quality of human resources and SAS application performance partially, positively and significantly influence the accuracy level of Daily RPD. This research recommends for improvement of Reward and Punishment System implementation and dispensation policy arrangement to escalate the accuracy level of agencies rsquo Daily Cash Withdrawal Planning of Line Ministries to eventually increase the effectiveness of the Central Government cash planning.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara BI Rate sebagai variabel kebijakan dengan suku bunga di pasar keuangan yang meliputi suku bunga deposito, suku bunga kredit, IHSG, dan suku bunga obligasi pemerintah. Sebagai salah satu bentuk pengujian terhadap transmisi kebija kan moneter yang berjalan melalui jalur suku bunga.Penelitian dilakukan dengan menggunakan uji kausalitas Granger dan metode Vector Auto Regression (VAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh BI Rate kepada suku bunga perbankan berjalan tidak langs ung yaitu melalui perantara suku bunga SBI. Sementara, BI Rate tidak mempunyai hubungan dengan fluktuasi IHSG, tetapi BI Rate mempunyai pengaruh kuat terhadap suku bunga obligasi pemerintah.

---

This research analysis is to find out the relationships between BI Rate, as a monetary policy variable, with financial market interest rate, that is banking interest rate, bond interest rate, dan capital market index (IHSG). This research is to aim as a test for the monetary policy transmissions mechanism through nterest rate channel. For the research we using Granger causality and Vector Auto Regression (VAR) method. As the results, we found that BI Rate have a indirect power to influence banking interest rate with SBI as the intermedia ry. Meanwhile, BI Rate have no power to influence capital market index, but have a power to influence the bond interest rate.

Abstrak :
Tesis ini membahas perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional di Indonesia pada kurun waktu tahun 2003-2008. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dan analisa regresi linear berganda dengan variabel dependen kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional, variabel independen terdiri dari Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Kurs Rupiah, Inflasi, Non Performing Loan (NPL), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks Produksi Industri (EPI).Hasil penelitian menyatakan variabel independen Kurs,NPL berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kredit Bank BUMN, sedangkan pada Bank Swasta Nasional variabel yang signifikan Kurs,NPL dan IPI. Disarankan Bank Indonesia menjaga kestabilan inflasi,mendorong Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional untuk meningkatkan intermediasinya ke sektor pertanian atau sektor riil serta meningkatkan pengawasannya kepada Bank BUMN yang rentan terhadap kodisi makroekonomi. IHSG dan IPI secara umum berpengaruh untuk perkembangan kredit untuk itu diharapkan pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk dunia usaha. ......This thesis discusses the differences in the factors that affect state-owned Bank of Credit and the National Private Bank in Indonesia in the period of2003-2008 years. This research using descriptive analysis and linear regression analysis with the dependent variable credit and state-owned Bank National Private Bank, the independent variables consist of Interest Rate Credit Working Capital, Rupiah Exchange Rate, Inflation, Non-Performing Loan (NPL), Joint Stock Price Index (JCI) and Industrial Production Index (IPI). The independent research variables States Exchange, NPL significant influence on the development of state-owned bank credit, while the National Bank Private variables significantly Exchange, NPL and IPI. Bank Indonesia is recommended to maintain stable inflation, encouraging state-owned Bank and National Bank for Private intermediate to improve the agricultural sector or the real sector and to improve supervision of state-owned Bank vulnerable to macroeconomic condition. JCI and the IPI to influence the general development of the credit for the government is expected to create a conducive business climate for the business world.