Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion.

Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government."

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara BI Rate sebagai variabel kebijakan dengan suku bunga di pasar keuangan yang meliputi suku bunga deposito, suku bunga kredit, IHSG, dan suku bunga obligasi pemerintah. Sebagai salah satu bentuk pengujian terhadap transmisi kebija kan moneter yang berjalan melalui jalur suku bunga.Penelitian dilakukan dengan menggunakan uji kausalitas Granger dan metode Vector Auto Regression (VAR).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh BI Rate kepada suku bunga perbankan berjalan tidak langs ung yaitu melalui perantara suku bunga SBI. Sementara, BI Rate tidak mempunyai hubungan dengan fluktuasi IHSG, tetapi BI Rate mempunyai pengaruh kuat terhadap suku bunga obligasi pemerintah.

---

This research analysis is to find out the relationships between BI Rate, as a monetary policy variable, with financial market interest rate, that is banking interest rate, bond interest rate, dan capital market index (IHSG). This research is to aim as a test for the monetary policy transmissions mechanism through nterest rate channel. For the research we using Granger causality and Vector Auto Regression (VAR) method.As the results, we found that BI Rate have a indirect power to influence banking interest rate with SBI as the intermedia ry. Meanwhile, BI Rate have no power to influence capital market index, but have a power to influence the bond interest rate."

"Tesis ini membahas perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional di Indonesia pada kurun waktu tahun 2003-2008. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dan analisa regresi linear berganda dengan variabel dependen kredit Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional, variabel independen terdiri dari Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Kurs Rupiah, Inflasi, Non Performing Loan (NPL), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks Produksi Industri (EPI).Hasil penelitian menyatakan variabel independen Kurs,NPL berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kredit Bank BUMN, sedangkan pada Bank Swasta Nasional variabel yang signifikan Kurs,NPL dan IPI. Disarankan Bank Indonesia menjaga kestabilan inflasi,mendorong Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional untuk meningkatkan intermediasinya ke sektor pertanian atau sektor riil serta meningkatkan pengawasannya kepada Bank BUMN yang rentan terhadap kodisi makroekonomi. IHSG dan IPI secara umum berpengaruh untuk perkembangan kredit untuk itu diharapkan pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk dunia usaha.

---

This thesis discusses the differences in the factors that affect state-owned Bank of Credit and the National Private Bank in Indonesia in the period of2003-2008 years. This research using descriptive analysis and linear regression analysis with the dependent variable credit and state-owned Bank National Private Bank, the independent variables consist of Interest Rate Credit Working Capital, Rupiah Exchange Rate, Inflation, Non-Performing Loan (NPL), Joint Stock Price Index (JCI) and Industrial Production Index (IPI). The independent research variables States Exchange, NPL significant influence on the development of state-owned bank credit, while the National Bank Private variables significantly Exchange, NPL and IPI. Bank Indonesia is recommended to maintain stable inflation, encouraging state-owned Bank and National Bank for Private intermediate to improve the agricultural sector or the real sector and to improve supervision of state-owned Bank vulnerable to macroeconomic condition. JCI and the IPI to influence the general development of the credit for the government is expected to create a conducive business climate for the business world."

"Peneliltian ini mencoba untuk menganalisa konsistensi antara perencanaan dan pengnggaran bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Hasil analisa tersebut selanjutnya dikaitkan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan dan dikaitkan juga dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarakan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikann nasional.

---

This research was tried to analyze the consistency between planning and budgeting in education sector at Padang Panjang Municipality during 2007-2009 that refer to Annual Development Plan (RKPD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009 and Local Government Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009. The result of this analyisis are related to education development target in regional planning document and goal achievement of Minimum Service Standards of education sector.The results showed that the consistent level of planning and budgeting in education sector in Padang Panjang Municipality during 2007-2009 still low. If its related to Goal Achievement of regional development target, the level of consistency have relationship with Goal Achievement of regional development target. But the level of consistency between planning and budgeting in education sector have not relationship with goal achievement of Minimally Service Standarts of education sector. This result showed that the regional planning in education sector are asynchronous with the national planning in education sector."

"Kebijakan desentralisasi di Indonesia secara tegas mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dan telah membawa perubahan besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, menurut beberapa ahli pemekaran daerah tidak membawa perubahan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut, penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut apakah pembentukan daerah otonomi baru karena pemekaran daerah setelah berusia 8 (delapan) tahun terjadi peningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi.Penelitian ini meneliti kabupaten baru yang dimekarkan tahun awal desentralisasi yaitu tahun 1999 untuk melihat perubahan yang berarti pada fokus perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga metode treatment-control. Disamping dibandingkan dengan daerah induknya, daerah otonomi baru juga dibandingkan dengan daerah kontrol yaitu daerah yang tidak dimekarkan pada propinsi yang sama.Fokus perekonomian daerah menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, pertumbuhan kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi, pertumbuhan PDRB per kapita dan pertumbuhan prosentase penduduk tidak miskin. Sedang fokus pelayanan kepada masyarakat menggunakan indikator pendidikan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta kualitas infrastruktur.

---

Indonesia's decentralization policy expressly commenced in 2001 and has brought great changes to the conditions of the regional economy. One of them is pemekaran daerah. This policy is expected to improve the welfare of society through improving public services and accelerating regional economic development. In its development, according to some expert, pemekaran daerah does not bring positive change to the welfare of society. Seeing this, this research intends to investigate further whether the formation of new regions because of pemekaran daerah after the age of 8 (eight) occurred for increasing the welfare of society through improved public services and acceleration of economic development.This study examines a new district that divided the early years of decentralization in 1999 to see meaningful change in the focus of the regional economy and public services. The study also used treatment-control method. Besides, compared with daerah induk, the new regions also compared with daerah kontrol that is not dimekarkan in the same province.The focus of regional economic indicators are GDRP growth, GDRP growth in the district's contribution to provincial's GDRP, the growth of GDRP per capita and percentage growth in population is not poor. The focus of public services using education, the availability of facilities and personnel healths and infrastructure quality indicators."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta belum mampu membiayai percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan sumber pembiayaan infrastruktur melalui kebijakan pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 210 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis willingness to pay (WTP) badan usaha milik swasta (BUMS) terhadap kompensasi pelampauan KLB. Berdasarkan hasil estimasi kurva WTP dan persamaannya, potensi kompensasi pelampauan KLB di DKI Jakarta dengan kompensasi rata-rata WTP sebesar Rp.16 miliar per pelampauan KLB adalah sebesar Rp. 3,4 triliun. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi WTP BUMS terhadap kompensasi pelampauan KLB yaitu pemahaman terhadap Pergub No. 210 Tahun 2016, ukuran perusahaan dilihat dari jumlah pegawai, besar keinginan/motivasi untuk pelampauan KLB dilihat dari jumlah pelampauan KLB yang diinginkan, jenis penanaman modal, lokasi berdasarkan kota administrasi, aksesibilitas terhadap stasiun angkutan umum massal, luas lahan pengembangan, kegiatan pada lahan, sumber pendanaan, serta jumlah pelampauan KLB dan nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The Regional Budget of DKI Jakarta Province has not been able to finance the acceleration of regional infrastructure development. DKI Jakarta Provincial Government seeks infrastructure funding sources through FAR bonus policy as regulated in Governor Regulation No. 210 of 2016. This study aims to analyze the willingness to pay (WTP) of privately owned enterprises (BUMS) for FAR bonus compensation. Based on the estimation of the WTP curve and equation, the average WTP is Rp. 16 billion per FAR bonus and the potential compensation in DKI Jakarta is Rp. 3,4 trillion. Based on the results of logistic regression analysis, factors affecting the BUMS WTP for FAR bonus compensation are BUMS comprehension of Pergub No. 210 of 2016, the size of the enterprise seen from the number of employees, the desire for FAR bonus represented by the number of desired FAR bonus, type of investment, location based on city administration, accessibility to mass public transport stations, land area, land activities, funding sources, as well as the number of FAR bonus and the value of compensation offered by the DKI Jakarta provincial government."

"Pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan suatu program yang bernama PKH. Peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki wanita hamil dan atau anak-anak yang berusia 0-15 tahun di dalamnya. PKH mengharuskan mereka untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan sebagai balas jasa bantuan tunai. PKH bertujuan memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada RTSM, dan secara khusus untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak di bawah enam tahun dari RTSM serta meningkatkan partisipasi anak umur 7 sampai 15 tahun untuk kembali bersekolah. Ibu rumah tangga atau wanita dewasa yang memperoleh bantuan karena mereka yang mengurus anak pada rumah tangga bersangkutan, dan bukan kepala keluarga. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam kepada guru,bidan, pendamping dan salah satu peserta PKH serta adanya kelompok fokus diskusi yang dilakukan dengan peserta PKH di Kelurahan Warakas dan didampingi oleh pendamping PKH. Hasil analisis yang didapat adalah bahwa dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Warakas ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti dalam sosialisasi, pencairan dana, dan budaya masyarakat Kelurahan Warakas yang membuat beberapa RTSM tidak lagi menjadi peserta PKH.

---

In 2007, the government launched a program called PKH. Participants PKH is very poor households that have pregnant women and children aged 0-15 years in it. PKH requires them to access education and health services as money transfer services rendered. PKH aims to break the chains of poverty and improve the quality of human resources (HR) on RTSM, and specifically to improve the socioeconomic conditions RTSM, improving maternal health and nutritional status of pregnant / post partum women and children under six years of RTSM and increase the participation of children aged 7 up to 15 years to return to school. Homemaker or adult women who get help because they are raising children in the household concerned, and not the head of the family.

The study was conducted to analyze the implementation of PKH in Warakas Sub District, Tanjung Priok District, North Jakarta. The analysis method is qualitative analysis by collecting information through in-depth interviews to teachers, midwives, companion and one of the participants PKH and the existence of the focus group discussions held with participants in Sub District Warakas PKH and PKH accompanied by a companion.

The analysis result obtained is that in the implementation of PKH in The Village Warakas found there are some problems such as in the socialization process, disbursement of funds, and village culture that makes some RTSM Warakas no longer be a participant PKH."

"Tesis ini berisikan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang dalam perekonomian Indonesia, khususnya uang dalam arti luas (M2) dalam periode data triwulan satu tahun 2000 sampai triwulan tiga tahun 2011. Analisis menggunakan modifikasi model G.S. Laumas dan J.S. Fackler (1987), dan Andreas Beyer (1998). Variabel yang digunakan dalam tulisan ini adalah uang beredar dalam arti luas (M2), Produk domestik bruto (PDB riil), inflasi, tingkat bunga dan nilai tukar (kurs). Data diolah dengan menggunakan model Ordinary Last Squares (OLS). Data yang digunakan adalah data time series dari publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pengolahan menunjukan data yang dianalisis bersifat non-stasioner. Dengan menggunakan metode OLS disertai variabel ARMA (autoregressive dan moving average), dalam pengolahan model dijumpai hubungan yang signifikan antara perubahan faktor-faktor (determinan) yang digunakan terhadap pertumbuhan permintaan uang (M2) di Indonesia.

---

This thesis contains a study to examine the determinants of demand for money (broad money ? M2) growth in Indonesia, using data period from Q1.2000 to Q3.2011. The model analysis is based on modified model from GS Laumas and J.S. Fackler (1987) and Andreas Beyer (1998). The variables used are broad money (M2), gross domestic product (real GDP), inflation, interest rates, and exchange rates. Method of analysis is Ordinary Last Squares (OLS). Data used are quarterly time series from publications of Bank Indonesia and Badan Pusat Statistik (BPS). The data showed a non-stationary result. By using the method of OLS and variables of ARMA (autoregressive and moving average), the findings showed a significant relationship between all determinants on the growth of demand for broad money (M2) in Indonesian economy."

"Penyusunan Tesis bertujuan untuk membandingkan jalur yang paling baik antara jalur Traditional Interest Rate Channel dan Exchange Rate Channel dalam mempengaruhi GDP dan inflasi. Model ekonometrika yang digunakan adalah analisis dinamis time series VAR in difference, yaitu impulse response dengan menggunakan data dari Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik sejak 1990 s.d. 2009 secara triwulanan. Hasil penelitian menunjukkan suku bunga SBI 1 bulan memiliki peran penting dan dapat dijadikan sebagai suku bunga rujukan/acuan bagi pelaku ekonomi. Jalur suku bunga dan nilai tukar bekerja dengan baik sesuai dengan teori. Secara keseluruhan jalur suku bunga bekerja lebih baik dibandingkan dengan nilai tukar. Meskipun demikian, peran jalur nilai tukar memiliki pengaruh besar terhadap sasaran akhir terutama inflasi sehingga tetap perlu mendapat perhatian otoritas moneter.

---

This thesis aims to see which one is better be used as monetary transmission between traditional interest rate channel and exchange rate channel to influence the GDP and inflation. Econometric model used is the time series dynamics analysis of VAR in difference, that is impulse response. The research uses secondary data sourced from Bank Indonesia and Biro Pusat Statistik since 1990 to 2009 quarterly. The thesis finds that SBI rate of 1 month has an important role and it can be used as reference rate by economic agent. Both of traditional interest rate channel and exchange rate channel have worked as theory. Overall, the interest rate channel works better than exchange rate channel in influencing the GDP and inflation. Meanwhile, the role of exchange rate channel have a big impact to the inflation that the monetary authority should pay attention to the channel."