Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran BLKI yang penting adalah dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang mampu menghadapi tantangan di abad yang penuh dengan perubahan dan persaingan. Disamping itu adanya pertumbuhan angkatan kerja yang jauh lebih cepat dan pada pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia, serta adanya kekurangsesuaian antara keluaran pendidikan dan pelatihan dengan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kebutuhan pelatihan, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pelatihan yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktorial dengan menggunakan metode ekstraksi Pincipal Component Analysis, Eigenvalues sebesar 1, Maximum Iterations for Convergence sebesar 25 serta menggunakan Rotated Method: Varimax with Kaizer Normalization. Dari populasi sejumlah 55 orang responden instruktur diambil secara random sampling. Metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Selanjutnya dari penelitian ini ditemukan faktor-faktor kebutuhan pelatihan sebagai berikut, faktor-faktor yang termasuk variabel perencanaan program pelatihan adalah: faktor materi pelatihan, faktor analisis kebutuhan pelatihan, faktor rekrutmen, faktor instrumen evaluasi, faktor tujuan evaluasi dan faktor tujuan pelatihan. Adapun faktor-faktor yang termasuk dalam variabel pelaksanaan program pelatihan adalah faktor kompetensi instruktur, faktor fasilitas pelatihan, faktor peningkatan kemampuan instruktur, faktor media pengajaran, faktor metode motivatif, faktor metode isi dan faktor metode sasaran. Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka disarankan kepada pihak BLKI khususnya instruktur, dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan program pelatihan memperhatikan faktor-faktor kebutuhan pelatihan seperti yang telah disebutkan di atas. Selain dari itu untuk mendukung saran pertama, disarankan pula supaya instruktur selalu meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan kondisi kerja di perusahaan.

Abstrak :
Adanya isu kesenjangan pembangunan di segala bidang, menyebabkan penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran apakah ada perbedaan persentase jumlah peserta bimbingan teknis produktivitas antar Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, apakah ada perbedaan persentase jumlah peserta bimbingan teknis antara pulau, apakah ada perbedaan persentase jumlah peserta antar propinsi, apakah ada perbedaan persentase jumlah peserta bimbingan teknis produktivitas antar jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia.

Penelitian deskriptif dengan sumber data dokumentasi, interview, dan diskusi serta pengalaman penulis selama ini dan tabulasi silang sebagai alat analisis, maka pertanyaan penelitian tersebut di atas dapat terjawab, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan kesempatan bimbingan teknis produktivitas antara Kawasan Barat Indonesia sebesar 69,8%, sedangkan Kawasan Timur Indonesia hanya sebesar 26,8%, dan sisanya di peroleh Pusat sebesar 3,4%. Sedangkan berdasarkan pulau maka pulau Jawa & Bali sebesar 37% merupakan tertinggi, dan Sumatera sebesar 34%, Kalimantan 12%, Sulawesi 10%, dan Gabungan (Irian+Maluku+NTB+NTT) hanya 7%.

Penyebab perbedaan persentase kesempatan antar kawasan, antar pulau maupun antar propinsi adalah keterbatasan anggaran, dimana peserta dari Kawasan Timur Indonesia membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar. Sehingga, untuk mencapai pemerataan kesempatan jumlah peserta perlu penambahan anggaran, atau pemusatan tempat pelaksanaan bimbingan teknis produktivitas menurut masing-masing kawasan. Misalnya, bimbingan teknis produktivitas untuk kawasan Timur Indonesia dilaksanakan di propinsi yang letaknya relatif dekat dengan propinsi lainnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase tertinggi adalah Sarjana (SI) sebesar 78%, kemudian SLTA sebesar 8%, dan Magister (S2) sebesar 7% adalah tertinggi ketiga. Hal ini karena pada umumnya instruktur produktivitas berpendidikan sarjana. Sedangkan peserta yang berpendidikan SLTA, pada umumnya berasal dari perusahaan dan Aparat Desa.

Peserta yang berpendidikan Magister yang secara akademis lebih potensial justru kecil adalah karena jumlah instruktur produktivitas yang berpendidikan Magister masih relatif sedikit. Itu sebabnya, program Magister bagi instruktur masih perlu dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para instruktur.

Berdasarkan Jenis kelamin terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu pria lebih dominan sebesar 87% dan wanita 13%. Perbedaan ini disebabkan karena instruktur wanita cenderung enggan untuk mengikuti latihan dengan alasan keluarga, hamil, atau durasi bimbingan terlalu lama. Juga kerena jumlah instruktur wanita relatif masih Iebih sedikit dibandingkan instruktur pria.

Sedangkan berdasarkan usia, maka peserta kebanyakan berada pada kelompok usia 40-44 tahun sebesar 29% dan kelompok usia 33-39 tahun sebesar 23%, ini berarti instruktur produktivitas rata-rata potensial, energik, serta bermotivasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kemampuan awal, minat, disiplin peserta didik terhadap prestasi yang dicapai. Jika ada pengaruh di antara kemampuan awal, minat , disiplin terhadap prestasi yang ingin diketahui, seberapa besar pengaruh dari hubungan tersebut dengan metode korelasi dan regresi. Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik kerjasama Universitas Indonesia dan Depnaker di Puslattas Cevest dengan jumlah subyek penelitian sebanyak 76 orang. Penelitian ini disebut ex post facto, yang mana data diperoleh setelah semua yang dipermasalahkan berlalu. Pengambilan data untuk variabel kemampuan awal (X1) diamhil dari Politeknik Universitas Indonesia di Kampus UI Depok yaitu hasil nilai ujian masuk UMPTN mahasiswa Politeknik. Untuk variabel disiplin (X2) dan variabel prestasi (Y) diambil data laporan di Puslattas Cevest berupa laporan jumlah ketidak hadiran don nilai Indeks Prestasi mahasiswa setiap semester dan Indek Prestasi kumulatif akhir. Untuk variabel minat (X3), dilakukan dengan cam menyebar luaskan kuesioner untuk menjaring persepsi siswa. Penelitian menyimpulkan bahwa, terdapat pengaruh yang sangat kuat secara bersama-sama antara kemampuan awal, disiplin dan minat peserta terhadap prestasi yang dicapai. Untuk koefisien regresi selanjutnya, didapat persamaan regresi prestasi belajar siswa atas variabel kemampuan awal, disiplin dan minat yaitu, Untuk variabel kemampuan awal nilai Beta sebesar 0,539, diartikan jika skor kemampuan awal meningkat sebesar satu simpangan bake, maka nilai prestasi akan meningkat sebesar 0,539. Variabel Tidak hadir nilai koefisien regresi sebesar - 0,367 , hal ini diartikan jika skor ketidakhadiran meningkat sebesar satu simpangan baku, maka nilai prestasi akan menurun sebesar 0,367 , ini diasumsikan bahwa semakin banyak mahasiswa tidak hadir maka prestasinya akan menurun. Untuk variabel Minat sebesar 0,102 , hal ini diartikan jika skor minat meningkat sebesar satu simpangan baku, maka nilai prestasi akan meningkat sebesar 0,102. Uji asumsi regresi berganda normalitas (Charts) dilakukan, terlihat data (thik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dari grafik dan penyebarannya mengikuti arah gads diagonal, diasumsikan model regresi memenuhi normalitas, maka model regresi layak dipakai untuk prediksi prestasi berdasar masukan variabel independent-nya.

Abstrak :
Tesis ini menganalisi kepengawasan mutu pendidikan pada bidang akademik oleh pengawas sekolah pada pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kota Ternate, hal ini sangat penting dan strategis karena penulis banyak analisisanalisis tentang mutu pendidikan tetapi khusus mengenai kepengawasan mutu pendidikan di Provinsi Maluku Utara masih langka. Disamping itu untuk melihat sejauh mana peran kepengawasan terhadap mutu pendidikan khususnya pengawasan akademik yang telah dicapai dan faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada bidang akademik tersebut. Teori yang digunakan adalah teori kepengawasan dari Fremont E. Kant dan James E. Rozenzweig, Hadibroto dan Tani Handoko dan teori hakikat kepengawasan dari Ofsted . Tesis ini menggunakan pendektan kualitatif diskriptif dengan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam, observasi, serta kajian dokumen. Hasil analisis diperoleh diperoleh bahwa pengawasan standar isi dilakukan sekali setahun bahkan kadang tidak dilakukan. Pengawasan standar proses dilakukan dengan tujuan guru dapat profesional melakukan pembelajaran yang berkualitas. Pengawasan dilakukan dengan baik dan ditemukan pada sekolah unggulan pun masih terdapat banyak guru yang tidak melakukan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses. Pengawasan standar kompetensi kelulusan tidak dilakukan oleh pengawas akademik sehingga kelulusan siswa masih didominasi oleh aspek kecerdasan dibandingkan aspek kepribadian dan akhlak mulia. Pengawasan standar penilaian dilakukan pada upaya mencapai nilai ketuntasan minimal belum menegaskan pada penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas akademik di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate belum secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengawasan akademik. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan kepengawasan mutu, perlu perhatian serius untuk peningkatan kompetensi pengawas disamping sosialisasi kepada kepala sekolah, agar terbangun kesamaan persepsi serta adanya pola komunikasi yang baik antara Pengawas dan Dinas Pendidikan. ......This research analyzes Supervisory of academic education quality at Public Senior High School number 1 and public vocational school number 1 Supervisor in Ternate. It is very important and strategic because the writer analyzes education quality, but it focuses specially about Supervisory of education quality in Maluku Utara Province which is still unknown. Besides, this research investigates how far Supervisory role towards education quality especially academic Supervisory that has been achieved and investigate obstacle factors in enhancing education quality in academic part. The theories applied in this research are Supervisory theory by Fremont E. Kant and James E. Rozenzweig, Hadibroto and Tani Handoko and supervission fundamental by Ofsted. This research applied descriptive qualitative approach by applying data collecting method through indepth interview, observation,document study. Analysis result indicates that content standard Supervisory is conducted once a year and even it is non conducted. Process standard Supervisory is carried out to make teachers become professional to do qualified learning. Supervisory has been conducted well and it is found that in qualified school there are still teachers do not conduct learning which goes with process standard. Supervisor does not conduct graduate standard Supervisory, therefore students? achievement is dominated by cognitive aspect rather than personality and attitude aspect. Assessment standard Supervisory is conducted to achieve minimal mastery learning. However, It does not go with the assessment which is suitable with assessment principles. In carrying out academic Supervisory at Public Senior High School number 1 and public vocational school number 1 in Ternate, supervisor does not implement the principles of academic Supervisory optimally. This research recommend that in carrying out quality Supervisory, it needs a serious concern to enhance supervisor competency and do socialization to principals to build the same perception and good communication pattern between supervisor and education.

Abstrak :
Balai Latihan Kerja (BLK) adalah lembaga pelatihan di bawah Departemen Tenaga Kerja yang mempunyai fungsi dan peranan dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan ketrampilan. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya BLK didukung oleh instruktur, tinggi atau rendahnya kinerja instruktur akan berpengaruh terhadap efisiensi dan kinerja BLK. Menyadari hal tersebut Depnaker berusaha meningkatkan kinerja instruktur melalui jalur pendidikan formal dan training serta berbagai upaya peningkatan motivasi kerja. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap adanya hubungan antara tingkat pendidikan, pengalaman training dan motivasi kerja dengan kinerja instruktur BLK di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian korelational, dimana populasi penelitian adalah instruktur BLK di Jawa Tengah, sedangkan sampel ditarik secara stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan instrumen penelitian tentang motivasi kerja dikembangkan berdasarkan teori dua faktor (The Motivation-Hygiene Theory), sedang kinerja instruktur dikembangkan dari pedoman penilaian kinerja instruktur (Ditjen Binalattas Depnaker). Selanjutnya untuk analisis data digunakan teknik analisis korelasi dan regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Terdapat hubungan yang' signifikan antara tingkat pendidikan dengan kinerja instruktur, meskipun pengalaman training dan motivasi kerja telah dikontrol. 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman training dengan kinerja instruktur, meskipun tingkat pendidikan dan motivasi kerja telah dikontrol. 3. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja instruktur (variabel tingkat pendidikan dan pengalaman training dikontrol) dan hubungannya menjadi signifikan jika kedua variabel bebas tersebut tidak dikontrol. 4. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan, pengalaman training dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan kinerja instruktur. 5. Tingkat pendidikan, pengalaman training dan motivasi kerja dapat memprediksi variasi kinerja instruktur sebesar 46,884 persen. 6. Tingkat pendidikan memberikan sumbangan efektif lebih besar dalam menjelaskan kinerja instruktur (30,657 persen) dibanding pengalaman training (9,363 persen) dan motivasi kerja (6,864 persen). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar instruktur diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi, instruktur yang pengalaman trainingnya masih kurang perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang ada di dunia kerja. Faktor-faktor motivator dan pemelihara perlu diperbaiki, dikembangkan dan ditingkatkan agar mampu mendorong meningkatkan motivasi kerja instruktur. Bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti kinerja instruktur agar alat ukur yang ada lebih disempurnakan dan menambah variabel-variabel bebas lain sebagai prediktor, disamping pendekatan kuantitatif kiranya perlu juga dilengkapi dengan pendekatan kualitatif.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari sudut pandang bagaimana peranan pengawas sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan bidang akademik di Kota Kendari. Peran pengawas merupakan salah satu cara perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah untuk membentuk peserta didik yang berkompeten khusus pada jenjang sekolah menengah atas, yang menjadi sekolah bersaing dan unggul sebagai integral sumber daya manusia. Adapun peranan pengawas sebagai guidance, konselor untuk memonitoring dan mengevaluasi sekolah binaan bertujuan untuk menciptakan sekolah yang bermutu, dengan dasar perbaikan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian yang didukung dengan kemampuan dan keterampilan secara bertahap dan berkesinambungan, sesuai kurikulum yang merupakan skala prioritas meningkatkan mutu akademik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari paradigma konstruktif pada strategi naratif dan strategi phenomenologis, tehnik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Pengumpulkan data melalui beberapa informan yang mengetahui tentang topik penelitian peneliti, yakni melalui wawancara mendalam dengan kepala dinas, pengawas, guru, kepala sekolah. peranan pengawas sekolah di kota Kendari belum maksimal dari hasil temuan dokumen dan wawancara dari beberapa informan, kunjungan pengawas belum optimal sehingga berdampak pada peningakatn mutu guru dan peserta didik. ......The thesis analyzes the low education quality in Indonesia observed from the perspective of how the school supervisor roles are in academic education quality assurance of in Kendari. The supervisor roles are one of the ways to improve teaching/ learning to increase the competence of teachers and principals to produce competent students particularly at a high school, which becomes a competitive and excellent school, as the integral part for human resources. The roles of a supervisor are as a guidance and a counselor to monitor and evaluate the school under his/her supervision in order to create a qualified school with the fundation of the improvement of content standard, process standard,graduate competence standard, and asssessment standard supported with the gradual and sustainable capability andskills in accordance with the curriculum which is a priority scale to increase academic quality. This research uses the qualitative method from the constructive paradigm at the narrative strategy and the phenomenology strategy. The datacollention technique uses indepth interview and a document study. The data collection was through several informants who know about the researcher?s research topic by conducting in-depth interview with the heads of a government agency, supervisors, teachers, and principals. The school supervisor roles in Kendari are not yet maximal from the document finding results and interview from several informants; the supervisor visits are not yet optimal so that this affects the quality increase of the teachers and students.

Abstrak :
Disertasi ini membahas implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilihat dari modus tata kelola yang digunakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hill dan Hupe, kajian implementasi kebijakan dapat dilihat dari modus tata kelolanya. Implementasi SNP ini menggunakan modus tata kelola implementasi transaksi/kinerja. Penggunaan modus tata kelola ini menghadapi tantangan kompleksitas berbagai tingkat tindakan dari berbagai aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda. Selain itu, implementasi juga menghadapi tantangan berkaitan dengan pemahaman dan pembiayaan. Oleh karena itu, hasil implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penting untuk diketahui. Pendekatan kualitatif dan studi kasus dipilih untuk mengkaji hasil dan faktor-faktor implementasi. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan data. Dilihat dari segi faktornya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi telah dapat digunakan dalam implementasi SNP karena dalam kerangka kompleksitas tindakan dan aktor pada jenjang pemerintahan yang berbeda, komunikasi dan kerjasama berjalan baik. Demikian pula halnya, karakteristik dan respon para pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi. Namun demikian, dilihat dari hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa modus tata kelola transaksi yang digunakan dalam implementasi Kebijakan SNP belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dimungkinkan karena materi kebijakan belum benar-benar digunakan, terdapat ketidakharmonisan perundang-undangan, dan pembiayaan di tingkat sekolah belum didasarkan atas kebutuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa implementasi perlu mendasarkan pada materi kebijakan sebagai dasar kinerja implementasi, perbaikan perundangan, dan pembiayaan yang sesuai kebutuhan di tingkat sekolah. Selain itu, secara teoritis penelitian ini melihat bahwa modus tata kelola transaksi akan memberikan efektivitasnya bila (i) dilihat dari segi materi kebijakan, implementasi kebijakan baru dapat dilakukan apabila peraturan perundangan yang dibutuhkan telah lengkap. Selain itu, materi kebijakan harus benar-benar dijadikan dasar hasil implementasi kebijakan, (ii) dilihat dari segi struktur lapis pemerintahan, koordinasi, yakni komunikasi dan kerjasama, diantara para pihak yang terlibat harus berjalan dengan baik. Selain itu, pendanaan sesuai kebutuhan di tingkat street level perlu juga mendapat perhatian, dan (iii) dilihat dari segi karakteristik, kesadaran sebagai lembaga pelaksana kebijakan diperlukan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, informasi efektivitas program diperlukan untuk mengembangkan implementasi kebijakan pada skala yang lebih besar. Selanjutnya, komitmen untuk mencapai target kebijakan sebagai bentuk kepatuhan di tingkat street level diperlukan dalam implementasi kebijakan.

---

This dissertation discusses the implementation of the National Education Standards Policy (NESP) viewed through its mode of governance. As stated by Hill and Hupe, mode of governance can be a perspective in policy implementation study. This policy is implemented through transaction/performance mode of governance. This mode of governance faces the complexity of the various levels of action from a variety of actors at different levels of government. In addition, This mode of governance also faces other challenges such as policy understanding and financing. Therefore, it is important to know the output and factors of the implementation. Qualitative approach and case study were selected to investigate output and factors of implementation. Interviews and observations were conducted to collect data. In terms of the factors, the study founds that NESP through the transaction/performance mode of governance has been successfully implemented because communication and collaboration has went so well. Similarly, the characteristics and response of the policy implementers have supported the implementation. Nevertheless, judging from the output, the study founds that the transaction/performance mode of governance was not produced maximum output yet. This happens because of some reasons. The policy content has not been really used as the implementation basis, there is legislation disharmony, and the funding at the school level has not been based on the need. Therefore, this study suggests that the implementation should be based on the policy content as the basis for the implementation of performance, that regulations improvement should be done, and that financing as school needs should be provided. In addition, theoretically the transaction/performance mode of governance will be effective if (i) from the aspect of policy formation, the policy implementation requires policy completeness, and policy content should be the basis for implementation performance; (ii) from the aspect of vertical public administration, implementation requires good coordination, i.e. communication and collaboration, among implementation agencies, and appropriate financing at street level is required; (iii) from the aspects of characteristics and response of implementation agency, policy implementation requires agency?s task oriented awareness, information of programme effectiveness requires before wider implementation, and there should be a commitment to reach policy targets as the form of compliance in the street level.

Abstrak :
Banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi desentralisasi pendidikan Aceh, baik itu hasil dari capaian prestasi siswa dan guru serta kepala sekolah, maupun wujud pendidikan Islami yang hanya sebatas simbol-simbol Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek content of policy dan context of policy. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, data dokumentasi dan pengamatan dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek content of policy, belum adanya implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh, baik dilihat dari prestasi siswa dan guru secara nasional maupun wujud pendidikan Islami, mamfaat yang dirasakan dari kebijakan ini juga masih belum merata, standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan untuk wilayah terpencil belum memadai, demikian pula perluasan dan pemarataan pendidikan belum menyetuh masyarakat di daerah terpencil, dari aspek, perubahan yang diharapkan dengan pendidikan Islami hanya sebatas simbol-simbol Islam saja, kemudian institusi yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki pendidikan Aceh belum berperan dan berfungsi dengan baik, para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan juga belum menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat dan propinsi. Dari aspek context of policy, adanya tarik menarik antara dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan secara operasional tentang pendidikan Islami, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang juga turut mempengaruhi implementasi pendidikan Aceh, rendahnya respon dan kepatuhan para pelaksana pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islami.

Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, harus adanya keinginan yang kuat (polical will) dari penentu, perumus dan pengambil kebijakan, agar mampu merumuskan secara operasional tentang pelaksanaan pendidikan Islami. Kedua, harus ada program peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Memberdayakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota, sebagai institusi yang melakukan monitoring terhadap jalannya pendidikan Aceh, serta memberikan masukkan dalam rangka membenahi pendidikan Aceh.

---

Many problems occurred in the implementation of educational decentralization in Aceh, both the results of the performance achievement of students and teachers and principals, as well as a form of Islamic education is only limited to Islamic symbols. The purpose of this study was to analyze the factors that cause the ineffectiveness of educational decentralization in Aceh from the aspects of policy content and context of the policy. This study uses postpositivism and qualitative methods. The process of data collection is done by depth interview, the data documentation and field observations were then analyzed by using interactive data analysis.

The results showed that from the aspect of the content of the policy, the lack of positive implications for the advancement of education in Aceh, good views of the achievements of students and teachers nationally and form of Islamic education, the perceived benefit of this policy is still not evenly distributed, the minimum service standards (SPM) education to remote areas is not adequate, as well as the expansion and education for all not touching people in remote areas, from the aspect, the expected changes with Islamic education was limited to only Islamic symbols, then the institution has the authority to improve education and the role of Aceh is not functioning well, the implementers of education such as school principals, teachers and education authorities are also not perform the role and function well. Education financing district / city is still dependent on the central and provincial. From the aspect of the policy context, the existence of attraction between the provincial and district education offices / town in formulating operationally on Islamic education, then the existence of certain parties that have affected the implementation of the Aceh education, low responsiveness and compliance of the executive education in implementing Islamic education.

In connection with the above research findings it is necessary to do some action. First, should the existence of a strong desire (political will) of the determinant, formulators and decision makers, in order to formulate operationally on the implementation of Islamic education. Second, there must be a quality improvement program through training for executive education, such as school principals, teachers, and school superintendent. Empowering Regional Education Council (MPD) ranging from provincial to district / city, as the institution monitoring the course of education in Aceh, as well as providing education to fix the insert in Aceh.