Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pertimbangan yang mendasari seorang menjadi whistleblower dan mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi di dalam instansi atau organisasi. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang mendasari keputusan menjadi whistleblower. Dengan demikian, maka dapat diketahui langkah evaluasi apa yang dibutuhkan lembaga terkait. Menggunakan metode kualitatif dan studi kasus. Hasil penulisan menyarankan perlu adanya mekanisme pelaporan yang bersifat internal di dalam instansi atau organisasi dan penerimaan yang baik terhadap whistleblower, serta perlu adanya aturan yang mendukung mekanisme tersebut.

---

This mini thesis discusses the underlying judgment became a whistleblower and expose the corruption within the agency or organization. The writing is done to find out what are the considerations underlying the decision to become a whistleblower. Thus, it can be seen what is required evaluation measures related institutions. Using qualitative methods and case studies. Writing results suggest the need for an internal reporting mechanism within the agency or organization and the good reception of the whistleblower, and the need for rules in favor of such a mechanism."

"Kemiskinan merupakan ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dialami oleh banyak profesi dan mata pencaharian termasuk warga yang berprofesi sebagai nelayan. Kemiskinan nelayan terjadi karena keterbatasan yang dimiliki oleh nelayan tradisional untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonominya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas SDM, ekonomi, hubungan kerja, dan kelembagaan terhadap kemiskinan nelayan di Kelurahan Imbi. Hal ini karena Pemerintahan di Kelurahan Imbi sudah berfungsi dengan baik sebagaimana kelurahan lain di Jayapura, seharusnya dengan fungsi pemerintahan yang sudah baik ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayannya.Populasi dalam penelitian ini adalah populasi finit, yakni 109 kepala keluarga nelayan tradisional Kelurahan Imbi. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan teknik sampling jenuh yaitu menggunakan menggunakan semua populasi sebagai sampel. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan pengamatan. Data selanjutnya dianalisis menggunakan model regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia, ekonomi, hubungan kerja dan kelembagaan secara parsial dan simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan nelayan di Kelurahan Imbi.Kata Kunci: Kualitas SDM, Ekonomi, Hubungan Kerja, Kelembagaan dan Kemiskinan Masyarakat Nelayan.

---

Poverty is a threat in the life of nation and state in Indonesia, experienced by many professions and livelihoods including residents who work as fishermen. Poverty of fishermen occurs because of the limitations of traditional fishermen to improve the quality of their socio economic life. The purpose of this study was conducted to examine the effect of human resource quality, economy, working relationships, and institutions on the poverty of fishermen in Imbi Village. This is because the Government in Kelurahan Imbi has functioned well as other kelurahan in Jayapura, supposed with the function of good governance this will improve prosperity of fisherman society.The population in this research is the finite population, which is 109 heads of traditional fisherman family of Imbi Urban Village. Determination of the number of samples determined by the saturation sampling technique that is using using all the population as a sample. In this study data collection is done through questionnaires, interviews and observations. The data were then analyzed using multiple linear regression model.The results of this study indicate that the aspects of human resources, economic, working relationships and institutions partially and simultaneously proved to have a significant effect on the poverty of fishermen in Kelurahan Imbi.Keywords Quality of Human Resources, Economics, Employment Relations, Institutionality and Poverty of Fishermen Society."

"Tesis ini tentang penanganan terhadap penyelundupan BBM (solar) di wiiayah Kabupaten Cilacap oleh Tim Satgas BBM Polri. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tindakan yang dilakukan pihak Polri dafam penanganan penyelundupan BBM yang melibatkan pihak Pertamina. Adapun permasalahan dafam penulisan tesis ini adaiah penyelundupan BBM dan penanganan Poiri. Dengan fokus penelitian saya adaiah jaringan dalam penyelundupan BBM (solar) yang terjadi di Pertamina Depot Maos Cilacap Jawa Tengah dan stategi penanganannya oleh Poiri.Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun tehnik pengumpulan data dengan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, ditujukan untuk mengusut terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM (solar) di Pertamina Depot Maas Cilacap, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasaran, merupakan langkah penanganan yang dilakukan oleh Poiri, untuk menyelamatkan kekayaan negara. Penanganan yang dilakukan adaiah dengan membentuk Tim Satgas BBM Polri, berdasarkan surat perintah Kapoiri No Pol : Sprin/1411/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang perintah pengungkapan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara, khususnya tindak pidana yang terjadi pada usaha pengelolaan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga BBM.Penanganan terhadap penyelundupan BBM (solar) yang terjadi di Kabupaten Cilacap, Tim Satgas BBM Polri berupaya untuk menemukan penyimpangan. Dalam upaya untuk menemukan penyimpangan yang terjadi di Wira Penjualan maupun di Depot Maas Cilacap, maka Tim Satgas BBM Polri mengatur suatu strategi penanganan dengan Cara melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta koordinasi. Penanganan yang ditakukan Tim Satgas BBM Pairi dalam perkara penyelundupan BBM di Depot Maos Cilacap, diawali dengan penemuan 22 (dua puluh dua) DO di truk tangki, yang . kemudian setelah dibuatkan laporan polisi, segera ditindakianjuti dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.Penyelundupan BBM jenis solar yang terjadi di Cilacap, diawali dengan adanya penyimpangan daiam proses menjadi rekanan Pertamina yang dilakukan oleh CV, Wijaya Kusuma, yaitu tidak Iengkapnya persyaratan bunker, tidak ada kontrak kerja, dan wira penjualan tidak melaporkan hasil pengecekannya secara tertulis kepada Kepala Penjualan UPMS IV di Semarang. Selain dalam proses menjadi rekanan, penyimpangan juga terjadi dalam penggunaan BBM jenis solar yang telah didapat oleh CV. Wijaya Kusuma. Selain dliberikan kepada kapal nelayan yang telah membayar kepada CV. Wijaya Kusuma terleblh dahulu, sebagian solar dijual kepada pihak swasta, yang selanjutnya dijual ke kapal MT. Yoto. Di mana penyelundupan BBM tersebut terjadi karena adanya kerja sama antara Kepala Depot Maos, wira penjualan, pengelola CV. Wijaya Kusuma dan beberapa pihak swasta serta Administratur Pelabuhan (Adpel) Tanjung Intan."

"Satuan Intelkam ditingkat Pokes merupakan salah satu fungsi pendukung pelaksanaan tugas operasional satuan Salah satu tugasnya adalah deteksi sumber-sumber kerawanan sehingga dapat memberikan informasi pada unsur pimpinan tentang situasi dan kondisi kerawanan pada tahap awal kejadian sebagai bahan masukan, evaluasi dan saran, serta pedoman dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan pimpinan secara teknis maupun strategis operasional kepolisian.Namun perkembangan lebih lanjut menuntut fungsi dan peranannya tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, masukan dan saran kepada pimpinan saja, namun juga menawarkan suatu alternatif solusi.Permasaiahan dalam penelitian ini adalah : a. Pemahaman personel intelijen dalam proses penyajian dan pelaporan informasi intelijen kepada pimpinan dan satuan lain. b. Kemampuan personel intelijen dalam pelaksanaan tugas mentransformasikan informasi intelijen. c. Pola sistem informasi intelijen dapat berjalan secara efektif, efisien dan bermanfaat dengan mengacu pada pola investigasi berbasis Ipoleksosbudhankam dibandingkan dengan pola unit kasus per kasus di Polres Metropolitan Jakarta Pusat.Adapun tujuan penelitian ini adalah : a. Mengetahui pemahaman personel dalam proses penyajian dan pelaporan informasi intelijen kepada pimpinan dan satuan lain. b. Mengetahui kemampuan personel intelijen dalam pelaksanaan tugas mentransformasikan informasi. c. Mengetahui, membandingkan dan mengevaluasi pola sistem informasi yang mengacu pada gala investigasi berbasis Ipoleksosbudhankam dan pola unit kasus per kasus.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan (partisipan observation); instrumen pengumpulan data penelitian ini adalah lembar observasi dan pendapat wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis domain, analisis taksonomi. Oleh sebab itu penulis mengusulkan suatu sistem informasi intelijen yang dire-apkan mampu meminimalisasi ketidakmampuan personel satuan Intelkam dalam transformasi informasi ke satuan lain Basil penelitian bahwa kebijakan pemberdayaan anggota Intelkam dalam upaya deteksi sumber-sumber kerawanan di Polres Metropolitan Jakarta Pusat belum berjalan secara optimal dan cenderung masih bersifat formalitas bagi oganisasi. Walaupun demikian pelaksanaan secara informal dengan cara lisan sudah berlangsung. Beberapa kendala yang diidentifikasi sebagai masalah antara lain kurangnya bobot I kualitas informasi intelijen, kurangnya dukungan dan Satuan Operasional Kepolisian, masih adanya pembiasan informasi dilingkungan internal Organisasi Polri akibat kurang efektifaya komunikasi serta perbedaan persepsi, arus pelaporan informasi yang kurang tepat sasaran, serta sifat informasi yang formal untuk disampaikan dalam bentuk tertulis."

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas Personel. Tujuan penelitian adalah membahas implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personel. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penentuan informan penelitian menggunakan Purposive Sampling. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan observasi. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif. Guna menganalisis data yang ada maka digunakan teori perencanaan, teori perencanaan strategis, teori evaluasi program dan teori profesionalisme, konsep Implementasi, Konsep Program, dan Konsep Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya meliputi (1) Program pengembangan penerapan pemerintahan yang baik; (2) Program pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian; (3) Program pengembangan sistem dan strategi keamanan; (4) Program pengembangan pemeliharaan kamtibmas. Faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil adalah lemahnya budaya organisasi, kepemimpinan, karakteristik wilayah hukum Polda Metro Jaya, jumlah personil, dan penyediaan alokasi anggaran yang sangat terbatas. Dampak implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil antara lain berkurangnya pelanggaran kode etik profesi kepolisian oleh anggota; meningkatnya disiplin personel Polda Metro Jaya dengan menurunnya tingkat pelanggaran disiplin, semakin meningkatnya kinerja pelayanan Bidang Propam; dan semakin berkembangnya kebijakan dan kegiatan Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mendukung terwujudnya citra Polri, khususnya dalam mendukung citra Polda Metro Jaya.

---

The phenomenon that made the object of research is the implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel. The research objective was to discuss the implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel. The research uses a qualitative research approach, the determination of research informants using the Purposive Sample. Data collection using a literature study, interview and observation techniques. Processing data using descriptive analysis methods.

For data analyzed, Using are : planning theory, strategic of planing theory, programe evaluation theory, profesionalism theory, implementation concept, programe concept, and discipline and profesi ethics code. The field work program Propam Polda Metro Jaya include (1) program development implementation of good governance, (2) Program development facilities and infrastructure of Police, (3) The program system development and security strategies, (4) Program development maintenance of security and order.

Factors that become obstacles implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel is the weak organizational culture, leadership, characteristics of the jurisdiction of the Jakarta Police, the number of personnel, and providing a very limited budget allocation. Impact of implementation work program Propam Polda Metro Jaya Field in the realization of the professionalism personnel, among others, reduction in professional codes ethics violations by members of the police force; increasing service performance Propam field, and the development of policies and activities in the field Propam Polda Metro Jaya Police support the creation of imagery, especially in supporting image Polda Metro Jaya."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena hate crime yang terjadi di Indonesia. Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik yang terjadi pada 6 Februari 2011 adalah satu contoh hate crime yang terjadi Di Indonesia. Masalah penolakan tokoh agama setempat terhadap keyakinan Ahmadiyah telah menimbulkan kejadian bentrokan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kebencian di Cikeusik terhadap Ahmadiyah, dan kaitannya dengan terjadinya hate crime di Cikeusik. Kerangka teoritis yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan ini adalah konsep hate crime dan tingkah laku kolektif Smelser. Penelitian ini merupakan Studi Kasus terhadap Ahmadiyah di Cikeusik. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan di Cikeusik. Wawancara dilakukan terhadap 5 orang informan yang merupakan warga asli Cikeusik. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya kebencian tokoh agama terhadap Ahmadiyah. Selain itu dukungan/ keberpihakan yangditunjukkan oleh aparatur yang ada di Cikeusik juga menentukan terjadinya hate crime.

---

This thesis is based on hate crime phenomenon that occures in Indonesia. That crime case happened to Ahmadiyah in Cikeusik on 6 February 2011. The rejection by the religion figure onto Ahmadiyah has caused the clash itself. This thesis is purposed to explain the reason of hatred in Cikeusik towards Ahmadiyah, and the relationship within the hate crime that happened in Cikeusik. Theoritical frame that used to show this problem is hate crime concept and collective behaviour by Smelser. This thesis is Case Study of Ahmadiyah in Cikeusik. This thesis uses interview in Cikeusik. The interview were held towards 5 native informants. The data retrieval shows that there is hatred by the religion figure towards Ahmadiyah. Beside that, the supports were shown by the aparatur in Cikeusik also determined the hate crime occure."

"Karya tulis ini memaparkan mengenai reaksi non formal masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada dasarnya, karya tulis ini bergerak dari pendapat masyarakat yang melihat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk pendapat ini dalam arti lain disebutkan sebagai persepsi masyarakat atau cara pandang masyarakat terhadap sebuah objek yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Karya tulis ini juga menggambarkan bagaimana reaksi non formal ini akan berperan dalam masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial berdasarkan pada teori kontrol soosial Ivan F. Nye dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kontrol sosial yang dibangun dalam masyarakat seharusnya bisa berperan untuk pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan.

---

This article describe about the public non formal reaction have against the abuse of authority by Indonesian National Police. Basically this article start from the public idea that sees abuse of authority by Indonesian National Police. The thesis laid its foundation on a public opinion which sees the occurrence of deviance and abuse of authority conducted by Indonesia National Police 39 s personnel. This assumption can also be seen as public 39 s perception or point of view regarding an object , which is an abuse of authority by Indonesia National Police 39 s personnel. The author tries to describe how this non formal reaction acts as a social control in society, based on Social Control Theory by Albert J. Reiss and Ivan F. Nye in order to minimize the occurrence of authority abuse. The social control, which is developed inside the society should be adequate to act as stakeholder in the realm of policy making."

"Tesis ini membahas tentang upaya penerapan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Pnnsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan ini mengandung muatan norma HAM yang lengkap dan alat yang berguna bagi pembudayaan HAM di internal Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi tentang sejauh mana peratuan ini diterapkan di internal POLRI Semua data diperoleh penulis melalui proses pengamatan wawancara mendalam diskusi terfokus dan interaksi intensif dengan polisi selama dalam tugas Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI memperoleh dukungan kuat dan berbagai pihak termasuk lembaga mtemasional untuk menginternalisasi Peraturan Kapolri tentang HAM secara berjenjang, mulai dan Perwira Tinggi Kepala Polisi Daerah dan peserta didik di Pusdik Kapolri juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung implementasi HAM Namun demikian dalam konteks penerapan Perkap POLRI terkendala oleh masalah kelembagaan yang selalu membelit organisasi seperti masalah struktur organisasi sistem pengawasan yang lemah tradisi kekerasan yang sudah lama terjadi biaya operasional terbatas sistem remunerasi yang belum layak, sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak transparan, sistem pengembangan kapasitas SDM di POLRI dll Sosialisasi Perkap HAM yang selama ini dilakukan oleh POLRI belum bisa menjamin bahwa HAM bisa diimplementasikan Keteladanan dari pimpinan POLRI dalam penerapan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penerapan HAM di institusi POLRI"

"Tujuan penelitian ini mengetahui dan menjelaskan kondisi community crime prevention di Nunukan dan Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan partisipasi masyarakat dan instansi terkait dengan aparat penegak hukum melalui kemitraan (partnership) dalam upaya pencegahan kejahatan (crime prevention) di wilayah perbatasan (border area). Kondisi wilayah perbatasan yang membedakan dengan wilayah lainnya di suatu negara maka hal ini berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial masyarakatnya termasuk aspek pencegahan kejahatan (crime prevention). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan persepsi tentang kejahatan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum yang mengacu pada aturan formal normatif sehingga pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (community crime prevention) bisa diselenggarakan apabila kejahatan yang ada menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan yang merupakan aktifitas rutin masyarakat adalah pelintas batas ilegal (illegal border crossers/illegal migrant), penyelundupan barang kebutuhan/konsumsi masyarakat (smuggling) dan menjual hasil bumi ke negara tetangga (illegal trading). Kemapuan kolektif yang dimiliki masyarakat untuk pencegahan kejahatan tidak spontan muncul tetapi harus dipicu (trigger) oleh pihak aparat penegak hukum yakni polisi melalui strategi dan program yang dimiliki yaitu pemolisian masyarakat (community policing). Percepatan pengembangan dan pembangunan wilayah perbatasan harus diprioritaskan agar permasalahan serta kesenjangan yang terjadi dapat dikurangi sehingga terciptanya kamtibmas dan demi menjaga keutuhan negara dari ancaman disintegrasi.

---

The purpose of this study identify and explain the conditions of community crime prevention in Nunukan and Sebatik which is the Indonesia-Malaysia border. In addition, this study also describes the participation of the community and relevant agencies with law enforcement agencies in partnership in the prevention of crime in border areas. Conditions that distinguish the border region with other regions in a country then it is impacting on the social aspects of community life, including aspects of crime prevention. This study used a qualitative approach, as for the type of research used is descriptive. The results showed differences between public perceptions of crime by law enforcement officials refer to the formal rules of normative community crime prevention that can be held where the crime that is a problem for society. Crimes that occurred in the border region which is the routine activities of the community is an illegal border crossers, smuggling of goods or consumption and sell the produce to neighboring countries (illegal trade). Traffic collective society for the prevention of crime have not arise spontaneously but must be triggered by the law enforcement officers and the police through a strategic program that is owned by community policing. Acceleration of development and the development of border regions should be prioritized so that the problems and gaps can be reduced so that the creation of public order and safety and for the sake of preserving the integrity of the country from the threat of disintegration."

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening."