Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas perbandingan mengenai transformasi konsep Corporate Social Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengetahui mengapa transformasi GCG berjalan dengan baik, sedangkan transformasi CSR mengundang pengujian konstitutional. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara no 53 Tahun 2008 digunakan sebagai bahan analisis teks untuk memperoleh ragam pemaknaan terhadap istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta menganalisis kontroversi pemberlakuan TJSL sebagai kewajiban hukum. Keberhasilan transformasi GCG adalah adanya kebijakan nasional serta dukungan terstruktur dan sistemik. CSR berada pada ranah moral etika dan TJSL pada ranah hukum dan kedua-duanya berlaku di Indonesia. ......This research compares the transformation of Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Corporate Governance, and explores the factors affecting the transformation of GCG concept to the Indonesian legal system. Questioned was whether the term social and environmental responsibility refers to the internationally known CSR since it has resulted in request for constitutional review. Text analysis of the Constitutional Court Decision Number 53 of 2008 was employed to find the various facets of meanings and provide insight into the issue of CSR as voluntary activities transformed into legally mandatory act. Applying Political Obligation theory reveals that CSR tends to be morally based, hence ‘social and environmental responsibility’ term refers to a set of different criteria based on the Indonesian Constitutional Law, Article 33, paragraph (1),(2),(3).

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan 2009") membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku usaha tambang menggunakan Kontrak Karya untuk melaksanakan usahanya, maka saat ini telah berubah menjadi konsepsi izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam keberlakuannya, UU Pertambangan 2009 tetap memberikan penghormatan terhadap Kontrak Karya yang masih berlaku pada saat UU Pertambangan 2009 disahkan, walaupun penghormatan tersebut diiringi pula dengan adanya "paksaan" agar dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Karya dengan ketentuan dalam UU Pertambangan 2009. Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian mengenai apakah renegosiasi Kontrak Karya telah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha tambang. Hasil dari penelitian ini adalah renegosiasi Kontrak Karya ternyata membawa ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha tambang dikarenakan proses renegosiasi yang berlarut-larut serta adanya berbagai kepentingan di dalamnya.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining ("Mining Law 2009") made changes to the Indonesian mining activities where previously mining businessmen using Contract of Work ("CoW") for doing their business then it has now been turned into a permit concept in form of Mining Permit (IUP). In its enforcement, Mining Law 2009 still respects the enforceability of the CoW that is still effective upon the Mining Law 2009 was passed, despite of the fact that such respect is also accompanied by the "coercion" in order to adjust the provisions of Contract of Work in line with the provisions in Mining Law 2009. This thesis is made by using the normative juridical method through study of documents and review of the written legal norms which included research on whether the renegotiation of CoW has provided legal certainty for mining businessmen. Result of this research is that the CoW renegotiation evidently brings legal uncertainty for mining businessmen due to protracted renegotiation process and there are various interests in it.

Abstrak :
Dalam usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak seperti Production Sharing Contract dan juga Joint Operating Agreement. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut tentunya terdapat klausula-klausula yang mengatur dan salah satunya adalah klausula Sole Risk. Pemahaman klausula Sole Risk ini sangat penting karena dalam contoh kasus antara PT Golden Spike Energi Indonesia dan Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai terdapat perbedaan dalam mengartikan klausula Sole Risk yang ada di dalam perjanjian. Persyaratan dan pengaturan yang ada juga harus diperhatikan ketika ingin melaksanakan Sole Risk Operation. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

---

In the oil and gas business in Indonesia, there are agreements that bind the parties such Production Sharing Contract and Joint Operating Agreement. In that agreements, there are clauses that regulate and one of them is a Sole Risk Clause. The understanding of Sole Risk clause is very important because in the case of PT Golden Spike Energi Indonesi and Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai, there are differences in interpreting the Sole Risk clause that existing in the agreement. The terms and the regulations that existing should be considered when the parties want to do the Sole Risk Operation. In this research, it used the normative law research that is done by assessing the existing literatures.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengurus koperasi dalam melakukan tindakan kepengurusan ketika masa jabatan berakhir dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini Permasalahan yang saya dalam skripsi ini belum berkekuatan hukum tetap tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya pengurus koperasi sebagai perangkat organisasi dapat berperan dalam menjalankan tugas kesehari hariannya dengan penuh tanggungjawab dan dapat berperan aktif mewujudkan tujuan utama koperasi dalam rangka mensejahterakan para anggotanya pada khususnya dan umumnya untuk segenap rakyat Indonesia

---

ABSTRACT
This paper discusses about cooperative management to implement stewardship when the term ends by using normative juridical research method this study shows that in spite of the problems I have in this essay is not legally binding but at least can give you an idea how should the cooperative management as an organizational device can play a role in daily duties with full responsibility and can contribute active realize the main purpose of cooperatives in order welfare of its members in particular and in general for all the people of Indonesia

Abstrak :
Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan dari transaksi dengan non anggota, serta perlunya koperasi membuat laporan promosi ekonomi anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai laporan keuangan koperasi, Bagaimana peran dan kedudukan laporan keuangan bagi badan hukum koperasi serta bagaimana kesesuaian bentuk laporan keuangan Koperasi "ABC" dan Koperasi "XYZ" bila dikaitkan dengan PSAK Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum sesuainya penyusunan laporan keuangan menurut PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Ketidaksesuaian yang mendasar adalah pada Koperasi "ABC" pada pos Simpanan Sukarela yang mengalami penempatan yang tidak sesuai, yang seharusnya penempatan pos tersebut disajikan di dalam kelompok ekuitas. Pada Koperasi "XYZ" ketidaksesuaian tersebut adalah pos Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela disajikan pada sisi Pasiva kelompok Kewajiban, yang seharusnya pos-pos tersebut disajikan pada kelompok Ekuitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh kedua koperasi belum dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh kedua koperasi belum sesuai dengan PSAK Nomor 27 karena tidak terdapat pemisahan pendapatan dari anggota dan non anggota. Ketidaktepatan penerapan PSAK Nomor 27 akan memperngaruhi kewajaran laporan keuangan pada Koperasi "ABC" maupun Koperasi "XYZ".

---

Birth of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 27 on Accounting for Cooperatives is one tangible contribution of the Indonesian Accounting Association (IAI) for the development of cooperatives. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives is a reference in preparing the financial statements are fairly presented. PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives that govern the separation of income from transactions with non members, and the need for cooperative members to make statements of economic promotion. This study aims to determine how the law in Indonesia regulating the financial statements of the cooperative, What is the role and status of legal entity financial statements for the cooperative and how cooperative the suitability of financial statements 'ABC' and cooperatives 'XYZ' when associated with PSAK No. 27 regarding accounting cooperatives. This study uses descriptive qualitative as a research methodology. The results showed incompatibility has not been the preparation of financial statements under PSAK No. 27 on Accounting for Cooperatives. The fundamental incompatibility is the Cooperative 'ABC' on Voluntary Deposit experiencing post inappropriate placement, post placement should be presented within equity groups. In Cooperatives 'XYZ' inconsistency is heading Principal Deposits, Savings and Deposits Compulsory Voluntary groups are presented in the Liabilities Liabilities, which such items should be presented on the equity. The financial statements presented by the two cooperatives have not been equipped with the Statement of Cash Flows, Statement of Economic Promotion and Member Notes to Financial Statements. Calculation Results of Operations are presented by the two cooperatives have not been in accordance with PSAK No. 27 because there is no separation of income from members and non members. Inaccuracy is the application of PSAK No. 27 would affect the fairness of the financial statements on Cooperative 'ABC' and Cooperatives 'XYZ'.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dimana koperasi tersebut mulai muncul sejak akhir 1980-an sebagai pengganti Yayasan Usaha Karya (YUKA), yang ada satu setiap satu pelabuhan. Sejak saat itu, hingga saat ini, terdapat banyak terjadi pergantian regulasi yang terkait dengannya. Koperasi TKBM berdiri pada waktu Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian masih berlaku. Kemudian mulai berkembang saat Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian berlaku. Kemudian pada tahun 2002, regulasi yang menjadi dasar hukumnya diubah dan membawa beberapa perubahan kedudukan dan posisi hukum. Namun dari semua peraturan yang ada, tetap membawa implikasi penafsiran bahwa hanya ada satu koperasi TKBM dalam satu pelabuhan. Belakangan mengemuka adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Koperasi TKBM berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Anti monopoli dan persaingan usaha Tidak Sehat. Hal itu kemudian berkaitan juga dengan pengecualian yang ada dalam undang-undang tersebut. ......This thesis discusses The Labour Cooperative of Loading and Unloading where the cooperative began to emerge since the late 1980s as a replacement for Yayasan Usaha Karya (YUKA), that there is one every single port. Since then, until today, there are a lot of change of regulations associated with it. Loading and Unloading Labour Cooperatives stood at Law No. 12 year 1967 concerning the Principles of Cooperatives is still valid. Then began to grow when the Act No.. 25 year 1992 on the Fundamentals of Cooperatives apply. Then in 2002, which became the basis of legal regulations amended and brought several changes of position and legal position. But of all existing regulations, still carries implications for the interpretation that there is only one Labour Cooperative of Loading and Unloading in one port. Later arose the alleged monopolistic practices and unfair business competition conducted by the Cooperative TKBM pursuant to the provisions of Act No.. 5 of 1999 on Anti-monopoly and unhealthy business competition. It was then linked well with the existing exceptions in the law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena masalah prosedural dan obyek jaminan (agunan). Sedangkan akses kredit pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengutamakan kepentingan anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlindungan hukumnya kurang tegas pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supaya pemerintah memperluas akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungan hukumnya kepada masyarakat dalam memudahkan akses kredit. ......This thesis discusses about financial institutions in general and formal non-bank financial institutions Saving and Loans Cooperative / Savings and Loans Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of which have different characteristics. This thesis provides a comparison of these institutions on the provision of access to credit and legal protection to the public. Writing this using the normative legal research methods. The study concluded that access to credit provided by financial institutions is wide open to people and protection of the law firm public settings but have difficulty in accessing credit because of procedural and object security (collateral). While access to credit at KSP / UUSPK more limited because he prefers the interests of members before the others and the protection of the law is less strict settings. The results suggest that the government should expand access to credit and increase the legal safeguards to the public in facilitating access to credit.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia serta mengetahui dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan, yaitu bahwa IPPKH merupakan sebuah fasilitas untuk menjembatani kepentingan investasi dan kepentingan pelestarian hutan dimana keduanya merupakan kepentingan strategis bagi Negara yang tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Namun, IPPKH masih mengalami masalah dalam penerapannya karena beberapa faktor seperti masih banyaknya perusahaan yang tidak atau belum mengajukan IPPKH, perbedaan pemetaan, serta kepastian hukum pengaturan IPPKH. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh faktor dari Pemerintah maupun pihak pengusaha pertambangan itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan potensi terganggunya investasi di bidang pertambangan batubara. Dengan demikian perlu diwujudkan penerapan IPPKH yang efektif sehingga fungsi dan tujuan dari IPPKH untuk mengakomodir kepentingan investasi dan pelestarian hutan dapat terlaksana secara optimal. ...... This research aims to determine the concept, purpose, regulations, and implementation of Borrow-to-Use Permit For Forest Area (IPPKH) on coal mining activities in Indonesia, as well as the impact on investment climate. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislations, books, and interviews with experts. From this research, it can be concluded that IPPKH is a permit to facilitate the interests of forest protection and investment which both of them have strategic importance to Indonesiaand none of them can be ruled out. However, IPPKH still experiencing problems in its implementation because of several factors such as; many companies don?t obtain IPPKH, differences in mapping, and legal certainty of IPPKH regulations. These problems are caused by factors from the Government and the mining investors itself. This condition poses a potential disruption of investment climate in coal mining. Thus, IPPKH needs an effective implementation so that the function and the purpose of IPPKH to accommodate the interests of investment and forest protection can be implemented optimally.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji bagaimana suatu dukungan kelayakan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan kembali apa itu dan bagaimana suatu dukungan kelayakan atau dikenal juga Viability Gap Fund diatur dalam Perjanjian KPBU dibidang infrastruktur dan mengapa diperlukannya suatu dukungan kelayakan dalam proyek KPBU dibidang Infrastruktur. Hasil peneliti2an ini memberikan suatu kesimpulan bahwa aplikasi dukungan kelayakan indonesia masih memiliki kelemahan namun memang diperlukan melihat keadaan suatu proyek yang tidak layak bahkan tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain seperti pakistan. ......This thesis examines how a Viability Gap Fund is regulated in the Coorporation Agreement between the Government and Business Entities. The type of research used is normative judicial and all of it is carried out using qualitatives research methodes. This research explains again what it is how Viability Gap Fund is regulated in agreement between Government and Business Entities in the field of infrastructure and why a Viability Gap Fund in Indonesia still has it weakness, but this is indeed necessary considering the condition of a project that is not feasible, not only in Indonesia, but in other countries such as Pakistan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam kewajiban penyerahan minyak bumi oleh kontraktor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangundangan, buku, dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa didalam pengaturan mengenai kewajiban penyerahan minyak bumi banyak terjadi inkonsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Masalah-masalah dalam implementasi kewajiban penyerahan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga beragam. Namun, secara garis besar adanya pengaturan kewajiban penyerahan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri, tidak mempunyai dampak yang signifikan dengan masuknya arus penanaman modal di bidang minyak dan gas bumi. ......This research aims to determine the concept, purpuses, regulation, and implementations of Domestic Market Obligation for oil and gas industries. This research is normative legal research using secondary data such as, legislation, books, and interview with experts. From this research it is concluded that the regulation of Domestic Market Obligation of crude oil are incosistent between the regulations itself. Also in this research analyzes the problems that arise as a result of regulation regarding DMO to fullfil domestic needs. And the regulation of DMO, does not have a significant impact with the influx of oil and gas Investment in Indonesia.