Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konklusi logis dari kesempurnaan civil society di mana kesetaraan kebebasan berada pada akhirnya harus berakhir pada absurditas. Setiap individu tidak akan pernah setara dan hanya berakhir pada proses relasi antagonistik yang tidak akan pernah mencapai titik final. Relasi antagonistik ini tidak akan pernah usai, dikarenakan prinsip equal-liberty yang bersifat resiprokal harus berakhir dengan paradox. Individual liberty membahayakan equality, karena individual liberty dari setiap individu pada akhirnya akan selalu saling mendominasi dan menciptakan inequality. Begitu pula sebaliknya, equality akan membahayakan individual liberty, karena equality pada akhirnya harus merepresi individual liberty untuk selalu berada dalam keadaan equal. Inilah defisit demokrasi liberal, di mana usahanya untuk menyelesaikan relasi resiprokal yang paradox ini dengan menggunakan negara sebagai stabilizer pada akhirnya tidak akan pernah tercapai. Melalui konsepsi otonomi yang political dari post-anarkisme, akan dijelaskan bagaimana subjek dan relasi antagonistik di dalam dimensi political dapat diselamatkan dalam batasannya yang paling mungkin.

---

Logical conclusion from the perfection of civil society in which equal-liberty exists must eventually cease on absurdity. Each individual will never be equal and only ends up on the antagonistic relation process that will never reach final point. This antagonistic relation will never end, for the reciprocal equal-liberty principle must end in paradox. Individual liberty threatens equality because individual liberty from each individual will always dominate each other and therefore creates inequality. Conversely, equality will threaten individual liberty because eventually it has to repress individual liberty to be always in equal condition. This is the deficit of liberal democracy in which its effort to solve the paradoxical reciprocal relation using a state as stabilizer will never be reached. Through the conception of post-anarchism political autonomy, it will be explained about how subject and antagonistic relation within political dimension can be saved in its most possible limit.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pemikiran Richard Rorty yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam demokrasi. Secara garis besar permasalahan dalam demokrasi menyangkut tiga macam, yaitu, permasalahan pertama tirani mayoritas, permasalahan kedua adalah konflik etnis dan nasional, dan permasalahan ketiga adalah pemerintahan yang tidak efektif. Ketiga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan tiga konsep pemikiran Richard Rorty. Konsep pertama adalah kontingensi, konsep kedua adalah ironi, dan konsep ketiga adalah solidaritas. Adapun hasil dari pengkolaborasian antara permasalahan dan konsep pemikiran tersebut adalah jangan melakukan kekejaman.

---

ABSTRACT
This paper discusses about Richard Rorty?s thinking that can solve problems in a democracy. Broadly speaking, the problems in a democracy involves three kinds, the first is tyranny of the majority, the second is ethnic and national conflicts, and the third is ineffective governance. These problems can be solved by the three concepts of thought Richard Rorty. The first concept is contingency, the second concept is irony, and the third concept is solidarity. As a result of the merger between the issues and concepts such consideration is do not be cruelty

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini adalah upaya mengembalikan signifikansi dan relevansi dimensi politikal di dalam filsafat politik dan kehidupan sosial secara umum. Situasi sosio-kultural dewasa ini dikuasai oleh pemahaman bahwa politik radikal sebagai lokus perubahan dan emansipasi radikal adalah tidak mungkin. Hal ini adalah konsekuensi dari berkembangnya teori teleologis sejarah yang universal-absolut dan relativisme nilai. Untuk mengembalikan dimensi politikal tersebut, saya berargumen bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut justru dengan memelihara dimensi imposibilitas di dalam filsafat politik. Dengan begitu, filsafat politik memiliki fondasi dan telos yang seolah-olah transendental dan tak pernah final.

---

ABSTRACT
This thesis is an effort to revive the significance and the relevance of the political dimension in political philosophy and social life in general. The socio-cultural situation of today is hegemonized by the understanding that radical politics as a locus of revolution and emancipation are impossible. This understanding exists as a consequence of teleological paradigm of history which is universal-absolute and relativistic paradigm of value. I argue that, in order to restore the significance of political dimension, all we have to do is nurturing the impossibility dimension of politics. Only through such act, political philosophy will have a foundation and telos which is quasi-trancendental and never final.

Abstrak :
ABSTRAK
Keunikan dari manusia adalah alteritas, dan hanya dengan memahaminya kita dapat memahami konsep tentang keadilan dan kemanusiaan. Pada tesis ini, saya berpendapat bahwa pluralisme radikal tidak hanya kritisisme terhadap pluralitas dan melampaui pluralisasi, tetapi juga mempunyai kecenderungan untuk membangun ketidakmungkinan untuk landasan bagi keduanya. Jadi, saya sepakat dengan Jaques Derrida ketika dia menulis, keadilan adalah dekontruksi, yang mana ditujukan untuk kemajuan kemanusiaan itu sendiri.

---

ABSTRACT
The uniqueness of human is alterity, and only through such understanding we can grasp the concept of justice and humanity. In this thesis, I argue that radical pluralism is not only a criticism towards plurality and beyond plularization, but also have the tendencies to build the impossibility of the ground for them. So, I agree with Jaques Derrida when he wrote justice is deconstruction, which is for the betterment of humanity.

Abstrak :
Rumusan keadilan selama ini begitu identik sebagai yang monumental, yang selalu dapat ditunjuk oleh subjek dengan pendasaran pada asumsi keberadaan sensus communis. Asumsi tersebut telah membuat konsepsi keadilan mengeksklusi kesadaran perseptual subjek seperti yang dilakukan oleh kerangka utiliatarianisme, intuisionisme, dan kontraktarianisme. Penelitian ini mencoba menunjukan bagaimana keadilan yang monumental tidak dapat dipertahankan lagi melalui tawaran Derrida tentang keadilan, sehingga keadilan dapat dipahami sebagai integritasnya dengan kesadaran perseptual subjek sebagai ketegangan yang tanpa henti dan dapat terus hadir walaupun tidak pernah dalam kepenuhan, keadilan momentual. Dengan sasaran memberikan pemahaman yang komprehensif akan momen keadilan maka diharapkan dapat memberikan kecukupan ruang untuk dinamika keadilan itu sendiri menghindari kekerasan pada subjek akibat stagnansinya. ......Formulation of justice has been very identical to something which is monumental, which has always been able to be referred by subject based on presupposition of the sensus communis. That presupposition has excluded the subject's perseptual consciousness by the justice conception, just like the utilitarianism, intuisionism, and contractarianism have done. This research tries to demonstrate how monumental jutice can no longer be preserved through Derrida's offer about justice, thus justice can be understood as its integrity with the subject's perceptual conciousness as the unstoppable stress and will be always present eventhough it has never been the fully one, which is the momentual justice. The aim of this research is to give a comprehensive understanding of the moment of justice. The author expect that this research can give enough locus for the dynamic of justice itself to prevent the violence on the subject which is caused by its stagnancy.

Abstrak :
Wacana kekuasaan dan moralitas senantiasa mengemuka dalam kajian filsafat politik. Di satu sisi kekuasaan memiliki nilai ideal sebagai sarana perwujudan aspirasi rakyat. Namun di sisi lain, kekuasaan identik dengan praktek politik penguasa yang melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan terlibat dalam perdebatan nilai dan praktek. Nilai ideal terkait dengan tuntutan moralitas yang seharusnya (ought) dimiliki oleh penguasa. Sementara pada prakteknya, kekuasaan menghadirkan fenomena yang sulit dan kompleks, riil dan bergerak dalam kebutuhan pribadi sang penguasa sendiri. Pemikiran Niccolo Machiavelli identik dengan kondisi tersebut. Situasi sosial dan politik yang belum stabil menuntut penguasa untuk melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Pilihannya adalah kekuasaan tanpa stabilitas hanya menyisakan suasana tak menentu bagi negara. Akibatnya program program penguasa sulit berjalan, sementara kekuasaan harus mengakomodasikan berbagai perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Menurut Machiavelli, kekuasaan dan moralitas merupakan dua hal yang terpisah. Asumsi moral dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Moralitas merupakan bagian dari strategi kekuasaan, yang tidak selamanya terkait dengan persoalan baik dan buruk namun bersifat realistik dan obyektif serta tidak universal, ia bisa saja berubah-ubah setiap waktu tergantung pada kondisi masyarakat. Penguasa yang berlaku baik kepada rakyat dalam membangun tatanan sosial dan politik yang baru terbentuk, dianggap sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Tujuannya adalah agar legitimasi kekuasaan bisa tercapai. Menurut tesis ini, bahwa hubungan moralitas dan kekuasaan menurut Machiavelli sebagai sebuah strategi. Sementara pennikiran lain, seperti Russell dan Kant memposisikan moralitas sebagai landasan berpikir penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini juga berarti bahwa hubungan moralitas dan kekuasaan tidak sekadar hubungan strategi, namun kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh penguasa. Ajaran moral tidak harus mengarah pada asumsi teologis tertentu, namun bersifat universal, yakni kemanusiaan. Wacana kekuasaan dan moralitas senantiasa mengemuka dalam kajian filsafat politik. Di satu sisi kekuasaan memiliki nilai ideal sebagai sarana perwujudan aspirasi rakyat. Namun di sisi lain, kekuasaan identik dengan praktek politik penguasa yang melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuaasaan terlibat dalam perdebatan nilai dan praktek. Nilai ideal terkait dengan tuntutan moralitas yang seharusnya (ought) dimiliki oleh penguasa. Sementara pada prakteknya, kekuasaan menghadirkan fenomena yang sulit dan kompleks, riil dan bergerak dalam kebutuhan pribadi sang penguasa sendiri. Pemikiran Niccolo Machiavelli identik dengan kondisi tersebut. Situasi sosial dan politik yang belurn stabil menuntut penguasa untuk melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Pilihannya adalah kekuasaan tanpa stabilitas hanya menyisakan suasana tak menentu bagi negara. Akibatnya program program penguasa sulit berjalan, sementara kekuasaan harus mengakomodasikan berbagai perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Menurut Machiavelli, kekuasaan dan moralitas merupakan dua hal yang terpisah. Asumsi moral dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Moralitas merupakan bagian dari strategi kekuasaan, yang tidak selamanya terkait dengan persoalan baik dan buruk namun bersifat realistik dan obyektif serta tidak universal, ia bisa saja berubah-ubah setiap waktu tergantung pada kondisi masyarakat. Penguasa yang berlaku baik kepada rakyat dalam membangun tatanan sosial dan politik yang baru terbentuk, dianggap sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Tujuannya adalah agar legitimasi kekuasaan bisa tercapai. Menurut tesis ini, bahwa hubungan moralitas dan kekuasaan menurut Machiavelli sebagai sebuah strategi. Sementara pennikiran lain, seperti Russell dan Kant memposisikan moralitas sebagai landasan berpikir penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini juga berarti bahwa hubungan moralitas dan kekuasaan tidak sekadar hubungan strategi, namun kewajiban yang sudah semestinya dilakukan oleh penguasa. Ajaran moral tidak harus mengarah pada asumsi teologis tertentu, namun bersifat universal, yakni kemanusiaan.

Abstrak :
Pembahasan tentang konsep hak sebagai bagian dari kehidupan manusia merupakan sebuah perjalanan panjang seiring dengan perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Liberalisme yang hadir pada awal abad ke 17 mencoba meletakan sebuah landasan filosofis bagi eksisnya hak-hak yang dimiliki setiap individu demi kebaikan dirinya dan sesamanya. Hingga saat ini gagasan yang coba diusung lewat pemikiran liberalisme telah banyak mengalami modifikasi. Ini dikarenakan tantangan serta realitas yang dihadapi seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan. Rawls dan Nozick sebagai pemikir yang berbasis pada tradisi ini mencoba untuk mengembangkan pandangannya masing-masing terkait dengan konsep hak. Pembahasan tentang hak dapat dikonstruksikan melalui tiga aspek utamanya, yaitu subjek, dasar, serta tujuan. Pada Nozick dan Rawls walau mereka banyak odipengaruhi tradisi liberal tetapi dalam pengembangan selanjutnya terdapat perbedaan model pendekatan dan penekanan. Pada Nozick penekanannya terdapat pada kebebasan individu sedangkan pada Rawls lebih ditekankan pada aspek keadilan. Walau demikian keduanya sepakat bahwa hak adalah basis dari pemikiran mereka yang melekat pada individu dengan argumentasinya masing-masing. Pada akhirnya yang menjadi penting kemudian adalah konsekuensi dari pandangan mereka tersebut. Hak yang dimiliki setiap individu perlu mendapat perhatian yang lebih konkrit demi mewujudkan kesehjateraan masing-masing individu tersebut. Dalam hal ini perhatian negara yang peranannya sebagai penjaminan pemenuhan hak-hak tersebut. Pembahasan tentang hak dengan demikian dalam prakteknya juga harus menemukan wujudnya untuk memampukan bahwa setiap manusia dapat berfungsi demi mencapai kesehjateraan. Bahasa hak bukan hanya serentetan hak-hak yang normatif, lengkap dengan argumentasinya yang canggih melainkan juga merupakan sebuah keharusan untuk mewujudnyatakannya bagi kesehjahteraan setiap insan

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang relasi komplementer kedua dimensi. Dalam pemikiran Arendt, terdapat dimensi universal hak asasi manusia antara lain pembelaan kepada martabat manusia, kondisi manusia, aksi, initium dan kebebasan. Sementara dimensi partikular nyata melalui penekanan terhadap adanya komunitas politik tertentu sebagai penjamin terlaksananya hak asasi universal. Gagasan inti Arendt adalah hak untuk mempunyai hak-hak. Hak untuk berada dalam komunitas politik tertentu yang menjamin terlaksananya hak-hak asasi universal. ...... The focus of this study is on the complementary relationship between two dimensions. In the thought of Arendt, there is a universal dimension of human rights such as human dignity, human condition, action, initium, and freedom. Particular dimension in the thought of Arendt such as the emphasizing on the political community as the guarantee of the application of the universal human rights. Core idea of Arendt is a right to have rights. A right to join a political community is the way to run the universal human rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Alain Badiou menyusun suatu pemikiran yang menggunakan matematika untuk menjelaskan realitas. Bagi Badiou matematika dapat dengan tepat menjawab permasalahan dalam ontologi. Matematika sebagai ontologi yang diformulasikan oleh Badiou kemudian dikontekstualisasi untuk menjelaskan keberadaan pekerja minoritas seksual dalam situasi ketenagakerjaan. Konsep Badiou terkait presentasi, representasi, dan peristiwa coba digunakan secara kontekstual kepada pekerja minoritas seksual terutama untuk membuatnya menjadi elemen dalam himpunan pekerja.

---

ABSTRACT
Abstract Alain Badiou composed a conceptual thinking using mathematics to explain reality. According to Badiou, mathematics can serve as a way to answer problems in ontology. Mathematics as ontology in this research is contextualized to describe exsistence of sexual minority workers in their labor situation. Badiou rsquo s concepts about presentation, representation, and event are utilized into sexual minority workers rsquo context especially to make them as an element of workers rsquo set.

Abstrak :
Ideologi sebelumnya dikenali sebagai sebuah sistem kepercayaan, dalam ideologi Althusser, Interpelasi dimaknai sebagai ideologi yang berbeda dengan ideologi hegemoni. Interpelasi mensyaratkan sesuatu yang lain dalam cara kerjanya. Syarat tersebut terdapat dalam fenomenologi Husserl yang menuntut refleksi diri untuk memahami dunia yang dihayati (lebenswelt). Oleh sebab itu, penelitian cara kerja ideologi dalam skripsi ini memuat syarat-syarat yang memungkinkan dalam cara kerja interpellation. ...... Ideology recognized as a believe system before. In Althusser’s ideological, interpellation interpreted as a different ideology with ideological hegemony. Interpellation requires something else in the way it works. The requires term contained in the Husserl’s phenomenology that demands self-reflection to understand the life-world (lebenswelt). Therefore, the working study of ideology in this thesis contains the require terms which allow the workings of interpellation.