Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki kontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja dan menyumbang 60,34 % dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional (BPS, 2016) namun UMKM memiliki dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dengan limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu UMKM didorong untuk menerapkan standar pengelolaan lingkungan. Salah satu standar pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan oleh UMKM adalah dengan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Keberhasilan penerapan SML di UMKM bergantung pada beberapa hal, antara lain kompetensi karyawan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk penerapan dan sertifikasi SML ISO 14001. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja lingkungan, biaya, dan kompetensi karyawan dalam penerapan ISO 14001 di UMKM serta melihat prioritas tujuan dalam penerapan ISO 14011 di UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain metode statisktik dan pairways comparation. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Penerapan SML ISO 14001 membantu UMKM dalam mengandalikan limbah cair yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Biaya sertifikasi dan penerapan SML ISO 14001 di UMKM masih kecil dibanding dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh UMKM. Sedangkan kompetensi karyawan UMKM dalam penerapan SML ISO 14001 cukup baik dengan nilai di atas rata-rata.Secara umum prioritas penerapan SML ISO 14001 di UMKM adalah untuk memenuhi sasaran lingkungan yang telah ditetapkan dan untuk memperoleh keuntungan finansial.

---

ABSTRACT
Micro, small and medium enterprises (MSMEs) have a very important role in the Indonesian economy. MSMEs have contributed to the expansion of employment opportunities and employment and accounted for 60.34% of the total national Gross Domestic Product (GDP) (BPS, 2016) but MSMEs have an impact on environmental degradation with the resulting waste. Therefore MSMEs are encouraged to apply environmental management standards. One of the environmental management standards that can be applied by MSMEs is the application of ISO 14001 Environmental Management System. The successful implementation of SML in MSMEs depends on several things, including employee competencies and costs incurred for the application and certification of ISO 14001 SML. This research aims to see the environmental performance, costs, and competence of employees in the application of ISO 14001 in MSMEs and see the priority objectives in implementing ISO 14011 in MSMEs. The methods used in this study include statistical methods and pairways comparation. Based on the research conducted, the results show that the application of ISO 14001 SML helps MSMEs to control the wastewater generated so that it can meet the specified quality standards. The cost of certification and application of ISO 14001 SML in MSMEs is still small compared to other costs incurred by MSMEs. While the competence of MSME employees in applying the ISO 14001 SML is quite good with a value above the average. In general the priority of applying the ISO 14001 SML in MSMEs is to meet the environmental goals that have been set and to obtain financial benefits.

Abstrak :
Untuk mengatasi permasalahan sampah plastik laut, pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Sampah Laut. Salah satu strategi yang diamanatkan dalam peraturan presiden tersebut adalah dengan menerapkan pungutan cukai atas plastik yang dituangkan dalam sebuah peraturan pemerintah mengenai cukai plastik. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses formulasi peraturan pemerintah mengenai cukai plastik tersebut dengan cara mengidentifikasi isu-isu utama yang dibahas, kepentingan kelompok-kelompok yang terlibat, dan merancang sebuah model kebijakan publik yang dapat dipakai untuk menganalisis proses formulasi kebijakan cukai plastik tersebut secara lengkap. Metode yang digunakan riset ini adalah metode kualitatif. Riset ini berhasil mengidentifikasi 5 isu utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu persepsi terhadap cukai, tujuan pengenaannya, objek cukai, tarif cukai, dan mekanisme earmarking. Riset ini berhasil mengidentifikasi kepentingan dari kelompok fiskal, industri, dan lingkungan yang merupakan stakeholders utama. Riset juga berhasil merancang sebuah model kebijakan publik mengenai proses formulasi kebijakan cukai plastik di Indonesia dengan mengembangkan model Multiple Streams Framework. ......In order to mitigate the problem of marine plastic waste, in 2018, the Government issued Presidential Decree 83 of 2018 concerning Marine Waste Management. One of the strategies mandated in the presidential regulation is to implement an excise tax on plastic that would be outlined in a government regulation regarding plastic excise. This research aims to identify the process of formulating the government regulation on plastic excise by identifying the main issues discussed, the interests of the groups involved, and designing a public policy model that can be used to thoroughly analyze the policy formulation process. The method used in this research is a qualitative method. This research succeeded in identifying 5 main issues that became the focus of the discussion, namely perceptions of excise, the purpose of its imposition, excise objects, excise rates, and earmarking mechanisms. This research succeeded in identifying the interests of fiscal, industrial and environmental groups which are the main stakeholders. Research has also succeeded in designing a public policy model regarding the plastic excise policy formulation process in Indonesia by modifying Kingdons’s Multiple Streams Framework model.

Abstrak :
Di sektor Pertambangan Emas Skala Kecil umumnya peneliti memandang Penambang Rakyat dan aktifitasnya negative, menimbulkan permasalahan utama yaitu dari penggunaan Merkuri pada pengolahan material metode TM, tiadanya pemasukan bagi negara, pungutan liar dan kerentanan aspek K3. Selama ini terjadi pembiaran/ignorance oleh Pemerintah dan opsi penegakan hukum menghentikan aktifitas penambangan. Padahal fenonema umumnya, setelah penutupan, masyarakat kembali melanjutkan aktifitas penambangan, dan permasalahan kembali berlanjut, membentuk sebuah siklus. Kondisi ini terus terjadi selama beberapa dekade, dan menyebar luas di berbagai daerah, Bagaimana sesungguhnya kondisi sector ini? Layakkah sector ini didukung? Bagaimana opsi penanganan masalahnya? Penelitian bertujuan memetakan kondisi riil sektor ini, mensimulasi scenario pengolahan material tanpa Merkuri, dan merumuskan model ideal pertambangan berkelanjutan menurut Sustainable Mining Practices/SMP. Disusunlah model dasar dan matematis kondisi riil sektor, disimulasi skenario penggunakan teknologi pengolahan material tanpa Merkuri/DB dan status legal/illegal sebagai perbandingan. Dilakukan analisis perhitungan kelayakan ekonomi usaha dan profesi. Disusun kriteria dan indikator dasar penilaian keberlanjutan sektor pertambangan skala kecil, dan analisis kelayakan lain. Kemudian dirumuskan opsi terbaik penanganan masalahnya. Sektor pertambangan emas rakyat di Indonesia, digambarkan di lokasi penelitian: membentuk siklus Lingkaran Setan. Legalisasi dan penggunaan teknologi pengolahan Non Merkuri berperan kunci dalam solusi, dan lokasi penelitian dinyatakan layak untuk didukung .....In the small-scale gold mining sector, researchers generally view Community Miners and their activities negatively, causing major problems, namely from the use of Mercury in the TM method of material processing, no income for the state, illegal levies and the vulnerability of K3 aspects. So far, ignorance has occurred by the Government and options for law enforcement to stop mining activities. Whereas the general phenonema, after closure, the community resumed mining activities, and the problems continued again, forming a cycle. This condition has continued for decades, and is widespread in various regions. How is the real condition of this sector? Is this sector worth supported? What are the options for dealing with the problem? The research aims to map the real conditions of this sector, simulate a material processing scenario without Mercury, and formulate an ideal model for sustainable mining according to Sustainable Mining Practices / SMP. A basic model and a mathematical model of the real conditions of the sector were compiled, a scenario of using material processing technology without Mercury / DB and legal / illegal status was compiled as a comparison. An analysis of the calculation of the economic feasibility of business and profession is carried out. Formulated basic criteria and indicators for the assessment of the sustainability of the small-scale mining sector and other feasibility analyzes. Then the best option for handling the problem is formulated. The smallholder gold mining sector in Indonesia, is depicted in the study location: forming a vicious circle. Legalization and use of Non-Mercury processing technology plays a key role in the solution, and research sites are deemed worthy of support.

Abstrak :
Pelayanan air minum pada wilayah perkotaan belum menjangkau seluruh masyarakat. Pelayanan air minum perpipaan dilaksanakan oleh operator penyedia layanan air minum daerah lebih memprioritaskan masyarakat yang memiliki willingness to connect dan willingness to payment yang tinggi, sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mendapatkan akses layanan air minum. Tujuan penelitian menganalisis kondisi pemenuhan kebutuhan air minum, mengevaluasi faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang berpengaruh terkait pemenuhan akses air minum, menganalisis prinsip inklusif dalam kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada efektivitas pemenuhan akses air minum, dan membuat model kebijakan inklusif dalam penyediaan akses air minum yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah bivariat, multivariat dan multitidimensional scalling. Hasil penelitian menunjukan, MBR memiliki willingnes to payment yang tinggi, tetapi memiliki willingness to connect yang rendah karena terkendala biaya pasang baru yang cukup tinggi. Model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dianalisis dengan public choice teory dengan memberikan subsidi biaya keringanan pasang baru dengan penyebarluasan secara aktif ......Drinking water supply in urban areas have not yet reached all community groups. Piped drinking water services carried out by drinking water service operators prioritize community groups who have high willingness to connect and willingness to pay, So that the Low-Income Communities (MBR) in slum areas in urban areas do not get access to drinking water. The aim of this research is to analyze the conditions for fulfilling drinking water needs for MBR, evaluate the social, economic and environmental factors that influence the fulfillment of access to drinking water, evaluate inclusive principles in government policy which influence the effectiveness of fulfilling access to drinking water, and create an inclusive policy model in providing sustainable access to drinking water. Research methods used are bivariate, multivariate and multidimensional scaling. Research results show that MBR in the research location area has a high willingness to pay, but has a low willingness to connect because it is constrained by the fairly high cost of new installations. The sustainable inclusive policy model is analyzed using public choice theory by providing subsidies for the cost of new installations accompanied by active dissemination of information.

Abstrak :
Kawasan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis memiliki tingkat bahaya kebakaran cukup tinggi terlihat dari adanya kebakaran lahan gambut setiap musim kemarau. Tujuan dari Riset ini adalah menganalisis kejadian berulangnya kasus kebakaran lahan, menganalisis upaya penanggulangan kebakaran lahan, menganalisis ketahanan lingkungan, dan mengembangkan model solusi kebakaran lahan. Hasil Riset terdapat hubungan yang sangat kuat antara faktor ekonomi, dan kebakaran lahan, indeks risiko kebakaran lahan sedang dan tinggi yang mendominasi, dan keberhasilan model solusi kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis berbasis pendekatan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berwawasan ekologi dengan menggunakan aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, aspek pencegahan, perlindungan, dan pengamanan, dan aspek pengelolaan lahan bebas asap dan pendanaan yang berkelanjutan. Model ini merupakan pilihan untuk menghentikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis. ......The peatland area in Bengkalis Regency has a relatively high fire hazard level, as can be seen from peatland fires every dry season. This research aims to analyze the recurrence of land fires and prevention efforts, environmental resilience, and developing a land fire solution model. The results of the study showed there is a robust relationship between economic factors and land fires, moderate and high land fire risk indexes dominate, and the success of the land fire solution model in Bengkalis Regency based on the Bengkalis Regency government policy approach with an ecological perspective by using sustainable social and economic aspects, aspects of prevention, protection, and security, and aspects of smoke-free land management and sustainable funding. This model is an option to stop and prevent land fires in Bengkalis Regency. 

Abstrak :
Limbah pelumas yang mengandung bahan beracun dan berbahaya mengganggu kesehatan ekosistem sehingga menjadi ancaman terhadap berlanjutnya lingkungan hidup. Kinerja lingkungan produsen pelumas mampu mengendalikan limbah produksi di sekitar lokasi pabrik, namun tidak menjangkau pengendalian limbah konsumen di luar lokasi pabrik. Literatur dan publikasi ilmiah belum mendalami pengaruh kinerja lingkungan produsen terhadap sikap lingkungan konsumen untuk mendorong upaya pengendalian limbah pelumas di luar lokasi pabrik, khususnya pada wilayah saluran distribusi pelumas. Riset ini bertujuan untuk membangun model kinerja lingkungan pada saluran distribusi pelumas untuk menganalisis pengaruh kinerja lingkungan produsen terhadap sikap lingkungan konsumen baik secara langsung maupun melalui peran mediasi dari kualitas hubungan konsumen dan pengecer dan peran mediasi dari perilaku pembelian konsumen. Hasil riset dengan menggunakan metode analisis Partial Least Square menunjukkan bahwa kinerja lingkungan produsen berpengaruh positif secara langsung terhadap sikap lingkungan konsumen. Namun, kualitas hubungan konsumen dan pengecer berperan negatif dalam mendorong pengaruh kinerja lingkungan produsen terhadap sikap lingkungan konsumen, sebaliknya, perilaku pembelian konsumen berperan positif. Model kinerja lingkungan pada saluran distribusi pelumas berbasis kinerja lingkungan produsen, sikap lingkungan, kualitas hubungan dan perilaku pembelian dapat digunakan sebagai referensi oleh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dan kebijakan pengendalian limbah pelumas di wilayah saluran distribusi pelumas.  ......Lubricant waste containing toxic and hazardous materials disturbs the health of the ecosystem so that it becomes a threat to the sustainability of the environment. The environmental performance of lubricant producers is able to control production waste around the factory location but does not reach consumer waste control outside the factory location. Literature and scientific publications have not explored the influence of producer environmental performance on consumer environmental attitudes to encourage efforts to control lubricant waste outside the factory location. This research aims to build a model of environmental performance in the distribution channel of lubricants to analyze the effect of the environmental performance of producers on consumers' environmental attitudes either directly or through the mediating role of the quality of consumer-retailer relationships and the mediating role of consumer buying behavior. Using Partial Least Square analysis method, results show that the environmental performance of producers has a direct positive effect on consumers' environmental attitudes. However, the quality of the relationship between consumers and retailers has a negative role in encouraging the influence of producer environmental performance on consumer environmental attitudes, on the other hand, consumer buying behavior plays a positive role. The environmental performance model in the lubricant distribution channel can be used as a reference by stakeholders to formulate strategies and policies for controlling lubricant waste in the lubricant distribution channel area.

Abstrak :
Pertambahan penduduk dan pembangunan di Jakarta menyebabkan berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat tentang RTH selama pandemi COVID-19, mengidentifikasi RTH, fasilitas lingkungan, dan struktur rumah tinggal mempengaruhi harga tanah, mengestimasi nilai RTH, dan membuat model valuasi RTH dengan preferensi. Riset menggunakan kuesioner google form yang dianalisis menggunakan metode Hedonic Price (HP) dan Life Statisfaction Approach (LSA) menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menyatakan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan terjadi perubahan perilaku penggunaan RTH perkotaan selama pandemi. Mayoritas masyarakat menyatakan RTH sebaiknya dibuka pada masa pandemi. Pembuatan model valuasi RTH dengan preferensi menggunakan model II metode HP dengan R-squared (R2) sebesar 0,585. Estimasi nilai hutan kota terhadap harga tanah radius l.000 m–2.000 m sebesar Rp2.092.910 dan 500 m–1.000 m sebesar Rp1.863.998. Estimasi nilai taman terhadap harga tanah radius 500 m–1.000 m sebesar Rp1.002.853, sedangkan estimasi nilai pemakaman terhadap harga tanah radius 500 m–1.000 m sebesar (Rp4.098.616) dan 1.000 m–2.000 m sebesar (Rp1.635.086). Valuasi RTH menggunakan LSA tidak dapat menangkap eksternalitas positif keberadaan taman dan hutan kota di Jakarta. Valuasi RTH menggunakan LSA tidak dapat menangkap eksternalitas positif keberadaan taman dan hutan kota di Jakarta. ......Population growth and development in Jakarta have reduced the amount of green open space (GOS). This study aims to analyze the public's perception of GOS during the COVID-19 pandemic, identify GOS, house structural, and environmental facilities that affect land prices, estimate the value of GOS, and valuation model of GOS with preferences. This study used an online questionnaire that was analyzed using the Hedonic Price (HP) method with SPSS software version 25. The results stated that the community had good knowledge and behavior changes during the pandemic of GOS visitation. Most people stated that the GOS public should open during the pandemic. Valuation GOS with the HP model II has an R-squared (R2) of 0.585. The estimated value of an urban forest at a land price of a radius of 1,000 m–2,000 m is Rp2,092,910 and 500 m–1,000 m is Rp1,863,998. The estimated value of the park with a land price of a radius of 500 m–1,000 m is Rp1,002,853, while the estimated value of the cemetery ground for a radius of 500 m–1,000 m is (R4,098,616) and 1,000 m–2,000 m (Rp1,635,086). The valuation of GOS using LSA cannot capture the positive externalities of the existence of parks and urban forests in Jakarta.

Abstrak :
Konversi hutan dan lahan adalah masalah utama untuk mencapai tujuan pembangunan rendah karbon inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis preferensi, perilaku, efek perilaku pengguna lahan, situasi prisoner’s dilemma, insentif berbasis perilaku, mengembangkan model dan merumuskan kebijakan PRK yang lebih inklusif dan efektif. Data dikumpulkan dari 740 pengguna lahan di Kabupaten Lombok Timur. Tiga metode yaitu partial least square equation modelling, game theory, dan permodelan system dynamics digunakan untuk analisis data.. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan preferensi pengguna lahan dari status quo menjadi ambivalen. Perilaku dominan pengguna lahan adalah Altruis-Mumpung (50,00%, N=740), yang meyebabkan Kapasitas Sekuestrasi hanya mencapai 0,98% dari emisi dan Intensitas Emisi meningkat 8,37% per tahun. PRK juga tidak inklusif karena terjadi prisoner’s dilemma. Insentif berbasis perilaku potensial meningkatkan inklusivitas dan efektivitas PRK. Peneliti menyimpulkan bahwa insentif berbasis perilaku berdasarkan Kategori Pilihan Hiperekuitas dan prinsip keadilan Rawlsian berhasil meningkatkan efektivitas PRK inklusif. ......Forest conversion is a major problem for achieving inclusive, low-carbon development. This study aims to analyze land users' preferences, behaviours, behavioral effects, the prisoner's dilemma, behavior-based incentives, develop a model, and formulate more inclusive and effective low-carbon development (LCD) policies. Data for this research was collected from 740 land users in East Lombok Regency and analyzed by using partial least-square equation modelling, game theory, and system dynamics modelling. The research results indicate a shift in land users' preferences from the status quo to ambivalent. Altruist-Mumpung as a dominant behaviour (50.00%, N = 740) causes sequestration capacity 0.98% of the total emissions, and emission intensity increases by 8.37% annually. Prisoner’s dilemma observed made the LCD not inclusive. Behaviour-based interventions have potential for increasing LCD inclusiveness and effectiveness. This study concludes that the behaviour-based incentive design based on the Hiperequity Choice Category and the Rawlsian justice principle has been proven to make inclusive LCD policies effective.