Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengkaji perluasan fungsi, tugas dan peran dari Korbrimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022 Papua. Selain itu untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan Operasi Damai Cartenz di Papua yang menggantikan operasi sebelumnya yakni Operasi Nemangkawi dan menjelaskan perlunya pengembangan fungsi dan peran Brimob Polri selain fungsinya sebagai satuan pemukul. Metode yang digunakan  yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi dan wawancara dan sumber sekunder melalui penelurusan berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana operasi, buku, jurnal, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi Damai Cartenz 2022 di Papua merupakan operasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel Brimob yang dikerahkan dalam operasi mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui strategi preemtif dan preventif. Personel Brimob yang diterjunkan dalam operasi damai ini menjalankan pengembangan fungsi, yakni meliputi fungsi intelijen, fungsi penyelidikan dan penyidikan, fungsi binmas dan fungsi kehumasan. Kompetensi personel Brimob dalam menjalankan fungsi tersebut dibekali dengan pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Fungsi penegakan hukum masih dilakukan. Pendekatan komunikasi dialogis juga dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga mahasiswa. Standar operasional procedure  penting sebagai pedoman bagi anggota Polri termasuk Brimob dalam menjalankan fungsi dan perannya di Papua. Dari Operasi Damai Cartenz 2022 ini, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala diversifikasi peran Brimob dalam menjalankan operasi tersebut. Kendala tersebut adalah potensi gangguan berupa luas wilayah, kondisi cuaca, kondisi alam dan sebagainya, ambang gangguan seperti keberadaan KKB dan KKP dan segala aktivitasnya dan gangguan nyata seperti tindakan pidana yang dilakukan KKB dan KKP.

---

This research is motivated to examine the expansion of the functions, duties and roles of the Korbrimob in Operation Peace Cartenz 2022 Papua. In addition, to explain the urgency of implementing the Cartenz Peace Operation in Papua which replaced the previous operation, namely Operation Nemangkawi and explain the need to develop the functions and roles of Brimob Polri in addition to its function as a strike unit. The method used is qualitative method. Data were obtained from primary sources through observation and interviews and secondary sources through browsing various documents such as laws and regulations, operation plan documents, books, journals, and so on. The results showed that Operation Peace Cartenz 2022 in Papua was an operation to maintain the stability of security and public order. Brimob personnel deployed in the operation prioritize a humanitarian approach through preemptive and preventive strategies. Brimob personnel deployed in this peace operation carry out the development of functions, which include intelligence functions, investigation and investigation functions, public relations functions and public relations functions. The competence of Brimob personnel in carrying out these functions is equipped with previous training and education. The law enforcement function is still being carried out. A dialogic communication approach is also carried out by approaching community leaders, religious leaders, traditional leaders, and also students. Standard operating procedures are important as guidelines for members of the National Police including Brimob in carrying out their functions and roles in Papua. From this Cartenz 2022 Peace Operation, there are factors that become obstacles to the diversification of Brimob's role in carrying out the operation. These obstacles are potential disturbances in the form of area, weather conditions, natural conditions and so on, disturbance thresholds such as the presence of KKB and KKP and all their activities and real disturbances such as criminal acts committed by KKB and KKP.

Abstrak :
Polri Sebagai institusi yang memegang peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Reformasi Birokrasi Polri secara berkelanjutan selalu melakukan perubahan baik dari segi struktural, instrumental dan cultural, dan salah satu aspek pentingnya adalah bidang sumber daya manusia. Hal ini termasuk dalam hal penempatan personel pada suatu jabatan baik sebagai bentuk promosi, penyegaran maupun demosi yang sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. Untuk mengetahui kompetensi setiap personelnya, Polri melakukan penilaian menggunakan metode Assessment Center kepada setiap personelnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Asssessment Center Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan tujuan untuk menganalisa terkait Implementasi Assessment di Polda Kep. Bangka Belitung, Keterkaitan Assessment dengan penempatan jabatan dan Dampak Assessment terhadap personel dan organisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertama pelaksanaan Assesment Center pada Polda Kep. Bangka Belitung belum berjalan secara optimal, dikarenakan dukungan anggaran yang terbatas. Kedua Assessment tidak selalu terkait dengan penempatan jabatan personel, hal tersebut dikarenakan masih ada kebijakan pimpinan dan faktor lain yang mempengaruhi dalam penempatan jabatan personel. Ketiga bahwa Assessment yang tidak sesuai ketentuan akan memberikan dampak pada pembinaan karier personel yang kurang adil serta terkesan subyektif (sudah mengikuti Assessment jabatan tertentu tapi tidak menjabat dalam jabatan tersebut, belum mengikuti Assessment jabatan tertentu tapi sudah menjabat dalam jabatan tersebut dan tidak pernah ikut Assessment juga tidak menjabat) serta Reformasi Organisasi Polri tidak tercapai dengan baik. ......POLRI is a civil institution have an important role maintaining security, social order, law enforcement and providing protection and service to the community. Bureaucratic Reform of the Indonesian National Police Have an impact on changing structures, instrumental and cultural, one of the important aspects is human resources. This includes the replacement of personnel in a matched position either as a form of promotion, refreshment, or demotion in accordance with their capabilities and abilities. To find out the competency of each personnel, Polri has been conducting an assessment using the Assessment Center method for each personnel as stipulated in the Chief of Police Regulation Number 5 of 2016 concerning the Implementation of the Assessment Center for the Indonesian National Police. This research used qualitative approach conducted by collecting data in the form of interviews, observation, and documentation, with the aim of analyzing related to the Implementation of the Assessment at Regional Police of Kep. Bangka Belitung, Linkage of Assessment with position placement and Assessment Impact on personnel and organizations. The result found that first, the implementation of the Assessment Center at Regional Police of Kep. Bangka Belitung has not run optimally, due to limited budget support. Secondly, Assessments are not always related to the placement of personnel positions, this is because there are leadership policies and other factors that influence the placement of personnel positions. Third, Assessment that is not in accordance with the provisions will have an impact on personnel career development that is unfair and seems subjective (already taking an Assessment for a certain position but not serving in that position, has not taken part in an Assessment for a certain position but has already served in that position and has never participated in an Assessment either not serving).

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksnya permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta, dimana angka kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Selain itu, penerapan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara konvensional tidak lagi efektif dan efisien karena berbagai persoalan seperti menimbulkan kemacetan, potensi pungli dan lain sebagainya. Selain itu, pada awal November 2022, Kapolri mengeluarkan diskresi Kepolisian dimana melarang penindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisa optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam perspektif kesisteman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori penegakan hukum, teori sistem informasi, konsep optimalisasi serta konsep e-policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ETLE adalah tujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik, alternative keputusan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas serta adanya berbagai keterbatasan dari aturan, dukungan anggaran, integrasi data, sumber daya manusia serta kerjasama antar Criminal Justice System (CJS). Selanjutnya, pelaksanaan ETLE dalam perspektif kesisteman ada kelemahan pada safware yang dikerjakan vendor, database yang belum terintegrasi dengan bid data Korlantas Polri, integrasi sistem dalam Criminal Justice System (CJS) yang masih parsial, personel ETLE yang terbatas pada kualitas dan kuantitas serta tidak adanya SOP manajemen risiko ......This research is motivated by the complexity of traffic problems in DKI Jakarta, where the number of congestion, traffic violations and traffic accidents is very high. In addition, the conventional application of traffic violation law enforcement is no longer effective and efficient due to various problems such as causing congestion, potential levies and so on. In addition, in early November 2022, the Chief of Police issued a Police discretion prohibiting conventional enforcement of traffic violations. Based on these conditions, this study is intended to analyze the optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the perspective of systematization in the jurisdiction of polda Metro Jaya. This research uses the analysis of law enforcement theory, information systems theory, optimization concepts and the concept of e-policing. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the factors that influence the optimization of ETLE are the goal of maximizing the enforcement of traffic violation laws electronically, alternative decisions in carrying out traffic violation enforcement and the existence of various limitations of rules, budget support, data integration, human resources and cooperation between Criminal Justice Systems (CJS). Furthermore, the implementation of ETLE in a system perspective there are weaknesses in the software carried out by vendors, databases that have not been integrated with the Police Corps bid data, system integration in the Criminal Justice System (CJS) which is still partial, ETLE personnel who are limited to quality and quantity and the absence of risk management SOP.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perubahan besar terkait inovasi Binmas Online System. Dalam pengembangan tahap pertama tahun 2016, Binmas Online System sebagai salah satu sarana Korbinmas Baharkam Polri dalam melakukan pembinaan masyarakat mengalami banyak permasalahan atau kendala. Akan tetapi, inovasi ini kembali dirilis oleh Polri pada tahun 2021 lalu bertajuk Binmas Online System Versi 2, dimana kini telah digunakan oleh hampir 97% Bhabinkamtibmas yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 serta kontribusinya dalam penguatan kinerja Bhabinkamtibmas. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori inovasi, teori kinerja, teori kebijakan, teori teknologi informasi dan Uses and gratification teory. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain pengembangan inovasi Binmas Online System Versi 2 dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, proses inisiasi dilakukan melalui proses berpikir kreatif, menawarkan konsep atau rancangan inovasi, kemudian tahap pengambilan keputusan. Kedua, proses implementasi dilakukan melalui dua tahapan, yakni tahapan awal berupa pembentukan pokja berbasis kompetensi, penyusunan instrument pendukung, dan pengaturan sumber daya manusia. Adapun pada tahap lanjutan melakukan pengawasan dan evaluasi. Ketiga, proses kontuniasi dilakukan karena Korbinmas Baharkam Polri selalu terobsesi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta semangat yang besar untuk mengevaluasi demi mendapatkan perbaikan dan kesempurnaan. Selanjutnya, Binmas Online System Versi 2 memberikan kontribusi nyata bagi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan masyarakat, Menghimpun informasi, melayani kepentingan warga masyarakat, membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan, menyampaikan pesan Kamtibmas, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. ......This research is motivated by major changes related to the innovation of the Binmas Online System. In the first phase of development in 2016, Binmas Online System as one of the means of Korbinmas Baharkam Polri in conducting community development experienced many problems or obstacles. However, this innovation was again released by the National Police in 2021 entitled Binmas Online System Version 2, which has now been used by almost 97% of Bhabinkamtibmas throughout Indonesia. Based on these conditions, this research is intended to determine the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development and its contribution in strengthening the performance of Bhabinkamtibmas. The analysis knives in this study are innovation theory, performance theory, policy theory, information technology theory and uses and gratification teory. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the design of the Binmas Online System Version 2 innovation development was carried out through three stages. First, the initiation process is carried out through a creative thinking process, offering an innovation concept or design, then the decision-making stage. Second, the implementation process is carried out through two stages, namely the initial stages in the form of the formation of competency-based working groups, the preparation of supporting instruments, and the regulation of human resources. As for the advanced stage, it carries out supervision and evaluation. Third, the contuniation process is carried out because the Korbinmas Baharkam Polri is always obsessed with improving performance and improving services to the community as well as a great enthusiasm for evaluation in order to get improvement and perfection. Furthermore, Binmas Online System Version 2 makes a real contribution to Bhabinkamtibmas in carrying out its duties of conducting community development, collecting information, serving the interests of community residents, fostering and training environmental security unit officers, conveying Kamtibmas messages, and conducting early detection of potential Kamtibmas disturbances.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi pengamanan aktivitas Kepelabuhanan Tanjung Priok masih belum maksimal. Angka kejahatan dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi, dimana pada tahun 2022 mencapai 249 kejadian. Pemerasan dan pengancaman terhadap pekerja pelabuhan juga masih terjadi. Bahkan, aksi unjuk rasa serta rob juga kerap terjadi hingga pada akhirnya membuat kemacetan yang mengganggu distribusi barang. Kerjasama yang dibangun Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan stakeholder terkait juga belum maksimal. Telah terbentuk Safety Improvement Task Force (SITAF), hanya saja masih terbatas pada bidang joint investigation. Untuk pengamanan secara menyeluruh, belum ada kerjasama yang terstruktur. Masih terlihat ego sektoral di masing-masing intansi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori teori kolaborasi, konsep collaborative governance dan konsep community policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Safety Improvement Task Force (SITAF) belum efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas Kepelabuhan Tanjung priok dilihat dari dimensi Tipe Networked Structure sulit melakukan sinkronisasi dan integrasi sistem antar stakeholder, dari dimensi Commitment to a common purpose proses evaluasi kinerja sudah tidak jalan, dari dimensi governance karena tidak adanya Sistem Operasional prosedur teknis, dan dari dimensi Access to resources tidak adanya sumber daya mandiri dalam SITAF. Sementara itu, model ideal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas kepelabuhanan Tanjung Priok dalam paradigma pemolisian kolaboratif adalah dengan meningkatkan kerjasama pengamanan kawasan pelabuhan dengan stakeholder melalui optimalisasi SITAF dengan sejumlah perbaikan yang meliputi penyelenggaraan pertukaran dan pembaruan informasi antar stakeholder, melakukan identifikasi, pemetaan dan analisis serta pembaruan karakteristik potensi kerawanan, melaksanakan kegiatan pelatihan, apel dan patroli bersama, mengoptimalkan sarana teknologi informasi seperti command center, meningkatkan peran aktif pengelola kawasan serta komunitas pekerja atau masyarakat yang ada di pelabuhan serta meningkatkan sumber daya mandiri SITAF. ......This research is motivated by the fact that the security of Tanjung Priok Port activities is still not optimal. The crime rate from year to year is still relatively high, where in 2022 it will reach 249 incidents. Extortion and threats against port workers are also still occurring. In fact, demonstrations and robberies also often occur, which in turn create traffic jams that disrupt the distribution of goods. The cooperation that was built by the Tanjung Priok Port Police with related stakeholders has also not been maximized. A Safety Improvement Task Force (SITAF) has been formed, but it is still limited to the field of joint investigation. For overall security, there is no structured cooperation. There is still visible sectoral ego in each agency. The analytical knife in this research is the theory of collaboration, the concept of collaborative governance and the concept of community policing. This type of research is a qualitative research with a case study approach method. The results of this study indicate that the Safety Improvement Task Force (SITAF) has not been effective in creating security and order in Tanjung Priok Port activities, seen from the dimensions of the Networked Structure type, it is difficult to synchronize and integrate systems between stakeholders, from the Commitment to a common purpose dimension, the performance evaluation process is no longer way, from the governance dimension due to the absence of an Operational System of technical procedures, and from the Access to resources dimension there is no independent resource in SITAF. Meanwhile, the ideal model for creating security and order in Tanjung Priok port activities in the Collaborative Policing paradigm is to increase port area security cooperation with stakeholders through optimizing SITAF with a number of improvements which include organizing exchange and updating of information between stakeholders, identifying, mapping and analyzing as well as updating the characteristics of potential vulnerabilities, carrying out training activities, gatherings and joint patrols, optimizing information technology facilities such as command centers, increasing the active role of area managers and the working community or people at the port and increasing SITAF's independent resources.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld yang dikembangkan oleh Polda Jawa Tengah. Sistem ini merupakan inovasi atas keberadaan sistem ETLE yang digunakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Evaluasi dilakukandengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan sistem ETLE Mobile Handheld. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kontrol sosial dan teori penegakan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda Jawa Tengah; teori TAM yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah; dan teorievaluasi program yang digunakan untuk menjawab persoalan hasil evaluasi sistemETLE Mobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda Jawa Tengah. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan eksploratif yang bertujuan untuk memperluas wawasan terkait hasil evaluasi sistem ETLE Mobile Handheld dan memberikan solusi pemecahan masalahnya. Data penelitian ini diambil dengan teknik wawancara, pengamatan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ETLE Mobile Handheld telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kontrol sosial dan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Adanya sistem ini mendorong perubahan perilaku yang lebih baik pada pengguna jalan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kesimpulannya sistem ETLE Mobile Handheld efektiv diterapkan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Saran yang diberikan yaitu diperlukan identifikasi dan evaluasi potensi ancaman keamanan yang disebutkan seperti serangan malware, serangan DDoS, pelanggaran keamanan, kelemahan sistem, penyalahgunaan akses, gangguan fisik, serangan jaringan dan kehilangan data ......This study aims to evaluate the Mobile Handheld Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system developed by the Central Java Regional Police. This system is an innovation for the existence of the ETLE system which is used for prosecution of traffic violations in Indonesia. The evaluation is carried out by considering the strengths and weaknesses of the ETLE Mobile Handheld system. Theories used in this study include social control theory and law enforcement theory which are used to implement the ETLE Mobile Handheld system for prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police; the TAM theory used to explain the factors that influence the implementation of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police; and program evaluation theory used to answer questions about the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The method used is using a qualitative approach. This type of research is exploratory which aims to broaden insights regarding the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld system and provide solutions to solving the problem. The research data were collected by interview, observation and document study techniques, which were then analyzed by reducing data, presenting data and conducting verification. The results of this study indicate that the implementation of the ETLE Mobile Handheld system has made a positive contribution in increasing social control and public awareness of traffic rules. The existence of this system encourages better behavior changes for road users, so as to increase compliance with traffic rules. In conclusion, the ETLE Mobile Handheld system is effectively applied to take action against traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The advice given is that it is necessary to identify and evaluate potential security threats mentioned such as malware attacks, DDoS attacks, security breaches, system weaknesses, access abuse, physical interference, network attacks and data loss.

Abstrak :
Kegiatan penelitian melalui analisis perspektif motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba dalam manajemen kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, merupakan penjabaran dari hasil kerja anggota dalam rangka mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan narkoba (pengedar dan pengguna) yang telah merusak moril dan mental generasi muda. Metode penulisan menggunakan penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, ada faktor yang mempengaruhi motivasi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka pemberantasan narkoba, antara lain : sumber daya manusia anggota Polri yang direkrut harus berdasarkan hasil seleksi yang ketat, kemudian proses rekruitmen secara transparan dan akuntabel serta penggunaan teknologi untuk menentukan keberhasilan kelulusan yang menunjukan kompetensi atau kemampuan personel Polri tersebut. Kemudian ada faktor ketidakpuasan dan faktor kepuasan motivasi atau hygine motivator atau faktor intrnsik-ekstrinsik dalam perspektif anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, terwujud karena adanya dukungan prestasi kerja melalui bantuan teknologi Direction Finder (DF) dan pemberian reward yang didasari pada keputusan Pimpinan Polri, bagi anggota yang berhasil dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Dan ada harapan kondisi yang ideal dalam rangka memaksimalkan motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, antara lain : setiap anggota Sat Resnarkoba mampu melakukan antisipasi setiap menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, mampu melakukan komunikasi dua arah baik kepada pimpinan maupun kepada bawahan serta penataan manajemen kepolisian melalui reformasi organisasi maupun struktur jabatan, diberikan reward yang disesuaikan dengan peraturan Polri sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian disarankan pemberian reward perlu diberikan berdasarkan aturan yang berlaku di Polri bagi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dukungan alat Direction Finder (DF) perlu lebih dioptimalkan lagi melalui pengadaan alat baru hingga mencapai 5 unit setiap Polres, perpanjangan lisensi dan dukungan biaya pemeliharaan material khusus (Harmatsus) yang digunakan anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Perlu dipertahankan budaya reward berupa pemberian Pin Emas Kapolri, Pendidikan Alih Golongan (PAG), Promosi Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) bagi anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas, serta pemberian Piagam Penghargaan disertai uang kesejahteraan guna mewujudkan motivasi kerja yang optimal. ...... Research activities through analysis of the perspective of work motivation of members of Sat Resnarkoba in the management of the West Jakarta Metro Police, is an elaboration of the work of members in order to uncover and arrest drug offenders (dealers and users) who have damaged the morale and mentality of the younger generation. The writing method uses qualitative research. The conclusion from this study, there are factors that influence the motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members in the context of eradicating narcotics, including: the human resources of Polri members who are recruited must be based on the results of strict selection, then the recruitment process is transparent and accountable and the use of technology to determine the success of graduation which shows the competency or ability of the Polri personnel. Then there are dissatisfaction factors and motivational satisfaction factors or hygine motivators or intrinsic-extrinsic factors in the perspective of West Jakarta Metro Police Narcotics Unit members, manifested due to support for work performance through the help of Direction Finder (DF) technology and awarding rewards based on the decisions of the National Police leadership, for members who succeed in uncovering cases of drug trafficking. And there is hope for ideal conditions in order to maximize the work motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members, including: every member of the Narcotics Sat Residency is able to anticipate every time they face cases related to drugs, able to carry out two-way communication both to leaders and to subordinates as well as structuring police management through organizational reforms and position structures, rewards are given according to Polri regulations according to the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2016 concerning Administration of the Ranks of Members of the Indonesian National Police. The results of the study suggest that giving rewards needs to be given based on the rules in force at the National Police for members of the West Jakarta Metro Police Narcotics Residency Unit who have carried out their duties properly. Direction Finder (DF) support needs to be further optimized through the procurement of new tools up to 5 units per Polres, license extensions and support for maintenance costs for special materials (Harmatsus) used by members of the West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba. It is necessary to maintain a reward culture in the form of giving the National Police Chief's Gold Pin, Class Transfer Education (PAG), Police Inspector School Promotion (SIP), Extraordinary Rank Promotions (KPLB), Posthumous Extraordinary Rank Promotions (KPLBA) for members who fall in carrying out their duties, and the awarding of a Certificate of Appreciation along with welfare money in order to realize optimal work motivation..

Abstrak :
Sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen SDM agar dapat mengikuti perkembangan zaman, Polri mengadopsi konsep manajemen talenta yang dituangkan pada Peraturan Kapolri no. 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri (MTP). Namun demikian, pada pelaksanaanya secara khsusus di polda Bali terdapat berbagai fenomena seperti fluktuasi jumlah kelompok talenta lulusan Akpol dan bintara remaja, kendala komunikasi internal, kendala anggaran, maupun tidak berjalannya mekanisme yang ada. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi MTP Pada Perwira Pertama Lulusan Akpol dan bintara remaja, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi, dan langkah ideal dalam implementasi oleh Biro SDM Polda Bali. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode triangulasi dan pengumpulan data melalui wawancara sebanyak 12 orang, studi kasus, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MTP pada lulusan Akpol dan bintara remaja terdapat perbedaan mencolok khususnya pada proses perekrutan, pendidikan/ pelatihan dan pengembangan kaderisasi. Sementara pada proses orientasi, manajemen kinerja dan retensi/ pengakuan cenderung sama. Selanjutnya, pada faktor - faktor menjadi pertimbangan dalam Implementasi MTP, faktor komunikasi dan struktur birokrasi khususnya pada MTP lulusan Akpol cenderung lebih menghambat dibanding pada MTP bintara remaja. Sedangkan, faktor sumber daya dan perilaku/tendensi relatif sama. Yang terakhir, langkah ideal implementasi MTP oleh Biro SDM Polda Bali sesuai dengan Perkap No.3 Tahun 2019 pada bintara remaja sebanyak 6 langkah dan pada lulusan Akpol terdiri dari 3 langkah karena langkah identifikasi, penetapan dan pengakhiran talenta pada lulusan Akpol diselenggarakan oleh SSDM Mabes Polri. ......As an effort to improve human resource management that can keep up with the times, Indonesian National Police, also known as Polri, has adopted the concept of talent management as outlined in the Regulation of Polri’s Chief Number 3 of 2019 concerning MTP (Indonesian National Police Talent Management). However, there are various phenomena in its implementation, occurring in Bali Regional Police, such as the fluctuations in the number of talent groups graduating from police academy and young NCO (Non-Commissioned Officers), internal communication constraints, budgetary constraints, and the nonfunctioning of existing mechanisms. The study aims to analyze the implementation of MTP for young police officers graduating from police academy and young NCOs graduating from SPNs (State Police Schools), the factors that are considered in MTP implementation, and the ideal steps in MTP implementation taken by Bali Regional Police Human Resources Department. The study employs the qualitative approach using triangulation method. Data is collected through interviews with twelve people, case studies, and literature study. The results of the study show that there are several striking differences in MTP implementationbetween young police academy graduates and young NCOs, especially in the process of recruitment, education/training and forming of cadres, while, the processes of orientation, performance management and retention/recognition tend to be the same. Regarding the factors considered in MTP implementation, communication and bureaucratic structure factors, especially MTP for young police academy graduates tend to be more inhibiting than MTP for young NCOs, while resource and behavior/tendencies factors are relatively the same. Finally, there are six ideal steps for implementing MTP by Bali Regional Police Human Resources Department in accordance with the Regulation of Polri’s Chief Number 3 of 2019 for young police officers graduating from NCOs and three ideal steps for implementing MTP for young police officers graduating from police academy due to the facts that the steps for identifying, determining and terminating talents for police academy graduates are held by INP Headquarters Human Resources Department.

Abstrak :
Menyoroti kinerja deteksi dini Polresta Tangerang. Polri selaku garda terdepan menjaga situasi harkamtibmas yang kondusif. Jika dilihat kenyataannya, kinerja Polri menjadi sorotan masyarakat. Perilaku Polri yang sering kali mendapat kritikan dari masyarakat berkaitan dengan kinerjanya. Masyarakat belum terlalu puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih meningkatkan kinerja deteksi dini anggota satuan Bhabinkamtibmas di Polresta Tangerang. Pada praktiknya, masih terdapat kelemahan pada kinerja deteksi dini oleh Satuan Bhabinkamtibmas. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menguraikan pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Adapun tujuan khususnya yaitu : Untuk menganalisa pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kinerja deteksi dini, Untuk menganalisa pengaruh antara Motivasi kerja terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas dan untuk menganalisa pengaruh secara bersama-sama antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey (penyebaran Kueisioner). Metode survey dipilih untuk menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap kinerja deteksi dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif pada tingkat rata-rata sedang, antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap Kinerja Deteksi Dini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. maka pada kenyataan dilapangan anggota satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang sudah memiliki metode atau sistem untuk melakukan suatu pekerjaan, berkomunikasi baik dengan masyarakat, dapat berapdaptasi dengan cepat, mendeteksi situasi, dan dapat memetakan akar dari masalah. ...... Highlighting the performance of the Tangerang Police early detection. The National Police as the front guard maintains a conducive Harkamtibmas situation. If you look at the reality, Polri's performance is in the public spotlight. Polri's behavior, which often receives criticism from the public, is related to its performance. The community is not too satisfied with the services provided, so this needs attention to further improve the early detection performance of members of the Bhabinkamtibmas unit at the Tangerang Police. In practice, there are still weaknesses in the performance of early detection by the Bhabinkamtibmas Unit. The general objective of this research is to describe the influence between the quality of Human Resources and Work Motivation on the early detection performance of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas Unit. The specific objectives are: To analyze the effect of the quality of Human Resources on the performance of early detection efforts, To analyze the effect of work motivation on the performance of early detection of the Bhabinkamtibmas Unit and to analyze the joint effect of the Quality of Human Resources and Motivation on the performance of early detection of the Unit Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. The method used in this study is a survey (questionnaire distribution). The survey method was chosen to determine the effect of the quality of human resources and motivation on early detection performance. The results of the study show that in general it can be concluded that there is a positive relationship at a moderate average level, between the Quality of Human Resources and motivation on Early Detection Performance, both individually and collectively. then in reality in the field members of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas unit already have a method or system to do a job, communicate well with the community, can adapt quickly, detect situations, and can map the roots of the problem.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi potensi pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyidik berbasis Crime Scientific Investigation (CSI) di Ditreskimum Polda Metro Jaya. Studi kasus yang diambil adalah kematian satu keluarga di Kalideres. Metode CSI digunakan sebagai pendekatan investigasi ilmiah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penyidik dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan studi literatur, analisis kebijakan, wawancara dengan penyidik dan pakar terkait, serta observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Hasil analisis data tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM penyidik dalam bidang CSI, seperti pelatihan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan teknis. Diharapkan bahwa tesis ini akan memberikan rekomendasi konkret dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam melakukan investigasi ilmiah kejahatan. Dengan pengembangan SDM yang tepat, Ditreskimum Polda Metro Jaya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyidikan kasus kriminal, termasuk penanganan kasus kematian satu keluarga di Kalideres. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penyidikan kriminal yang lebih ilmiah dan profesional di Indonesia. ......This research aims to explore the development of human resources (HR) based on Crime Scientific Investigation (CSI) in Ditreskimum Polda Metro Jaya, using a case study of a family's death in Kalideres. CSI is employed as a scientific investigative approach to identify the weaknesses and strengths of investigators in handling the case. The research methodology utilizes a qualitative approach, combining literature review, policy analysis, interviews with investigators and relevant experts, as well as direct field observations to collect data. The analysis of the gathered data is expected to identify the needs for HR development among investigators in the field of CSI, including training, knowledge enhancement, and technical skills. It is anticipated that this thesis will provide concrete and sustainable recommendations to enhance the capabilities of investigators in conducting scientific crime investigations. Through appropriate HR development, Ditreskimum Polda Metro Jaya can improve the effectiveness and efficiency of criminal case investigations, including the handling of cases involving a family's death in Kalideres. Moreover, this research is expected to contribute to the development of more scientific and professional methods of criminal investigation in Indonesia.