Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai seorang tokoh pengusaha Aburizal Bakrie dan politik. Dalam penjabarannya penyusun memfokuskan pada permasalahan bagaimana gambaran aktivitas politik tokoh pengusaha dan bagaimana juga ia dapat berhasil tampil dalam gelanggang politik. Kasus yang dijadikan studi pada penelitian ini adalah aktivitas politik Aburizal Bakrie pada rangkaian Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2004. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi-analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi pustaka (library research). Adapun teknik analisis data dilakukan secara iteratif (berkeianlutan) dan dikembangkan sepanjang program penelitian, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan. Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah kekuasaan dan sumber politik dari Charles F. Andrain. Secara umum teori ini menandaskan bahwa kekayaan politik itu terkait dengan tiga hal, yakni pertama, seberapa besar sumber daya politik yang dimiliki dan didayagunakan. Sumber politik itu meliputi: sumber fisik, sumber ekonomi (kekayaan), sumber personal, sumber normatif, dan sumber keahlian. Makin besar kepemilikan atas sumber-sumber politik semakin besar pula kesempatan seseorang untuk dapat tampil dalarn gelanggang politik. Kedua, sarana yang didayagunakan, seperti organisasi dan jaringan personal. Dan ketiga, faktor pendorong yakni motivasi. Di sini dijelaskan bahwa makin kuat motivasi untuk memperoleh kekuaaan maka makin kuat juga dorongan untuk mendayagunakan sumber-sumber politiknya. Temuan dari penelitian ini adalah berhasilnya Aburizal Bakrie tampil dalam gelanggang politik pada Pilpres-Wapres 2004 tidaklah didorong oleh faktor tunggal, namun difasilitasi oleh multi faktor, yakni, sumber kekayaan, jaringan personal, dan motivasi.

---

This thesis to describe and analyze about entrepreneur figure of Aburizal Bakrie and politic. In the explanation, writer will be focus on problem about how the picture of political entrepreneur activity and how he have success to act in political arena. The case will be studied on this research is AburizaI Bakrie's political activity in election of president and vice president 2004. The methodology has used qualitative approach with kinds of description-analyze. Technical data accumulation is applied by in-depth interview and library research. Technical data analyze is applied by iterative and development while doing research program, namely deciding problem, accumulating data, and collecting data. While, the frame of theory in this thesis are power and political resources from Charles F. Andrain. Generally, that theories explain that power of politic are related with three kinds, namely: Firstly, how much resources politic will he get and will be used. The resources of politic are included physic resources, economy resources (property), potential resources, normative resources, and skill resources. "More increasing someone have property of politic resources, easier he gets opportunity to act at political arena". Secondly, the usage of infrastructure of politic, as a organization and personal networking. Dan third, supporting factor, namely motivation. In here is explained that strong motivation to get power so that strong supporting to use politic resources. The finding of this thesis is that the success of Aburizal Bakrie in political arena in president and vice president election 2004 is not supported by single factor, but it is facilitated by multi factor, namely, property resource, personal networking, and motivation.

Abstrak :
Penelitian tentang dinamika politik elit dalam perjuangan kepentingan lokal dala kasus gerakan menolak privatisasi BUMN di daerah masih terbatas jumlahnya. Penelitian ini penting karena berbagai dinamika politik elit yang terjadi di pelbagai daerah lebih banyak dalam konteks day to day politics. Sementara dinamika politik elit di balik perjuangan kepentingan lokal, khususnya dalam kasus gerakan menuntut spin-off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik Tbk boleh dikatakan belum ada sama sekali. Penelitian ini difokuskan pada dinamika politik elit Sumbar antara tahun 1999-2003 yang terlibat dalam perjuangan menolak rencana Pemerintah Pusat menjual sisa sahamnya di PT SG ke Cemex Meksiko di mana di dalamnya termasuk Semen Padang dan Semen Tonasa. Permasalahan yang diajukan mengenai tan kmenarikkepentingan elit yang terlibat aktif dalam gerakan lokal menuntut pemisahan SP dan faktor-faktor signifikan yang mendorong munculnya gerakan tersebut serta gerakan kontraelit, dipinjam dari teori elit yang dikemukakan Vilpredo Pareto, Robert Putnam, R Michels, Suzanna Keller, Dwaine Marvick dan beberapa lainnya. Dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka dikumpulkan data-data yang kemudian dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut penulis menemukan, gerakan politik elit yang terjadi dalam kasus tuntutan spin-off SP dari SG dilandasi dua motivasi sekaligus, yakni idealisme kedaerahan dan kepentingan pribadi segelintir aktor, balk berupa kepentingan bisnis maupun kepentingan politik. Ada dua pemicu munculnya tarik-menarik kepentingan elit lokal yakni (konteks) transisi politik pasca-otoriterianisme, konflik kewenangan antara provinsi dan kabupatenlkota, dan persaingan ekonomi politik lokal yang cukup ketat di era reformasi. Dari segi implikasi teoretis, dinamika elit yang terjadi dalam gerakan menuntut spin-off SP memperkuat penjelasan tentang kecenderungan perilalcu elit yang sutra mengklaim kepentingan publik untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Dinamika elit dalam gerakan spin-off SP juga mempertegas kecenderungan perpecahan di kalangan elit yang ditandai dengan munculnya manuver kelompokkelompok kontra-elit terhadap kelompok elit "mainstream ".

---

The research on political elites' dynamic in the struggle for local interest is still limited in particular to the case study of movement rejecting state's companies' privatization in several regions. This research is important because various political elites' dynamic in various regions are basically day to day politics. Meanwhile discussion on the dynamic of political elites behind the local interest's struggle, particularly the case of PT Semen Padang demand to spin-off from PT Semen Gresik Tbk, is none existent. This research focus on the political elites' dynamic in Western Sumatra between 1999 - 2003 involved in the struggle to reject the central government's plan to sell its share on PT Semen Gresik (which include Semen Padang and Semen Tonasa) to Cemex, Mexico. The problem posed in this thesis are the struggle between elites' interests actively involved in local movement demanding the separation of Semen Padang and the significant factors urging the emergence of this movement and counter elite's movement, borrowed from elite theory posed by Vilfredo Pareto, Robert Putnam, R. Michels, Suzanne Keller, Dwaine Marvick, etc. By using interview technique, field observation, and literature study, data was compiled and analyze using qualitative analysis. From this analysis, the writer found that elite political movement happened in Semen Padang's spin-off demand case to Semen Gresik based on two motivations, regional idealism and personal interest of certain actors, both business and political interests. There are two things that triggered the struggle of local elites' interest, the (context of) political transition post-authoritarianism, authority conflicts between province and kabupaten/kota, and local political economy harsh competition during Reformation era. The theoretical implication of this study is that the elite dynamic happened in Semen Padang spin-off demand movement strengthen the explanation on the tendency of elites' behavior often claiming the public interest as their own personal and group interest. Elite dynamics in Semen Padang spin-off movement also underlined the tendency of splitting within the elites shown by the emergence of counter-elite group movements' maneuvers over the mainstream elite group.

Abstrak :
Posisi Bapepam menurut Peraturan Presiden No.10/2005, merupakan salah satu badan setingkat eselon satu berada di bawah Departemen Keuangan, kurang independen baik secara struktural maupun secara finansial, membuat Bapepam tidak dapat melaksanakan fungsi otoritas pasar modal sebagaimana mestinya. Kelemahan ini telah menjadi keprihatinan dari berbagai pihak, di antaranya para pelaku pasar modal, pengamat dan DPR. Mereka menghendaki agar Bapepam dapat independent, menjadi lembaga tersendiri dan langsung bertanggung jawab ke Presiden. Di lain pihak, Departemen Keuangan masih menginginkan Bapepam tetap berada di bawah otoritasnya. Penelitian tentang kasus proses reposisi Bapepam ini berusaha untuk menjawab persoalan pokok yaitu: Mengapa eksekutif yang diwakili oleh Menteri Keuangan berbeda pandangan dengan legislatif (DPR) dalam proses reposisi Bapepam? Apa yang mendasari perbedaan pandangan keduanya? Bagaimana proses tank menarik antara eksekutif dan legislatif dalam proses reposisi tersebut berlangsung? Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori-teori pilihan rasional, kebijakan publik dan birokrasi. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive. Perpres No.6312005, menetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan kedudukan dan independensi seperti sebelumnya. Posisi baru tersebut, membuktikan keunggulan birokrasi. Penguasaan sumber daya, keakhlian, dan waktu membuat birokrasi dapat mengungguli para pembuat kebijakan lainnya. Implikasi teori terhadap penelitian adalah penegasan terhadap kebenaran teori. Menurut teori pilihan rasional, birokrasi akan berupaya memaksimalkan kepentingannya dengan cara meningkatkan pendapatan dan prestise, yang dapat diperoleh dengan cara menggelembungkan departemen dan jumlah pegawainya. Teori kebijakan publik dan birokrasi menyatakan, bahwa birokrasi telah menjadi pemain utama dalam proses kebijakan dan merupakan figur sentral dalam banyak sub-sub sistem kebijakan, karena individu-individu birokrat memiliki hak diskresi untuk membuat keputusan atas nama negara.

---

As it was stated in Presidential Decree No.10/2005, Capital Market Supervisory Agency is subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. These weaknesses made Capital Market Supervisory Agency was unable to settle fraud and illegal practices in the capital market, and consequently have become the concern of many parties such parliament members, investors' association, and scholars. On the other sides. Ministry of Finance would like to maintain its initial subordinated position, which is still under Ministry of Finance. Main issues in this research are Why did executive which was represented by Ministry of Finance, has a different perception with parliament (DPR) regarding the reposition of Capital Market Supervisory Agency? what was-the basis of their perception, and how did the different perception settle? The author used rational choice theory, public policy theory and bureaucracy theory to analyze the above mentioned problems. This research is trying to answer research topic by using qualitative method, but data collection method is done by : (I) literature study, and (2) field study by performing in depth-interview to select informants purposively. The Presidential Decree No.63/2005 finally stated that Capital Market Supervisory Agency has merged with Directorate General of Financial Institution into Capital Market Supervisory and Financial Institution Agency. The agency is still subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. The research results which can be obtained by author confirm the validity of those theories mentioned above. According to rational choice theory that bureaucrats will tries to maximize their interests by increasing their income, perks and prestige. Public policy and bureaucracy theories stated that bureaucracies have come to play significant, if not dominant, roles in governing. Have modern societies come to the point where a new elite structure based on information, technical expertise, position and policy ideas has come to determine who gets what, when, where and why. By having all of those requirements stated above, public bureaucracy is in quite a strong position vis-a -vis other potential policy-making institution.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik ekologi politik antara negara versus masyarakat lokal di Ogoni, Nigeria. Konflik ini bermula dari aktivitas eksploitasi minyak dan dampaknya pada degradasi lingkungan di tanah Ogoni. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini memfokuskan pada gambaran akan konflik kepentingan diantara dua aktor tersebut, yang terjadi selama kurun waktu tahun 1993-1998, melalui perspektif ekologi politik. Ada kecenderungan, bahwa semua aksi dan strategi yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut dalam konflik ekologi politik ini juga diakibatkan dari adanya hubungan yang tidak sejajar (asimetris) antara negara dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa ada perbedaan kepentingan yang mendasar antara negara dan masyarakat, terkait dengan kepentingan mereka mengenai sumber daya alam dan lingkungan, yang menyangkut kepentingan ekonomi politik dan ekologi politik.

---

This research was explain about political-ecological conflict between state and grassroots actors in Ogoni, Nigeria. This conflict was beginning from the oil exploitation activities that caused impacts on environmental degradation in Ogoniland. This research was a qualitative research with explanative design. By using political ecology perspective, this research was focus on the illustration about conflict of interest between state and grassroots actors in Ogoni, during 1993-1998. There also a tendency, that all the action and strategy which done by these two actors in environmental conflict, was the impact of unequal (asymmetric) relations between state and society. The result of the research concluded that there are different basic interests between state and society about natural recourses and environmental, that related to economy politic and ecology politic.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan mengenai gerakan lingkungan anti sawit Greenpeace. Gerakan ini bertujuan untuk menghentikan laju deforestasi Hutan Indonesia yang diakibatkan oleh semakin meluasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Gerakan ini termanifestasikan ke dalam bentuk kampanye anti sawit Greenpeace, terhadap salah satu perusahaan besar industri kelapa sawit Indonesia, yakni Sinar Mas, selama periode tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif-analitis. Bentuk dari strategi gerakan ini adalah pemilihan target kampanye, menjadi saksi langsung sebuah peristiwa, pembentukan jaringan lokal-nasional, dialog dan forum diskusi, penggunaan aksi langsung tanpa kekerasan, serta penciptaan tekanan pasar. ...... This research explains about Greenpeace anti-palm environmental movement. This movement intends to stop deforestation in Indonesia caused by oil palm plantation expansion. The movement manifested in the form of anti-palm oil campaigns of Greenpeace to one of palm oil big company, Sinar Mas, in 2008-2010. The research uses qualitative method with descriptive-analytic approach. The forms of strategy are: selection of campaign target, bearing witness, establishment of local and national network, dialogue and discussion forum, non-violent direct action, and market pressure.

Abstrak :
Skripsi ini meneliti tentang perilaku memilih masyarkat transmigrasi pada Pemilukada Riau 2013. Teori yang digunakan adalah teori perilaku memilih. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis menggunakan uji regresi logistik biner terhadap karakteristik masyarakat transmigran. Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosiologis, orientasi isu, orientasi program tidak berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat transmigran. Identifikasi partai berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat transmigran. Hasil uji regresi logistik biner menemukan hubungan antara pendidikan dan pekerjaan pada kemungkinan memilih Herman-Agus. Uji regresi logistik biner juga menemukan hubungan antara pendidikan, status transmigrasi dan status transmigrasi pasangan pada kemungkinan memilih Annas-Arsyad. ...... This thesis discusses the voting behavior of the transmigrant community in Riau local election 2013. This thesis used the voting behavior theory and a quantitative method research. The analysis used binary logistic regression to the characteristics of the transmigrants. This study finds that sociological factors, the issue orientation, and the program orientation, have no effect on the voting behavior of transmigrants. Party identification are indicated have effect on voting behavior of transmigrants. The result of binary logistic regression finds an association between education and employment on the likelihood of choosing Herman-Agus. Binary logistic regression also finds a link between education, transmigration status, and transmigration partner status on the likelihood of choosing Annas-Arsyad. Thus, this study reinforces the theory that states voting behavior is influenced by the social characteristics of voters.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai peran gerakan sosial anti-nuklir Jerman dalam mendorong lahirnya kebijakan energi terbarukan Jerman atau EEG tahun 2000. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus serta teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan anasisis data sekunder. Dengan menggunakan teori gerakan sosial J. Craig Jenkins, ditemukan bahwa gerakan anti-nuklir Jerman berperan signifikan dalam mendorong lahirnya kebijakan EEG tahun 2000. Mobilisasi sumber, institusionalisasi gerakan sosial dan struktur peluang politik menjadi tiga faktor penting yang membuat gerakan anti-nuklir berperan signifikan dalam proses transisi kebijakan tersebut.

---

ABSTRACT This thesis discusses the role of the German anti nuclear social movement in driving the emergence of the 2000 Germany rsquo s renewable energy policy or EEG. The study was conducted by case study method and data collection technique in the form of literature study and secondary data analysis. Using J. Craig Jenkins 39 s social movement theory, it was found that the German anti nuclear movement played a significant role in driving the emergence of the 2000 EEG policy. The mobilization of resources, institutionalization of social movements and the structure of political opportunity became three important factors that lead the German anti nuclear movement to play a significant role in the policy transition process.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Proses Kebijakan Pembelian Alutsista Sukhoi pada tahun 2003. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang yakni kondisi alutsista Indonesia pasca Embargo Amerika Serikat. Tahap-tahap dan proses tarik-menarik kepentingan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu. Lebih dalam lagi, penelitian ini mengkaji soal anggaran pertahanan, sepesifikasi pesawat sejenis sukhoi, proses-proses persidangan dan konsensus di DPR. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimana kewenangan kementerian perindustrian dan perdagangan dalam proses imbal beli alutsista sukhoi pada tahun 2003? Dan mengapa terjadi tarik-menarik kepentingan (power interplay) panja sukhoi di DPR?. Dengan sub-sub pertanyaan, Bagaimana rancangan anggaran pertahanan pada tahun 1999-2004? Apa saja pesawat yang sejenis dengan sukhoi? Bagaimana mekanisme imbal beli dengan pemerintah Rusia? Mengapa terbentuk panja sukhoi di DPR? Dan bagaimana proses konsensus antara DPR dan Pemerintah?. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan. Dengan teori pendukung yakni teori kontrol sipil dan teori konsensus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisa data-data yang diperoleh. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam 8 informan dengan background: politisi, peneliti, militer, birokrat dan akademisi. Penelitian ini menemukan tentang proses perencanaan pembelian sukhoi yang tidak matang ditengah kondisi pasca krisis, era reformasi mengharuskan sipil (baca; DPR dan Menteri Pertahanan) memiliki otoritas menentukan kebijakan dalam proses pembelian sukhoi tersebut dan proses konsensus dari DPR kemudian direkomendasikan ke pemerintah untuk memperbaiki proses pembelian sesuai mekanisme prosedur yang ada. Temuan penelitian ini adalah keputusan pemerintah dengan mekanisme imbal beli Sukhoi dan komoditi CPO, dimana mekanisme tersebut belum diatur di negara kita. Lebih kepada proses perencanaan yang kurang matang, padahal William Dunn menyebut proses perencanaan bagian dari proses penentuan kebijakan. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menguatkan teori Huntington "civilian control objective" bahwaotoritas militer berada dalam otoritas rendah.Pada proses pembelian sukhoi, justru Kementerian Pertahanan yang pada saat itu dijabat oleh sipil yakni (alm) Matori Abdul Jalil tidak dilibatkan dalam proses imbal beli sukhoi tersebut, namun diambil alih oleh Mabes TNI menyalahi prosedur perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah proses konsensus sesuai dengan Teori Konsensus Arend Lijphart, dimana mayoritas anggota Komisi I DPR menyetujui untuk mengembalikan kewenangan kepada Kementerian Pertahanan dalam proses pembelian alutsista, bukan Kementerian Perdagangan yang menyalahi prosedur. ...... This study discusses The Process Alutsista Sukhoi Purchasing Policy in 2003. The purpose of this study to determine the background of the conditions of armaments Indonesia after the U.S. embargo. The stages and processes of conflicts of interest in the House of Representatives ( DPR ) at the time. More deeply, this study examines the matter of the defense budget, specs similar aircraft Sukhoi, court processes and consensus in Parliament. The central question of this research is how the authority of the ministry of industry and trade in the process of purchasing defense equipment returns Sukhoi in 2003? And why the tug of interest (power interplay ) Sukhoi in DPR?. With the sub- sub- questions, How to draft defense budget in 1999-2004? What are the similar to the Sukhoi aircraft? How counter trade mechanism with the Russian government? Why Sukhoi formed in DPR? And how the process of consensus between the Parliament and the Government?. The main theory used in this study is the theory of policy. By supporting the theory of civilian control theory and the theory of consensus. This study used a qualitative approach with descriptive analytical method to analyze the data obtained. The collection of data obtained from literature, observation and in-depth interviews with eight informants background: politicians, researchers, military, bureaucrats and academics. The study found the planning process is not mature Sukhoi purchases amid post-crisis conditions, requires reform era civilian (read: the House of Representatives and the Secretary of Defense) has the authority to determine the policy of the Sukhoi purchase process and consensus process of the House of Representatives and then recommended to the government to improve the buying process appropriate mechanism ada. Research Finding procedures of this study is the government's decision to buy Sukhoi and reward mechanisms CPO, where such mechanisms have not been regulated in our country. More to the planning process are less mature, whereas William Dunn calls this process a part of the planning decision-making process. The theoretical implications of this study corroborate the theory of Huntington "objective civilian control" military that authority are in the process of purchasing Sukhoi low. Since authority, the Ministry of Defence which is precisely at that time occupied by the civilian Matori Abdul Jalil is not involved in the purchasing process returns the Sukhoi, but was taken over by the TNI headquarters violated statutory procedures. These results are in accordance with the consensus process Consensus Theory Arend Lijphart, where the majority of members of Commission I of the House agreed to restore the authority of the Ministry of Defence in the process of purchasing defense equipment, not the Ministry of Commerce that violated procedures.