Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Jumlah LKM yang sudah beroperasi di Indonesia sangat banyak yang tidak berbentuk Koperasi dan/atau Perseroan Terbatas. Ketiadaan bentuk hukum yang jelas menimbulkan potensi kerugian terhadap nasabah dan bagi LKM itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan bagaimana sinkronisasi peraturan Lembaga Keuangan Mikro dengan peraturan Koperasi Simpan Pinjam dan Peraturan Pebankan. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara. Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap LKM telah diatur dengan UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan implementasi pengawasan baru akan dimulai dilaksanakan OJK pada Januari 2016. LKM yang telah bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat tunduk pada peraturan BPR, sedangkan LKM yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi tunduk pada UU Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK., The number of Micro Finance Institution that has operated in Indonesia is so many. Mostly of them is not cooperative or limited company. The obscurity of legal entity could bring about potential losses to the client and also Micro Finance Institution itself. Therefore, the problem that will be elaborated in this research is how regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution and how synchronization Micro Finance Institution regulation with saving and loan cooperative regulation and banking regulation. The research methods in this research is literature study and also supported by interview. The regulation and supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution has been regulated by law, government regulations, and financial services authority regulations, while implementation of supervision Financial Services Authority to Micro Finance Institution will be started on January 2016. Micro Finance Institution thas was transfomed to the rural bank will obey rural bank regulation, while Micro Finance Institution that have got business license as cooperative will obey to cooperative regulation, so that getting business license from Financial Services Authority is not compulsory for them. ]"

"ABSTRAKAktifitas perbankan tidak akan terlepas dengan adanya perbuatan yangmengakibatkan kerugian pada pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana.Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit.Perlindungan hukum secara implisit diantaranya perlindungan yang dihasilkandari peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan dan jugapelaksanaan prinsip manajemen bank yang baik. Perlindungan melalui peraturanperundang-undangan diantaranya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan danUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Perlindungan hukum nasabah melalui pengawasan dan pembinaan dilakukan olehBank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum melaluipelaksanaan manajemen bank yang baik adalah melalui pelaksanaan prinsip GoodCorporate Governance. Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah denganmelalui lembaga yang dapat menjamin simpanan masyarakat, yaitu LembagaPenjamin Simpanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturanperlindungan hukum terhadap nasabah PD BPR dan pelaksanaan perlindunganhukum terhadap nasabah PD BPR dalam hal terjadinya kejahatan perbankan olehorgan perseroan bank di Indonesia. Jenis penilitian yang digunakan adalahpenelitian yuridis normatif. Sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian initermasuk penelitian preskriptif. Untuk jenis data yang digunakan ialah data primerdan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui studikepustakaan serta wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakanteknik analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan diperolehkesimpulan bahwa perlindungan nasabah dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LembagaPenjamin Simpanan dan juga Pedoman Prinsip Good Corporate Governance.Peraturan dan juga lembaga-lembaga tersebut di atas, pada dasarnya memilikiaturan yang cukup baik untuk perlindungan nasabah. Tetapi masih ada beberapahal yang harus diperbaiki dan dievaluasi agar masalah mengenai perlindungannasabah penyimpan PD BPR di Indonesia dapat lebih baik. Sehingga kepercayaanmasyarakat terhadap dunia perbankan dapat kembali baik.

---

ABSTRACTBanking activities are related to actions causing losses on the customers,especially depositors. Protection on customers can be performed implicitly as wellas explicitly. Implicit legal protection includes protection from legislations,monitoring and coaching, as well as implementation of good bank managementprinciples. Protection by legislations is partly regulated by Law No. 5 of Year1962 regarding Local Enterprises, Law No. 10 of Year 1998 regardingAmendment of Law No. 7 of Year 1992 regarding Banking and Law No. 8 ofYear 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection of customers bymonitoring and coaching is performed by Bank Indonesia and Financial ServiceAuthorities. Legal Protection by implementation of good bank management is byimplementing Good Corporate Governance principle. While explicit protection isby institutions which can guarantee public deposits, i.e. Deposit InsuranceCorporation. The purpose of this study is to discover the regulation of legalprotection of Local Enterprises customers of Bank Perkreditan Rakyat and theimplementation of legal protection on Local Enterprises customers of BankPerkreditan Rakyat in case of banking fraud by bank companies in Indonesia. Thetype of the study is normative legal research. Based on its purpose, this study is aprescriptive study. The types of data used were primary and secondary data. Datacollection techniques were literature study and interview which were thenanalyzed using qualitative analysis technique. Based on the analysis, theconclusion is customer protection can be performed based on Law on LocalEnterprises, Bank Indonesia, Financial Service Authorities, Deposit InsuranceCorporation as well as Good Corporate Governance principle. The regulations andinstitutions above basically have good rules for customer protection. However,there are things which should be improved and evaluated so that the issueprotection of Local Enterprises depositors of Bank Perkreditan Rakyat inIndonesia can be better, so that public’s trust on banking can recover."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan Informasi Dari Bank Indonesia (Sistem Informasi Debitur) Dalam Rangka Pemberian Kredit Oleh Bank serta menjelaskan Bagaimana penyelesaian jika ternyata data yang diberikan oleh Bank Indonesia merugikan Nasabah. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini termasuk penelitian preskriptif. Untuk jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemberian kredit di Bank dilakukan dengan menerapkan pemberian fasilitas kredit bank menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking Principle), Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dengan menggunakan Sistem Informasi Debitur Bank , serta upaya yang dapat dilakukan Debitur jika Informasi Dari Sistem Informasi Debitur merugikan debitur.

---

This study aims to determine the use of information from Bank Indonesia (Debtor Information System) in the Context Lending by Banks and explain How the settlement if it turns out the data provided by the Indonesian Bank Customer harm.This type of research used in this work is the author of normative research. This type of research include prescriptive research. For the type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through the study of literature and subsequent interviews were analyzed using qualitative analysis techniques. Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded that the extension of credit in the Bank is done by applying a bank credit facility apply prudential principles Banking (Prudential Banking Principle), KYC (Know Your Customer) using Bank Debtor Information System, as well as efforts to do Debtor if the Debtor Information System Information from harming the debtor. "

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (Trust) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitiapan dengan Pengelolan (Trust). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya kejelasan dari status kepemilikan dan pemisahan Trust corpus,dan perlu adanya definisi yang tepat mengenai kegiatan Trust di Indonesia.

---

ABSTRACT The focus of this study is legal protection for bank’s custody with management system (known as Trust) service users regulated under Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 on Trust Service. This research is qualitative normative. The data were collected by literature study. The researcher suggests that there needs to be given clarity about Trust corpus ownership, and precise definition of Trust activities in order to ensure the legal protection for Trust users in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai beberapa alternative penyelesaian dalamhal terjadi kredit sindikasi yang macet. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi yang pesat, bersamaan dengan munculnya industry-industri bermodal besar, bank tidak selalu mampu memberikan kredit secara bilateral, karena selain tunduk pada ketentuan BMPK, bank pun harus memenuhi prinsip kehati-hatian bank, salah satunya dengan penyebaran risiko. Dalam hal ini diperlukan kredit sindikasi, mengingat bahwa semakin besar pembiayaan yang dilakukan bank, semakin besar pula resiko yang harus dipikul. Kredit sindikasi menyediakan jalan keluar bagi bank-bank yang ingin membiayai proyek-proyek modal besar, namun terbentur dengan BMPK dan tingkat risiko yang mengikuti. Melalui kredit sindikasi, bank dapat mengambil langkah untuk memitigasi resiko, baik resiko hukum maupun resiko ekonomi. Namun, selayaknya dalam bisnis, resiko merupakan hal yang tidak mungkin dihindari. Dalam hal ini, terdapat resiko gagal bayar bahwa debitur akan mengalami kolektibilitas 5, atau macet. Apabila hal ini terjadi, maka sindikasi kredit sebagai kreditur memiliki beberapa alternative yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitur, di antaranya adalah melalui litigasi kepailitan, likuidasi agunan, atau restrukturisasi hutang.

---

ABSTRACTThis mini-thesis discussed several alternatives that Banks, as creditor, can use when dealing with a default syndicated credit. With the rapid expansion and growth of economic activity, along with the birth of high-capital industries, the ability and capacity the bank has as credit lender are now restricted by the existence of current legal lending limit regulation, and not to mention the precautionary principle that the bank has to obey, such as risk-allocation principle, that banks are not allowed to put all their capitals in one basket. Syndicated credit provides a way that allows bank to participate in such high-capital industries as a lender, by which the bank can take steps or preventive acts to mitigate the risk that may follow during the credit period. Before participating as a lender, the bank must take precaution acts to ensure the repayment of the borrower’s debt, that is by taking sufficient collateral and doing feasibility study of the borrower ability. However, in business, risk is inevitable. Payment default, when the borrower fails to fulfill their debt, happens. In this case, banks as credit syndication, have several choices on how to deal with this default syndicated credit, such as bankruptcy, collateral liquidation, or debt restructuring."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan sistem pembayaraninternasional sebagai sarana pencucian uang yang disebut Trade-Based MoneyLaundering oleh rezim anti-pencucian uang internasional dan nasional, disertaidengan perkembangan dan strategi penanganannya oleh bank melalui Anti-MoneyLaundering Compliance. Anti-Money Laundering Compliance sebagai bagian daristrategi pencegahan (prevention strategy) untuk mencegah dan memberantaspencucian uang, dan kewajibannya untuk terus dikembangkan sehingga bank yangpatuh terhadap aturan tersebut mampu mencegah digunakan sebagai sarana pencucianuang. Analisis dengan menjabarkan tingkat kecukupan kebijakan (level of adequacy)yang mengatur pencegahan modus baru pencucian uang dan menjelaskan strategiyang dapat digunakan mencegah Trade-Based Money Laundering saat ini. Metodependekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisanskripsi ini. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menganalisis pentingnyamelaksanakan anti-money laundering compliance sebagai upaya bank mencegah danmembantu pemberantasan pencucian uang demi menjaga integritas sistem keuangan.Bank tidak perlu menanti peraturan perundang-undangan yang khusus membahasTrade-Based Money Laundering karena peraturan yang ada saat ini telahmencerminakan pencegahan dan pemberantasan yang sejalan dengan cita-cita rezim.

---

ABSTRACTThis thesis is to discuss the use of international payment system called moneylaundering through Trade called Trade-Based Money Laundering acknowledge byanti-money laundering regime internationally and nationally, along with thedevelopment and treatment strategies by banks through the Anti-Money LaunderingCompliance. Anti-Money Laundering Compliance as part of a prevention strategy )toprevent and combat money laundering, and its obligation to continue to be developedso that banks are able to adhere to the rules used as a means of preventing moneylaundering. Analysis of the adequacy of the policy outlining the level that set the newmode of prevention of money laundering and describes strategies that can be used toprevent Trade-Based Money Laundering today. Qualitative method was used tocollect the materials in this thesis. In the end, this paper seeks to analyze theimportance of implementing anti-money laundering compliance in an effort toprevent banks and help combat money laundering in order to maintain the integrity ofthe financial system. Banks do not have to wait for legislation that specificallyaddresses the Trade-Based Money Laundering because existing regulations havemencerminakan prevention and eradication in line with the ideals of the regime."

"ABSTRAK Dalam skripsi ini dibahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yangdiberikan oleh kreditur kepada debitur. Sebagai sistem kredit yang luas, dalampemberian kredit sindikasi terdapat banyak risiko. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengidentifikasikan risiko-risiko apa sajakah yang terdapat dalam kreditsindikasi dan bagaimana proses manajemen risiko pada risiko-risiko tersebut. Metodepenelitian yang digunakkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, denganbentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitia yang memberikangambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam kredit sindikasiadalah risiko-risiko yang lazim terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telahdisebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Proses mitigasi dari risiko-risiko tersebutsama dengan proses yang dilakukan terhadap risiko-risiko dalam kegiatan perbankanpada umumnya dengan cara-cara yang sebagian besar telah ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan.

---

ABSTRACT This research discussed about syndicated loan, as one method of loans granted by thecreditor to the debtor. As a broad credit system, there are many risk on the provision ofsyndicated loans. The purpose of this research are to identify whar are the riskscontained in the syndicated loan and how the risk management process on these risks.Research method which is used in this study is a qualitative method, and the shape ofthe research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview andexplanation based on the analysis conducted in this research. Results from this researchare that the risks are contained in the syndicated loan are the risks prevalent in bankingactivities, as already mentioned in the Regulation of Bank Indonesia. Mitigation ofthese risks together with the process undertaken to risks in general banking activities inways that have largely been defined in the legislation."

"ABSTRAK Bank Mega selaku industri jasa keuangan menyediakan produk jasakeuangan berupa deposito dan hal tersebut dimanfaatkan oleh PT Elnusa Tbk.Namun, dana milik Elnusa tersebut disalahgunakan oleh keterlibatan oknumsehingga dana milik PT Elnusa Tbk menjadi hilang di Bank Mega. Bank Megakemudian membawa ke jalur hukum. Penulis menggunakan metode deskriptifdalam menganalisis pokok permasalahan. Skripsi ini akan membahas bagaimanaperlindungan nasabah pada Bank Mega yaitu PT Elnusa Tbk dimana dana yangdititipkan di Bank Mega telah hilang sehingga PT Elnusa Tbk tidak bisa diatrikdananya meskipun kasus ini dibawa hingga ke jalur pengadilan dan PT ElnusaTbk selaku nasabah menang hingga tingkat kasasi. Bank Mega wajibbertanggungjawab terhadap dana milik PT Elnusa Tbk dan bisa menggunakanberbagai skema dalam pembayaran kepada PT Elnusa Tbk

---

ABSTRACT Bank Mega as the financial services industry provides financial services includedeposit and it was used by PT Elnusa Tbk. But, there are fraud which caused byinternal party and then Bank Mega cann’t withdraw its fund from Bank Mega.Bank Mega chose legal action to withdraw its fund. The writer choose descriptivemethod to analysis the problem. This paper will discuss how customer protectionin Bank Mega Tbk , PT Elnusa where the funds are deposited in Bank Mega haslost so PT Elnusa Tbk can not withdraw their funds so that the case was broughtto the court lines and PT Elnusa Tbk, the customer wins to appeal . This paperwill discuss how the use of an escrow account in the protection of customer fundsand efforts to attempt an alternative in the payment of customer funds belongingto PT Elnusa Tbk . Bank Mega is obliged to pay its fund based on court decisionand the procedure to transfer the fund to PT Elnusa Tbk as a customer can beexercised through various scheme."

"ABSTRAKBranchless Banking adalah salah satu solusi untuk menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat marginal. Seiring berjalannya waktu, Branchless Banking juga dimanfaatkan oleh masyarakat ibukota sebagai salah satu penunjang kegiatan ekonomi masyarakat di kota besar. Branchless Banking menyediakan produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki potensi transaski E-Commerce yang sangat potensial. Masyarakat yang melakukan transaksi E-Commerce dapat menggunakan produk dan layanan Branchless Banking untuk Pembayaran. Virtual Credit Card adalah salah satu alat pembayaran yang dapat digunakan dalam Transaksi E-Commerce. Virtual Credit Card Octopay Bank CIMB Niaga adalah Virtual Credit Card yang hanya dapat diakses melalui laman facebook. Virtual Credit Card Octopay adalah produk yang terbilang baru dan belum pernah ada di Indonesia, karena fungsinya yang sebenaranya adalah layaknya Debit Card. Untuk itu skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay serta penerapan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengaturan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay di Indonesia tersebuar di berbagai ketentuan yaitu dalam KUHP, KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK. Penerapan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card di Indonesia secara spesifik diatur dalam PBI APMK yang berlaku bagi kartu kredit dan debit.

---

ABSTRACTBranchless Banking is one of the solution for reaching marginal society’s economic activity. As the time goes by, Branchless Banking is used by people in the city for higher level of economic activity. Branchless banking also perpares financial products which can be reached, simple, and compatible with the citizen needs. Indonesia has big potential on E-Commerce Transactions. People who do the E-Commerce Transaction can use branchless banking’s product and services for the payment. Virtual credit card is one of the payment instrument on E-commerce Transaction. For example, virtual credit card Octopay by CIMB Niaga Bank, is virtual credit card that can only be accessed by facebook web page. Product like Virtual credit card octopay by CIMB Niaga Bank has never been operated in Indonesia before. Virtual credit card octopay , despite of the name itself, has a function that same as debit card. This mini thesis will talk about the regulation of the virtual credit card octopay consumer and also the application of the virtual credit card octopay protection. The research of this mini thesis is book-based resulting descriptive research. The conclusion of this mini thesis found that the regulation of virtual credit card octopay consumer protection in Indonesia can be found in many regulation; Criminal Law Regulation, Private Law Regulation, Consumer Protection Regulation, Banking Regulation, BI Regulation, and OJK Regulation. The application of virtual credit card consumer protection spesifically regulated on BI Regulation concerning Payment Instrument Using Card, which is applied for both debit card and credit card."

"ABSTRAKKeberadaan Switching Company sebagai penyelenggara jaringan sistem switching telah menambah kegunaan dari mesin Anjungan Tunai Mandiri yang memungkinkan penggunaan kartu dan transaksi dengan bank yang berbeda dengan bank penerbit. Salah satu perusahaan penyelenggara jaringan antar bank termuka di Indonesia adalah PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, switching company memerlukan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator yang berwenang dalam kegiatan sistem pembayaran, yakni izin sebagai ‘prinsipal Alat Pembayaran Menggunakan Kartu’ yang bertanggungjawab atas jaringan yang dikelolanya. Pada praktiknya dimungkinkan juga untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir. Hal mengenai perlindungan konsumen berlaku pula PBI 16/1/PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen pada jasa sistem pembayaran yang harus dipatuhi switching company

---

ABSTRACT The presence of switching company that provide switching system had been a big help to expand the use of ATM by allowing different card from different bank to have transaction to different bank. One of the leading companies on interbank network is PT Artajasa Pembayaran Elektronis. Bank Indonesia as the regulator of payment system regulate that any party that responsibility of providing a networ should have license to operate, named as principal of card based payment instrument. Then, in practice, some of switching companies are allowed to doing business as clearing and settlement facilitator. Due to the main business of switching company is related to payment system, thus Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 about Customer Protection on Payment System Services applied."