Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semenjak tahun 2010, DJP menggiatkan ekstensifikasi pajak dengan UMKM sebagai salah satu sasarannya. Kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah, sehingga pada pertengahan tahun 2013, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggagas gerai layanan yang ditujukan untuk menghadirkan layanan kepada Wajib Pajak dan juga sebagai media jemput bola. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi gerai layanan pajak di pusat perbelanjaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi gerai telah menunjukkan hasil yang positif namun gerai layanan pajak tidak dapat dijadikan solusi satu-satunya dan masih membutuhkan alternatif kebijakan lain, misalnya Surat Himbauan Pajak

---

Directorate General of Taxation (DGT) has invigorated tax extensification program since 2010. SMEs became one of the program target due to the low level of their tax compliance. Thus, in 2013 Jakarta Tanah Abang Dua Tax Office initiated Tax Service Outlet Program at shopping centre to present services to tax payers closer. The research was conducted by using quantitative approach with survei as data collection technique. This research is aimed to evaluate the Tax Service Outlet program. As the result, this program was measured as positive. However, the program may not be the sole solution. Appeal Letter can be the other alternative to increase tax payer's compliance."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor yang hard to control dari segi kepatuhan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat sebagai perilaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM ditinjau dari Theory of Planned Behavior. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku patuh, norma subjektif tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap intensi berperilaku patuh, persepsi kendali perilaku memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku patuh, intensi berperilaku patuh memiliki pengaruh dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak orang pribadi UMKM.

---

Micro, Small, and Medium Enterprises is a sector that hard to control in terms of tax compliance. Tax compliance can be seen as behavior. This study aims to analyze tax compliance behavior viewed from Theory of Planned Behavior. This descriptive research was conducted by using quantitative approach with survey method. The result of this research show that attitudes has positive correlation and significant toward intention to comply, subjective norms has negative correlation and not significant toward intention to comply, perceived behavioral control has positive correlation and significant toward intention to comply, and intention to comply has positive correlation toward individual SME?s tax compliance behavior."

"Penelitian ini membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia pengawas perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada transformasi organisasi tahap awal dan tahap kedua. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen sumber daya manusia, dan perencanaan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dengan baik. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dan kelemahan terkait dengan ketepatan perencanaan, penyusunan kebutuhan, dan rencana pemenuhan sumber daya manusia.

---

This research discusses human resources planning for banking supervision carried out by Financial Services Authority of Indonesiareferencing organizational transformation in firststage and second stage. The theory that being used in this research are human resources management and human resources planning. This research uses post-positivism approach through field studies and literature. The result shows that human resources planning carried out by Financial Services Authority of Indonesiais already performed well. However, there are still some issues and weaknesses associated with the accuracy of planning, preparation requirements, and plans for fulfillment of human resources."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled."

"Mekanisme pengembalian kembali pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu migas mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan pengembalian kembaliPPN seperti SKF, SKPN dan konfirmasi faktur pajak dari DJP membuat prosedur pengembalian kembali PPN menjadi lebih lama dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prosedur pengembalian kembali PPN Migas berdasar PMK 218 Tahun 2014 di PT X. Penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengembalian kembali PT X harus melalui lima tahap yaitu penyiapan surat permohonan kembali PPN, verifikasi dokumen oleh SKK Migas dan konfirmasi DJP, penelitian terhadap surat permintaan pengembalian kembali PPN oleh DJA, pengeluaran surat perintah pembayaran, dan pencairan dana dari rekening migas. Namun, dalam proses pengimplementasiannya PT X mengalami permasalahan seperti birokrasi yang terlalu panjang.

---

The mechanism of reimbursement of Value Added Tax on the upstream oil and gas experienced a significant change since the PMK No. 218 of 2014 was enforced. Additional requirements filing documents VAT reimbursement such as SKF, SKPN, and confirmation tax invoice from the DJP make VAT reimbursement procedures become longer. This study aimed to analyze the implementation of the VAT reimbursement procedure based on PMK 218 2014. This qualitative research used in-depth interview as data collection technique.

As the result, there are five stages that has to be passed in the procedure. The stages are preparation of VAT returns documents, documents verification by SKK Migas and confirmation by DJP, study of VAT reimbursement's letter of request by DJA, the issue of a payment order, and funds disbursement from oil and gas account. However, there are some problems in the implementation, long bureaucracy is one of them."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."

"ABSTRAKDalam rangka mendorong perekonomian nasional, pada pasal 16 B UU PPN No.42 Tahun 2009 mengatur tentang fasilitas PPN yaitu PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis latar belakang kebijakan PN atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan pada perusahaan pelayaran niaga nasional serta menganalisis perbandingan kebijakan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut pada perusahaan pelayaran niaga nasional studi kasus PT X. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang fasilitas PPN adalah untuk mendorong industri dalam negeri seperti industri galangan kapal. Dibandingkan dengan kebijakan PPN tidak dipungut, kebijakan PPN dibebaskan berimplikasi pada total cost yang lebih besar

---

ABSTRACTIn order to boost the national economic growth, Article 16 of the VAT Law 42 Year 2009 regulates the VAT facilities consisting of VAT exempt and non-collectible VAT policies. The purpose of this research is to analye the policy background of VAT on imports and supplies of certain transportation and the taxable service associated with the transportation equipment of national commercial shipping company as weel as to analyze the comparison between VAT exemption and non-collectible VAT Policy on national commercial shipping company (study case of PT X). The study is conducted with a qualitative approach and in depth interview as data collection tchnique. The result of this study suggests thah the background of the VAY facility is to boost domestic industries such as shipbuilding industry. In comparison to the non-collectible VAT policy, the VAT exempt policy implies for larger total cost."