Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ayat (7) huruf c adalah angsuran Pajak Penghasilanyang harus dilunasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) setiapbulannya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari peredaran bruto/omzet. Dalampelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 menggunakan prinsip self assessment system, dengansistem ini Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung kewajibanperpajakannya yang harus disetor dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melaluiSurat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Maka skripsi ini membahas bagaimanaimplementasi pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, bagaimana pendapat WP OPPTmengenai kebijakan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c, dan apakah hambatanhambatanyang dihadapi oleh KPP dan WP OPPT dalam melaksanakan pemungutan PPhPasal 25 ayat (7) huruf c di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan literatur.Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan pemahaman WP dalam pelaksanaankewajiban PPh Pasal 25 ayat (7) huurf c masih kurang, serta adanya penurunan kontribusipenerimaan PPh Pasal 25/29 OPPT di KPP Pratama Klaten. Sehingga kesimpulan daripenelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 25 ayat (7) huruf c bagi WPOPPT di KPP Pratama Klaten belum optimal dikarenakan kurang optimalnya komunikasiyang dilakukan fiskus dengan WP, sumber daya manusia dari segi kuantitas kurangproposional dengan jumlah Wajib Pajak, sikap patuh WP OPPT belum konsisten/masihkurang, pendapat yang diberikan WP OPPT terhadap kebijakan pemungutan PPh Pasal 25ayat (7) huruf c kurang baik., hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalammelaksanakan kebijakan ini adalah masyarakat kurang antusias, WP pindah tempat usaha,sumber daya manusia (petugas pajak) tidak proposional dengan jumlah WP, belum adanyalaw inforcement yang tegas, sedangkan hambatan yang dihadapi WP merasa kesulitan dalammenghitung PPh terutang pada akhir tahun, WP merasa kesulitan dalam melakukan pengisianpada SSP dan SPT Tahunan, dan kemudahan pengadaan fomulir pajak (seperti: SSP).

---

ABSTRACTIncome Tax (VAT) of Article 25 paragraph (7) letter c is the income tax installment

must be paid in individual taxpayer Specific Employers (WP OPPT) per month calculated on

a percentage of gross income / turnover. Tax collection in the implementation of Article 25

uses the principle of self assessment system, with this system Taxpayer (WP) is given full

trust for calculating taxation liabilities that must be paid and reported to the Tax Office

through the Notice of Income Tax (SPT). So this paper discusses how the implementation of

collection of Income Tax Article 25 paragraph (7) letter c, how do individual taxpayer

Entrepreneur Specific policies regarding the collection of Income Tax Article 25 paragraph

(7) letter c, and whether the barriers faced by the Office of Services Tax and Individual Tax

Payer Specific Employers in executing the collection of Income Tax Article 25 paragraph (7)

letter c in Klaten Tax Office. This study used a qualitative approach is descriptive, with

interview data collection techniques and literature.

The results of this research is the awareness and understanding of Taxpayers Income

Tax liability in the implementation of Article 25 paragraph (7) huurf c is still lacking, as well

as a decrease in contribution receipts of Income Tax Article 25/29 of Certain Persons in

Private Employers Tax Office Primary Klaten. So that the conclusions of this study is that for

collection of income tax under Article 25 paragraph (7) letter c for individual taxpayer

Certain Employers at the Tax Office Primary Klaten not optimal due to less optimal fiskus

communications made by the taxpayer, in terms of human resources less quantity

proportional to the number of taxpayers, the attitude of submissive individual taxpayer has

not been consistent Specific Entrepreneur / still less, given the opinion that individual

taxpayer Employers of Certain Income Tax collection policies of Article 25 paragraph (7)

letter c is less good., barrier- obstacles encountered in implementing the tax policy is less

enthusiastic public, taxpayer moved the place of business, human resources (the tax) is not

proportional to the number of taxpayers, the lack of strict law inforcement, while the barriers

faced by taxpayers find it difficult to calculating income tax payable at the end of the year,

taxpayers find it difficult to perform charging at the Tax Payment (SSP) and the Notice of

Income Tax (SPT) Annual, and ease of procurement fomulir taxes (such as: SSP)."

"Bank dan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah di Indonesia, baru diakomodir dan diberikan keleluasaan secara legal dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Berkenaan dengan kepentingan perpajakan, sampai saat ini belum ada peraturan maupun ketentuan perpajakan yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pendekatan yang diambil untuk pengenaan pajak atas transaksi keuangan syariah sampai dengan saat ini masih mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini mengingat belum ada aturan perpajakan yang baru.Perdebatan mengenai perpajakan dalam kontrak keuangan syariah umumnya terjadi karena secara esensial kontrak keuangan syariah memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kontrak dan skema produk keuangan bank konvensional. Produk perbankan syariah secara umum menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa/jasa. Hal ini disebabkan dalam sistem ekonomi Islam, pengenaan bunga pada pemberian pinjaman uang tidak diperkenankan, sehingga dalam aktivitas penyediaan jasa pembiayaan digunakan instrumen nisbah bagi hasil, marjin/keuntungan jual beli dan upah sewa.Tesis ini bertujuan untuk meneliti dan membahas produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah dan aspek perpajakannya di Indonesia kemudian dibandingkan dengan Malaysia yang merupakan pelopor perbankan syariah di Asia Tenggara dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan membandingkan kondisi perbankan syariah di Indonesia dengan di Malaysia diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi terciptanya fair treatment ketentuan perpajakan atas produk dan jasa perbankan syariah dengan produk dan jasa perbankan konvensional sehingga disintermediasi pada lembaga keuangan dapat diminimalkan. Jika equal treatment dapat diwujudkan dan transaksi yang dijalankan oleh perbankan syariah tidak dikenakan pajak berganda maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia serta dapat menarik minat investor asing, khususnya negara-negara dari Timur Tengah, untuk berinvestasi di Indonesia yang pada akhirnya akan menambah penerimaan negara.

---

Bank and finance institutions based on shariah in Indonesia have just been accomodated and provided facility legally by Law Number 7 Year 1992 concerning Banking which is a letter ammended by Law Number 10 Year 1998 concerning Amendment to Law Number 7 Year 1992. For the tax puspose, up to now there is no special tax regulation which regulate financial transaction conducted by shariah banking. The approach which is selected to tax treatment on shariah financial transactions up to now referring on the existing tax regulation because of no new tax regulation.Debate about taxation of shariah financial contracts commonly happen because essensially shariah financial contracts have the fundamental differences compared with financial product scheme of conventional bank. Product of shariah banking generally adopted profit and loss sharing principle, sales and purchase, lease/service. This is cause by the Islamic economic system, which is interest is not allowed for loan therefore activity for financing is use based on profit and loss sharing ratio, margin/gain of sales and lease fee.The aim of thesis is to research and discuss product and service which is conducted by shariah banking and its tax aspect in Indonesia which is a letter compared with Malaysia recognize us the first mover of shariah banking in South-East Asia furthermore the research use qualitative descriptive method. Having compared the condition of shariah banking in Indonesia and in Malaysia is expected as the feedback for the realization of fair tax treatment on product and service of shariah banking with the conventional banking ones therefore distortion in banking industry could be avoidable. If equal tax treatment could be realized and then the financial transaction conducted by shariah banking should not be tax twiced so this is expected to stimulus the growth and the development of shariah banking in Indonesia and also to attrack the foreign investor, specially middle east countries, for investment in Indonesia leading to increase of the state revenue."

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada/tidaknya isu transfer pricing dalam suatu transaksi contract manufacturing, mengetahui praktik penggunaan bentuk kerjasama contract manufacturing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, baik di Indonesia maupun negara lainnya mengetahui bagaimana menerapkan analisis kesebandingan (comparability analysis) dalam penerapan prinsip harga wajar; menganalisis metode penentuan harga wajar apa yang sebaiknya digunakan untuk menentukan besarnya profit margin atas transaksi contract manufacturing ini; menganalisis praktik dan ketentuan perpajakan Indonesia yang terkait dengan ketentuan umum transfer pricing dan ketentuan khusus mengenai contract manufacturing yang kemudian dibandingkan dengan negara Amerika Australia. Canada, China dan Italia. Penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitis, metode survei dan tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan istimewa di antara para pihak dan tidak diberlaknkannya pembebenan harga wajar (arm's length) dalam transaksi contract manufacturing merupakan bukti bahwa telah timbul isu transfer pricing. Dalam penentuan besarnya profit margin yang wajar yang luirus dibebankan contract manufacturer kepada prinsipalnya,. diperlukan penetapan analisis kesebandingan (comparability analysis) dengan penekanan pada analisis fungsional. Berkaitan dengan pemilihan metode penentuan harga wajar yang harus digunakan untuk transaksi ini, haruslah dilihat kasus per kasus dan tergantung dari ketersediaan data pembanding. Meskipun demikian, metode berbasis transaksi lebih diutamakan untuk digunakan dihandlog metode berbasis profit. Dari penelitian terhadap ketentuan perpajakan pada keenam negara tersebut termasuk Indonesia, hampir semua negara tidak memiliki ketentuan perpajakan yang khusus terkait dengan contract manufacturing, kecuali Australia. Isu yang sering digunakan oleh otoritas pajak di negara-negara tersebut yang terkait dengan transaksi contract manufacturing ini adalah isu transfer pricing.

---

This thesis is aimed at identifying whether or not there is transfer pricing issue in the transaction of contract manufacturing arrangement; comprehending some types of contract manufacturing arrangement practices conducted by various multinational corporations, both in Indonesia or in many other countries; understanding how to implement comparability analysis in applying arm's length principle; analysing and fmally using the best method in finding arm's length price to determine profit margin on the contract manufacturing transaction; and as well as analysing the prevailing tax rules in Indonesia pertaining to transfer pricing transactions and special rules on contract manufacturing arrangement from which the outcome will be compared with USA, Australia, Canada, China and Italy. Research in this thesis will take furm of qualitative research with descriptive analyses, survey method and inquiry. The result turns out that there is a related party in the transactions between them and that the arm's length principle is not evident in the transaction of contract manufactnring arrangement. These circumstances become the proof that transfer pricing practice looms and exists. In detennining fair profit margin iliat should finally be charged into contract manufacturer and to its principal, it requires analyses of comparability, with the emphasis on functional analyses. Pertaining to the selection of methods used in determining arm's length price, ease by case should closely be elaborated and this step hinges on the availability of comparnble data. Even so, transaction·based method is preferable to use as compared with profit-based method. The result of researches in the said six countries. including Indonesia, is found that almost all the aforementioned cowttries do not have specific rules of tax concerning contract manufacturing arrangement, except Australia. The main issue concerning the contract manufacturing arrangement usually perceived by tax: authority of the said countries is nothing but the issue of transfer pricing."

"Tesis ini membahas cara penentuan penghasilan yang pengenaan pajak yang bersifat final dan tidak final yang dilakukan oleh PT. "X", yakni perusahaan yang memperoleh penghasilan utama dari kegiatan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan dan juga penghasilan lain seizin dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan, kemudian dibandingkan dengan ketentuan perpajakan menetepkan penghasilan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung dalam Pajak Penghasilan final dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian adanya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan perbedaan cara pandang antara pihak otoritas pajak dan Wajib Pajak PT. "X" dalam menentukan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyempumaan dan penegasan olch pihak otoritas pajak terhadap peraturan pajak final khususnya mengenai jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/atau bangunan. Selain itu penting untuk melibatkan semua Wajib Pajak yang melakukan usaba persewaan tanah dan/atau bangunan guna mendapatkan masukan-masukan untuk penyempumaan dan penegasan definisi penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak terkait dengan usaha tersebut

---

This theses discusses the way of detemination of income tax imposition which is subject to final tax and non final tax done by PT. "X", the company that camed major income from rent of land and/or building and also camed income from business other than income from rent of land and/or building. and then compared with the tax regulation in determining income as the tax base to calculate final income tax from rent of land and/or building. This research is descriptive. The research showed that there is difference in viewpoints betwecn tax authority and tax payer PT “X” in determining the tax base to calculatefinal income tax on income carned from rent land and/or building. This research suggest that this improvement must be done by tax authority to assert and confirm final taxregulation especially gross amount of income as the tax base to calculate income tax from rent of land and/or building. In addition it is also important to involve tax payers which conduct business on rent of land and/or building in order to obrain inputs for the improvement and relicf definition of gross amount to determine the tax base to be associated with the business."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyadari hal itu, reformasi perpajakan yang telah dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi menuntut perubahan menuju paradigma baru yang dianggap ideal, karena adanya perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik, ekonomi dan sosial. Namun, harus diakui bahwa masih banyak yang tidak beres dengan birokrasi kita. Oleh karena itu, tuntutan terhadap tata kelola pemerintah yang baik (good government governance) tidak habis-habisnya menjadi buah bibir. Penerapan prinsip good government governance sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi perpajakan berkaitan dengan modernisasi prosedur organisasi dan struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan prinsip accountability masih perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan adanya grey area yang masih menyulitkan kepada Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menyarankan pendidikan kepada aparat pajak sangat diperlukan yang menyangkut kompetensi dan etika aparat pajak serta membangun komunikasi yang tepat kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat meningkatkan integritas dan moral Pegawai Pajak dan dapat mendorong komitmen Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai regulator harus membuat suatu peraturan perpajakan yang tepat guna, jelas dan pasti serta tidak saling tumpah tindih. Sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak dapat dikurangi.

---

Tax is a source of government revenue in running the government. Income from the tax represents the largest source of revenue for the current state which is one of the main pillars of the state revenue components contained in the State Budget (APBN). Realize it, tax reform that has been done several times since the year 1983 is the government's efforts in building awareness and compliance of taxpayers. Reform requires a shift towards a new paradigm that is considered ideal, due to changes in all areas of life including political, economic and social. However, it must be admitted that much remains to be wrong with our bureaucracy. Therefore, the demands on the good governance government is not inexhaustible became a byword. Application of principles of good governance as the embodiment of government programs and activities related to the modernization of tax reform organization procedures and organizational structure have an influence on taxpayers' compliance.From the result, noted that the application of the principle of accountability still must be considered, this is because the grey area that still makes it difficult to taxpayers to run the taxation of rights and obligations. The results suggest education is very important to the tax authorities concerning the competence and ethics of tax officials and to establish appropriate communication to taxpayers. Thereby, increasing the integrity and moral Employee Tax and could encourage taxpayers in fulfilling the commitments of tax liability and increase public trust in tax administration in Indonesia. Furthermore, government as regulator must make an appropriate tax legislation, clearly and decisively and not overlapping each other. So the possibility of different interests and interpretations between taxpayers and tax authorities can be reduced."

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia melalui Mutual Agreement Procedure (MAP), keterkaitannya dengan proses Keberatan dan Banding serta pasal 16 dan 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan pengaruh dari diterbitkannya PER-48/PJ/2010 dan PP No 74 tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi dan aplikasi MAP di Indonesia sampai dengan saat ini dan kaitannya dengan ketentuan hukum pajak domestik yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat diterbitkannya PER-48/PJ/2010, Wajib Pajak tidak dapat menempuh dua jalur hukum secara bersamaan. Namun semenjak diterbitkannya PP No 74 tahun 2011, kemungkinan untuk menempuh dua jalur hukum yang bersamaan terbuka kembali bagi Wajib Pajak. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajaknya dan mendapatkan keputusan yang diharapkan secara adil.

---

This thesis discusses the tax dispute resolution process in Indonesia through the Mutual Agreement Procedure (MAP), its association with the Objections and Appeals as well as Articles 16 and 36 of the General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and the effect of the issuance of PER-48/PJ/2010 and PP No 74-2011. The approach of research is qualitative, while the method is descriptive. The purpose of this study is to investigate the process of implementation and application of MAP in Indonesia up to this time and its relation to the provisions of domestic tax law.

This research concludes that according to PER-48/PJ/2010, the taxpayer can not take two legal channels simultaneously. However, since the issuance of PP No. 74 of 2011, now the taxpayer can take two legal channels simultaneously, which means providing a greater opportunity for taxpayers to resolve their tax disputes."

"ABSTRAKTesis ini menganalisa tentang keefektifan pemberian insentif pajak berupafasilitas tax holiday di Indonesia untuk menarik investor luar dan dalam negeri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisa deskriptif.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian insentif pajakberupa tax holiday mampu memberikan dampak yang signifikan terhadappeningkatan investasi di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaterdapat berbagai faktor dan tujuan investasi yang menciptakan suatu lingkunganinvestasi yang merupakan pertimbangan utama bagi investor sebelum mengambilsuatu keputusan investasi. Lingkungan investasi di Indonesia sudah relatif baik,sehingga ada tidaknya fasilitas tax holiday yang ditawarkan tidak berpengaruhsecara signifikan terhadap keputusan investasi. Selain itu, pemberian tax holidaybagi penanam modal asing hanya akan efektif apabila metode penghindaran pajakberganda yang dianut adalah credit method yang disertai tax sparing danexemption method. Dari kesimpulan tersebut maka disarankan agar pemerintahmempertahankan dan memperbaiki lingkungan investasi secaraberkesinambungan dan memberikan transparansi bagi para penanam modalsehingga peningkatan investasi dapat direalisasikan.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to analyze the effectiveness of tax incentives in the formof tax holiday in Indonesia to attract both foreign and domestic investor. Thisresearch utilises qualitative approach and descriptive analytical method. Thepurpose of this research is to identify whether such tax incentive in the form of taxholiday is capable to encourage the growth of investment rate in Indonesia. Thefinding from this research indicates that many factors and investment purpose thatcreates condusive investment environment are the main considerations forinvestors to make any investment decision. Investment environment in Indonesiahas been relatively good thus regardless tax holiday facility offered, there is nosignificant impact toward investment decision. Besides, tax holiday facility givento foreign investors would only be effective if the type of tax treaty implementedis credit method with tax sparing and exemption method. From previousconclusion, it is recommended that govenrment maintain and improve investmentenvironment continuously and offers transparency for investors so that increase ininvestment could be realized."

"ABSTRAKBelum banyaknya studi mengenai kasus sengketa banding atas koreksi kewajaran hargaatas imbalan bunga di Pengadilan Pajak membuat penulis tertarik untuk meneliti kasussejenis. Penulis mengangkat satu kasus sengketa banding dimana DJP melakukankoreksi kewajaran harga yang relatif besar nilainya. Struktur transaksi yang melibatkanhubungan istimewa antara perusahaan di Indonesia serta British Virgin Island danSingapura, serta putusan pengadilan pajak membuat kasus ini menarik untuk diteliti.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian koreksi DJP dengan konsep transferpricing, menganalisis kesesuaian transaksi dengan kriteria abuse transfer pricing, sertamenguraikan dan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkankoreksi DJP pada kasus yang dibahas tidak sesuai dengan konsep transfer pricingkarena mengabaikan analisis kesebandingan. Transaksi yang dibahas sendiri terindikasisebagai abuse transfer pricing karena melibatkan perusahaan yang berdomisili dinegara dengan tarif yang lebih rendah dari Indonesia. Kemudian permasalahan terakhiradalah mengenai putusan majelis yang menerima permohonan banding karenakelemahan bukti yang diajukan DJP. DJP juga terbukti tidak mengikuti ketentuanperpajakan yang berlaku dalam menentukan harga wajar sehingga posisinya lebih lemahdari pemohon banding.

---

ABSTRACTThe case of tax appeal on the reasonableness of interest income correction have not yetdiscussed by many writers. This has lead the writer to study on such a case, where theDGT made a correction of interest income received by a tax payer in Indonesia. Thefirst reason why this case is encouraging to be discussed is the amount of the correctionwas relatively high. Secondly, the structure of the transaction also relate companiesfrom Indonesia, British Virgin Island, and Singapore. Lastly, the verdict of the tax courtthat received the tax payer appeal has bring the attention to the writer. The purposes ofthis study are to analyze the properness of the DGT correction base on the transferpricing concept, analyze the transaction and indicate it as an abuse transfer pricing,and also analyze the verdict of the tax court on the case. This study use a qualitativeapproach and a descriptive type of research. The result of the study showed that DGThave not yet properly followed the concept of transfer pricing on the correction becauseit fails to made a comparability analysis. The transaction it self could indicate an abuseof transfer pricing because it involves companies incorporated in the British VirginIsland, which do not impose tax income on the tax payer. And on the last issue, the taxcourt received the tax payer appeal because DGT fail to submit a valid evidence. DGTalso fail to followed the regulation properly on the case."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan lanjutan yang muncul dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi). Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan kreditur selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. Analisis perlakuan PPN atas transaksi penjualan AYDA dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf a khususnya Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif dalam menjaring potensi transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli.

---

ABSTRACTOne of the follow-up in a consumer finance transaction is the sale of collateral foreclosed (repossessed collateral) that were carried out by the creditor in case the debtor fails to pay (default). From the case studies of several Tax Court Decision; VAT dispute relating to the sale of repossessed collateral from the creditor to the buyer, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers as creditors and the Judges on the other side. DGT found that the sales of repossessed collateral by creditors are owed submission of VAT but the creditors (banks and finance companies) as well as the Judges thought that the sale of AYDA is not a VAT payable. Analysis treatment of VAT on the sale of AYDA is done by analyzing the opinions expressed in each of the third party case which is taken in this thesis. The results of the analysis indicate that the sale of repossessed collateral from creditors to the buyers are owed VAT pursuant to Article 4 letter (a) particular paragraph of Article 1A (1) letter (a) VAT Law Number 18 Year 2000 concerning the Second Amendment Act Number 8 of 1983 on VAT Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. In addition, from the results of the analysis is also found out that the existing of VAT regulations have not been effective in attracting the potential sale of repossessed collateral from the creditors to the buyers.

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak penerapan PSAK 30 (Sewa) terkait konvergensi PSAK ke IFRS. Perubahan mendasar dari konvergensi tersebut adalah perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based. Penerapan standar tersebut memerlukan interpretasi dan judgment dari pengguna standar atas substansi transaksi sehingga dapat diperoleh justifikasi yang memadai. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat pengaturan khusus atas transaksi leasing. Perbedaan pengaturan atas transaksi leasing menurut PSAK 30 dan ketentuan perpajakan akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, namun perbedaan tersebut masih dapat diatasi melalui rekonsiliasi fiskal. Apabila ketentuan perpajakan diselaraskan dengan standar akuntansi, perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based menimbulkan perubahan yang bersifat on balance sheet yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian harmonisasi peraturan perpajakan dengan SAK tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan utama prinsip kepastian dalam pemungutan pajak dan fungsi yang diemban pajak sebagai fungsi budgeter dan reguler.

---

ABSTRACTThe focus of this study is impact of application of PSAK 30 on lease accordance to convergence PSAK to IFRS. The basic change for said convergence is approach change from rule based to principle based. All user should have interpretation and judgment for transaction subtance to gain reasonable justification. On tax side, there are any special rule on leasing transaction. The difference of leasing transaction treatment between PSAK rules and tax rules will increase tax compliance cost, but we still can cover by fiscal adjustment. If the tax regulations are aligned with accounting standard, change of the rule-based approach to principle-based approach cause changes that are on the balance sheet that will impact on the decrease of tax revenue from income tax Article 23. For the said reason, harmonization tax rules and SAK will not be done by consideration of certainty principle on tax and the tax function as the budgeter and reguler."