Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well."

"Dalam rangka meningkatkan kinerja, pemerintah telah melakukan pembenahan secara terus menerus diantaranya pembenahan terhadap Sistem Internal Controls. Internal Controls atau yang biasa disebut sebagai Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan kehandalan data akuntansi/laporan keuangan, mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja serta dipatuhinya peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sistem Internal Controls menekankan pada tujuan yang hendak dicapai, dan meminimalkan Risiko dari setiap kegiatan operasional organisasi dengan berfungsi sebagai Directive Controls, Preventive Controls, Detective Controls dan Corrective Controls. Menurut tujuannya, Sistem Internal Controls tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: Sistem Pengendalian Akuntansi (internal accounting control) dan Sistem Pengendalian Administrasi (internal administrative control). Sistem pengendalian Akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi/laporan keuangan. Sistem pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan yang dimiliki organisasi dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Sedangkan Sistem Pengendalian Administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja serta mendorong dipatuhinya peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jika organisasi memiliki Internal Controls yang baik maka organisai akan memiliki kinerja yang baik pula. Internal Controls merupakan salah satu faktor kunci guna menghantarkan optimalisasi pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas organisasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pelaporan aset tetap pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Kompleksitas akuntansi aset tetap masih kurang dipahami di lingkungan pemerintah daerah sehingga berpengaruh pada banyaknya temuan audit atas LKPD yang terkait dengan set tetap. Hasil temuan audit terkait aset tetap tersebut selanjutnya digolongkan dalam beberapa kelompok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia kecuali kabupaten dan kota di provinsi DKI Jakarta, untuk tahun 2006-2007. Hasil penelitian menunjukkan pelaporan aset tetap pada LKPD tidak ter-standar, jumlah temuan audit aset tetap untuk tahun 2007 meningkat secara drastis, beberapa jenis masalah aset tetap yang umum terjadi terutama catatan dan perincian tidak mendukung saldo aset tetap, beberapa hal yang mempengaruhi kualitas pelaporan asset serta memburuknya kualitas LKPD dimana salah satu penyebabnya adalah temuan atas aset tetap. This research examined fixed asset reporting at local government in Indonesia

---

Complexity in fixed asset accounting and reporting, is still not fully understood at many local goverment entities, and impact to many LKPD (local govemment financial statement) audit findings related to fixed asset. Audit findings related to fixed a classified into several groups. The research uses sample from all local government in Indonesia, except in Province of DKI Jakarta, for the budget year of 2006-2007. The result shows that fixed asset reporting in LKPD is not standardized, fixed asset audit findings of 2007 increased drastically, some types of fixed asset problems commonly occurred especially detailed fixed asset information does not support fixed asset balance, several things related to the quality of fixed asset reporting, and quality of LKPD is get that fixed asset audit findings is one of the cause."

"Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan.

---

This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements."

"Skripsi ini membahas pengaturan dan pelaksanaan belanja hibah di Pemerintah Indonesia. Belanja hibah yang tertuang dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, dibandingkan dengan belanja serupa dalam GFS Manual 2001. Selain itu dibandingkan juga dengan belanja serupa dalam Pemerintah Australia dan Amerika. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga membandingkan pengaturan dan komponen belanja hibah dengan belanja bantuan sosial. Perbandingan ini dilakukan dalam tataran regulasi dan aplikasi dalam Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa komponen grants dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam komponen belanja hibah di Indonesia, grants di Australia dan assistance and subsidies di Amerika. Selain itu komponen dalam tiga negara tersebut mencakup komponen lain dimana dalam GFS Manual 2001 termasuk ke dalam kelompok belanja yang lain. Sedangkan dari perbandingan hibah dan bantuan sosial, ditemukan bahwa lembaga keagamaan dan lembaga sosial masuk ke dalam kedua jenis belanja tersebut. Sehingga pada pelaksanaannya banyak ditemukan kesalahan penganggaran pada belanja hibah terutama pada pemerintah daerah.

---

This study analyzes about regulation and application grant expense in Indonesian government. Grants expenditure that described in statute, regulations issued by government and regulations issued by ministry, will be compared with the similar expenditure in GFS Manual 2001, US and Australian government standard of expenditure. This grant also will be compared with social assistance expense. The comparations are between the regulation and also the application in Indonesian Government Financial Report. The result shows that grant componen in GFS Manual 2001 are also as a part of grants in Indonesia, United States and Ausralia. But in all of this country, they have other componen in grants that excluded in grants, but include in other expense at GFS Manual 2001. The comparations between grant and social assistance show that there are similar organizations or institutions that can be include as receiver of both expense. It was caused a lot of miss in budgeting of grants expense can be founded especially in local government report."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat;4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin;5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities.

The conclusions of this study are:

1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government;

2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public;

3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education

4. In rich district/municipality, the increase in districts/cities local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality;

5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta.

---

This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management.

Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 di Indonesia selama tahun 2006 -2010. Penelitian ini menggunakan metode skoring checklist yang komponennya disesuaikan dengan isi SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan berlaku efektif setelah berjalan 4 tahun diimplementasikan (2008).Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2006 kepatuhan LKPD sebesar 38% dan meningkat hingga 54% di tahun 2010. Pos yang paling meningkat kepatuhannya adalah kebijakan fiskal dan asumsi makro, sebab BPK mewajibkan pelaporan secara lengkap untuk proses audit dan pos ini yang paling diperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.

---

This thesis analyze the disclosure compliance of local government financial reports of regencies in Indonesia for the period of 2006-2010 against Government Accounting Standard Regulation PP 24 Year of 2005. This study used scoring method through checklist, which the checklist components adapted to PP 24 year of 2005. The standard effective after 4 years implemented (2008).

The result shows in 2006 LKPD compliance only 38% and increased to 54% in 2010. Fiscal policy and macro assumptions are the section that increase most, it‟s because BPK urgency for LKPDs to deliver a complete statement to get through the audit process and because mostly citizens concern only on this section."

"Penelitian ini memberikan analisis relevansi nilai pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan Feltham & Ohlson?s price model dalam mengukur relevansi nilai pada perusahaan yang listing. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan aset dan liabilitas pajak tangguhan dan bentuk-bentuk pajak tangguhan lainnya. Analisis menunjukkan bahwa hanya aset pajak tangguhan yang memiliki relevansi dalam menilai suatu perusahaan. Kesamaan antara pembukuan dan pajak terbukti semakin memperkuat relevansi nilai dari pajak tangguhan. Analisis sensitivitas pada setiap negara menunjukkan bahwa relevansi nilai pajak tangguhan pada setiap negara berbeda-beda yang diduga karena perbedaan pandangan investor dimana investor yang mempunyai pandangan ke depan menganggap informasi pajak tangguhan tidak relevan.

---

This study provide value relevance analysis of deferred taxes on manufacture companies in five of ASEAN country which is Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, and Thailand. This study uses Feltham & Ohlson?s price model in order to regress the value relevance of the listed companies. Independent variable that used in this study are deferred tax assets and liabilities and other components of deferred tax. The analysis shows that only deferred tax assets that has relevant information for assessing firm value. Book tax conformity proved strengthen the relevance of deferred taxes. The sensitivity analysis about per country regression found that the relevance of deferred taxes in each country is differs allegedly because of differences in investors' view that investors who had forward looking about deferred tax information will conclude that deferred taxes information are not relevant."