Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.

Abstrak :
Tesis ini membahas penerapan basis Kas Menuju Akrual pada laporan keuangan Badan Diklat ESDM dalam upaya persiapan menerapkan basis akrual laporan keuangan Badan Diklat ESDM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif terhadap akun-akun dalam laporan keuangan Badan Diklat ESDM, yaitu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Persediaan, Akumulasi Penyusutan, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima Di Muka yang telah menerapkan basis akrual di Neraca tetapi masih ada beberapa kesalahan dalam penerapan basis akrual. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Diklat ESDM harus menyiapkan konversi basis Kas Menuju Akrual menjadi basis akrual dengan cara inventarisasi atau konversi laporan yang sudah ada, meliputi Laporan Saldo Anggaran Lebih Awal, Neraca Awal, dan Laporan Perubahan Ekuitas ...... This thesis discusses the application of Cash Towards Accrual basis on the financial report of the Agency for Mineral Resources in implementing the accrual basis financial report the Agency for Mineral Resources. This research is a descriptive qualitative study of accounts in the financial statements the Agency for Mineral Resources, that is allowance for doubtful account, inventory, accumulated depreciation, debts to third parties, and unearned revenues which have implemented accrual basis in the balance sheet but there are still some mistakes in the implementation of the accrual basis. Results of the study suggest that the Agency for Mineral Resources should prepare a conversion of Cash Towards Accrual basis to be Accrual basis by an inventory or conversion of existing reports, including Statement of Changes in Budget Surplus Beginning, Beginning Balance Sheet, and Statement of Changes in Equity

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturan yang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapat disimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalan dengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masih kurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi “baik”. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belum memiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancang Rencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerja yang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memiliki aturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural dan fungsional dan auditor internal.

---

ABSTRACT
This research is intended to evaluate the implementation of bureaucracy reform at Constitutional Court, evaluate the implementation of good governance principles, to identify the constraints faced by Constitutional Court in the implementation of bureaucracy reform in attempt to establish good governance. This research uses descriptive analysis method. The data in this research is obtained through books, journals, thesis, regulations, and reports compiled by Constitutional Court. Observation and interview with related sides is also conducted in this research. Based on PMPRB valuation, the score Constitutional Court achieved is 72.22 (level 4) so it comes to conclusion that the bureaucracy reform that Constitutional Court conducted has succeeded and running well, just need some developments from the ineffective programs like changes management program and procedures program. Meanwhile, based on good governance valuation, can be concluded that the implementation of good governance at Constitutional Court reaching the score 84.723 and obtained “Good” qualification. On the other hand, some things need to be improved like Constitutional Court still hasn’t have the Whistle Blowing System, internal auditor has no role in drafting the Strategic Plan, internal auditor hasn’t monitor the implementation of work unit that has a high risk of diversion. Constitutional Court also has no policy rules to prevent conflict of interest for the structural official and internal auditor.

Abstrak :
Pengalokasian biaya masih berlebih untuk aktivitas-aktivitas berupa pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban dan pengukuran pada saat perencanaan dan penganggaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) monitoring spektrum frekuensi radio, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Penting adanya penelitian untuk efisiensi biaya aktivitas. Penelitian dilakukan dengan tujuan menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) aktivitas-aktivitas departemen tersebut dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Perlu adanya metode penetapan biaya (costing) penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) terhadap kelebihan biaya aktivitas departemen pada saat perencanaan dan penganggaran. Pendekatan Time Driven Activity Based Costing (TDABC) digunakan sebagai metode penetapan biaya dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK), sehingga diperoleh efisiensi biaya aktivitas pada saat perencanaan dan penganggaran. Departemen disarankan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas-aktivitas sejenis dan dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya dengan menggunkan metode TDABC. ......The allocation of costs is over estimate for activities such as observation, detection of emission sources, monitoring, enforcement and measurement at the time of planning and budgeting in the Technical Implementation Unit ( UPT ) radio frequency spectrum monitoring, Directorate General of Resources and Equipment Post and Information. It is important for research for cost efficiency activities. The research was conducted with the aim of preparing Standard Output Cost ( SBK ) activities of the Department in the implementation of performance-based budgeting. There needs to be a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost ( SBK ) for the excess cost of the activity department at the time of planning and budgeting. Approach Time Driven Activity Based Costing (TDABC) is used as a method ( costing ) in the preparation Standard Output Cost (SBK), in order to obtain the cost efficiency of the activity at the time of planning and budgeting. Departement advised to prepare Standard Output Cost ( SBK ) in planning and budgeting for similar activities and be repeated every year by using the method TDABC.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip TQM di KPPN, prioritas prinsip TQM, dan prioritas faktor penentu keberhasilan implementasi prinsip TQM sehubungan dengan tingkat indeks kepuasan pelanggan yang diterima KPPN di Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner survei kepada 30 orang pegawai KPPN Medan II dan 50 orang pegawai KPPN Jakarta IV. Dalam menguji implementasi prinsip TQM dan prioritasnya, penelitian ini menggunakan delapan prinsip TQM sebagai sub variabel penelitian, yaitu: kepemimpinan, fokus pada pelanggan, keterlibatan dan pemberdayaan pegawai, pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pengukuran kinerja, sistem informasi dan analisis, dan perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, untuk menguji prioritas faktor penentu keberhasilan implementasi TQM, penelitian ini menggunakan tiga faktor internal sebagai sub variabel penelitian, yaitu: komitmen dan dukungan pimpinan puncak organisasi, keterlibatan seluruh pegawai, serta kondisi lingkungan dan budaya organisasi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi delapan prinsip TQM di KPPN Medan II lebih tinggi dibandingkan dengan implementasi prinsip TQM di KPPN Jakarta IV. Hal tersebut selaras dengan tingkat indeks kepuasan pelanggan yang diterima KPPN Medan II yang juga lebih tinggi dibandingkan yang diterima oleh KPPN Jakarta IV. Selain itu, disimpulkan bahwa prioritas implementasi prinsip TQM di KPPN Medan II dan KPPN Jakarta IV sedikit berbeda, namun secar umum menempatkan prinsip kepemimpinan, kerjasama, serta keterlibatan dan pemberdayaan pegawai sebagai tiga prinsip yang paling penting dan memiliki prioritas tinggi untuk diimplementasikan. Kemudian, hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor komitmen dan dukungan pimpinan puncak organisasi dianggap memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan implementasi prinsip TQM, disusul dengan faktor keterlibatan seluruh pegawai, serta kondisi lingkungan dan budaya organisasi.

---

The purpose of this study is to determine the extent of implementation of TQM principles, priorities of TQM principles, and the priority of successful determinants for implementation of TQM principles in the State Treasury Office (STO), in relation to an index level of customer satisfaction received by the STO in 2012.This study used a descriptive quantitative research method using questionnaire surveys distributed to 30 Medan II STO employees and 50 Jakarta IV STO employees. In examining the implementation of TQM principles and its priorities, this study used eight principles of TQM as sub-variables: leadership, customer focus, employee involvement and empowerment, education and training, collaborative work, performance evaluation, information systems and analysis, and continuous improvement. Meanwhile, to test the priorityof successful determinants for TQM implementation, this study used three internal factors as sub-variables, namely: commitment and support of the top leadership of the organization, overall employee involvement, as well as organizational environment and culture. The result of this study show that the implementation of the eight principles of TQM in Medan II STO was more substantial than in Jakarta IV STO. This is in line with the level of customer satisfaction index from Medan II STO, which was also higher than that of Jakarta IV STO. Moreover, it was concluded that the TQM principles prioritized to be implemented in Medan II STO and Jakarta IV STO were slightly different, but in general, principles of leadership, cooperation, overall employee involvement and empowerment were placed as the three most important and most prioritized principles to be implemented. Lastly, commitment and support from the top leadership of the organization were considered as very important successful determinants for implementation of TQM principles, followed by overall employee involvement, organizational environment and culture.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). MK selama ini belum pernah melakukan audit kinerja terhadap proses pelayanan perkara yang menjadi aktivitas inti/utamanya (core activity). Peneliti melakukan tahap-tahap dalam perencanaan audit kinerja dengan melalui proses penentuan area kunci, dimana hasil proses tersebut menghasilkan pelayanan perkara sebagai area kunci yang dapat dijadikan objek pemeriksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analis deskriptif. Peneliti melakukan studi literatur, observasi dan wawancara untuk mengetahui pelaksanaan audit kinerja yang selama ini dilakukan auditor internal serta untuk menentukan kriteria audit yang selanjutnya digambarkan dengan ?model manajemen yang baik? (good management model) dan dijadikan dasar dalam menyusun program audit kinerja. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu perencanaan audit kinerja di MK belum mengikuti metodologi yang benar, sehingga penentuan objek pemeriksaan di MK selama ini tidak melalui tahap pemilihan area kunci yang mempertimbangkan faktor risiko, signifikansi, dampak audit dan audibilitas. Hal ini yang menyebabkan bagian Kepaniteraan yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan pelayanan perkara "luput" sebagai objek pemeriksaan auditor internal. Penelitian menghasilkan penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara yang dapat diterapkan sebagai langkah awal pengawasan dan upaya untuk meyakinkan serta melegitimasi pelayanan perkara di MK telah berjalan baik. ......This research aims at providing insights of the arrangement of planning and performace audit program on case service process at the Constitutional Court (CC). So far, the CC has been neglecting teh audit performace of case service process as its core activity. The researcher conducted the stages of performance audit planning, through determination process of key area. That process generates case service as the object of audit. This type of research is analysts descriptive and principally based on qualitative method. The study mainly rely on literature study, observation and interview on the implementation of performace audit conducted by auditor internal. It also to determine audit criteria are further described as a good management model. The model then used as the base of the arrangemnet of performace audit program. This research concludes that the performace audit planning didn?t comply the correct methodology. Therefore the determination of the object audit didn?t follow the selection stage of key area taht considering risk factor, significance, impact and audibility of auditor. That causes Kepaniteraan which has responsible for implementation of case service process "miss" as a audit object by auditor internal. This research generates the arrangement of planning and performace audit program on the case service process. It also can be used as a first step of implementation monitoring and as an effort to legitimize that case service at CC has been going well.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti optimalisasi Sistem Akuntansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) serta optimalisasi pelaporan pertanggungjawaban APBN berupa laporan keuangan yang disajikan dalam dua standar akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu juga meneliti penilaian kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU UNJ. UNJ sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri berstatus BLU sejak tahun 2009 menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia. Sistem akuntansi yang dipakai selama ini di UNJ masih belum optimal diimplementasikan. Masalah yang dihadapi diantaranya adalah belum adanya legalitas sistem akuntansi yang dipakai yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, pengembangan dari SAK masih lambat. Aplikasi SAK yang dimiliki belum terintegrasi dengan aplikasi SAP. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan UNJ menyajikan nilai aset yang berbeda dari dua laporan tersebut. Akhir dari permasalahan ini adalah penurunan peringkat penilaian kinerja keuangan BLU UNJ. Penelitian ini mencoba menjawab kompleksitas permasalahan dalam otimalisasi sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLU UNJ, dan memberikan solusi atau saran atas permasalahan terebut terkait peningkatan kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. Metode penelitian yang dipakai adalah Soft Systems Metodhology yang dikembangkan oleh Peter Checkland. Kesimpulannya adalah UNJ mempunyai permasalahan yang kompleks tentang sistem akuntansi yang berakibat pada pelaporan keuangan yang tidak akurat dan tidak akuntabel serta tidak tepat waktu. Untuk itu peneliti menyarankan aksi perubahan dengan melakukan langkah legalisasi sistem akuntansi yang sudah dimiliki dan selanjutnya melakukan pengembangan SAK dengan membangun aplikasi SAK yang terintegrasi dengan SAP sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga penajaman peran SPI dalam pengawasan intern terutama atas indikator penilaian kinerja keuangan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. ...... This study aims to investigate the optimization of Accounting System of State University of Jakarta (UNJ) in the financial management of the Public Service Agency (BLU) as well as the implementation of the budget in the form of accountability reporting financial statements are presented in two accounting standards: Financial Accounting Standards (SAK) and the Governmental Accounting Standards (SAP). It also examines the financial performance aspects of financial management compliance BLU UNJ. UNJ as one of the state university had status BLU since 2009 organized accounting in accordance with accounting standards issued by professional associations of accountants Indonesia. The accounting system used for this is still not optimal implemented in UNJ. Problems encountered include the lack of legality of the accounting system used is approved by the Ministry of Education and Culture. In addition, the development of Accounting System is still slow. SAK owned applications are not yet integrated with SAP applications. This causes the financial statements of UNJ present different values of asset from the two reports. End of this problem is the decline in financial performance BLU UNJ. This study attempts to answer the complexity of the problems in the accounting system and financial statements BLU UNJ, and provide solutions or suggestions for problems faced UNJ to optimize accounting system related performance improvement aspects of financial management compliance BLU. The research method used is Soft Systems Metodhology developed by Peter Checkland. The conclusion is UNJ have complex problems of accounting system which resulted in inaccurate financial reporting and are not accountable and not on time. The researcher suggest the action changes by doing the legalization of accounting system that has been owned and subsequently to develop Financial Accounting Systems to build applications that integrate with SAP in order to produce accurate financial statements, accountable and timely. In addition, SPI 's role in the sharpening of the internal control, especially over the financial aspects of performance assessment indicators of financial management compliance of BLU.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya. ......The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan barang persediaan reagen di Badan Litbang Kesehatan dan memberikan rekomendasi upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah membandingkan kondisi saat ini dengan praktik-praktik terbaik pengelolaan persediaan khususnya barang persediaan reagen laboratorium berdasarkan general perishable inventory management theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang persediaan reagen secara keseluruhan sudah cukup baik, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan. Penelitian ini merekomendasikan 6 upaya perbaikan untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan barang persediaan reagen di Badan Litbang Kesehatan.

---

ABSTRACT
The purposes of this study are to analyze effectiveness of reagen supplies management at National Institute of Health Reaserch and Development and to provide some improvement recommendations. This research is a qualitative study which analyze current condition with the best practices in reagent supply chain based on general perishable inventory management theory. The result indicates that there are some weaknesses in reagent supplies management. The researcher suggests 6 recommendations to improve the effectiveness of reagent supplies management at National Institute of Health Reaserch and Development.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan praktik profesional dan standar audit IIA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris explaining case study. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit IIA. Kekurangan mendasar bahwa Kementerian Agama belum melakukan manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tanpa adanya keterlibatan dari satuan kerja sebagai pihak manajemen. Tidak ada komunikasi dan persetujuan dari Menteri Agama terhadap perencanaan yang dibuat.

---

This research aims to determine the suitability process of risk based internal audit planning in General Inspectorate Ministry of Religion with professional practices and IIA auditing standards. This research uses a qualitative method with explaining case study design. The result of this research concludes that the process of risk based internal audit planning in General Inspectorate is not working optimally and not fully in accordance with IIA auditing standards. The fundamental shortcomings of Ministry of Religion are there are no risk management and the risk assessment is carried out by the General Inspectorate itself without the involvement of the working unit as a management. And also, there is no communication and approval of the Minister of Religion on the plans.