Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintahan terbuka secara sederhana berarti bagaimana pemerintah memfasilitasi arus informasi antara pemerintah dan warga negara Pemerintahan terbuka dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang transparan dapat diakses dan responsif dimana informasi mengalir secara bebas dari dan kepada pemerintah melalui berbagai kanal Salah satu pemerintah di Indonesia yang telah menerapkan konsep pemerintahan terbuka melalui tools e government adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Hal tersebut didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet di DKI Jakarta Secara lebih lanjut penelitian ini membahas penerapan pemerintahan terbuka melalui sistem Respon Opini Publik ROP di DKI Jakarta sebagai sistem pertama dan satu satunya sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat secara aktif yang dikembangkan oleh pemerintah daerah di Indonesia Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data primer dan sekunder Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ROP telah memenuhi dua nilai dari pemerintahan yang terbuka yakni transparan dan responsif Namun sistem tersebut belum memenuhi prinsip aksesibilitas karena kurangnya sosialisasi publik guna membangun kesadaran publik akan keberadaan sistem Selain itu terdapat beberapa kendala dalam penerapan sistem ROP yakni keberadaan landasan hukum kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurangnya komitmen SKPD di DKI Jakarta kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan sistem dan banyaknya kepentingan politik di ibu kota

---

Open government has simply meaning as facilitating flow of information between government and citizen Besides open government also defined as open decision making in government while the citizens easily could monitoring based on their right to know what government do There are three values in implementing open government transparency accessible and responsive One of government in Indonesia that apply open government concept through e government is Provincial Government of DKI Jakarta This is supported by the quantity of the social media and internet users in Jakarta The research discusses the implementation of open government through Respon Opini Publik ROP system in DKI Jakarta as the first and the only system that developed by local government in Indonesia The research conducted with qualitative approach to the type of descriptive approach The result shows that ROP system has complied two values of open government transparency and responsive However the system has not fulfill accessible as well because the lack of public socialization in purpose to built public awareness Furthermore there are some hindrances in implementing ROP System the legal basis the human resources less commitment of the other public institutions in DKI Jakarta less public awareness and political interests in the capital city "

"Pendidikan merupakan hal penting yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diwajibkan di Indonesia. Namun pendidikan formal tidak cukup untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan rohaninya. Sehingga untuk melengkapinya diperlukan pendidikan non formal keagamaan, diantaranya yaitu Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Di beberapa daerah pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an mulai diperhatikan sebagai penunjang pendidikan formal, yaitu melalui peraturan yang mewajibkan calon siswa SMP dan MTs untuk menyertakan ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang telah memiliki kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini membahas permasalahan Implementasi Kebijakan Kewajiban Penyertaan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an sebagai Syarat Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Cianjur serta faktor-faktor terkait implementasi kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, namun disisi lain ada capaian peningkatan jumlah siswa baru yang menyertakan ijazah. Hal ini terkait dengan faktor-faktor komitmen SMP dan MTs, pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an, pemahaman SMP dan MTs, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, komunikasi antar lembaga dan intralembaga, pengawasan, dan penegakan sanksi.

---

Education is an important thing for citizens. Formal education is an education that required in Indonesia. Formal education is not enough to support the human needs, especially spiritual needs. To complete it, non formal religion education is required, such as Diniyah Takmiliyah DTA and Pendidikan Al Qur rsquo an TPQ . In some cities, DTA and TPQ is began to be considers by local government as support education for formal education, through policy that require DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate to continue education to Junior High School or SMP and Madrasah Tsanawiyah MTs . Cianjur is one of the region that already have this policy. Therefore, this study discusses what is the problem in Implementation of Inclusion Policies of DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate as a Requirement for Continuing Education to JHS and MTs in Cianjur as well as factors related to policy implementation. The method of this research is qualitative. The result of this research is there are problems in the policy implementation, but there is achievement increase number of new student which include certificate. This is related to the factors of JHS and MTs commitment, empowerment of DTA and TPQ, understanding of SMP and MTs, government support, community support, inter agency and intra agency communication, supervision, and enforcement of sanctions."

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan P2KP melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL di DKI Jakarta. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Wawancara mendalam dan studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan konflik formulasi kebijakan yang minimal menyebabkan kebijakan belum mencakup aspek-aspek lain untuk menjadi solusi. Selain itu, sektor swasta belum diikutsertakan dalam proses formulasi kebijakan. Desain kebijakan P2KP ini pun belum diperbarui dan belum spesifik. Selain itu, komitmen dan koordinasi dalam organisasi maupun antar organisasi masih perlu ditingkatkan. Meskipun kebijakan mendapat dukungan dari street level bureaucrats dan kelompok sasaran, tetapi kurangnya pemahaman serta kurang aktifnya beberapa anggota menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan P2KP dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, yaitu pengetahuan tentang gizi, daya beli, dan gaya hidup. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL belum mendukung pemasyarakatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai tujuan dari kebijakan P2KP di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis research examines the implementation of Accelerated Movement of Food Consumption Diversity P2KP through Sustainable Food Reserved Garden KRPL in DKI Jakarta. This descriptive research uses a post positivist approach with qualitative data collection methods. In depth interview and literature review were used as qualitative data collection methods. The results show minimal conflicts in policy formulation caused other aspects have not been included as solutions. In addition, the private sector has not been included in the process of policy formulation. The policy design is outdated and unspecified. Moreover, organizational commitment and interorganizational coordination need to be improved. Even though there are support from street level bureaucrats and target groups, lack of comprehension about policy and passivity of some group members became obstacles in the implementation of the policy. P2KP policy are influenced by socio economic contexts that is knowledge about nutrition, purchasing power, and lifestyle. It can be concluded that Sustainable Food Reserved Garden KRPL has not supported the cultivation of food diversification as a goal of P2KP policy in DKI Jakarta."

"ABSTRAKKewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan  melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan maksimal. Adapun saran yang rekomendasikan adalah koordinasi serta sosialisasi kepada stakeholders agar pelaksanaan pemberian IUP berjalan lancar.

---

ABSTRACTThe authority to issue Mining Permits (Izin Usaha Pertambangan hereinafter abbreviated as IUP) is one of the most important requirements for businesses that conduct mining activities. Business actors who will carry out the mining activities must comply with existing regulations so that good mining is carried out. The Provincial Government is given the authority to issue IUP to the business actors so that the implementation of mining activities in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to analyse the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java. The method that is used in this research is conducting interviews of relevant informants. This research uses the post-positivist approach with the method of qualitative data analysis. The result of this research shows that the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java is not conducted optimally.  The recommendations as a result of this research is that there is a need for further coordination and socialisation towards stakeholders, so as to ensure that the granting of IUPs is conducted optimally and smoothly."

"Skripsi ini membahas implementasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KOMANDAN sebagai suatu kebijakan guna mempercepat penyampaian informasi keuangan daerah ke pusat dan mengintegrasikan seluruh data keuangan menjadi pusat database Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Namun, sejak dipublikasikan pada Desember 2010, implementasi kebijakan KOMANDAN oleh sejumlah Pemerintah Daerah hingga tahun 2013 belum berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem KOMANDAN dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi faktor kurangnya komunikasi, terbatasnya sosialisasi, inkonsisten kebijakan, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sanksi yang belum diterapkan, pimpinan yang kurang berperan, dan kurangnya koordinasi antarunit maupun organisasi penyelenggara sistem KOMANDAN.

---

This thesis discussed about the implementation which related with factors that affect the implementation of KOMANDAN, as a policy to accelerate the delivery of local financial information to the Central and integrate all financial data into a central database of the Local Financial Information System (SIKD). However, since published in December 2010, implementation of KOMANDAN by a number of Local Government has not gone as expected. Research is done in Post Positivist with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of communication dan socialization, inconsistent policies, lack of quality and quantity of human resources, the sanctions have not been applied, the less leadership role, and lack of coordination between units and organizations which implement system."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi pada portal www.jakarta.go.id, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu ketersediaan informasi pada portal www.jakarta.go.id, indikator kesempatan berinteraksi antara masyarakat dan pemerintah pada portal, dan indikator fasilitas komunikasi dengan publik terkait kebijakan dan peraturan hukum dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor yang membuat penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik.

---

This research is about the implementation of transparency in the portal of Provincial Government DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) and the factors that influencing its implementation. This descriptive research use positivist approach with qualitative collecting data methods. The writer explains the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id by using the theory of transparency portal evaluation. The result of this research told that the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id was not good because from the four used indicators, only one indicator was categorized as good which is the ease access of information on portal and the other three indicators, such as the availability of information, the opportunity to interact between public and government, and the communication related to public policy and regulation with public were categorized as not good because there are some flaws in its implementation. In addition, also found there are some factors that make the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id being not good."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan enam peran Diskopperindag dalam pemberdayaan Kabupaten Sukabumi , yaitu peran pembinaan, peran fasilitator, peran katalisator, peran regulator, peran innovator, dan peran coordinator. Dalam melakukan peranan, Diskopperindag menemui beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan partisipasi anggota koperasi

---

ABSTRACTThis research is entitled The role of Department of Cooperative, Industry, and Trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. The purpose of this research is to describe the role of department cooperative, industry, and trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. This research is qualitative research, using depth interview as a main method in gathering data of each informant. The primary data is based on depth interview and the secondary data is based in documentations. The result of this research shows that Department of Cooperative, Industry, and Trade has six role in cooperative empowerment such as coaching , facilitator, catalyst , regulator, innovator, and coordinator. Department Cooperative, Industry, and Trade find some barriers in cooperative empowerment such as budget constrains, human resources, government support, and participation of cooperative members."

"Skripsi ini membahas penerapan good corporate governance dengan prinsip-prinsip seperti: fairness, transparency, accountability serta responsiveness. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki peranan penting dalam memaksimumkan nilai perusahaan dengan membentuk sistem manajemen yang mendukung dan memajukan kreatifitas dan kewirausahaan yang berkualitas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan internal Perum Bulog Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan penggunaan waktu, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian cross sectional. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu prinsip-prinsip good corporate governance telah diterapkan di lingkungan Perum Bulog namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

---

This paper discusses the implementation of good corporate governance principles such as fairness, transparency, accountability and responsiveness. Application of the principles of good corporate governance has an important role in maximizing corporate value by establishing a management system that promotes and supports creativity and the entrepreneurial quality. The study aims to determine how the application of the principles of good corporate governance in the internal environment Bulog Jakarta.

The research uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Based on the use of time, this study included the cross-sectional study. Based on its benefits, this study included pure research. Final results from this study form a picture of knowledge about the application of the principles of good corporate governance in terms of transparency, accountability, responsibility and fairness."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip relokasi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Jakarta Utara. Teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip relokasi yang dikemukakan oleh Cernea. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist melalui pengumpulan data studi lapangan wawancara mendalam dan observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga prinsip relokasi dari Cernea yang menjadi dimensi dalam penelitian ini, yaitu government responsibility, resettler rsquo;s participation dan the host population belum semua indikator dapat terpenuhi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang Jakarta Utara. Pada dimensi pertama, government responsibility, indikator yang belum terpenuhi di antaranya adalah: penentuan lokasi baru terkait dengan desain dan tata ruang, penentuan lokasi baru terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana, kebutuhan finansial untuk membangun kembali kehidupan warga yang terkena dampak relokasi dalam hal soft cost seperti pelatihan. Pada dimensi kedua, resettlers rsquo;s participation, indikator yang belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya adalah: sosialisasi dengan warga yang terkena relokasi seperti informasi waktu pelaksanaan relokasi, pemilihan lokasi permukiman baru, prosedur kompensasi, hak-hak pemukim, dan partisipasi melalui pemimpin formal, informal dan organisasi non pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi. Pada dimensi ketiga, the host population, dapat disimpulkan bahwa semua indikator di dalamnya telah terpenuhi.

---

ABSTRACTThis research aims to describe about implementation of the relocation principles in the resident relocation in Pasar Ikan Luar Batang Area North Jakarta. Theory that used in this research is the relocation principles by Cernea. This research uses post positivist approach by field study of collecting data in depth interview and observation and literature study. Based on this research, the three principles of Cernea that become dimensions in this research, government responsibility, resettler rsquo s participation and the host population, cannot be met entirely by the provincial government of DKI Jakarta in the Resident Relocation in Pasar Ikan Luar Batang Area, North Jakarta. The first dimension, government responsibility, indicators that cannot be met are determination of the new location associated with design and layout, determination of the new location associated with facilities and infrastructures, financial needs to rebuild the lives of the residents affected by relocation in terms of soft cost such as training. The second dimension, resettlers rsquo s participation, indicators that can not be met are socialization with residents affected by the relocation as the time information to relocate, the recovery of the new settlement, procedure of compensation, the rights of the settlers, and participation by informal, formal and non government organization leader in the planning and implementation of the relocation. The third dimension, the host population, can be concluded that all indicators have been met."

"ABSTRAKSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Kementerian BUMN sebagai instansi Pembina BUMN memiliki keharusan untuk mengimplementasikan SAKIP, mengingat potensi BUMN yang besar dan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara. Penelitian ini melihat perbandingan implementasi SAKIP di tahun 2015 dan 2016 melalui 5 dimensi dalam kerangka akuntabilitas kinerja di sektor pemerintah, antara lain tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, umpan balik, evaluasi, dan pemberian insentif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 dimensi pertama sudah terpenuhi di tahun 2015 dan 2016, sedangkan dimensi umpan balik belum terpenuhi di tahun 2015 karena perhatian pimpinan terhadap implementasi SAKIP masih kurang. Pada tahun 2016 terlihat peningkatan dengan dibantu dengan adanya bagian baru khusus menangani manajemen kinerja serta meningkatnya perhatian pimpinan. Tidak adanya pemberian insentif berdasarkan kinerja menjadi dimensi yang tidak terpenuhi di kedua tahun tersebut.

---

ABSTRACTGovernment Institution Performance Accountability System SAKIP that implemented in Indonesia is a form of government commitment to account for the budget already given. Considering the huge potential of State Owned Enterprises SOEs , The Ministry of SOEs has the obligation to implement SAKIP. This study looks at the comparison of SAKIP implementation in 2015 and 2016 through five dimensions in the performance accountability framework in the government sector, including clear and measurable goals, performance measurement, feedback, evaluation, and incentives. The results showed that the first 3 dimension has been met in 2015 and 2016, while the dimension of feedback has not been fulfilled in 2015 because the attention of manager on the implementation of SAKIP is still lacking. In 2016, improvements are seen with the help of a new section specifically addressing performance management as well as increased of manager rsquo s attention. The absence of performance based incentives is an unmet dimension in both years."