Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi yang meliputi dimensi efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap pelaksanaan kompensasi di Direktorat Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi birokrasi. Fokus dari penelitian ini adalah evaluasi kebijakan kompensasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kebijakan kompensasi yang berjalan telah sesuai dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, maka penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya komponen-komponen lain yang dapat mewujudkan reformasi birokrasi baik di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur maupun Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan.

---

This study discusses an evaluation that includes the dimensions of effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness of the compensation implementation in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation Directorate General of Tax in order to bureaucracy reform. The focus of this research is policy evaluation of compensation in order to realize bureaucracy reform. This research is quantitative research with descriptive analysis.

The results from this study is that the implementation of the compensation is already appropriate and done in order to realize the bureaucracy reform, this research suggests that they need another components that can realize reform bureaucracy not only in the Directorate Internal Subservience and Resources Apparatus Transformation but also totally in the Directorate General of Tax."

"Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan. Subdit DKD yang bertugas untuk menyediakan laporan keuangan mengalami kendala dalam proses menjalankan fungsinya. Tenaga kerja yang dinilai kurang menjadi penghalang untuk menciptakan laporan keuangan yang akurat. Berdasarkan PMK 04 Tahun 2011, Subdit DKD menerapkan aplikasi KOMANDAN untuk mengatasi permasalahan yang tersebut. Penerapan aplikasi KOMANDAN merubah fungsi input data yang selama ini dikerjakan oleh Subdit DKD menjadi fungsi verifikasi data. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis terhadap operasionalisasi aplikasi KOMANDAN dengan 6 dimensi, yaitu dimensi performance, information and data analysis, economic analysis, control and security analysis, efficiency analysis, dan service analysis. Peneliti akan menggunakan pendekatan positivis dalam menganalisis data, serta menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa penerapan aplikasi KOMANDAN di Subdit Data Keuangan Daerah tidak berjalan dengan baik.

---

Manually financial data entry by Subdirectorate of Data Regional Financial inefficient to be applied again. That process spending a lot of time and influance on data accuracy. While on the other hand, the presence of regulation of finance ministers 04 year 2011, offering implementeation of technology based information systems, in the process implementing financial transparency. The presence of communication applications and the National Data Management (KOMANDAN) is the mandate of the regulation of finance ministers 04 year 2011. KOMANDAN application which is a web-based information systems, was allegedly able to answer the various problems faced by Subdirectorate of Data Regional Financial. Application of KOMANDAN transform manual data entry process that has been done by the Subdirectorate of Data Regional Financial to verification data process. By using a positivist approach-kualitataif, researchers in this case conduct an analysis of implementation applications of KOMANDAN through six dimensions, that is dimensions of performance, information and the data analysis, economic analysis, control and securityi analysis, efficiency analysis, and service analysis. Based on That analysis results implementation of KOMANDAN aplication is going well."

"ABSTRAKPengelolaan kekayaan negara salah satunya dalam bentuk Barang Milik Negara BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun pada implementasinya, masih menuai banyak masalah yaitu masih tingginya jumlah BMN yang belum digunakan secara optimal idle yang menimbulkan dampak, baik dari segi pengeluaran maupun penerimaan. Dari segi pengeluaran, tingginya jumlah BMN idle akan memberikan dampak pada pemberatan APBN sebagai beban pemeliharaan dan pengamanan. Sedangkan dari sisi penerimaan negara, BMN idle seharusnya dapat menjadi salah satu potensi penerimaan negara berupa penyewaan aset. Pada kenyataannya, pendapatan sewa BMN terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak masih memiliki rasio yang sangat kecil. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masih kecilnya kontribusi penyewaan BMN idle dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak dilihat dari proses manajemen aset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam dan analisis dokumen serta laporan sebagai data sekunder. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kecilnya kontribusi sewa aset disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1 belum adanya kriteria BMN idle yang boleh diserahkan ke DJKN, sehingga jumlah BMN idle di DJKN tinggi namun tidak dalam kondisi yang baik 2 adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara Kementerian/Lembaga dengan DJKN, 3 peraturan belum mendukung konsep bisnis, 4 belum tersedianya data aset yang valid dan riil juga berpengaruh pada upaya optimalisasi BMN, 5 belum adanya sistem kontraprestasi terhadap Kementerian/Lembaga yang berhasil menyewakan asetnya, 6 BMN idle yang disewakan baru berupa BMN idle sebagian saja, 7 masih terdapat celah dalam sistem monitoring, 8 bentuk organisasi DJKN yang menghambat proses promosi aset, 9 mindset pegawai yang terfokus pada tujuan utama BMN diadakan yaitu untuk tugas dan fungsi, sehingga tidak ada motivasi bagi mereka untuk aktif melakukan promosi sewa.

---

ABSTRACT<>br>The management of state wealth in form of state property is regulated in Government Regulation Number 27 of 2014. In its implementation, it has several issues such as the high number of state property that has not been optimally used idle which affect state expense and state income. In regards to state expense, the high number of idle state property will burden the state budget APBN as maintenance expense and security expense. While in regards to state income in form of leasing or rent. In reality, income from state property rent in context of Non Tax Revenue is still in a very low ratio. Thus, this research is purposed to analyze the cause of the low contribution of idle state property in leasing form in context of Non ndash Tax Revenue from asset management perspective. The method used in this research is post ndash positivist through collection of primary data from throughout interviews and analysis of dicuments and reports as secondary data. From this research, it can be established that the low number of contribution state property rent is caused by several factors which are 1 the inexistence of idle state property criteria that can be given to DJKN, causing the high number of state property not in an appropriate condition commercial condition, 2 the existence of an imbalance rights and obligation between ministry and DJKN itself, 3 existing regulations do not support the business concept yet, 4 the inexistence of valid and factual asset data which also affects the effort to optimize state property, 5 the inexistence of contraprestation system towards ministrial Institution which succesfully rent its assets, 6 rented idle state property are only partially, 7 there is still inefficiency of monitoring system, 8 organizational form of DJKN which hampers asset promotion proces, and 9 passive mindset of employees in promoting rent of state property."

"Pemekaran wilayah merupakan suatu fenomena baru yang sedang marak terjadi di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir. Fenomena ini lahir sebagai akibat dari diberlakukannya kembali sistem desentralisasi di Indonesia. Pemekaran wilayah tersebut kemudian menghasilkan sejumlah daerah otonom baru yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai dengan prakarsanya sendiri, kecuali lima kepentingan yang berdasarkan undang-undang tersebut tetap dipegang oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya adalah wewenang dalam hal perencanaan pembangunan. Bagi daerah otonom baru, sebelum ia dapat menyusun rencana pembangunannya sendiri, dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya dilakukan dengan mengacu pada Rencana pembangunan daerah induknya, setelah kepala daerah definitif terpilih maka ia wajib menyusun rencana pembangunan daerahnya sendiri.

---

Regional growth is a new phenomenon emerging in Indonesia in the past decade. This phenomenon was a result of the reintroduction of a decentralized system in Indonesia. Regional divisions are then produced a number of new autonomous regions that have the authority to regulate and manage the interests of their regions in accordance with his own initiative, but five of interests under law is still held by the central government, including the authority in terms of development planning. For new autonomous regions, before he could arrange its own development plan, the implementation of development plans in accordance to the regional development plan of its main region, after definitive local chief elected and he shall prepare its own development plans. "

"ABSTRAKPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community. "

"ABSTRAKPengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 sudah menggunakan penganggaran yang berbasis kinerja dan tidak lagi berdasarkan penyerapan anggaran. Namun, pada implementasinya masih banyak Kementerian/Lembaga yang masih menggunakan penyerapan anggaran sebagai parameter dalam mengukur capaian kinerja. Berdasarkan LAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2016, menunjukkan capaian kinerja yang baik tetapi penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN RB justru menunjukkan hasil sebaliknya. Terjadi kesenjangan dalam capaian kinerja yang ada di laporan kinerja Kemenko Perekonomian dan penilaian yang ada di SAKIP Tahun 2016, hal tersebut disebabkan karena Kemenko Perekonomian belum dapat menjawab terkait dengan pertanyaan kenapa ada Kemenko Perekonomian di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran yang terkait dengan capaian kinerja Kemenko Perekonomian menurut perspektif manajemen kinerja. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya efektivitas dan efisiensi dalam manajemen kinerja Kemenko Perekonomian yang disebabkan oleh sejumlah hal yaitu: 1 belum dialokasikannya input yang berorientasi kinerja, 2 menggunakan realisasi anggaran sebagai capaian kinerja, 3 penyusunan indikator yang tidak relevan dengan hasil yang ingin dicapai, dan 4 belum dibedakannya antara output dan outcome.

---

ABSTRACT

Public Finance management based on Undang Undang No. 17 Tahun 2003 has been using budgeting based on performance and no longer based on absorption. Nevertheless, on the implementation, there are still many Ministries Institution that still uses budget absorption as parameter on measuring the achievement of performance. Based on Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016, it has shown good score on the achievement of performance but the assessment made by Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Beaurocracy Reform has shown the opposite result. There was a gap between the achievement of performance in Coordinating Ministry for Economic Affairs rsquo s LAKIP Year 2016 and the assessment on SAKIP Year 2016, it has happened because The Coordinating Ministry for Economic Affairs has not yet been able to explain their attendance in government. Therefore, in this research aims to analyze budget absorption associated with the achievement of performance of Coordinating Ministry for Economic Affairs according to performance management perspective. The methods that has been used in this research is post positivist, the data has been collected with depth interview and the documents as secondary data and also analyzing qualitatively. The result of this research shows that the aspect of effectiveness and efficiency still unfulfilled in performance management rsquo s Coordinator Ministry for Economic Affairs that has been caused by few things, namely 1 the input has not been allocated based on performance, 2 using budget realization as the achievement of performance, 3 the making of irrelevant indicators with the result to be achieved, and 4 has not distinguished between output and outcome."

"Salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan RI yang telah melaksanakan cascading dari Kemenkeu-One sampai Kemenkeu-Five adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN. Bahkan, DJKN ditunjuk sebagai pilot project Penganggaran Berbasis Kinerja PBK di lingkungan Kemenkeu RI berdasarkan laporan kinerjanya pada tahun 2017 yang melampaui target. Padahal, operasionalisasi cascading dalam balanced scorecard sebagai sistem manajemen strategis pada salah satu unit pendukungnya yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki nilai yang paling rendah bila dibandingkan dengan unit kerja DJKN lainnya, sehingga seharusnya kecil kemungkinan DJKN untuk mencapai hasil evaluasi kinerja yang melampaui target. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan operasionalisasi cascading dalam balanced scorecard di Sekretariat Direktorat Jenderal yang mengarah pada hasil laporan kinerja DJKN tahun 2017 yang melampaui target. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam dan data sekunder didapatkan melalui dokumen serta peraturan terkait untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa operasionalisasi cascading di Sekretariat Direktorat Jenderal yang mengarah pada hasil laporan kinerja DJKN tahun 2017 yang melampaui target disebabkan karena sudah terpenuhinya: 1 visi dan misi yang konsisten dengan DJKN 2 memiliki sasaran strategis yang mendukung unit bisnis 3 memiliki sasaran strategis yang memiliki hubungan sebab-akibat 4 penetapan KPI yang relevan dengan sasaran strategis baik di tingkat unit pendukung maupun pelaksana.

---

One of Echelon 1 units implementing Kemenkeu One to Kemenkeu Five cascading system in Indonesias Ministry of Finance is the Directorate General of State Assets Managament Direktorat Jenderal Kekayaan Negara henceforth referred as DJKN. Furthermore, DJKN was assigned as the pilot performance based budgeting project in the Ministry based on the Directorates performance in 2017 that exceeded targets. Intriguingly, the operationalization of cascading as strategic management in one of the Directorates supporting units, i.e. Directorate General Secretariat, is the lowest compared to the other units supposedly, chances would have been low for DJKN to exceed the aforementioned targets.

Therefore, this study aims to elaborate the operationalization of cascading in balanced scorecard system in the Directorate General Secretariat that led to the DJKNs performance reporting in 2017, in which the institution was deemed as exceeding targets. The study utilizes post positivist methods primary data is gathered using in depth interviews while the secondary data are elicited from the documents and related regulations to be analyzed qualitatively.

Results show that the operationalization in the Secretariat led to such reporting due to the fulfillments and existence of several aspects 1 consistent visions and missions with that of DJKN, 2 strategic targets supporting business units, 3 strategic targets with causality relations, and 4 key performance indicators implemented that are relevant to the strategic targets in the supporting and executing units."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010 di Kabupaten Sleman yang dikhususkan pada mitigasi dalam tahap prabencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara beserta data sekunder. Hasil menyebutkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana telah diwujudkan dengan adanya upaya mitigasi fisik dan non fisik dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah direncanakan dalam RPJMD tahun 2005-2010. Penelitian ini menyarankan dalam mitigasi bencana perlu meningkatkan sosialisasi dengan berbagai pendekatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas EWS; menambah jumlah personil Tim SAR beserta kelengkapannya; memberdayakan peran BPBD dengan mengembangkan kebijakan maupun kegiatan mitigasi yang baru.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the analysis implementation of regulation number 24/2007 on Mount Merapi disaster 2010 in Sleman district especially the stage of pre-disaster in mitigation. This research uses qualitative approach and qualitative method data from interview therewith secondary data to get some research data. Result of this research mention the policy implementation of disaster management realized with the mitigation of physical and non physical from Sleman Government in RPJMD year of 2005-2010. This research suggest need to improve socialization of disaster mitigation with a variety of approaches; improve the quality and quantity of EWS; increase the personnel of SAR and the equipment too; empower the BPBD role in developing policy or activities of mitigation."

"Dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, salah satu inovasi yang dibuat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ialah membangun produk e-office berupa sistem penjualan tiket secara online atau Rail Ticketing System (RTS). Penelitian ini menjelaskan penerapan e-office, khususnya bentuk hubungan antara front office dan back office di PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif melalui metode pengumpulan data kualitatif.Dari hasil analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa tipe hubungan antara front office dan back office dalam penerapan e-office di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ialah tipe C yaitu Full Automation. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat masih menggunakan media konvensional untuk mencari informasi seputar kereta api dan ketersediaan tiket. Dalam upaya meningkatkan pelayanan, PT. Kereta Api Indonesia disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pelayanan, mensosialisasikan secara kontinu sistem layanan online, dan mampu mengatasi dengan cepat segala bentuk gangguan dalam pelayanan penjualan tiket.

---

In effort to enhance service to customer, one of innovation made by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is to develop e-office in the form of selling ticket by online system the so-called Rail Ticketing System. This study aims to analyze e-office is applied particularly the form of the relationship between front office and back office at PT. Kereta Api Indonesia. This study is conducted through quantitave approach by qualitative data analyses.The research found that the type of relationship between front office and back office in the application of e-office at PT. Kereta Api Indonesia is C type namely Full Automation. In addition, the study found that customer still use conventioal media to look for information on train and ticket availability. In order to enhance services, it is recommended to PT. Kereta Api Indonesia to develop quality of human resource, to increase service quality, to continually socialize online service, and capable to handle all form of troubles in selling the ticket."

"Daerah otonom baru dibentuk sebagai perwujudan aspirasi masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Daerah otonom baru yang dibentuk harus memenuhi sejumlah prakondisi yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Prakondisi tersebut merupakan sumber bagi daerah otonom untuk dapat mencapai tujuannya yang salah satunya adalah daya saing daerah. Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah otonom baru, dalam perjalanannya menunjukkan peningkatan investasi yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran prakondisi pembentukan daerah otonom baru tersebut dan daya saing investasi kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitik pada variabel prakondisi dan variabel daya saing investasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa elemen prakondisi Kabupaten Bandung Barat sudah memadai dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan dari segi produk regional domestik bruto (PDRB) dan pendapatan daerah sendiri (PDS) masih kurang. Hasil daya saing investasi kabupaten Bandung Barat termasuk tinggi dilihat dari peningkatan investasi setiap tahunnya.

---

Newly established autonomous regions as a manifestation of the aspirations of the community in order to bring public services, improved public welfare, and increase regional competitiveness. Newly established autonomous regions must meet a number of preconditions set out in government regulations. Precondition is a source for the autonomous region to be able to achieve its objectives, one of which is the region's competitiveness. West Bandung regency as one of the new autonomous region, along the way showed a significant increase in investment in the last three years.

Departing from this, the purpose of this study was to describe the preconditions formation of new autonomous regions and investment competitiveness of West Bandung regency. This study uses a quantitative approach to data collection techniques in quantitative and qualitative. The techniques of data analysis using descriptive-analytic analysis of the preconditions of variables and variable investment competitiveness.

The results of this study indicate that the element precondition West Bandung regency had seen enough of the population, economic growth and human development index. In terms of regional gross domestic product (GDP) and its own revenues (PDS) is still lacking. The results of the competitiveness of the West Bandung regency investments include high seen from an increase in investment each year."