Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
Violita Sinda Arinda
"
ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan policy transfer yang difasilitasi oleh GIZ melalui program CIM Returning Experts yang diharapkan dapat memperkuat berbagai aktor lokal dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan lima dimensi dari teori Policy transfer yang diperkenalkan oleh Evans (2017) yaitu: Agen dari Transfer Kebijakan; Bentuk dari Tranfer Kebijakan; Proses Pembelajaran yang Berorientasi Kebijakan; Hambatan Terhadap Proses Transfer Pembelajaran Kebijakan, dan Luaran dari Proses Transfer Kebijakan dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan secara mixed method berupa penyebaran kuesioner, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, policy transfer paling umum terjadi berupa transfer pengetahuan, pengalaman, dan jejaring yang didapatkan oleh para returnees semasa di Jerman. Selain itu, hibridasi (penggabungan gagasan/pembelajaran kebijakan dengan budaya lokal) merupakan proses policy transfer yang paling dominan terjadi. Upaya policy transfer yang dilakukan oleh para returnees terbukti dapat membantu memperkuat berbagai aktor lokal di tempat mereka bekerja melalui pertukaran gagasan, pembaharuan metode, maupun advokasi kebijakan dalam menunjang pembangunan di Indonesia.
ABSTRACTThis thesis aims to analyze the implementation of policy transfer facilitated by GIZ through the CIM Returning Experts Program expected to strengthen various local actors in supporting development in Indonesia. This study employs five dimensions of policy transfer theory introduced by Evans (2017), namely: Agents of Policy Transfer; Form of Policy Transfer; Policy-Oriented Learning Process; Obstacles to The Process of Transferring Policy Learning; and The Output of The Policy Transfer Process using the positivist approach. Data collection techniques were carried out using mixed-method in the form of questionnaires, in-depth interviews, and literature studies. Based on the analysis result, the most common policy transfer occurs in the form of knowledge transfer, experience, and networking obtained by returnees during their stay in Germany. In addition, hybridization (combining ideas/learning policies with local culture) is the most dominant policy transfer process occurring. The policy transfer efforts carried out by the returnees have proven to help strengthening various local actors in their respective work places through exchange ideas, method renewals, and policy advocacy in supporting development in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anggit Nuzula Rahmadi
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik.
Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.
The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system. From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."
Depok: Fakultas Ilmu Administarsi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indana Fiersy Tsabita Arsil
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan urgensi yang diangkat pada proses formulasi kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikenalkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kuantitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan pihak pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pihak yang terdampak kebijakan. Penelitian dilakukan dengan mengadaptasi erangka kerja EMMIE oleh Croci, Laycock, & Chainey (2022) dengan dimensi the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, dan the economics of an intervention. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepentingan dan urgensi yang diangkat dalam kebijakan PBJT berada pada PBJT sebagai kebijakan pajak daerah yang mendukung kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan penerimaan daerah.
This research aims to determine the importance and urgency raised in the process of formulating the Certain Goods and Services Tax (PBJT) policy which was introduced by Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This research uses a post-positivist approach with quantitative data collection methods through literature study and in-depth interviews. Interviews were conducted with policy makers, policy supervisors, policy implementers, and parties affected by the policy. The research was conducted by adapting the EMMIE framework by Croci, Laycock, & Chainey (2022) with the dimensions of the effect, the moderator, the mechanism, the implementation, and the economics of an intervention. The results of the analysis show that the importance and urgency raised in the PBJT policy lie in PBJT as a regional tax policy that supports the authority of regional governments in managing regional revenues."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adinda Permata Putri
"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal.
Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bangun Kuncoro Haryo Aryanto
"Skripsi ini membahas mengenai hambatan dalam implementasi Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Penelitian dilakukan terhadap Guru-Guru SDN di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif, dimana skripsi menganalisis mengenai hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Hasil penelitian menyebutkan terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasi, yaitu: transmisi komunikasi tidak berjalan dengan baik, Guru kesulitan dalam menjalankan tugas yang diberikan, dan insentif yang tidak mencukupi Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran bagi Kementerian Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan saluran komunikasi yang lebih baik, pemberian insentif yang mencukupi, dan memberikan pelatihan rutin bagi tugas yang sulit dikerjakan Guru.
The focus of this study are about obstacles in the implementation of Ministry for State Apparatus Empowerment Decree 84th, 1993 about the Functional Position of Teachers and Credit point. Study was conducted on Elementary School Teachers at the District of Jatinegara, East Jakarta. This research is a quantitative research with descriptive design, in which the thesis analyzes the obstacles that occur in the implementation. The result stated there are several obstacles that occur in the implementation, that is: transmission of communication is not running well, Teacher have difficulty in performing the task, and insufficient of the incentives. By looking at the results obtained, then the advice for the Ministry of National Education is to develop better communication channels, providing a sufficient incentives, and routine training for teachers to performing task."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2011
S1442
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Mohammad Faiz Rayyan
"
ABSTRAKSkripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pengukuran kinerja SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski nilai SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami kenaikan, kenaikannya bersifat perlahan dan tidak pernah mencapai target. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja terdiri dari kerangka kerja rasional dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif dan menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kerangka kerja rasional mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta, sedangkan dimensi politik tidak terlalu mempengaruhi pengukuran kinerja SAKIP DKI Jakarta. Faktor sumber daya (resources) adalah faktor yang paling mempengaruhi pengukuran kinerja. Hal ini diperoleh dari analisis resources, information, goal orientation, external requirement, internal interest group, external interest group, dan risk taking and attitude. Dari ketujuh faktor tersebut, resources adalah faktor yang paling berpengaruh, hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dan pemahaman pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang SAKIP."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hidayat Chusnul Chotimah
"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan multiplier effect dalam pengembangan industri kerajinan anyaman pandan di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini berfokus pada efek yang ditimbulkan di bidang ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kerajinan anyaman pandan di Kabupaten Kebumen memberi efek positif dan efek negatif di bidang ekonomi dan sosial. Efek positif Di bidang ekonomi industri kerajinan anyaman pandan telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat, memberikan nilai tambah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, peningkatan pendapatan masyarakat dan menggerakkan sektor lain untuk tumbuh. Efek positif di bidang sosial berkontribusi dalam mempererat solidaritas antar warga, pengadaan sarana prasarana infrastruktur daerah dan penurunan angka kemiskinan. Sementara efek negatif di bidang ekonomi adalah ketatnya persaingan usaha, dan efek negatif di bidang sosial yaitu penurunan kualitas lingkungan hidup dan perilaku konsumtif masyarakat.
This research aims to explain the multiplier effect on the development of pandanus handicraft in Kebumen Regency. The research focused on two effects, they are economic and social effect. This research used positivist paradigm with qualitative method to get the data and information. The result shows that the development of pandanus handicraft in Kebumen gave the positive effect to social and economic sector. From the economic sector, the result shows that pandanus handicraft development brought some effect. They are increased number of job to civil society, value added of Gross Domestic Regional Product, increased personal income and mobilized other sector. On the other hand, that development also brought some social effects. They are gave strengthen to solidarities of civil society, improved local infrastructure, and reduced poverty. Meanwhile pandanus handicraft also gave negative effects in economic sector such as strength competition and from the social sector such as decreased quality of environment and increased consumerism."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Teofilus Raka Ryandito
"Skripsi ini membahas mengenai implementasi program CSR revitalisasi pasar yang termasuk dalam Program Peduli Pasar oleh BRI di Pasar Serpong dengan merujuk pada teori sistem CSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist yang dijelaskan secara deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR Peduli Pasar yang dilakukan oleh BRI tidak memberikan dampak ekonomis maupun sosial baik bagi BRI maupun pedagang Pasar Serpong. Dalam pelaksanaannya, revitalisasi yang dilakukan BRI ini tidak melibatkan pedagang pasar dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasannya. Adapun dari sisi keberlanjutan, meskipun CSR yang dilakukan oleh BRI dalam perencanaan maupun pelaksanaan sudah sesuai dengan indikator tetapi tidak berkelanjutan dan bermanfaat di masa depan. Meskipun demikian, CSR revitalisasi pasar yang ada di BRI sudah sesuai dengan norma dan etika baik perusahaan maupun penerima.
This thesis will discuss about implementation of market revitalization CSR, which is included in BRI's market care program in the Serpong market, towards the theory of CSR as a system. This research is a post-positivist research which is explained descriptively. The Methods used for collecting data in this study are through in-depth interviews and secondary data.The results of this study indicate that CSR does not provide economic or social impacts for both BRI and the Serpong Market traders. In its implementation, BRI's revitalization does not involve market traders from planning, management, to supervision. As for sustainability, even though the CSR carried out by BRI is suitable in planning and implementation , their program is not sustainable and useful in the future. Nevertheless, the market revitalization CSR at BRI is in accordance with the norms and ethics of both the company and the recipient."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
ADE KUSUMA WIJAYA
"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka melalui open bidding tidak lepas dari berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang menerapkan manajemen talenta, salah satu proses pentingnya adalah identifikasi talenta untuk menghasilkan calon suksesor pimpinan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Kementerian PUPR yang akan mengalami kekurangan pegawai untuk posisi pimpinan tinggi di tahun 2020 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi serta masalah-masalah dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan dimensi analytical skill, learning agility, drive, dan emergent leadership yang dikemukakan oleh Dries dan Pepermans. Proses identifikasi talenta yang dilakukan tidak hanya mampu untuk melihat kecocokan kompetensi dan potensi pegawai pada suatu posisi tertentu, namun mampu untuk melihat kecocokannya dengan posisi-posisi lain, sehingga dalam jalur karier yang dimiliki oleh pegawai di Kementerian PUPR lebih beragam. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi yaitu regulasi dan penyesuaian jadwal untuk penilaian kompetensi pegawai.
Filling out the Senior Executive Service (SES) through open bidding is inseparable from various problems because of its ineffective and inefficient implementation. These problems can be overcome by implementing a merit system through talent management in accordance with Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017. The Ministry for Public Works and Public Housing is one of the ministries that applies the process of identifying talent to get SES successors. This is based on the condition of The Ministry for Public Works and Public Housing that run into shortages of employees for high leadership positions in 2020. This study aims to analyze the implementation of talent identification and problems in the implementation of that at the Ministry for Public Works and Public Housing. This research uses post-positivist approach by using in-depth interviews and document. The results of this study indicate that in identifying talent of SES, it is in accordance with the dimensions of analytical skills, learning agility, drive, and emergent leadership by Dries and Pepermans. The process of identifying talents carried out is not only able to see the suitability of competencies and potential employees in a particular position, but its able to see their compatibility with other positions, so the career paths possessed by employees more diverse. In practice, there are constraints faced by the regulations and schedule adjustments for employee competency assessment."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Aos Nuari
"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori analisis implementasi kebijakan dari George Edward III dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan hambatanhambatan yaitu : kurangnya dana operasional, pola perekrutan staf diserahkan kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi nepotisme, kompetensi staf honorer yang kurang baik, lokasi yang kurang strategis dan tidak adanya pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran untuk pelaksana kebijakan sertifikasi guru adalah dengan meningkatkan dana operasional, merubah pola perekrutan staf menjadi berdasarkan pada latar belakang pendidikan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, memilih lokasi yang strategis dan dibentuknya pengawas independen dalam penlaksanaan sertifikasi guru.
The focus of this study is about the implementation of teacher's certification in state elementary school on Palmerah Area, West Jakarta. This research using theory of implementing public policy from George Edward III and quantitative approach. The result of this research is the implementation of teachers certification is working well, although there are some obstacles such as insufficient operational fund, recruitment system based on leader of dvision, competence of temporary staff, unstrategic location and there is no legitimate supervisor in implementation of teacher?s certification. There are some recomendation for the obstacles like increasing the operational fund, change the recruitment system based on education, increasing the competence of temporary staff by training programs, find more strategic locations and build legitimate supervisor of the implementation teachers certification."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
