Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus. ......Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research. Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper. The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously.

Abstrak :
Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ......This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Penerapan Komposisi Tim, Independensi, lntegritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, dan Aturan Jabatan Fungsional Auditor yang dimiliki oleh auditor Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan serta pengaruhnya terhadap Efektifitas Pencapaian Tujuan Pemeriksaan. Penelitian ini adalah penelitian survey dengan teknik analisis jalur. Populasi penelitian adalah auditor yang bekerja pada Inspektorat Jendral Departemen Keuangan dengan jabatan Pengendalian Teknis (auditor madya) dan Ketua Tim (auditor muda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Penerapcm Komposisi Tim, Independensi, Integritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, dan Aturan Jabatan Fungsional Auditor. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan komposisi tim audit, independensi, integritas dan objektifitas, program audit, supervisi, kepuasan kerja, profesionalisme dan aturan jabatan fungsional auditor (JFA) dengan efektifitas pencapaian tujuan audit. ......Objective of this study is to find the correlation between the Application of Team Composition, Independency, integrity and Objectivity, Audit Program, Supervision, Working Satisfaction, Professionalism, and Rules On Auditor Functional Position on Inspectorate General of Department of Finance Affairs and its effects on the Effectiveness of Examination objective Achievement. This study is a survey and track analysis. Population of this study is auditors who are working at Inspectorate General of Department of Finance Affairs with Technical Controlling Position (Medium Auditor) and the Head of Team (Deputy Auditor). Result of this study showed that there is a positive and significant correlation between Application: on Team Composition, Independency, Integrity and Objectivity, Audit Program, Supervision, Working Satisfaction, Professionalism, and Rules on Auditor Functional Position. It also showed that there is a significant effect on application of audit team composition, independency, integrity and objectivity, audit program, supervision, working satisfaction, professionalism and Rules on Auditor Functional- Position (JFA) with the effectiveness of audit objective achievement

Abstrak :
Tesis ini membahas salah satu teknik perencanaan pajak atas transaksi sewa lintas batas negara (cross-border leasing), yaitu melalui pendekatan tax treaty dengan negara-negara mitra (menggunakan tax treaty Indonesia-Amerika, Indonesia-Prancis dan Indonesia-Singapura) yang bertujuan mencari tax treaty dengan manfaat terbesar dalam meminimalkan pengenaan PPh Pasal 26 di Indonesia sebagai negara sumber. Metode penelitian adalah kualitatif dengan desain komparatif. Hasil penelitian menunjukkan: terdapat perbedaan karakterisasi objek pajak yaitu sebagai bunga, royalti atau business profit; menyarankan penggunaan tax treaty Indonesia-Prancis sebagai pilihan terbaik dalam skema operating lease; sedangkan dalam skema financial lease, tidak terdapat perbedaan karakterisasi diantara tiga tax treaty tersebut.

---

This thesis describes one of tax planning technique on cross-border leasing transaction through the approach of tax treaty with the countries partner (using tax treaty between Indonesia and America, Indonesia and France and Indonesia-Singapore) that seeks to tax treaty with the greatest benefits in minimizing the imposition of income tax article 26 in Indonesia as a source country. The research method is qualitative comparative design. The results showed: there are differences in the tax characterization of the object that is as interest, royalties or profit business; recommends the use of a tax treaty between Indonesia and France as the best choice in operating lease scheme; whereas in the scheme of financial lease, there is no difference between the three characterization of the tax treaty.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hasil audit pada Kemeterian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 guna menemukan jenis temuan yang sering muncul, penyebab temuan- temuan tersebut belum ditindaklanjuti, kendala dalam melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan merumuskan rekomendasi yang tepat agar permasalahan- permasalahan yang ditemukan tidak terulang lagi. Hasil penelitian menunjukkan seluruh permasalahan disebabkan karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian menyarankan agar Kementerian melaksanakan PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara efektif dan meningkatkan kapasitas dan peran Inspektorat sebagai Pemantau Pengendalian Intern, menjalankan fungsi konsultasi dan penjamin kualitas di Kementerian Koordinator bidang Kesra.

---

ABSTRACT
This research was conducted by analyzing audit result on Coordinating Ministry for People Welfare during the period 2008 to 2012 in order to find the kinds of findings that often show up, the cause of such findings has not benected upon, a constraint in carrying out follow-up findings the results of supervision and formulate appropriate recommendations sothat problems are found not reoccur The results showed all the problems caused by weak internal control Systems. Results of suggest that the Ministry implement PP 60/2008 about the Internal Control System the Government effectively and enchance the capacity and the role of Inspectorate as internal control monitoring, perform quality assurance, consulting on Coordinating Ministry for People Welfare.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koreksi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak terkait dengan royalti know-how dan trademark sudah sesuai dengan prinsip-prinsip arm's length principle dan analisis kesebandingan, serta menganalisis dasar dan pertimbangan majelis hakim terkait sengketa royalti know-how dan trademark. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa terkait dengan penilaian kewajaran royalty know-how dan trademark yang meliputi eksistensi, duplikasi dan penilaian, maka: 1 koreksi pemeriksa belum mempertimbangkan peraturan terkait dengan dokumentasi transfer pricing yang ada di Indonesia; 2 Pemeriksa hanya menggunakan dasar dokumen perjanjian lisensi know-how dan trademark yang didapat untuk menyatakan bahwa tidak terdapat eksistensi dari penggunaan royalty know-how dan trademark; 3 terkait dengan duplikasi, maka Pemeriksa tidak melakukan karakteristik terhadap know-how yang dilakukan oleh Wajib Pajak; 4 beneficial owner atas IP adalah Friesland Brands BV, oleh karena itu economic ownership atas IP tersebut adalah Friesland Brands BV. Selain itu juga dalam melakukan pembuktiannya, majelis hakim hanya melihat berdasarkan dokumen perjanjian lisensi know-how dan trademark yang diberikan oleh pemohon banding. Majelis Hakim tidak menggunakan berbagai pengertian merek dagang untuk melakukan pembuktian keberadaan merek dagang tersebut. Majelis hakim tidak melakukan uji ldquo;benefit test rdquo; apakah hal-hal yang di atur dalam perjanjian PT XXX dengan Friesland Brands BV dapat dibuktikan dalam mendukung kegiatan proses pembuatan susu tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Sekretariat Jenderal DPR RI Setjen DPR RI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, bahwa laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kualitas sesuai karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia SDM, kualitas teknologi informasi TI, Penelitian ini mengembangkan model dalam bentuk persamaan, dan dituangkan dalam hipotesis. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji model penelitian, dan uji hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi, dan koefisien determinan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas SDM memberikan pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap laporan keuangan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk mengelola SDM berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola anggaran, dan penempatan SDM berdasarkan latar belakang pendidikannya. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa kualitas TI, SPI, dan intervensi negatif tidak memberikan pengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menarik untuk dicermati, karena berdasarkan penelitian dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa TI dan SPI yang berkualitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Ketidaksesuaian yang terjadi di Setjen DPR RI disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk memanfaatkan TI, dan kurangnya kebutuhan atas SPI dalam pelaksanaan kerja organisasi karena SPI di Setjen DPR RI lemah. Intervensi negatif tidak memberikan pengaruh kepada kualitas laporan keuangan, karena SDM pengelola anggaran mengharapkan tidak terjadinya intervensi negatif dalam pengelolaan anggaran. ...... This study aims to determine the factors that affect the quality of the financial statements at the Secretariat General of the House of Representatives Setjen DPR RI. Based on Government Regulation PP number 24 of 2005 and Government Regulation PP No. 71 of 2010, that the government's financial statements must meet the appropriate quality of qualitative characteristics, that is relevant, reliable, comparable, and understandable. Factors that affect the quality of financial reporting and become independent variable in this study is the quality of human resources HR, the quality of the information technology IT, the quality of the internal control system SPI, and intervention. Data collect by distributing questionnaires to 70 people managing the budget, ranging from budget user to verifikatur, and staff officers of commitment makers in the Parliament Secretariat. of the 70 questionnaires distributed, 61 questionnaires that can be declared valid and worthy to be processed by using SPSS 22. This study develops a model in the form of the equation, and poured in a hypothesis. The results show that the quality of human resources, but no significant effect on the financial statements, this is due to lack of awareness to manage human resources based on the competencies that must be owned by budget managers, and HR placement based on educational background. Positive intervention results significant impact on the quality of the financial statements, it demonstrates the need for leadership roles and responsibilities in the implementation of the immediate supervisor as the manager of the budget. The test results also showed that the quality of IT, SPI, and negative intervention have no significant effect on the quality of financial reporting. It is interesting to observe, because it is based on research and review of the literature shows that the quality of IT and SPI provides a positive and significant effect on the performance of the organization. Mismatches that occur in the Parliament Secretariat is caused by a lack of understanding and awareness to take advantage of IT, and the lack of need for SPI in the implementation of the organization's work for SPI in the Parliament Secretariat is weak.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas biaya royalti dalam laporan keuangan pada perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang membandingkan sengketa Pajak Penghasilan Badan dan Bea Masuk yang dimenangkan otoritas pajak atau bea cukai dan sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan biaya royalti dalam laporan keuangan yang telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan dapat diinterpretasikan sebagai bukan biaya pengurang penghasilan bruto atau dianggap sebagai dividen. Sedangkan di sisi lainnya diinterpretasikan sebagai biaya royalti yang dikenakan bea masuk. Namun kebanyakan sengketa pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the tax disputes on royalty expense in the financial report on multinational companies. This study uses qualitative method with analytical descriptive approach that compares the tax disputes specifically on Corporate Tax and Import Duty won by the tax or customs authority and the tax disputes won by the tax payer. The results of this study show that the acknowledgement of royalty expense in the financial report that has been prepared in accordance with the Financial Accounting Standard can be interpreted as non deductible expense against the gross revenue or as dividend. On the other hand it is interpreted as dutiable royalty expense. However most of tax cases were won by Tax Payers.

Abstrak :
Penelitian ini menguji pengaruh kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak dan bagaimana pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan antara hubungan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan 450 observasi dari 90 sampel perusahaan publik BEI selama periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh negatif hubungan antara kemampuan manajerial dan penghindaran pajak, yang berarti bahwa manajer dengan kemampuan yang lebih tinggi terlibat dalam penghindaran pajak serta tidak menemukan pengaruh moderasi ketidakpastian lingkungan antara hubungan kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak. ...... This study examines the effect of managerial ability and tax avoidance and how the effect of environmental uncertainty moderation between the relationship of managerial ability on tax avoidance. This study uses 450 observations obtained from 90 samples of Indonesian listed companies during the period 2011 2015. The results show a negative relationship effect between managerial ability and tax avoidance, which means that managers with higher abilities are involved in tax avoidance and do not find the effect of environmental uncertainty moderation between the relationship of managerial ability to tax avoidance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan debt to equity ratio yang ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk menangkal praktik Thin Capitalization di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang terkena dampak atas penerapan aturan ini. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada PT X yang merupakan rumah sakit di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 PT X menerbitkan laporan keuangan dengan posisi rasio antara utang dan modal sebesar 8:1, nilai ini melebihi batas perbandingan utang dan modal yang telah ditetapkan pada PMK Nomor 169/PMK.010/2015. Tingginya rasio menyebabkan biaya bunga pinjaman pada PT X harus dikoreksi positif sehingga mengakibatkan bertambahnya penghasilan kena pajak PT X pada tahun tersebut. Hal ini merupakan dampak dari tingginya hutang usaha rumah sakit kepada pihak ketiga dikarenakan pembangunan rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas serta adanya pinjaman modal kerja yang dilakukan untuk menutupi biaya operasional pasien BPJS. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk mengatasi dampak tersebut adalah dengan mengurangi jumlah pinjaman modal kerja dan menggantinya dengan melakukan anjak piutang atas pendapatan BPJS serta meningkatkan nilai ekuitas dengan Revaluasi Aset dan melakukan pinjaman tanpa bunga dengan hubungan istimewa. ......This study aims to determine the impact of the debt to equity ratio policy set by the finance ministry to counteract Thin Capitalization practices in Indonesia. In addition, this study also aims to analyze the efforts made by companies affected by the application of this rule. This research was conducted with a case study at PT X which is a hospital in the city of Mataram, West Nusa Tenggara. The results of the study show that in 2016 PT X issued financial statements with a ratio between debt and capital at 8: 1, this value exceeds the debt and capital comparison limit specified in PMK Number 169/PMK.010/2015. The high ratio causes the loan interest expense at PT X to be positively corrected, resulting in an increase in the taxable income of PT X that year. This is the result of the hospitals high debt to third parties due to the construction of hospitals to increase capacity and the existence of working capital loans to cover the operational costs of BPJS patients. The results of this study also show that the efforts made by management to govercome these impacts are by reducing the number of working capital loans and replacing them by making factoring on BPJS revenues and increasing equity values by revaluing assets and conducting interest-free loans with special relationships.