Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi memberikan konsekuensi pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah semakin besar. Kondisi ini memerlukan strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih seksama pada berbagai tingkatan administrasi, dan melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan ini salah satunya adalah penataan kembali kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi perangkat daerah. Sebelumnya kelembagaan Dinas Kesehatan disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.Adanya kebijakan baru dalam penataan organisasi perangkat daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian struktur kelembagaan Dinas Kesehatan tersebut.Tujuan penelitian adalah tersusunnya struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang sesuai desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informasi diperoleh berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan penelitian adalah pejabat struktural Dinas Kesehatan, pejabat Sekretariat Kabupaten dan Panitia Khusus Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan empat tahap yaitu : l) Telaah dokumen dan wawancara mendalam, untuk memperoleh gambaran tentang kewenangan bidang kesehatan, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Kesehatan saat ini. 2) Kajian dan pengembangan model teoritis struktur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan data yang diperoleh tahap pertama dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. 3) Penggalian pendapat ahli terhadap rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang disusun pada tahap ketiga, ahli berasal dari FISIP UI, Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dan 4) Semiloka untuk mendapatkan model struktur terpilih, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap rancangan struktur yang disusun pada tahap kedua.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kewenangan bidang kesehatan Kabupaten Lampung Tengah terdiri tiga puluh satu jenis belum sepenuh terealisir karena keterbatasan sumberdaya sehingga masih memerlukan fasilitasi dari pusat. Visi dan misi sudah baik namun bagaimana mewujudkannya, kegiatan dalam program belum mengarah pada visi dan misi, karena belum menjadi komitmen bersama akibat sosialisasi belum optimal. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah masih terlalu besar, kewenangan sebagai tugas pokok tidak didistribusikan secara merata menimbulkan tumpang tindih, disusun berdasarkan tradisi lama berorientasi pada jabatan daripada manfaat jabatan, merujuk pada struktur lama, belum mempertimbangkan aspek kerjasama dengan pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan tiga rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan, rancangan yang direkomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah adalah rancangan pertama dengan susunan terdiri dari: Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pencegahar, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Bina Program dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Bidang Bina Pengawasan Obat, Makanan dan Logistik Kesehatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Saran yang diberikan adalah perlunya sosialisasi dan advokasi kewenangan, visi dan misi. Penempatan tenaga yang memperhatikan kualitas dan kompetensi tugas, dan advokasi terhadap pengakuan dan kompensasi jabatan fungsional.Daftar Pustaka : 20 ( 1994 - 2003 )

---

Decentralization presents higher consequences to the health section authority in Central Lampung Regency. This condition needs a new strategy such as: a more detailed organization of various administration level, and undertake changes as an adjustment effort toward decentralization policy.One of the changes is to institutionally restructure the Health Board in Central Lampung Regency as a district organizational instrument. Health Board institution used to be organized based on Gov. Reg. No_ 84 Yr. 2000. The presence of a new policy in the arrangement of district organizational instrument based on Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003 concerning District Organizational Instrument Guidelines, thus needs to make an adjustment to the institutional structure of the Health Board.The objective of this study is to arrange the Health Board in Central Lampung Regency organizational structure which would be in accordance to decentralization. This study uses a qualitative method, the acquired information are secondary data through document research and primary data through in-depth interview. The informants of this study are the structural officials of the Health Board, Regency Secretariat, and Organizational Special Committees of the Central Lampung District House of Representative. The study is undertaken through four phase, which consist of 1) Document research and in-depth interviews, to attain description of the authority of the health section, visions and missions, main duties and functions of the present Health Board. 2) The theoretical model research and development of the organization structure of the Health Board, derived from the data which are acquired in the first phase and based on the Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003. 3) The collection of experts opinion regarding the planning of organizational structure of Health Board in Central Lampung Regency which is arranged in the third phase. The experts are from FISIP UI, Health Ministry of the Republic of Indonesia, and Health Board of Lampung Province, and 4) Semiloka to acquire selected structure model, to attain response and input to the structural planning which is arranged in the second phase.The result of the study shows that: The authority of health section in Central Lampung Regency consists of thirty one type has yet to be fully undertaken because of resources inadequacy thus still need facilitation from the central government. The visions and mission are already good but how to accomplish them. The activities in the program has yet to be directed towards those visions and missions, because until now they are yet to be a collective commitment as a result of no optimal socialization. The organizational structure of the Health Board in Central Lampung Regency is still too big, authority as the main duties are not distributed equally thus goes upside-down, arranged based on old tradition that oriented to official position rather than the function of that official position, referred the old structure, has yet to consider the cooperation aspects together with a third party and does not comply with Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003.The conclusion in general of this study is to produce three organizational structure of the Health Board. The planning which is recommended to the changes of Health Board in Central Lampung Regency organizational structure is the first planning with arrangements consists of: Head of the Board, Documentation Department, Health Service Improvement Department, Disease Elimination and Environmental Safety Deartment, Prevention Improvement and Public Health Resources Department, Drugs, Foods and Logistic Monitoring Department, and Functional Official Group and Technical Performance Unit. The suggestion given is the need of authority socialization and advocating, vision, and mission. Resources allocations which consider the duties quality and competency, and advocating toward acknowledgement and compensation of functional official positions.Bibliography List: 20 (1994-2003)"

"Usaha Kesehatan Sekolah merupakan upaya membina dan mengembangkan hidup sehat masyarakat sekolah. Upaya dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan terencana yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat sekolah, dan warga masyarakat sekitar sekolah, diharapkan akan merubah pola hidup sehat masyarakat melalui sekolah sehingga akhirnya akan mampu membentuk manusia yang berkualitas.Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah.Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan kegiatan mempunyai beberapa masalah antara lain pelaksanaan kegiatan masih bersifat insidentil, kegiatan di lapangan masih berjalan sendiri-sendiri, cakupan program belum sesuai dengan target. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara tahun 2002.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, dan penelusuran data yang terdokumentasi. Informan penelitian adalah mereka yang tergabung dalam Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara, serta Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Kotabumi, jumlah informan adalah 14 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara belum berjalan dengan baik, karena belum semua komponen input yang dianalisis mendukung proses seperti : belum terperinci uraian tugas untuk anggota, sehingga belum semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan belum tersedianya anggaran rutin untuk pembinaan. Hal ini mengakibatkan proses koordinasi belum berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari rapat koordinasi yang belum rutin dilaksanakan, kehadiran anggota tim yang berwakil, perencanaan belum dilakukan secara terpadu, pembinaan dan evaluasi dilakukan hanya pada saat kegiatan lomba sekolah. Hasil pelaksanaan kegiatan belum terdokumentasi dengan baik, dokumen-dokumen yang ada di Sekretariat tidak lengkap.Agar kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Lampung Utara dapat mencapai hasil yang lebih baik, disarankan untuk mengadakan rapat kerja yang dihadiri oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Sekolah, uraian tugas dibuat lebih terperinci, adanya komitmen dari ketua dan anggota tim untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu disosialisasikan program Usaha Kesehatan Sekolah ke jajaran instansi terkait, dan adanya bantuan dana dan sarana melalui Pemerintah Daerah. Selain itu pelaksanaan kegiatan perencanaan dilakukan bersama-sama anggota tim, pembinaan dan evaluasi ke Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan serta Tim Pelaksana di sekolah dilakukan secara berkala dan terpadu minimal empat bulan sekali.

---

School Health Program is an effort to build and develop the healthy life of school community. This program is done integrated, coordinated and planned involving government, school community and the community around the school and expected to change healthy life style of community through the school, finally will be able to create the qualified human.

To implement duty of building and developing School Health Program integrated and coordinated, which is in line which Decision Letter of the Four Ministers, formed the School Health Program Advisory Team, from National of Advisory Team, Province, District, Sub district, and Implementer Team at school.

In implementing their activities, Advisory Team of School Health program in The District of North Lampung has several problems such incidentally activities implementation, field activities still progress stand alone, program coverage not fulfilled the target. The effort of research is to find out description of the activities of Advisory Team of School Health Program in The District of North Lampung, 2002.

The research is a case study with a qualitative approach using primary and secondary data. Data gained by in depth interview and tracking documented data. Informants of research are those who involved in Advisory Team of School Health Program, Secretariat of Advisory Team of North Lampung, and Sub district Kotabumi Advisory Team, number of informants is 14.

Result of the research show the activities implementation of Advisory Team of School Health Program has not yet worked well because not all analyzed input components support the process like job description for members is not in detail, making all of them not understand their job and responsibilities, and routine budget is unavailable. It causes coordination process has not yet functioned well, this can be showed by that there is coordination meeting which executes routinely, member are surrogated by their representatives, planning is not performed integrally, building and evaluation are only when school contest carried out. Results of activities implementation are not well documented and documents in Secretariat are not comprehensive.

For the activities of Advisory Team of School Health Program in North Lampung to get better results, it is suggested to hold work meeting attended by Sub district Advisory Team and Implementer Team of school, prepare job description in a more detail, make available commitment from the chairman and members of team to implementing their job and responsibilities, socialize school health program into the related instances, and get financial aids and facilities from local Government. Planning activity should be implemented collectivity by team members, and building and evaluation to Sub district Advisory Team and Implementer Team at school should be done periodically and integrally at least four times monthly."

"Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumberdaya manusia. Kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas, menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan kematian. Hal ini karena gizi berpengaruh dan dapat menurunkan mutu kehidupan, menurunkan daya tahan tubuh, terganggunya pertumbuhan fisik, mental dan kecerdasan khususnya pada balita.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai ujung tombak pelaksanaan program kesehatan diderah mempunyai kontribusi yang besar dalam hal meningkatkan kesehatan salah satunya peningkatan status gizi masyarakat diwilayahnya. Pada sisi lain hingga saat ini belum ada penelitian mengenai Manajemen Pelaksanaan Program Gizi, khususnya di Kota Jambi.Tujuan penulisan tesis ini ingin mengetahui gambaran Manajemen Pelaksanaan Program Gizi di Kota Jambi Tahun 2001, dengan menggunakan pendekatan sistem input, proses dan output.Analisis sistem digunakan pada penelitian ini untuk melihat input, proses (input output dalam manajemen gizi. Metode penelitian yang di pergunakan adalah metode kualitatif, dengan data primer dan data sekunder, dengan instrumen penelitian wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah serta observasi langsung dari 23 orang informan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Kasubdin Kesga Dinkes Kota Jambi, Kasi Gizi Dinkes Kota Jambi, Kepala Puskesmas Kota Jambi, Pelaksana Gizi Puskesmas Kota Jambi, dan Lintas Sektor seperti Sekretaris Daerab Kota Jambi, DPRD Ketua Kornisi E, Ketua Bappeda Kota Jambi dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jambi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Pelaksanaan Program Gizi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Jambi Tahun. 2001 sudah cukup baik, namun masih ada kekurangan pada input. Pelaksanaan proses (perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, evaluasi dan pemasaran) sudah sesuai, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki.Kekurangan tenaga pelaksana gizi dengan latar belakang D3 Gizi, dana untuk pelaksanaan rutin dan program gizi relatif kurang serta advokasi tidak berjalan lancar menjadi tantangan cukup berat bagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi beserta jajarannya. Tidak tersedianya kendaraan bermotor roda dua di beberapa Puskesmas untuk keperluan program Gizi berdampak rendahnya mobilitas petugas untuk turun ke desa.Daftar Bacaan = 50 (1981-2002)

---

Analysis on Management of Nutrition Program Implementation in Community Health Center in City of Jambi Year 2001Nutrition is one determining factor of human resource quality. Malnutrition causes failure of physical growth and the development of intelligence, reducing productivity, reducing immune system, and increasing morbidity and mortality. Thus, nutrition problem could reduce the quality of life especially among under fives.

Community Health Center (Puskesmas) as the spearhead of local health program has important contribution in improving local community health including community nutritional status. Up to now, there is no study regarding the management of implementation of nutrition program in the city of Jambi.

The aim of this thesis is to understand describe the management of nutrition program implementation in the city of Jambi in year 2001, using system approach consisted of input, process, and output aspects.

System analysis framework is used in this study to describe the input, process, and output in nutrition management. Method used is qualitative method with both primary and secondary data. Research instruments include in-depth interview, focus group discussion, and direct observation. There were 23 informants including the Head of Health Office of City of Jambi, Family Welfare Head Officer, Head of Nutrition Section, Head of Community Health Center of City of Jambi, Nutrition Officer in Community Health Center, and personnel from inter sectoral and related institutions such as City of Jambi Government, Legislative of City of Jambi, Regional Planning Office of City of Jambi, Trade and Industrial Office, and Cooperation office in the City of Jambi.

The study shows that the management of nutrition program implementation in the city of Jambi in 2001 was quite good, but there was still lacking in the implementation of input and process aspects.

Challenges for the Health Office were lacking of nutrition personnel with diploma-3 in nutrition background, lack of funding for routine implementation, and lack in advocacy. Unavailability of motor cycle in several Community Health Center for nutrition program purposes causing low mobility of nutrition personnel to visit the remote areas. It is suggested to combine both top down and bottom up approaches in planning as to guarantee the success of the program and, in turn, fulfill local community's demand."

"Instalasi rawat jalan sebagai primadona pelayanan rumah sakit di masa depan, dapat memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pelayanan penunjang dengan pendapatan yang cukup besar. Tinggi rendahnya kunjungan merupakan hasil interaksi antara pemberi (provider) dan penerima pelayanan (users), serta kepuasan konsumen merupakan faktor penentu bagi penggunaan jasa berulang. Selama ini ada kecenderungan jumlah kunjungan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Gunung Jati menurun, berdasarkan informasi tahun 2000 sampai dengan 2002. Tetapi belum ada evaluasi terhadap penurunan tersebut. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan berulang pada lima poliklinik rawat jalan yaitu poliklinik penyakit dalam, penyakit anak, penyakit mata, bedah umum dam bedah orthopedi. Dipilihnya lima poliklinik tersebut berdasarkan hasil evaluasi dalam tiga tahun terakhir yang menunjukan jumlah kunjungan terbanyak dengan kecenderungam kunjungan menurun dan rasio kunjungan baru berbanding kunjungan lama yang meningkat.Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kunjungan berulang rawat jalan (independent variable) dengan berbagai faktor yang diteliti (dependent variable), balk faktor internal, faktor eksternal maupun faktor pendukung.Pengumpulan data primer dilakukan dilima polildinik tersebut dengan nomor kunjungan ganjil setelah responden mendapatkan pelayanan. Analisis data secara statistik menggunakan analisis univariate dan analisis bivariale dengan uji Chi-Square serta analisis regresi.Hasil penelitian dari analisis univariate menunjukan bahwa frekuensi kunjungan benalang rawat jalan paling tinggi terdapat pada variabel persepsi sakit (86,3%) dan status kawin (84,3%). Dari analisis hivariale menunjukan bahwa adanya hubungan antara kunjungan berulang rawat jalan dengan tujuh variabel yang diteliti. Secara statistik, diketahui adanya hubungan antara kunjungan berulang rawat jalan dengan status perkawinan, pekerjaan, pendapatan, penyandang dana, asal wilayah (jarak) dan waktu perjalanan serta need yaitu persepsi sakit. Secara statistik terbukti tidak ada hubungan antara kunjungan berulang rawat jalan dengan umur, jenis kelamin, pendidikan, jumlah anak ditanggung, faktor internal dan persepsi terhadap mutu pelayanan, waktu menunggu serta kemungkinan untuk datang lagi setelah melihat dan merasakan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.Karakteristik pasien rawat jalan pada penelitian ini terbanyak berumur antara 15-55 tahun, jenis kelamin perempuan dengan status kawin, pendidikan lanjutan atau SMA keatas, pekerjaan pegawai negeri serta rata-rata jumlah anak ditanggung dua anak.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kunjungan berulang rawat jalan di RSUD Gunung Jati sangat dipengaruhi oleh kemampuan membayar atau sosioekonomi yang ditunjukan dengan variabel status perkawinan, pekerjaan, pendapatan, penyandang dana, jarak dan waktu perjalanan. persepsi sakit merupakan kebutuhan yang mendorong responden untuk berkunjung ke rumah sakit. Faktor internal terbukti secara statistik tidak berhubungan dengan kunjungan berulang rawat jalan di RSUD Gunung Jati. Hal ini disebabkan karena pelayanan yang diberikan sama untuk setiap pengunjung dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.Dalam upaya. meningkatkan kunjungan rawat jalan disarankan untuk meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga, penetapan tarif baru yang kompetitif dan penelitian lebih lanjut untuk waktu menunggu."

"Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta.Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)

---

Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint.

Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant.

Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet.

So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint.

Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 )."

"Propinsi Banten merupakan salah satu propinsi baru di Indonesia, Propinsi ini terbentuk sebagai akibat ditetapkannya Undang - Undang No : 23 tahun 2000 yang menyatakan Banten menjaai propinsi baru, make memerlukan pembentukan organisasi perangkat daerah, dalam rangka pembentukan perangkat daerah tersebut sesuai dengan PP No : 84 tahun 2000, perangkat daerah propinsi Banten dibentuk termasuk didalamnya adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten.PP No : 84 tahun 2000 tidak mengatur secara jelas tentang jumlah perangkat daerah yang ada, sehingga banyak daerah yang membentuk perangkat daerah terlalu gemuk yang didasarkan pada pembagian kekuasan dan alasan politik. Dinas Kesehatan Propinsi Banten adalah salah satu dinas yang mempunyai struktur gemuk, tapi miskin fungsi sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi tumpang tindih antara Sub Dinas dan antara seksi yang akan berdampak pada ketidakharmonisan kerja, sehingga mengakibatkan pada penurunan kinerja.Penelitian ini bertujuan untuk mencari bentuk SOTK Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten juga sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003, jenis penelitian ini adalah kualitatif, informannya adalah pejabat struktural pengambil kebijakan dan pejabat pelaksana tingkat paling bawah serta pengambil kebijakan tingkat tertinggi di Pemerintahan Propinsi Banten dan legislative.Penilitian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu : tahap penelusuran studi literature, tahap melakukan FGD, tahap melakukan wawancara mendalam, tahap melakukan diskusi dengan pengambil kebijakan tertinggi, dan tahap hasil peneliti sendiri, dimana setiap tahap menghasilkan bentuk Struktur Organisasi masing-masing.Bentuk struktur organisasi dinar kesehatan yang dihasilkan dari masing-masing tahap, mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dari semua yang ada yang paling baik adalah dari hasil peneliti, karena merupakan kajian gabungan dari SOTK yang dihasilkan dari empat tahapan yang dilakukan.Struktur Organisasi Tata Kerja hasil dari peneliti ini adalah bentuk Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang sesuai dengan keinginan masyarakat Banten dan sesuai dengan PP No : 8 tahun 2003 yang akan diajukan untuk menjadi SOTK Dinar Kesehatan Propisni Banten yang baru.Daftar bacaan : 30 (1995 - 2003 ).

---

Analysis on Development of Organizational Structure and Work Management Applied in Banters Province Health Office Year 2004Banten Province is a new province established by Law No. 23/2000. As a new province, it needs to develop organizational structure of local officers. In accordance to Decree No. 84/2000, local officers to be set up included Health Office. However, the decree does not regulate the numbers of officers clearly, thus many provinces set up too large numbers of local officers due to power and political reasons. In this case, Banten Province health Office is office with large numbers of employee but lack of functionality. This causes overlapping between sub-offices and between sections, and causes, in turn, discordance of work and decreasing performance.

This study objective was to explore organizational structure and working management in Banten Province Health Office which is in accordance to public demand as well as in accordance Decree No. 8/2003. This was a qualitative study with informants from structural officers, decision makers, and implementers at the lowest level within the Provincial Government, as well as legislative members.

This study was conducted in five steps: 1) literature review 2) FGDs 3) in-depth interviews 4) discussion with highest level decision maker and 5) study results. Each of those steps produced its own organizational structure.

The organizational structure of each step was having their strengths and weaknesses. The best structure was the study result structure since it was a compilation of other structures. This structure is the one that satisfy public demand and in accordance to decree No. 8/2003 and is to be proposed as new structure and management for newly developed Health Office.

References: 30 (1995-2003)"

"Rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan dituntut untuk selalu dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas, cepat, menyenangkan dan memuaskan pelanggan. Karena banyaknya rumah sakit saat ini, meningkatnya arus informasi dan tingkat pendidikan membuat masyarakat semakin kritis dan memilih rumah sakit yang dapat berkualitas.Kunjungan pasien di unit rawat jalan RS. Marinir Cilandak pada tahun 2001-2003 yang semakin menurun, di sisi lain adanya keluhan pasien poliklinik yang diterima oleh manajemen dan adanya pasien yang batal berobat karena kecewa terhadap pelayanan di Poliklinik membuat peneliti ingin melihat bagaimana gambaran kepuasan pasien di unit rawat jalan RS.Marinir Cilandak.Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya pengukuran kepuasan pasien di Unit Rawat Jalan RS. Marinir Cilandak sehingga tujuan penelitian ini untuk mengukur kepuasan pasien / keluarganya di Unit Rawat Jalan RS.marinir Cilandak dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Janis penelitian yang dilakukan adalah cross sectional survey, dengan pendekatan analisa kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitas menggunakan Korelasi Pearson Product Moment (r) dan diuji reliabilitas menggunakan nilai Alpha. Kuesioner diedarkan kepada 400 responden yang berobat di unit rawat jalan RS.Marinir Cilandak pada April - Juni 2004.Dari penghitungan distribusi frekuensi didapatkan karakteristik responden yang paling banyak datang berobat adalah wanita, usia 21-35 tahun, tidak bekerja/ibu rumah tangga, pendidikan SMA, dengan gaji 1-2 juta per bulan, status pasien militer/keluarganya, tempat tinggal di jakarta selatan, cara pembayaran dengan biaya dinas dan datang ke rumah sakit dengan alasan rumah sakit dinas. Untuk mengetahui gambaran kepuasan digunakan metode servqual dengan menghitung servqual score. Hasilnya adalah pada dimensi reliability (- 0,92), kemudian dimensi responsiveness (-0,80), dimensi tangible (-0,62), dimensi assurance (-0,56) dan terakhir dimensi empathy (-0,51). Dui 400 orang responden yang puas terhadap terhadap dimensi tangible 19%, Reliability 13.5%, Responsivenes 19.8%, assurance 23,5% dan empathy 33%.Kemudian dilakukan uji chi square untuk melihat kemaknaan perbedaan proporsi antara karakterisitik responden dengan kepuasan. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan signifikan hanya tingkat pendidikan dengan kepuasan responden dimensi assurance dengan nilai p = 0,012. Rata-rata nilai persepsi dan harapan pasien kemudian dipetakan kedalam diagram kartesius yang terdiri dari 4 kuadran dimana masing-masing kuadran dapat menggambarkan harapan dan persepsi responden terhadap pelayanan serta prioritas perbaikannya. Ketepatan waktu dimulainya pelayanan, kecekatan perawat dan penjelasan dokter tentang penyakit merupakan atribut yang terletak di kuadran A dan merupakan prioritas utama untuk segera diperbaiki. Untuk mencari akar masalah dari faktor pada kuadran A dilakukan pengamatan dan wawancara.Dengan menggunakan diagram fishbone didapatkan penyebab terjadinya faktor-faktor yang terletak di kuadran A adalah keterlambatan dokter, sarana belum memadai, berkas status terlambat masuk poli, kurangnya waktu tatap muka antara dokter dan pasien, tidak ada SOP perawat di poli, kurangnya ketrampilan komunikasi pada perawat dan kurangnya fungsi pengawasan. Diakhir penelitian disarankan menunjuk koordinator unit rawat jalan, membuat komitmen dengan dokter, membenahi medical record, mengoptimalkan fungsi Kepala Sub Departemen Perawatan, membuat SOP dan alur proses di poliklinik, menjadwalkan pelatihan dan melengkapi kebutuhan yang belum tersedia.

---

Hospital as the public health service is required to always provide a quick, qualified, comfort and satisfied services to the public. As today, there already many hospital existing and increasing in the information field as well as education, making people are getting critical in choosing a good and qualified hospital.

Outpatient visiting to the Marinir Hospital Cilandak during year 2001 - 2003 are getting decreased, and on the other side there have been complaining of the patient to the hospital and been accepted by the management, also some patient have been cancelled their treatment at the hospital due to the unsatisfaction toward the hospital services and this has become a reason for the surveyor to see the description of how is the satisfaction of the patient in having the services at the Marinir Hospital Cilandak.

The main problem in this survey is that there is no certain measurement of the patient satisfaction at the Marinir Hospital, so that the aim of this survey is to make certain satisfaction measurement of the patient and their family in having services in this hospital and to upgrade the quality of the services as well. The type of the survey that will be doing in this hospital is cross sectional survey, by analyzing quantitative and qualitative approach. The surveyor is using questioner that has been tested its validity using Pearson Product Moment r correlation and reliability tested using Alpha value. The questionnaire were circulated to 400 respondent that have their treatment at the Mariner Hospital Cilandak during April - June 2004.

From the frequent distribution calculation, the most characteristic respondent is coming from women by age of 21 - 35, jobless 1 house maker, senior high school that earn 1-2 million per month, patient status military / the family, living in south Jakarta, term of payment by military service and visiting hospital as to military service hospital.

To find out of satisfaction description, there will be using servqual method by calculate servqual score. Which in result at the reliability dimension (- 0,92), then responsiveness dimension (-0,80) tangible dimension (-0,62), assurance dimension (-0,56) and latest empathy dimension (-0,51). From 400 respondent those who satisfied with tangible dimension is 19%, Reliability 13,5%, Responsiveness 19,8%, Assurance 23,5% and empathy 33%. Following is chi square test to find out the proportional different between respondent characteristic and satisfaction. The significant relation is only showed on the education grade with respondent satisfaction at the assurance dimension with value p = 0,012. The average perception and patient desire will be mapped into kartesius diagram which is consist of 4 quadrant where in each quadrant describe wishes and perception respondent toward the service and its priority mending. Punctuality in servicing, nurses alertness and doctor's explanation / diagnosis in regard with its disease are all in the A quadrant and are main priority to have its mend immediately. To find out the main reason from the A quadrant there has been a surveyed and interviewed.

By using fishbone diagram they can find out the reason of the factors which are in the A quadrant such as doctor who come late, inadequate service, file /medical record that is being late to reach the poll, lack of time between doctor and patient, no SOP at the poll, lack of communication among nurses and lack of supervision. At the end of the survey, it is suggested to appoint the coordinator for outpatient unit, making commitment with doctor, organize medical record, optimal the function of head of nursing dept, preparing SOP, making regulation at the poli, scheduling the training and completing the necessary things that has not been provided."

"Pelatihan Pratugas Dokter/Dokter Gigi PTT merupakan program pelatihan prajabatan khusus yang wajib diikuti oleh seluruh dokter umum maupun dokter gigi yang akan melaksanakan masa bhaktinya. Dalam pelatihan pratugas ini Dokter/Dokter Gigi PTT mendapatkan materi dasar, inti dan penunjang. Materi yang dianggap paling penting dalam pencapaian tujuan pelatihan adalah materi inti yakni manajemen puskesmas. Pelatihan pratugas Dokter/Dokter Gigi PTT dimulai sejak tahun 1991 di Balai Pelatihan Kesehatan Padang, namun sampai saat ini belum pernah dievaluasi pada saat pasca pelatihan, sehingga tidak diketahui data tentang penerapan hasil pelatihan.Penelitian ini bertujuan memperoleh informani tentang kompetensi Dokter/Dokter Gigi PTT yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pelaksanaan manajemen puskesmas dan untuk melihat peran serta dokter/dokter gigi PTT dalam manajemen puskesmas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, obsevasi dan test objektif dengan informan dokter/dokter gigi PTT sebagai informan utama. Dilanjutkan dengan triangulasi sumber kepada pimpinan puskesmas, staf puskesmas dan KaSubdin Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.Hasil penelitian menggambarkan, bahwa pelatihan pratugas sangat bermanfaat dalam menunjang tugas Dokter/Dokter Gigi PTT di puskesmas. Hasil evaluasi kompetensi Dokter/Dokter Gigi PTT dalam manajemen puskesmas, pengetahuan dokter/dokter gigi PTT cukup baik pada perencanaan tingkat puskesmas, selanjutnya penilaian kinerja puskesmas dan lokakarya mini puskesmas. Sebagian besar Dokter/Dokter gigi PTT menunjukkan sikap positif antara lain dalam disiplin kerja, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas di puskesmas. Peranserta Dokter/Dokter Gigi PTT dalam manajemen puskesmas sangat bervariasi, yang utama adalah pada perencanaan tingkat puskesmas, penilaian kinerja puskesmas dan lokakarya mini puskesmas.Untuk kesempurnaan dalam penyelengaraan pelatihan hendaknya dilakukan evaluasi pasca pelatihan secara berkesinambungan, dalam penyusunan kurikulum diharapkan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan puskesmas, agar materi yang diberikan bermanfaat dalam pekerjaan dokter/dokter gigi PTT di puskesmas.Daftar Pustaka : 45 (1984 - 2004 )

---

Evaluation of Physician/Dentist Competency as Temporary Employee on Public Health Center Management Assessed After Pre-Work Training in Padang Pariaman District year 2004Pre work training of temporary employee (PTT) physician/dentist is a special training program which is obligatory before physician/dentist could go the work field. During the training, physician/dentist obtain basic, core, and supporting materials. Core material of public health center management is considered as the most important material. The training firstly started in 199i in Padang Health Training Center but has never been. evaluated in a post-training evaluation, thus no data on training result and application were available.

This research aimed to obtain information on physician/dentist competency including knowledge, attitude, and skill in implementing public health center management and to investigate the participation of PTT physician/dentist in public health center management.

The study used qualitative approach through in-depth interview, observation, and objective test with PIT physician/dentist as main informants. This was followed up by source triangulation to public health center management and staff, and Head of Health Service Office in Padang Pariaman District Health Office.

The results show that pre work training was extremely useful in supporting PTT physician/dentist at their work in public health center. Results on competency evaluation indicate good knowledge on public health center level planning, public health center performance evaluation, and public health center mini workshop. The majority of PTT physician/dentist showed positive attitude e.g. in work discipline, leadership, cooperation, initiative, and also showed good skill in doing their work in public health center. However, participation of PTT physician/dentist in public health center was quite varied, with significant participation in planning at public health center level, evaluating public health center performance, and in public health center mini workshop.

In order to improve the training, it is suggested to conduct post-training evaluation routinely. Materials are to be updated and adjusted according to the needs of public health center as to provide most benefit to PTT physician/dentist as training participants and to further support their work in public health center.

References: 45 (1984-2004)"

"Pemimpin yang baik akan menghasilkan efektivitas kepemimpinan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit, pimpinan rumah sakit memerlukan dukungan para manajer yang baik, termasuk para kepala ruangan. Rekruitment kepala ruangan yang terstruktur dengan baik diharapkan menjadi sumbangan yang berharga dalam meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit, dan dengan meningkatnya mutu pelayanan pada akhirnya akan mengangkat citra rumah sakit menjadi lebih baik lagi.Rendahnya kinerja para perawat pelaksana dan kinerja kepemimpinan para kepala ruangan rawat imp di RSUD Serang pada 2 penelitian tahun 2001 dan 2002 menjadi dorongan untuk melakukan penelitian di kalangan kepala ruangan. Penelitian ditujukan kepada 21 kepala ruangan di RSUD Serang dan dilakukan sejak 1 April 2003 sampai dengan 30 Juni 2003, merupakan cross sectional survey , dengan metode penelitian kuantitatif yang dilanjutkan dengan penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan yang sesuai bagi kepala ruangan di RSUD Serang adalah Participating, dan kemudian Selling Tingkat fleksibilitas kepemimpinan sebagian besar sedang/normal (76,2%) dan sebagian kecil lainnya ( 23,8%) tinggi. Efekiivitas kepemimpinan sebagian besar (81,0%) sedang normal, namun 19,0% memiliki tingkat efektivitas tinggi. Terlihat bahwa faktor kebutuhan psikologis Deference (kebutuhan akan kerendahan hati), Order (kebutuhan akan keteraturan), Affiliation (kebutuhan akan afiliasi atau kerjasama), Nurturunce (kebutuhan akan pengasuhan) dan Endurance (kebutuhan akan daya tahan) merupakan kebutuhan psikologis yang sesuai di lingkungan kesehatan, dan oleh karenanya perlu dimiliki oleh Para perawat dan kepala ruangan pada tingkatan sedang atau tinggi, tidak boleh rendah. Penelitian memperlihatkan model kepala ruangan yang memiliki efektivitas kepemimpinan yang tinggi yang diperoleh melalui tes LBA II dan EPPS. Dari model tersebut dapat dilihat bagaimana hubungan antara faktor kebutuhan psikologis, karakteristik pribadi, fleksibilitas kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan efektivitas kepemimpinan kepala ruangan di RSUD Serang.Disarankan untuk melakukan perbaikan pola rekruitmen bagi kepala ruangan dengan melakukan penyesuaian profit kepala ruangan yang memiliki efektivitas yang tinggi seperti apa yang telah dirumuskan dalam saran. Diajukan sebagai tambahan alat seleksi calon kepala ruangan adalah uji kepemimpinan dengan tes LBA II dari Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, dan uji kebutuhan psikologis dengan tes EPPS dari Allen L Edward.Datar Bacaan : 23 ( 1981-2002 )

---

The Relationship Study Between Factors of Psychological Needs and Individual Characteristics Within Leadership Styles of The Chief of Wards in Serang District's General Hospital, 2003A good leader will produces an effectiveness in his successful leadership in fulfilling the organization objectives and goals. In running the hospital, director needs supports from qualified managers, including chief of wards. A good structure recruitment processes will give a good contribution In enhancing the hospital services performance, and by improving quality of services, the image of the hospital will be better.

Poor performance profile of nurses and chief of wards in Nursing of Serang District's General Hospital as shown in the last two studies conducted in year 2001 by Kuntarto and year 2002 by Mulyati already pushed me to make a far studies in the leadership of chief of wards area. The studies were involved 21 chief of wards of Serang District's General Hospital as respondents and already conducted from April, 1", 2003 to June, 30th, 2003, designed as a cross sectional survey, a combined studies of a quantitative study which was continued by a qualitative study.

This studies shown that the leadership styles which good as chief of wards leadership's styles were a Participating style as the first choice, and a Selling style as the second choice. Most of the level of leadership flexibility were in a moderate degree (76,2%) and a small portion of them were in a high degree (23,8%). The leadership effectiveness were in a moderate degree (81,0%), but 19,0% of respondent are in a high degree of leadership effectiveness. It was shown that psychological need factors of Deference, Order, Affiliation, Nurturance and Endurance were matched or conformed with health services and nursing care, so nurses and their chief of wards much be build in with a normal degree or a high degree of these psychological need factors, and none in a low degree of these need factors. This study shown a highly effective chief of wards model as a result of LBA Il and EPPS test's result . From this model we can see how the relationships between psychological need's factor, individual's characteristics, the leadership flexibility, the leadership styles, and the leadership's effectiveness of the chief of wards in Serang District's General Hospital were.

It was suggested to develop a recruitment model for the chief of wards in Serang District's General Hospital by adopt a highly effective leadership of the chief of ward profile as wrote in suggestion. It was presented as an additional tools or instruments to be used in selection 1 recruitment of the chief of wards were LBA .I1 from Paul Hersey & Kenneth Banchard as a leadership test instrument, and EPPS from Allen L Edward as a psychological need's factor test instrument.

References : 23 ( 1981-2002 )"

"Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang berperan dalam pengembangan profesionalisme sumber daya manusia. Sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan organisasi dan lingkungan luarnya, maka penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi dan untuk mengetahui sejauhmana kondisi Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta strategi yang sesuai, maka diperlukan penelitian perencanaan strategis Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 - 2009.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis Bapelkes Prov. Sumsel tahun 2005 - 2009. Penelitian merupakan penelitian operasional, menurut David pada perumusan strategi disusun melalui tiga tahapan yaitu tahap I (Input Stage), tahap II (Matching Stage) dan tahap III (Decision Stage). Pada tahap I (Input Stage) menganalisis data kualitatif dan data kuantitatif terhadap variabel eksternal (geografi, ekonomi, teknologi, kebijakan, pesaing, pelanggan, dan pemasok) dan variabel internal (manajemen, visi dan misi, keuangan, produk layanan, fasilitas dan peralatan, pemasaran, SIM, dan SDM).Pada tahap II (Matching Stage) dari hasil analisis menggunakan matriks EFE dan matriks IFE diperoleh nilai total EFE 2,65 dan nilai total IFE 2,72 yang selanjutnya dengan menggunakan matriks IE menempatkan posisi Bapelkes Prov. Sumsel pada sel V (hold and maintain) dengan alternatif strategi yang direkomendasikan adalah market penetration dan product development. Sedangkan analisis dari matriks TOWS menempatkan posisi Bapelkes Prov. Sumsel pads quadrant 3 (eksternal fix-it quadrant) dengan alternatif strategi yang direkomendasikan adalah related diversification, unrelated diversification, market development, product development, enhancement, status quo. Selanjutnya dilakukan matching antara matriks IE dan TOWS sehingga diperoleh alternatif strategi product development (pengembangan produk).Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Consensus Decision Making Group (CDMG) diperoleh informasi berupa peluang yaitu perkembangan teknologi informasi komunikasi semakin canggih, ekonomi sudah mulai stabil, W dan Perda, jumlah tenaga kesehatan yang meningkat. Sedangkan yang menjadi ancaman ialah lokasi Bapelkes, networking antar instansi diktat, komitrnen tentang pelaksanaan diktat satu pintu bidang kesehatan, pesaing memberi kemudahan dalam pertanggungjawaban keuangan, kebutuhan tenaga widyaiswara. Dilain pihak kekuatan adalah visi dan misi, Bapelkes sudah terakreditasi, meningkatnya jumlah anggaran, fasilitas dan peralatan, jumlah pegawai, sistem informasi, produk layanan. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah sistem perencanaan dan pengawasan, pelayanan belum berorientasi kepada kepuasan pelanggan, sistem pemasaran, kualitas SDM, tenaga fungsional non edukatif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bapelkes Prov. Sumsel memiliki strategi terpilih pengembangan produk yaitu mengembangkan program pelatihan dan diktat unggulan yaitu pelatihan quality assurance, pelatihan out bound, dan pelatihan metodologi dan teknologi kediklatan; mengembangkan pelayanan akomodasi yang sudah ada untuk penginapan dengan mengembangkan fasilitas untuk berbagai kegiatan pertemuan, seminar, resepsi pernikahan; mengembangkan sistem informasi Iptek bidang kesehatan dan kediklatan melalui layanan internet; mengembangkan program pelatihan mandiri (peserta membayar sendiri); dan mengembangkan peran Bapelkes Prov. Sumsel sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan bidang kediklatan.Pada tahap III (Decision Stage) dan strategi yang akan dikembangkan dianalisis lagi dengan matriks QSPM untuk menentukan prioritas strategi yang akan dikembangkan yaitu mengembangkan program pelatihan (mengembangkan program pelatihan yang ada dan merencanakan program pelatihan yang baru) dan menyelenggarakan diktat unggulan (pelatihan quality assurance, pelatihan out bound, pelatihan metodologi dan teknologi kediklatan).Peneliti menyarankan agar Bapelkes Prov. Sumsel mensosialisasikan kepada pelaksana dan instansi terkait, advokasi kepada penentu kebijakan tentang rencana srategis Bapelkes Prov. Sumsel, menyusun rencana operasional tahunan yang dilanjutkan dengan rincian kegiatan tahun 2005.Daftar bacaan : 32 ( 1989 - 2003)

---

Strategic Planning for Health Training Center of the Province of South Sumatera Year 2005-2009Health Training Center of the Province of South Sumatera is one of the Technical Unit belongs to the Health Office of Province of South Sumatera which plays a part in development of human resource professionalism. In line with the change of organizational environment and its outside environment, hence this research coped to assess the factors influencing the organization both internal and external environment and to assess the condition of Health Training Center of the Province of South Sumatera and also the appropriate strategy, hence needed to conduct the research of strategic planning of Health Training Center of the Province of South Sumatera year 2005-2009.

This study aimed to arrange the strategic planning of Health Training Center of the Province of South Sumatera Year 2005-2009. The study was an operational research, in which according to David formulation of strategy was divided through three stages that was stage I (Input Stage), stage II (Matching Stage), and phase III (Decision Stage). At phase I (Input Stage) was analyzed data qualitative and quantitative to external variables (geography, economic, technology, policy, competitor, customer, and supplier) and internal variables (management, mission and vision, finance, service product, equipments and facility, marketing, information management system, and human resources).

At phase II (Matching Stage), the result of analysis that used EFE and IFE matrix obtained total values of EFE and IFE in sequence were 2.65 and 2.72. Then, analysis used IE matrix placed the position of Health Training Center of the Province of South Sumatera in cell V (hold and maintain) with recommended strategy alternative was market penetration and product development. While analysis from TOWS matrix placed the position of Health Training Center of the Province of South Sumatera in quadrant 3 (fix-it quadrant external) with recommended strategy alternative was related diversification, unrelated diversification, market development, product development, enhancement, and status quo. After that, matching between IE and of TOWS matrix was conducted so that obtained strategy alternative of product development.

The study result showed that according to Consensus Decision Making Group (CDMG) was obtained the information about the opportunity that was development of sophisticated communication information technology progressively, stable economic, national and local regulations, and the increase of health human resources. While including the threat as follows: location of Health Training Center, networking among training centers, one gate health training commitment, competitors gave the amenity in financial responsibility, and requirement of widyaiswara. On the other hand, strength factor included mission and vision, accredited Health Training Center, the increasing of budget, equipment and facility, amount of officer, information system, and service product. While weakness factor included planning and controlling system, service not yet oriented to customer satisfaction, marketing system, human resources quality, and non-educative functional officer.

The study concluded that Health Training Center had a chosen strategy of product development: training development program and pre-eminent education and training such as quality assurance training, out bound training, and education and training technology and methodology training; developing the existing accommodation service such as lodging by developing facility to various activities for meeting, workshop, wedding reception; developing health information and technology system and education and training through intemet; developing self-supporting training program (out of pocket payment); and developing the role of Health Training Center of the Province of South Sumatera as a center for education and training studies.

At phase III (Decision Stage) out of strategy that would be developed was analyzed again with QSPM matrix to determine strategy priority that was developing training program (developing the existing training program and planning new training program) and carry out pre-eminent education and training (quality assurance training, out bund training, education and training technology and methodology training).

It is recommended to Health Training Center of the Province of South Sumatera to socialize the strategic planning to the relevant institution and operator, giving advocacy to the stake holder about strategic planning about Health Training Center of the Province of South Sumatera, and making annual operational plan which continued with detail of activity of year 2005.

References: 32 (1989-2003)"