Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana kaitan antara etnik keturunan Arab dengan integrasi nasional Indonesia dalam perspeksif ketahanan nasional. Siapa keturunan Arab itu, bagaimana identitas kelompok dan interaksi sosialnya serta aspek-aspek apa yang memiliki potensi serta menghambat integrasinya dengan penduduk pribumi. Demikian pula bagaimana sikap dan pandangannya terhadap penduduk pribumi dan begitu pula sebaliknya. Data yang terkumpul melalui teknik kuesioner terhadap 140 orang responden (70 orang dari keturunan Arab dan 70 orang dari pribumi ), wawancara dengan 23 orang keturunan Arab dan pribumi, observasi langsung dan data kepustakaan, dianalisis dengan metoda analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa keturunan Arab yang terdapat di beberapa lokasi dan daerah dan tersebar di seluruh Indonesia, kakek moyangnya adalah orang Arab yang umumnya berasal dari Hadramaut yang menetap tinggal dan berkembang di Indonesia turun-temurun melalui lembaga perkawinan dengan wanita penduduk pribumi. Beberapa faktor yang merupakan identitas kelompok keturunan Arab seperti faktor bahasa, pendidikan, organisasi sosial, organisasi politik, yang semestinya keturunan Arab mendukungnya sebagai solidaritas kelompoknya, ternyata tidak mendukungnya sehingga solidaritas kelompoknya tipis atau lemah, yang akibatnya mereka berinteraksi dan berintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan dengan kelompok lain di luar kelompoknya / pribumi sehingga terbinalah komunikasi dan kebersamaan dalam masyarakat majemuk Indonesia, dan kondusif bagi ketahanan nasional. Faktor waktu keberadaan keturunan Arab yang telah lama, telah memberi kesempatan kepada mereka untuk menyerap dan terpengaruh oleh kebudayaan setempat sehingga walaupun asalnya dari tanah Arab, mereka tidak berorientasi ke tanah leluhurnya itu, tapi berorientasi Indonesia, memiliki sense of belonging, merasa Indonesia tanah airnya, terlibat dalam berbagai perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Sikap dan pandangan positif penduduk pribumi terhadap keturunan Arab dan demikian pula sebaliknya, memiliki makna positif bagi terbinanya kebersamaan dan saling harga menghargai sehingga kondusif bagi ketahanan lingkungan, daerah dan bemuara pada ketahanan nasional."

"Lembaga legislatif pada umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama pertama adalah fungsi legislatif atau pembuatan peraturan, kedua adalah fungsi budgetair atau keuangan, dan ketiga adalah fungsi pengawasan atau kontrol.DPRD Kabupaten Purworejo periode masa bakti Tahun 1971-1977 sampai dengan Tahun 1997-1999 dan periode masa bakti Tahun 1999-2004 juga memiliki fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi itu melekat pada hak-hak dewan yang pengaturan pengunaannya tertuang dalam Tata Tertib DPRD.Pokok permasalahan penelitian ini adalah pertama, bagaimana sejarah DPRD Kabupaten Purworejo, khususnya periode 1971-1999, kedua adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi DPRD untuk melaksanakan fungsinya, dan ketiga adalah bagaimana upaya pemberdayaan DPRD periode Tahun 1999-2004 menurut Perspektif Ketahanan Nasional dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 1999.Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori fungsi badan perwakilan, perkembangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kedudukan DPRD dan Teori Ketahanan Nasional.Tipe penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui penelitian dokumen tertulis yang didukung oleh data kepustakaan dan wawancara dengan mantan Anggota DPRD dan Anggota DPRD Periode 1999-2004.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara upaya pemberdayaan DPRD dan peningkatan Ketahanan Wilayah/Daerah dimana pada gilirannya akan meningkatkan Ketahanan Nasional."

"Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 17,42 % pada tahun 1995 dan angka ini merupakan konstribusi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Dilihat dan penyerapan tenaga kerja sektor ini sebesar 28,2 % dari total tenaga kerja di DKI Jakarta. Sektor perdagangan dimasa yang akan datang peranannya akan lebih penting ditambah lagi dengan dicanangkannya DKI Jakarta sebagai kota jasa (service city). Untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah DKI Jakarta akan mencoba melihat permasalahan yang timbul antara pedagang eceran skala kecil yang ada dipasar tradisional dengan pedagang eceran skala besar yang ada di pasar modern. Pasar modern berkembang sangat pesat di DKI Jakarta dan ini merupakan indikasi bahwa keberadaan pasar modern diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dilain pihak pasar tradisional yang jumlahnya 151 pasar dengan jumlah 84.413 pedagang memiliki banyak kelemahan, cukup sulit bersaing dengan pasar modern. Ancaman kelangsungan usaha pedagang tradisional dapat memberikan dampak buruk terhadap ketahanan daerah, baik dilihat dari gatra politik, ekonomi, sosial-budaya serta ketahanan keamanan. Permasalahan mendasar yang perlu dipecahkan adalah : Bagaimana menciptakan strategi dan kebijakan perdagangan eceran yang menserasikan kehidupan pedagang pasar tradisional dengan pedagang pasar modern sehingga dapat mendukung ketahanan daerah di DKI Jakarta. Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah : a. Menyajikan suatu analisa Internal Pasar Tradisional untuk mengindentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari Pasar Tradisional. b. Menganalisis lingkungan strategik pasar tradisional dengan melakukan analisa faktor eksternal pasar tradisional dengan tujuan pasar tradisional dapat bereaksi terhadap kekuatan eksternal baik yang dapat menimbulkan kesempatan atau peluang maupun ancaman atau hambatan yang punya pengaruh langsung terhadap kegiatan pasar tradisional. c. Merumuskan strategi dan kebijaksanaan yang dapat mempertahankan kehidupan pasar tradisional dari sudut pandang Ketahanan Nasional. Dalam melakukan analisa digunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan mengirimkan kuesioner pada 3 pelaku pedagang eceran yaitu : q Pedagang tradisional q Pengelola pasar modem q Pejabat Pemda DKI Jakarta Pengolahan data primer dilakukan dengan menggunakan metode Proses Hirarki Analitik dari Thomas L. Saaty. Dari analisa dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik (PHA) atas perspektif pedagang pasar modern, diketahui fokus perhatiannya adalah pada peningkatan keuntungan, kemudian perluasan usaha, dan kelangsungan usaha. Kebijakan yang lebih disukai oleh pedagang pasar modern adalah persaingan bebas dengan pasar tradisional. Sedangkan kebijakan yang paling tidak diinginkan adalah kebijakan pembatasan jumlah pasar modern. Sedangkan perspektif pedagang pasar tradisional, yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah kelangsungan usaha baru, peningkatan keuntungan dan peluasan usaha. Prioritas utama kebijakan yang dipilih adalah pembatasan jumlah pasar modern. Sedangkan kebijakan yang paling tidak diinginkan adalah pesaingan bebas. Perbedaan perspektif antara pasar tradisional dan pasar modern baik dalam fokus perhatian maupun dalam preferensi kebijakan dapat menjadi potensi konflik. Apalagi perbedaan ini cukup kontras. Yang menjadi prioritas utama pedagang pasar tradisional merupakan prioritas yang paling tidak diinginkan oleh pedagang pasar modern, demikian pula sebaliknya. Disamping itu fokus perhatian pemerintah daerah dalam upaya menciptakan sistem perdagangan yang adil prioritas gatra dari asta gatra yang paling penting adalah gatra ekonomi, sedangkan berdasarkan pertimbangan kedelapan gatra tersebut kebijakan yang memperoleh kebijakan tertinggi adalah pembatasan jumlah pasar modern. Kebijakan dalam perspektif Pemerintah Daerah dalam kasus ini sama dengan perspektif pedagang pasar tradisional. Berarti potensi konflik kebijakan dengan pedagang pasar tradisional relatif kecil. Namun demikian potensi konflik dengan pedagang pasar modern masih terbuka. Namun demikian pemerintah daerah harus tetap mengambil kebijakannya, dengan beberapa catatan, karena kebijakan tersebut telah mempertimbangkan semua aspek asta gatra secara menyeluruh. Kebijakan yang mengandung pembelaan kepada pedagang pasar tradisional memiliki beberapa dimensi penting dalam Ketahanan Daerah di DKI Jakarta antara lain : a) Kebijakan ini akan membuat semakin baiknya keseimbangan para pelaku perdagangan eceran sehingga kesempatan usaha semakin luas dan kesenjangan pendapatan akan semakin terkurangi. Hal ini akan memberi kekuatan pada stabilitas ekonomi daerah yang merupakan pencerminan dari Ketahanan Daerah. b) Pengembangan perdagangan eceran skala kecil dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan dapat mengolah potensi sumber daya alam sehingga memberikan dampak positif bagi Ketahanan Daerah. c) Dengan semakin majunya sumber daya manusia kemampuan untuk memadukan kekuatan ilmu pegetahuan dan teknologi serta modal dengan potensi alam dan geografi akan meningkatkan keunggulan kompetitif daerah sehingga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dari luar. d) Pembinaan pedagang pengecer kecil akan mempercepat hilangnya kemiskinan melalui pemerataan usaha dan pendapatan sehingga kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial dapat diatasi. Kondisi ini akan semakin memantapkan Ketahanan Daerah."

"Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan penelitian yaitu tentang kategori sistem politik Indonesia serta pengaruhnya terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian serta ketahanan. Penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utamanya, sehingga penelitian ini lebih merupakan sebuah penelitian dokumen (documentary study). Penelitian lapangan dilakukan juga dalam bentuk wawancara, untuk mendapakan konfirmasi dan pendapat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem politik pemerintahan Circle Baru, adalah sistem politik yang memiliki ciri-ciri model rezim birokratik otoritarian (otoritarian birokratik), dan model korporatis negara. Ciri-ciri tersebut adalah : pertama, dipimpin oleh rniliter sebagai suatu lembaga, bekerjasama dengan para teknokrat sipil; kedua, penyusunan kebijaksanaan nasional bersifat teknokratik birokratik; ketiga, massa dimobilisasi melalui pembentukan perwakilan kepentingan; keempat, tindakan represif dilakukan untuk mengendalikan oposisi; kelima, peran yang sangat dominan lembaga kepresidenan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sistem politik Orde Baru diatas membawa implikasi terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian. Terhadap kedudukan Polri, pada masa Orde Baru, Kepolisian Negara diintegrasikan secara penuh kedalam wadah Angkatan Bersenjata. Pada masa Orde Baru, Polri tidak semata-mata sebagai alat penegak hukum dan pemelihara ketertiban melainkan juga sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial politik.Konsekuensi dari kedudukan dan fungsi tersebut, telah menyebabkan Polri tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja Polri, sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat melalui berbagai penelitian. Sementara itu, sistem politik yang otoriter dan rendahnya kinerja Polri menyebabkan lemahnya penegakkan hukum, dan adanya kesenjangan sosial ekonomi, yang muaranya memberikan kontribusi terhadap lemahnya ketahanan nasional pada masa Orde Baru."

"ABSTRAKPendahuluan Latar Belakang Apabila memperhatikan negara-negara berkembang yang baru merdeka, masyarakat manusia dalam memperjuangkan hidup untuk mencapai kekuasaan bergerak dan periode "Satu orang yang berkuasa (monarki) ke beberapa orang yang berkuasa (oligarki) dan berakhir pada semua orang berkuasa (demokrasi)". Ungkapan diatas menurut Arief Budiman dewasa ini ada banyak negara yang berada pada periode semua orang berkuasa (demokrasi). Kemerdekaan pada periode demokrasi yang telah dicapai negara-negara berkembang bukanlah suatu proses pergerakan yang mudah dan tanpa perjuangan, tetapi cukup banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama bagi bangsa yang lahir sebagai masyarakat majemuk seperti Indonesia. Suatu perjuangan menegakkan pesatuan dan kesatuan bangsa ternyata pada banyak negara berkembang justru nampaknya lebih berat dari pada memenangkan kemerdekaan. "

"Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah Cara-Cara ABRI dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara dengan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan Sapta Marga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai: (a) keberadaan DI/TII di Sulawesi Tenggara dalam struktur DI/TII Kahar Muzakkar, (b) dampak pemberontakan DI/Tll. terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara, (c) bentuk strategi yang digunakan ABRI dalam menumpas pemberontakan DI/TIl tersebut, serta (d) digunakan, atau tidak digunakannya strategi non-militer dalam penumpasan DI/TlI, dan apa implikasinya terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara.Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (a) sumber primer sebagai sumber data lisan diperolah melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara besar dan mendalam dengan informan penelitian, dan (b) sumber sekunder sebagai sumber data tertulis melalui studi arsip atau dokumen, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa sumber data berupa arsip atau dokumen yang dipilih memiliki obyektivitas serta memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data penelitian.Berdasarkan prosedur metodologis di atas, maka diperoleh temuan-temuan penelitian, bahwa pemberontakan DI/TI1 di Sulawesi Tenggara merupakan bahagian dari stuktur DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan kuat, punya jaringan dan mereka menteror rakyat. Basisnya juga ada dan kuat yaitu KGSS serta ada dukungan basis dari kelompok Islam seperti Bahar Mattalioe dan Usman Balo, juga banyak mendapat dukungan dari ahli agama. Karena itu DI/T11 di Sulawesi Selatan bisa kuat dan bertahan lama. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, DI/TII tidak punya jaringan dan tidak punya basis, medannya susah sehingga jaringan antara rakyat dengan DI/TII gampang dipotong oleh ABRI. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Tenggara membawa dampak buruk berupa gangguan terhadap ketahanan nasional yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan itu sendiri yang telah mendorong Iahirnya goncangan stabilitas di daerah Sulawesi Tenggara, stabilitas nasional atau disintegrasi bangsa.Di Sulawesi Selatan, penumpasan pemberontakan DI/TII lebih banyak digunakan strategi militer (full militer), bahkan dengan menggunakan pesawat terbang. Itulah sebabnya sehingga operasi penumpasan DI/ TII di Sulawesi Selatan didatangkan pasukan bantuan dari Jawa.Strategi penumpasan DI/TIl di Sulawesi Tenggara mempunyai kekhususan lain dengan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni lebih banyak menggunakan strategi non-militer. Ini disebabkan karena di Sulawesi Tenggara tidak ada basis kekuatan DI/TII seperti KGSS di Sulawesi Selatan, medannya susah, dan tentara dari putra daerah juga sedikit sekali. Itulah sebabnya jaringan basis DI/TII di Sulawesi Tenggara gampang dipotong oleh ABRI. Dalam hubungan ini ABRI lebih banyak memotong hubungan rakyat dengan DI/TlI. Bahkan strategi penumpasan DI/TII di Sulawesi Tenggara juga menggunakan strategi gabungan antara strategi militer dengan strategi non-militer.Karena itu implikasi strategi penumpasan DI/ TII terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara pada saat itu ialah pemerintah, ABRI yang mendapat dukungan rakyat berhasil meniadakan atau meminimalkan gangguan terhadap ketahanan nasional di Sulawesi Tenggara. Baik itu gangguan yang berdimensi politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan itu sendiri. Dengan demikian dapat dihindari hal-hal yang dapat mendorong lahirnya goncangan stabilitas nasional di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara."

"Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam seluruh kegiatan pembangunan nasional. Pertumbuhan konsumsi energi di negara berkembang seperti di Indonesia cenderung lebih tinggi dari negara maju. Konsumsi tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya pekerjaan yang menggunakan energi listrik dan mesin industri, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnyal. Salah satu sumber energi yang terpenting sampai saat ini adalah minyak bumi. Antares tahun 1994/95 dan proyeksi pada tahun 1998/99 memperiihatkan bahwa minyak bumi masih merupakan andalan sumber energi. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 : Tingkat Permintaan Energi Tabun 1994/95 s.d. 1998/99 (dalam satuan MBOE : Million Barrels of Oil Equivalent)* Sumber : Departemen Pertambangan dan Energi, 1998 ** Setara dengan 3uta Bard Minyak * Angka Sementara 11 Saddayao, Corazon Morales, 1778: 3 Tabei diatas menunjukkan bahwa antra tahun 1994/95 s.d. 1998/99 lebih dari 60% permintaan energi dalam negeri diperoleh dari minyak bumi. Pada tahun 1998/99 proporsi permintaan energi 61,11% energi dari minyak bumi. Disamping untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, bagi Indonesia minyak bumi juga merupakan andalan bagi pemasukan devisa negara. Gambaran penerimaan dalam negeri dari minyak & gas (migas). ditunjukkan pada tabei berikut : Tabei 2 Kuantitas dan Nilai Ekspor Minyak dan Gas Indonesia, 1990-1997 Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor/lmpor 1997 Data diatas menunjukkan bahwa memang ketergantungan ekspor dari migas semakin lama semakin menurun. Hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan ekspor di bidang non-migas yang mendapat prioritas khususnya pada dasawarsa terakhir. Penurunan ekspor minyak dan gas bumi tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan minyak di dalam negeri sendiri yang telah mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan kebutuhan masyarakat, seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3 : Banyaknya Produksi Migas Menurut jenis Pengilangan 1992-1996 (Gasoline, Premium, Minyak Tanah/ Kerosene, Solar) dalam satuan Barrel Sumber : Statistik Pertambangan minyak dan Gas Bumi, 1996 Data diatas menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan produksi beberapa hasil migas khususnya premium, kerosene, dan solar dari tahun ke-tahun. Jika angka-angka diatas kita konfirmasikan terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor yang menggunakan produk migas tersebut, maka terlihat adanya hubungan yang erat antara peningkatan produk migas tersebut terhadap peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Antara tahun 1992-1997 produksi rakitan seluruh kendaraan bermotor mengalami kenaikan kecuali penurunan jeep antara tahun 1996-1997, dan penurunan produksi bis antara tahun 1995-1997. Dengan demikan terlihat indikasi yang kuat bahwa peningkatan beberapa jenis produksi migas dipengaruhi oleh kendaraan bermotor yang menggunakan jenis produk tersebut?"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberdayaan ekonomi rakyat yang sedang digulirkan pemerintah terkait terhadap kecenderungan perilaku masyarakat pada ketahanan nasional di daerah ini. Penelitian dilakukan pada seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah Expost facto. Unit analisis yang digunakan bersifat agregatif yakni dengan menggunakan masyarakat kelurahan/desa sebagai unit analisis. Perhitungan sampel minimal dilakukan dengan formula Cohen, dan dihasilkan sampel minimal sebanyak 150 kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat diwakili oleh tiga orang sumber informasi. Tiga orang sumber informasi yang digunakan itu adalah mereka yang dalam kelompok masyarakat tersebut selalu dijadikan acuan baik pendapat atau nasehatnya. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dalam pelaksanaannya ada yang langsung diisi oleh sumber informasi (sumber data), tetapi ada pula yang dilakukan dengan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) perilaku masyarakat cenderung kurang menunjukkan perilaku yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional; (2) sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah umumnya positif; (3) masyarakat menilai kurang baik terhadap program pemberdayaan. ekonomi yang diberikan kepada mereka; (4) pola pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada masyarakat masih belum menyentuh pengembangan kemampuan masyarakat sendiri; (5) adanya perilaku masyarakat yang kurang mengacu atau mendukung ketahanan nasional disebabkan adanya sikap yang masih belum semuanya positif terhadap kebijakan pembangunan dan adanya persepsi yang menilai kurang baik (positif) program pemberdayaan ekonomi yang di berikan pemerintah kepada mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat yang mengacu atau mendukung ketahanan nasional sangat ditentukan oleh sikap dan penilaian masyarakat sendiri terhadap kebijakan pembangunan. dan pemberdayaaa yang diberikan kepadanya.Hasil penelitian menyarankan agar para pembina politik dan Pemda Tingkat I serta Tingkat II yang ada di Kalimantan Barat berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang akan diberikan kepada mereka. Di samping itu disarankan pula agar aparat pemerintah lebih mengedepankan perspektif moral dalam melakukan pembinaan pada masyarakat. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dikaji pola perilaku masyarakat yang berorientasi pada ketahanan nasional dalam kaitannya dengan etnis yang ada, khususnya di Kalimantan Barat."

"Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bertekad bulat untuk membela serta mempertahankan dan menegakan kemerdekaannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mengalami gelombang pasang surut dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk Tanah AirKenyataan ini menunjukkan bahwa perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh adalah dengan mengikut sertakan rakyat secara keseluruhan. Rakyat Indonesia adalah pejuang, sedangkan Angkatan Bersenjata yang tumbuh dan berkembang terdiri atas segenap lapisan dan golongan rakyat pejuang. ABRI merupakan prajurit pejuang yang selalu berjuang bahu membahu dengan rakyat, oleh karma itu semangat perjuangan yang telah dimiiiki tersebut harus selalu di pupuk dan dikembangkan baik di kalangan ABRI sendiri maupun di kalangan rakyat.Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberhasilan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional sangat tergantung pada hasil upaya pertahanan keamanan negara yang terwujud dalam stabilitas nasional. Oleh karena itu, betapapun pentingnya mendahulukan pembangunan nasional, maka tidak boleh diabaikan upaya untuk menciptakan suasana lingkungan yang aman dan tenteram.Pentingnya stabilitas ini, terlihat dari Krida Pertama dari Panca Krida Kabinet Pembangunan VI, yakni :"Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, berwawasan Nusantara untuk memperkuat Ketahanan Nasional dan tekad kemandirian?Trilogi Pembangunan itu sendiri berisikan :1) Pemerataan 2) Pertumbuhan 3) Stabilitas. Dalam konteks pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan nasional, maka pembangunan dibidang politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. dibidang-bidang lainnya, seperti bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan."