Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Skripsi ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan dengan cara memperbaiki basis data objek PKB; memperkuat proses pemungutan dengan cara peningkatan sumber daya manusia di Bapenda dan UPP PKB DKI Jakarta; meningkatkan pengawasan dengan cara razia, door to door, penempelan stiker, program tax clearance, penerapan sanksi, pendekatan pelayanan dan pembayaran pajak ke wajib pajak; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan cara pembayaran PKB secara online melalui e-samsat dan Samolnas; meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan pihak lain. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan mempercepat waktu pelayanan di Kantor Samsat dan pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi BBN-KB atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta diantaranya adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia di UPP PKB DKI Jakarta, sarana dan prasana yang tidak terbarukan, dan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

---

Potential of vehicle tax revenue in DKI Jakarta is very high. That is evidenced by the number of vehicle taxpayers which always increases every year. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize vehicle tax in DKI Jakarta along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This study use the post positivist approach by conducting field and literature research. The results show that the effort to optimize vehicle tax revenue are intensification and extensification. Intensification is done by expanding revenue basis by improving database of PKB’s objects; strengthening collection process by increasing the quality of human resources in Bapenda and UPP PKB DKI Jakarta; increasing supervision by raids, door to door, sticker attachments, tax clearance program, applying tax penalties, service approaches and tax payments to taxpayers; increasing administration efficiency and reducing collection fees by PKB payments online throught e-samsat and Samolnas; and increasing revenue capacity by coordinating with other institute. While extensification is done by speeding up service time at Samsat office and granted basic relief and exemption of administrative sanction BBN-KB of the second vehicle and so on. The obtacles that are faced in optimizing vehicle tax revenue in DKI Jakarta are lacking quantity of human resources in UPP PKB DKI Jakarta, facilities and infrastructure that are not renewable, and lacking of taxpayers compliance.

"

"Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom berkewajiban melaksanakan kebijakan dekonsentrasi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan memacu daya saing. Oleh karena itu, agar dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut, maka kebijakan dekonsentrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melalui prosedur yang benar. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui implementasi kebijakan dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta dan mengentahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai bagian dekonsentrasi di propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dekonsentrasi di Propinsi DKI Jakarta antara lain mencakup bidang pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan ekonomi. Sementara faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi secara umum yang berlangsung dalam pelaksaan kebijakan dekonsentrasi masih lemah, baik ditinjau dari kejalasan penyampaian sasaran kebijakan, keberadaan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, dan koordinasi antarbagian terkait. Kondisi sumber daya juga masih lemah, terutama jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai.Untuk aspek disposisi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, terutama bila dilihat dari sisi dukungan, komitmen, dan transparansi. Namun, dalam hal pemahaman, terasa masih kurang memadai. Sementara untuk faktor struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung untuk implementasi kebijakan dekonsentrasi, baik dilihat berdasarkan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP), pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi dan kejelasan aturan mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dekonsentrasi perlu diperbaiki, baik untuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi maupun struktur birokrasi. Untuk faktor komunikasi yang perlu diperbaiki adalah kejelasan sasaran kebijakan, menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta meningkatkan koordinasi antarbagian yang terkait dengan pelaksaaan dekonsentrasi. Untuk faktor sumber daya, yang penting diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas SDM yang sudah ada. Sejalan dengan itu perlu pula dukungan finansial yang lebih memadai untuk menunjang kemungkinan pemekaran bidang dekonsentrasi dan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk faktor disposisi, yang diperlukan terutama meningkatkan pemahaman pegawai Bagian Dekonsentrasi dengan cara menyelenggarakan pelatihan khusus mengenai dekonsentrasi lengkap dengan mateteri-materi lain yang relevan dengan keperluan implementasi dekonsentrasi. Untuk faktor struktur birokrasi, yang penting dilakukan adalah menyusun standar operasional prosedur (SOP), membangun pola-pola hubungan kerja antarbagian dalam organisasi yang lebih harmonis dan dinamis serta memperjelas mengenai wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pelaksana kebijakan dekonsentrasi."

"Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Moh. Mahfud MD (2008-2011 dan 2011-2014) merupakan salah satu lembaga negara yang banyak mendapat pujian dan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelayanan publik dibidang peradilan. Dimana lembaga peradilan lebih banyak disebut sebagai pasar gelap keadilan. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan causal maps kepemimpinan Moh. Mahfud MD dalam merumuskan kebijakan penerapan court excellence di Mahkamah Konstitusi.Tesis ini menggunakan pendekatan systems thinking, lebih spesifik yaitu metode system dynamics. Analisis data menggunakan teknik cognitive maps dengan panduan dari Ackermann, dkk., kemudian dikonversi melalui metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By Elementary Relationship) yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim.Hasilnya berdasarkan causal map Moh. Mahfud MD dalam merumuskan kebijakan penerapan court excellence, penyebab (causes) court excellence di Mahkamah Konstitusi adalah program-program kerjasama dengan pihak lain yang membentuk kebijakan pengadilan, manajemen dan kepemimpinan dalam pengadilan, sumber daya manusia, materi dan keuangan serta kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Dalam perumusan kebijakan yang dilakukannya, Moh. Mahfud MD bersifat reinforcing atau penguatan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnnya. Kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi di samping Ketua tidak akan terlepas dari peran Wakil Ketua serta para Hakim Konstitusi. Penelitian semacam ini akan lebih obyektif jika melihat secara keseluruhan peran kepemimpian dari seluruh Hakim Konstitusi.

---

Constitutional court under the leadership of Moh. Mahfud MD (2008-2011 dan 2011- 2014) is one of State institutions that receives a lot of praise and high esteem in administering government, especially in public services in the field of judicial. Where the judiciary more referred to as the black market of justice. This thesis aim is to describe the causal maps of Moh. Mahfud MD leadership in formulating a application of court excellence policy in the Constitutional Court ofthe Republic of Indonesia.This thesis using systems thinking approach, more specifically system dynamics methods. Analysis of data using the techniques of cognitive maps using the guide of Ackermann, et al. Then converted through a NUMBER method (Normalized Units By Elementary Relationship Modeling), which was introduced by Kim Dong-Hwan, to become the system dynamics. The simulation process is help by Vensim software.By the results on causal maps of Moh. Mahfud MD leadership in formulating a application of court excellence policy, the causes of court excellence in constitutional court is the collaboration with others programs, that form the court policies, court management and leadership, human, material and financial resources and the public trust and confidence. In the formulation of his policy, Moh. Mahfud MD reinforcing or strengthening of one policy with another policy. Leadership in the constitutional court beside Chief Justice will not separated from the role Deputy Chief Justice and the Justices."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi penyiaran menghadirkan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Hal tersebut mengharuskan seluruh lembaga penyiaran televisi beralih teknologi dari analog menuju digital. Pemerintah awalnya menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun hal tersebut tidak terealisasi akibat terganjal oleh ketiadaan regulasi terkait digitalisasi penyiaran. Penelitian ini menganalisis Kesiapan Direktorat Penyiaran Kemkominfo Dalam Menghadapi Digitalisasi Televisi Menurut Perspektif Organisasi Pembelajaran. Dalam menganalisis organisasi pembelajaran dalam kesiapan menghadapi digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori pembelajaranOADI yang dikemukakan oleh Daniel H. Kim. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesiapan direktorat penyiaran kemkominfo dalam menghadapi digitalisasi televisi menurut perspektif organisasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1) kesiapan Direktorat Penyiaran dalam menghadapi digitalisasi penyiaran televisi masih terlihat kurang. (2) Perspektif organisasi pembelajaran belum diterapkan oleh direktorat penyiaran dalam kesiapan menghadapi digitalisasi televisi.

---

ABSTRACTThe development of broadcast technology brings about the digitalization of television broadcasting in Indonesia. This requires all television broadcasters to switch technology from analog to digital. The government initially set the analogue switch off in 2018, but this was not realized due to being hampered by the absence of regulations related to broadcast digitalization. This study analyzes the readiness of the directorate of broadcasting in facing of television digitalization according to the perspective of the learning organization. In analyzing learning organizations in readiness to face the digitalization of television broadcasting, the author uses OADI learning theory putforward by Daniel H. Kim. The purpose of the study was to analyze the readiness of the directorate of broadcasting in facing television digitization according to the perspective of the learning organization. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. From the results of the study, it was obtained that (1) the readiness of the Broadcasting Directorate in facing the digitalization of television broadcasting was still lacking. (2) The perspective of the learning organization has notbeen applied by the broadcasting directorate in readiness to face television digitalization."

"Penelitian ini membahas strategi pengembangan pariwisata Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian ini menganalisis strategi pengembangan wisata Kota Tanjungpinang dan analisis scenario planning dalam mengembangkan pariwisata di Kota Tanjungpinang menjadi memiliki nilai jual tinggi dan meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Tanjungpinang Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pariwisata yang dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kolaboratif antara Organisasi Perangkat Daerah Lainnya dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sehingga terintegrasi dalam mengembangkan pariwisata Kota Tanjungpinang, serta melakukan kerjasama dengan 2 (dua) wilayah lain (Bintan dan Batam) dalam memasarkan pariwisata. Dengan evaluasi strategi yang telah diterapkan dan membenahi strategi menjadi lebih baik lagi, diharapkan pariwisata Kota Tanjungpinang memiliki nilai jual tinggi meskipun pandemi Covid-19 masih terus berlangsung.

---

This study discusses the tourism development strategy of Tanjungpinang City. The purpose of this study is to analyze the tourism development strategy of Tanjungpinang City and analysis of scenario planning in developing tourism in Tanjungpinang City to have a high selling value and increase tourist visits significantly. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results of the study suggest the Tanjungpinang City Government to improve and enchancement the quality of facilities and infrastructure, maximize the implementation of tourism activities that are carried out virtually by utilizing technological advances, collaboratively between Other Regional Apparatus Organizations with Department of Culture and Tourism so that they are integrated in developing Tanjungpinang City tourism, and carry out cooperation with 2 (two) other regions (Bintan and Batam) in marketing tourism. By evaluating the strategies that have been implemented and fixing the strategies to be even better, it is hoped that Tanjungpinang City tourism has a high selling value even though the Covid19 pandemic is still ongoing."

"Penelitian ini membahas tentang proses penempatan dan proses ideal dalam penempatan pejabat fungsional analis kepegawaian pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan desain deskriptif, menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penempatan analis kepegawaian belum memiliki standar operasional dan prosedur penempatan pegawai yang baku, belum didasarkan pada analisis kebutuhan dan penghitungan formasi yang tepat. Penempatan analis kepegawaian juga belum didasarkan pada uji kompetensi yang handal dan belum tersertifikasi dari awal pengangkatan, serta belum berpedoman pada analisis kompetensi baik dari sisi karakteristik pekerjaan, maupun atribut-atribut yang dimiliki analis kepegawaian. Keputusan penempatan analis kepegawaian belum sepenuhnya didasarkan pada pengembangan karier dan kondisi-kondisi obyektif, dan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Hasil penelitian ini juga menyarankan bahwa pola penempatan analis kepegawaian didasarkan pada mekanisme yang jelas, pemenuhan persyaratan sesuai tuntutan pekerjaan, dan pengambilan keputusan penempatan yang obyektif serta berkomitmen pada pengembangan karier pegawai.

---

This research discusses about placement process and ideal process in Civil Service Analyst placement in National Civil Service Agency Headquarter. This is a qualitative research, by means of descriptive design, which using a deep interview technique and literature study as well. Result of this research elaborates that Civil Service Analyst placement mechanism has not had a standard SOP (Standard Operating and Procedure) and has not been based on a need analysis and prompt formation calculation. Civil Service Analyst placement has not been based on competency test. It has not been certified since early appointment and has not been based on competency analysis either from job characteristic or Civil Service Analyst?s attributes. The Civil Service Analyst placement has not been fully based on carrier development, objective conditions and high leader commitment. The result of this research also suggests that Civil Service Analyst placement pattern must be based on a clear mechanism, requisite fulfillment according to job demand, objective placement decision making and commits to employee carrier development."

"Balai Diklat Industri Jakarta memiliki program diklat yang link and match dengan kebutuhan industri. Implementasi Industri 4.0 menuntut agar Balai Diklat Industri Jakarta mengembangkan program diklat sesuai kebutuhan industri 4.0. Kondisi industri saat ini sudah mulai bertransformasi menuju industri 4.0, sementara program diklat yang ada di Balai Diklat Industri Jakarta belum mengalami perubahan. Analisis kebutuhan diklat merupakan langkah awal dalam membuat sebuah program pelatihan. Menurut Noe (2010) analisis kebutuhan pelatihan merupakan proses yang digunakan untuk menentukan apakah pelatihan diperlukan, yang meliputi analisis organisasi, analisis tugas dan analisis individu.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kebutuhan dan rancangan program diklat di Balai Diklat Industri Jakarta dalam menghadapi era industri 4.0.Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasilnya adalah kebutuhan pelatihan sudah sejalan dengan perencaanaan strategis organisasi dan kebutuhan stakehoder, tugas-tugas dalam pekerjaan mengalami perubahan sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi baru, dan individu mengalami peningkatan kinerja dalam pekerjaan. Selain itu, Rancangan program diklat mulai dari tujuan, metode kurikulum, instrumen penilaian, materi/bahan ajar, perencanaan pembelajaran dan seleksi peserta juga perlu dikembangkan sesuai kebutuhan industri 4.0.Beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi terutama terkait dengan sumber daya internal organisasi, yaitu tenaga pengajar, infrastruktur fisik dan infrastruktur kompetensi. Tenaga pengajar perlu ditingkatkan kompetensinya, infrastruktur fisik disesuaikan dengan kondisi industri 4.0 dan infrastruktur kompetensi berupa skema sertifikasi, kurikulum, silabus, materi uji kompetensi perlu dilakukan pengembangan.

---

The Jakarta Industrial Training and Education Center has a as a training

program that links and matches with industry needs. Implementation of industry 4.0 requires that the Jakarta Industrial Training and Education Center develop education and training programs according to industry 4.0 needs. The current industry condition has begun to transform into industry 4.0, while the existing training program at the Jakarta Industrial Training and Education Center has not changed. Analysis of training needs is the first step in creating a training program. According to Noe (2010) training needs analysis is a process used to determine whether training is needed, which includes organizational analysis, task analysis and individual analysis. The purpose of this study is to determine the needs and design of training programs at the Jakarta Industrial Training and Education Center in facing the industrial era 4.0.

This study uses a post-positivism paradigm with qualitative methods. Data collection techniques used were in-depth interviews and document studies. The result is that training needs are in line with the strategic planning of the organization and the needs of stakeholders, tasks in work experience changes so there is a need to increase new competencies, and individuals experience increased performance at work. In addition, the training program design starting from the objectives, curriculum methods, assessment instruments, teaching materials / materials, learning planning and selection of participants also need to be developed according to industry needs 4.0.

Some things that need to be improved are mainly related to internal organizational resources, namely teaching staff, physical infrastructure and competency infrastructure. Teachers need to improve their competence, physical infrastructure adapted to industry conditions 4.0 and competency infrastructure in the form of certification schemes, curriculum, syllabus, competency test materials need to be developed."

"Inovasi menentukan daya saing suatu bangsa, untuk meningkatkan daya saing bangsa yang mandiri melalui penyelenggaraan keantariksaan merupakan upaya bersama yang tidak mudah, karena bangsa Indonesia masih menghadapi permasalahan di dalam Riset & Inovasi di Indonesia. Tingkat inovasi di LAPAN masih dirasa rendah, struktur organisasi yang belum hierarchyless dan belum boundaryless. Tesis ini mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ekosistem Inovasi dan Budaya Inovasi di LAPAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mix Method (Kualitatif dan Kuantitatif), mengambil lokus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Teknik pengumpulan datanya melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Pemilihan responden hanya pada Peneliti/Perekayasa dengan Non-Probability Sampling. Pengolahan data penelitian Budaya Inovasi menggunakan Analisis Kuantitatif Statistik Deskriptif dengan aplikasi SPSS versi 22. Analisis proses bisnis melalui BPMN (Bussiness Process Modeling Notation) menggunakan Software Sybase Power Design 16.0. Untuk penelitian Ekosistem Inovasi menggunakan wawancara mendalam dan Social Network Analysis (SNA) serta menggunakan aplikasi UCINET versi 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek budaya inovasi di LAPAN ada 2 variabel yang mempengaruhi budaya inovasi yaitu Struktur dan Budaya Organisasi. Sedangkan pada penelitian Ekosistem Inovasi didapat hasil bahwa Kepala LAPAN memiliki peran yang penting dalam penciptaan sebuah inovasi sekaligus sebagai pembangkit ide. Aktor yang berperan dalam komersialisasi adalah Pusispan, sedangkan yang berperan sebagai peran sentral serta aktor riset dan pengembangan adalah Pusat Teknis yang dibantu oleh Peneliti/Perekayasa.

---

nnovation determines the competitiveness of a nation, to increase the competitiveness of an independent nation through the implementation of space is a joint effort that is not easy, because the Indonesian people are still facing problems in Research & Innovation in Indonesia. The level of innovation at LAPAN is still considered low, the organizational structure is not hierarchyless and boundaryless. This thesis tries to analyze the factors that influence the Innovation Ecosystem and Innovation Culture at LAPAN. This study used a Mix Method (Qualitative and Quantitative) approach, taking the locus at the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The data collection technique is through distributing questionnaires and in-depth interviews. The selection of respondents is only for Researchers / Engineers with Non-Probability Sampling. Research data processing Innovation Culture using descriptive quantitative statistical analysis with SPSS version 22 application. Business process analysis through BPMN (Business Process Modeling Notation) using Sybase Power Design 16.0 software. Research on Innovation Ecosystems uses in-depth interviews and Social Network Analysis (SNA) and uses the UCINET application version 6. The results show that in the aspects of innovation culture in LAPAN there are 2 variables that affect the culture of innovation, namely organizational structure and culture. Meanwhile, the research on Innovation Ecosystems showed that the Head of LAPAN has an important role in creating an innovation as well as generating ideas. The actor who plays a role in commercialization is Pusispan, while the actor who plays a central role as well as research and development actors is the Technical Center assisted by Researchers / Engineers."

"Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor I tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis. Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang telah dilaksanakan. Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan :Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya Iebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, belum efektif karena Iemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit. Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan lebih terfokus pada capaian program secara prosedural sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam tujuan kebijakannya. Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin akurasi data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program yang sedang berjalan. Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan secara maksimal. Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :1. Pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.2. Kebijakan publik harus mampu mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang memadahi.3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan mendatang.4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan mencapai sasaran kebijakan secara tepat.5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipasi aktif stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan.

---

Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of education's budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Local autonomy canon number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's responsibility but also local government.

Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public school is discriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make a idea to lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county.

This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education policy.

Dunn make 5 (five) standard of stages in process of making and implementation a public policy. This process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented ( policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment).

Effectiveness of education policy can be defined as representative level of a target is achieved. Education policy can be said as success if that policy can accomplish a target that has been appointed.

Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method, gathered information is more complete, profound, and reliable.

This research produce some finding:

First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's orientation is to policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legislative.

Second, capability of county government employee, especially in Dinas Pendidikan as Policy implementer, has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum preparation.

Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy).

Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data become ineffective in program development and maximize control of undergoing program.

Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal.

Results of Research also give some ideas. There are:

1. Policy making by county government in define policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.

2. Public policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization adequately.

3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,

4. Public policy as priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.

5. Impact of a public policy can push active participation of policy stakeholders regarding the next policy development."