Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatan dari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS) dengan sistem paket INA CBG?s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakit tidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelah implementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatan layanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. Likuiditas Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKN diimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikan lemahnya manajemen kas

---

ABSTRACT
National Health Insurance (NHI) programe implementation gives easiness to people for enjoying the health service from Govermance and aimed to complish the Universal Health Coverage for all Indonesian citizen. NHI brings great change of health finance system that is from Fee For Service (FFS) Payment become Prospective Payment System (PPS) using INA CBG?s package. There?s a fearness that NHI gives a disadvantage for the hospital and it doesn?t happen on 31 State Hospitals Under The Ministry of Health. After the implementation of NHI, there?s an increasing on average revenue especially comes from service activity of 31 State Hospitals Under The Ministry of Health . Theres also a decresing of collectible receivable periode. Liquidity of state hospital is very high especially after JKN implemented. High liquidity is not necessarily good for hospital because it can be interpreted as weakness in hospital cash management

Abstrak :
RSUD Tanjung Uban mengalami keterlambatan pengajuan klaim peserta JKN ke BPJS Kesehatan rata-rata ±32 hari dari batas waktu yang diatur PMK 28 tahun 2014. Tujuan penelitian untuk mengevalusi keterlambatan klaim. Metode yang digunakan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan keterlambatan klaim karena kurangnya koordinasi, sosialisasi pemahaman tentang peraturan pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku sehingga terdapat perbedaan penegakan diagonisis. Hal ini membuat persyaratan klaim lama terpenuhi. Sementara itu ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengklaiman dan ketrampilan masih kurang, sistem informasi kurang mendukung serta seringnya gangguan supply listrik mengakibatkan operasional penatalaksanaan pelayanan rumah sakit sering terganggu. Sebagai kesimpulan penelitian bahwa diperlukan peningkatan komunikasi, koordinasi, sosialisasi dengan pihak BPJS Kesehatan. RS memerlukan analisis kebutuhan SDM dalam peningkatan penatalaksanaan klaim, pengawasan operasioanl sistem informasi dan supply listrik yang memadai akan memperlancar klaim. ......RSUD Tanjung Uban experience delays in claims submission of UHC participants to BPJS approximately 32 days from the deadline that been regulated with PMK 28 tahun 2014. The aim of this research is to evaluate the claims delay. This research use qualitative with methode in-depth interviews and documents review. The results indicate that the delay claims due to a lack of coordination, understanding socialization of UHC patient service regulations so there is a difference in diagnosis and make the claim requirement complience takes a long time. Theres a lack of human resources with skill especially supported with lack of information system and power supply disruption that often occur make a disruption of hospital operational management service. The conclusion is necessary to increase communication, coordination, socialization with BPJS. Hospital need human resources needs analysis, increasing in claim management, operational control of information systems and supply sufficient electricity to expedite claims.