Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan gugatan yang diadopsi dari negara Common Law dan masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Akan tetapi, keberadaan Citizen Lawsuit kini bukanlah barang baru di Indonesia, sudah ada beberapa putusan yang mendasarkan gugatannya dengan mekanisme Citizen Lawsuit sudah diterima dan diputus oleh Pengadilan. Kasus Ujian Nasional merupakan salah satunya. Kasus ini telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pada Mahkamah Agung, dan merupakan kasus Citizen Lawsuit pertama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit gugatan yang tidak dapat diterima karena tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai Citizen Lawsuit serta apa saja unsur-unsurnya, yang mengakibatkan ketidaktahuan banyak pihak. Peran Hakim dalam mengangani perkara ini menjadi sangat penting, terutama dalam hal penemuan hukum.

---

Citizen Lawsuit is a lawsuit adopted from Common Law countries and is still not specifically regulated in Indonesia's laws and regulations. However, the existence of Citizen Lawsuit is now not a new stuff in Indonesia's legal system, there have been several decisions base upon Citizen Lawsuit mechanism which has been accepted and decided by the Court. The case of National Exam is one of them. This case has been accepted and decided by the Central Jakarta District Court until Supreme Court, and is the first case of Citizen Lawsuit that have permanent legal force. The problem is, not a few lawsuits can not be accepted due to lack of specific regulation concerning Citizen Lawsuit and its elements, which resulted in ignorance of many parties. The role of Judges in handling this case becomes very important, especially in legal finding."

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan yuridis atas pengangkatan anak yang terjadi melalui Penetapan NO.287/Pdt.P/2011/PN.JKTSel. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu perihal dikabulkannya permohonan pengangkatan anak yang diajukan para pemohon. Dalam Penetapan tersebut walaupun terdapat beberapa persyaratan yang tidak seluruhnya dipenuhi Para Pemohon seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 akan tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Permasalahan lainnya juga mengenai bagaimanakah kewenangan mengadili serta akibat hukum yang akan muncul sehubungan dengan diajukannya permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang akan dikaitkan dengan adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai sejarah pengangkatan anak di Indonesia, pengertian serta tujuan diadakannya pengangkatan anak. Skripsi ini juga berisi pembahasan tentang bagaimana peraturan perundang - undangan nasional mengatur mengenai mekanisme yang harus dijalankan dalam melaksanakan pengangkatan anak dan menjelaskan bagaimana adopsi tidak memutus hubungan darah sehingga anak berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya.

---

This thesis discusses about Juridical Analysis of Children Adoption in Indonesia that happen by Decree of South Jakarta State Court of Justice Number 287/Pdt.P/2011/PN.JKT Sel. The problem discussed in this thesis is about the granted children adoption request proposed by the applicants. In the decree eventhough there are some requirements unfulfilled by the applicants like Government Regululation Number 54 Year 2007, but the Judge still granted that request. The other problem is about the effects that will happen regarding the proposal of children adoption to Court of Justice and Religious Court associated with Law Number 23 Year 2006 about residential administration and Law Number 3 Year 2006 which amended Law Number 7 Year 1989 about Religious Court. Also, this thesis will discuss about the history of children adoption in Indonesia, definition and purpose of children adoption. This Thesis also discuss about how the national law regulation rules the mechanism of children adoption and how adoption don?t eliminate blood relation so the children have the right to know who?s their biological parents."

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Tidak hanya terbatas pada pihak pemberi dan penerima waralaba saja, melainkan juga karyawan masing-masing pihak. Mengingat pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan rahasia dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut, perjanjian waralaba hendaknya memuat klausulaklausula sebagai berikut: Secara spesifik menyatakan dalam perjanjian waralaba bahwa setiap hal yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba dalam kaitannya dengan bisnis waralabanya dilisensikan kepada penerima waralaba dan tidak untuk dijual; Memasukkan klausula non-disclosure, noncompete, dan non-solicitation agreement dalam perjanjian waralaba dan juga perjanjian kerja terhadap karyawan masing-masing pihak; Memasukkan klausula yang mewajibkan penerima waralaba mengembalikan benda-benda yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba secepatnya setelah perjanjian berakhir.

---

This Thesis studies the trade secret law protection on a franchise agreement. This research uses library research method with secondary data as its data resources. Result from the research shows that trade secrets is very important to be protected on a franchise business system, because through a franchise business system, trade secret that was owned by the rights owner (franchisor) can be revealed, therefore the possibility of trade secrets being revealed is very high. Not only limited to the franchisor and the franchisee, but also to employees as well. Considering that trade secret protection is very important on a franchise business system, a franchise agreement must be made in a comprehensive way. The agreement must guarantee trade secret protection not only in the moment in which the agreement was made but also in the moment when the agreement has ended.

According to things explained beforehand, a franchise agreement should provide provisions as follows: specifically state in the franchise agreement that any item indicates as the franchisor?s trade secret in its relation to the franchise business system are being licensed to the franchisee as opposed to being sold; includes non-disclosure, non-compete and non-solicitation provisions; includes specific provisions that require the immediate return of any of the franchisor?s trade secret after the end of the agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai Gugatan atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Th. 1974. Menurut KUHPerdata dengan perkawinan terjadi percampuran harta secara bulat, kecuali adanya perjanjian perkawinan. Harta bersama menurut KUHPerdata termasuk aktiva dan passiva. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua antara suami-isteri. Isteri mempunyai hak eksklusif untuk melepaskan hak atas harta bersama. Menurut UU No. 1 Th. 1974 harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam proses perkawinan. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. UU No. 1 Th. 1974 tidak mengatur detil mengenai harta perkawinan dan mengenai mekanisme pelepasan hak atas harta bersama tidak diatur, ini berbeda dengan KUHPerdata. Skripsi ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.

---

This thesis discusses The Join Property lawsuit Due to Divorce According to The Book of the Civil Law and Act Number 1 of 1974 on Marriage. According to The Book of Law Civil Law by mixing marital property occurs as a whole, unless the marriage covenant. Matrimonial property according to The Book of Law Civil Law including assets and liabilities. In case of divorce joint property divided between husband and wife. Wife has the exclusive right to release the right to join property. According to Act Number. 1 of 1974 on Marriage join property is property acquired during the marriage process. In case of divorce join property is divided according to their respective laws, namely the religious law, customary law and other laws. Act Number 1 of 1974 did not set up details about the marital property and mechanism of waiver of join property is not set, this is different from The Book of Civil Law. This thesis also analyzes The Bogor District Court Decision No.73/Pdt/G/2003/PN.Bgr."

"Dengan semakin menurunnya cadangan minyak bumi di Indonesia yang selama ini penggunaan energi minyak bumi mempunyai peran yang dominan dalam semua sektor yang memanfaatkannya di Indonesia, maka untuk kedepannya pemanfaatan energi gas bumi sebagai pengganti dari minyak bumi yang sudah menipis cadangannya tersebut harus ditingkatkan pemanfaatan dan penggunaannya di Indonesia. Apalagi dalam masa pembangunan Indonesia yang akan menjadi negara industri baru maka penggunaan energi gas bumi akan semakin dibutuhkan pada masa-masa mendatang. Oleh Karena itulah PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor hilir gas bumi harus mampu memf ungsikan perannya tersebut. Dalam melakukan peran dan misinya, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk melakukan hubungan hukum yang berupa jual beli gas dengan semua sektor yang membutuhkannya, khususnya dalam hal ini dengan sektor industri dan komersial yang paling besar menggunakan energi gas bumi dibanding sektor lainnya. Dan dalam jual beli dan penyaluran gas bumi ini, pihak Perusahaan Gas Negara dengan pelanggannya akan menghadapi resiko-resiko yang tidak terduga yang akibatnya akan menimbulkan perselisihan. Oleh karena itulah untuk adanya kepastian hukum didalam jual beli gas ini, maka dibuatlah perjanjian jual beli dan penyaluran gas tarif kontrak antara pihak Perusahaan Gas Negara dengan pelanggan industri dan komersial. Skripsi ini akan meninjau dari segi hukum mengenai perjanjian jual beli dan penyaluran gas tarif kontrak dan bagaimana masalah resiko diatur dan cara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian jual beli dan penyaluran gas tarif kontrak."

"Setiap pelaksanaan dari pengelolaan hutan harus mengikuti prinsip dasar pengelolaan hutan secara profesional untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Pelaksanaan pemungutan sampai dengan pemanfaatan Dana Reboisasi merupakan salah satu unsur dari pengelolaan tersebut, yang memberikan dukungan menentukan dalam mewujudkan pengelolaan dengan asas manfaat dan lestari. Mengenai Dana Reboisasi saat ini diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997. Dalam pelaksanaan pemungutan Dana Reboisasi tersebut banyak terjadi kendala yang mengakibatkan terjadinya tunggakan Dana Reboisasi dari para Wajib Setor yang terdiri dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan, pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan pemegang ijin Pemanfaatan Kayu. Banyak hal yang menyebabkan kendala tersebut terjadi, salah satunya disebabkan adanya wanprestasi berupa tunggakan Dana Reboisasi dari Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Bulat. Wanprestasi tersebut terjadi karena disebabkan pihak mitra kerja merasa telah banyak mengeluarkan dana dan juga merasa dijadikan "sapi perahan" oleh pihak pemegang ijin Pemanfaatan Kayu tersebut sehingga keuntungan yang diharapkannya tidak tercapai. Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama tersebut adalah dengan upaya musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri. Akibat hukum terhadap tunggakan Dana Reboisasi yang merupakan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara."

"Franchise, yang sering disebut sebagai waralaba di Indonesia, merupakan suatu format usaha yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari lisensi. Franchise merupakan bentuk usaha yang marak berkembang pada tahun 1990-an di Indonesia. Oleh karena perkembangan yang begitu pesat itulah diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai waralaba. Sehingga pada akhirnya dikeluarkan PP No. 16 Tahun 1996 tentang Waralaba dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997. Dengan demikian telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai waralaba. Franchise merupakan suatu format bisnis yang memberikan hak kepada franchisee untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang, logo, serta hak kekayaan intelektual lain, yang merupakan ciri usaha dari franchisor. Franchisee juga menjalankan usaha dengan menggunakan konsep usaha yang menyeluruh dari franchisor. Franchisee menjalankan usaha sepenuhnya menggunakan manajemen yang berasal dari franchisor. Franchisee mendapatkan bimbingan, bantuan dan pelatihan dari franchisor dalam menjalankan usahanya. Atas penggunaan hak kekayaan intelektual franchisor, serta konsep usaha yang menyeluruh dari franchisor, franchisee harus memberikan royalty pada franchisor. Usaha franchise memiliki beberapa keuntungan dibanding mendirikan usaha yang baru, selain tentunya kelemahan-kelemahan. Franchise juga memiliki faktor resiko yang sama atas kegagalan usaha. Penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan usaha franchise. Oleh karena itu pembahasan mengenai kelangsungan usaha dalam bentuk usaha franchise menjadi tema penulisan dalam skripsi ini. Namun dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan perjanjian franchise, sehingga akan dibahas pula mengenai perjanjian baku dalam perjanjian franchise serta mengenai teori itikad baik dan juga disclosure documentation."

"Sebagai Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi di Indonesia khususnya dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri, PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM) dimungkinkan untuk bekerjasama dengan Badan lain dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pembangunan, penyediaan dan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara TELKOM dengan PT. PRAMINDO IKAT NUSANTARA (PIN) yang akan bertindak sebagai Mitra Usaha TELKOM di Wilayah KSO I Sumatera.Dari Perjanjian KSO yang dilakukan oleh TELKOM dengan PIN kemudian ternyata terdapat berbagai permasalahan yaitu mengenai bentuk perjanjiannya itu sendiri, aspek hukum perjanjian, serta upaya yang dapat dilakukan oleh TELKOM dan PIN untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian KSO. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara TELKOM dengan PIN dapat digolongkan kedalam suatu bentuk Build, Operate and Transfer (BOT) di bidang telekomunikasi. Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) yang dilakukan oleh TELKOM dan PIN juga telah menerapkan sebagian besar dari aspek-aspek hukum perjanjian yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang terdapat dalam Buku III Tentang Perikatan, dan upaya penyelesaian sengketa/perselisihan yang diambil oleh TELKOM untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara TELKOM dengan PIN ternyata diluar dari klausula penyelesaian sengketa yang diatur didalam Pasal 18 Perjanjian KSO yaitu diselesaikan dengan menerapkan Skema Penyelesaian Jangka Panjang Secara Menyeluruh. Kesalahpahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap suatu isi perjanjian merupakan penyebab terjadinya perselisihan/sengketa diantara para pihak. (RS)"

"Terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis global pada saat itu dan banyak menyebabkan perjanjian batal karena menyulitkan untuk berprestasi karena keadaan tersebut. Banyak pihak menyebutkan bahwa hal tersebut adalah keadaan yang disebut force majeure. Penelitian ini membahas mengenai kasus antara PT. Pertamina dengan PT. Wahana Seno Utama, yang mana terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina di saat renegosiasi perubahan pasal akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Dalam kasus ini terlihat itikad baik yang tidak diperhatikan oleh PT. Pertamina yang membatalkan secara sepihak yang sebelumnya menyepakati untuk merubah pasal-pasal pada perjanjian tersebut. Dalam gugatan wanprestasi yang dilayangkan PT. Pertamina kepada PT. WSU kemudian PT. WSU menggugat balik dan menyangkal dengan "krisis ekonomi tersebut adalah force majeure". Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah krisis ekonomi merupakan force majeure dan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina yang melanggar asas itikad baik seperti yang di amanatkan pasa pasal 1338 KUHPerdata. Penelitian ini melihat dari pengaturan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Hukum Perdata di Belanda mengenai Force Majeure.

---

Economic crisis in Indonesia in 1997 which later became a global crisis and likely to cause the agreement void because of the situation created a difficulty to achieve the agreement performance. Many have view this is a condition called force majeure. This study discusses the case of PT. Pertamina versus PT. Wahana Seno Utama, whichever occurs unilaterally cancellation agreements made by PT. Pertamina at the time. renegotiating amendment due to the economic crisis. In this particularly case good faith is not observed by PT. Pertamina in which has unilaterally cancelled a previous agreement to amend the provisions. Moreover, PT. Pertamina has filed a contract lawsuit in a breach of contract to PT. WSU. However, PT. WSU have filed a countersuit and denied accusation of "economic crisis is a force majeure". Purpose of this study is to determine whether the economic downturn is a force majeure and unilateral cancelation of the agreement by PT. Pertamina, which violates the principle of good faith as it is mandated Indonesian Civil Code article 1338. The research is descriptive and comparative studies of complying civil code in Indonesia with the Netherlands on Force Majeure subject."