Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tanggal 20 April 2000 yang lalu, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebenarnya sebelum UUPK, sudah ada produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK).Pada bidang kesehatan, pasien selaku penerima jasa layanan dapat disebut sebagai konsumen, sedangkan rumah sakit sebagai institusi pemberi layanan dapat disebut sebagai pelaku usaha. Majunya sistem informasi yang ditunjang dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, membuat mereka semakin mengerti dan berani menuntut haknya apabila mereka dirugikan. Untuk itu, RSUP Fatmawati sebagai salah satu rumah sakit pemerintah yang akan diPERJANkan telah melakukan beberapa upaya antisipasi, diantaranya adalah penataan peraturan internal sesuai dengan jenis, jumlah dan fasilitas layanan.Instalasi Rawat Jalan (IRJ) merupakan salah satu sumber dana rumah sakit yang setiap hari melayani pasien dalam jumlah besar. Keadaan ini membuat peluang untuk terjadi gugatan semakin besar. Untuk memperkecil kemungkinan tersebut, perlu dilakukan analisa peraturan internal yang sejalan dengan ketentuan UUPK dan UUK serta peraturan perundangan lain, sehingga mutu layanan dapat diperbaiki dan ditingkatkan.Disain penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan model penelitian survey pada bulan Juni dan Juli 2001 di IRJ RSUP Fatmawati.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:1. Sebagian besar peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit sudah sejalan dengan ketentuan UUPK dan UUK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.2. Semua peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit sudah dapat diterapkan walaupun pada kondisi tertentu ada beberapa peraturan yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya.3. Masukan masyarakat terhadap peraturan IRJP RSU Fatmawati yang disampaikan melalui loket pengaduan, tata usaha IRJ RSUP Fatmawati dan kotak saran periode April 2000 sampai dengan April 2001, sebagian besar mengeluhkan pelayanan umum/askes tidak/kurang baik/profesional. Sedangkan sebagian kecil lainnya mengeluhkan akan sikap dokter/petugas tidak ramah, dokter datang terlambat dan waktu pelayanan yang lama/lambat.4. Sebagian besar saran yang diberikan oleh pelanggan adalah peningkatan pelayanan pasien umum/askes, jumlah dokter/petugas ditambah dan perbaikan perilaku dokter/petugas.5. Sebagian besar rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan analisa peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit adalah berupa penambahan hak dan atau kewajiban pasien dan rumah sakit.Daftar bacaan: 54 (1986-2001)

---

Analysis on Internal Regulation of Outpatient Installation at Fatmawati Hospital, on Law of Consumer's Protections 1999 and Law of Health 1992Since 20`h April 2000, government has applied Law No. 8/1999 about Law of Consumer's Protections (ULTPK). Actually, prior to UUPK, there were law products, which provided protection to consumer, one among others is Law No. 23/1992 about Health (UUK).In health, patient as recipient of service could be considered as consumer, while hospital as institution of service provider could be considered as business doer. Advance of information system that is supported by the growth of education level and community awareness on law make them more understand and dare to fight for their rights if they are being harmed. In that sense, Fatmawati Hospital which will be being PERJAN, Service Company, has done several anticipation efforts, among others are arrangement of internal regulation according to kinds and service facilities.Outpatient Installation (IRJ) is one fund source of the hospital which everyday provides service to patients in big amount. This situation leads to bigger chance to cause of suit. To minimize such possibility, analysis of internal regulation needs to be done according to the stipulation of UUPK and UUK, and also other regulation of law, so that quality of service can be corrected and improved.Research design that was done is descriptive research with model of survey research, done in June and July 2001 at Outpatient Installation (IRJ) Fatmawati Hospital.Results from the research can be concluded that :1. Most of internal regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient and hospital protection has run according to the stipulation of UUPK and UUK, and also other applied regulation of law.2. All of internal regulations at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient protection and hospital have been able to be applied even though at a certain condition there were regulation, which cannot be fully applied.3. Public input on regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital addressed to counter of complaint, management of outpatient installation of Fatmawati Hospital and box of suggestions for period of April 2000 up to April 2001, most of them complained that public service/health insurance (askes) did not good/less professional. While others complained about unfriendliness attitude of doctors/officers, doctors late coming and service which is longer I slower.4. Most of suggestions given by customers were improvement of service to general patient/askes, increase quantity of doctors/officers and improvement on attitude of doctors/officers.5. Most of recommendations given by researcher based on analysis of internal regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient and hospital protection are to increase rights and or obligations of patients and hospital.Bibliography: 54 (1986-2001)"

""Harapan Kita" hospital for child and maternity is a government hospital ruled by Government Regulation Number 127 of 2000 to a company. As a government hospital should done much reform included mission, vision and work culture to operate the medical services.

According to the development science and technology and the increasing of peoples awake ness for their right pursing the existence of law procedure in medical services. To give the law service and protect for the hospital, patients, doctors, nurses and other medical or non medical human resources and other people involved as long as their right and responsibility.

As a complex organization hospital consisting of many kinds of resources, technology and capital to invest, could be make many conflicts happen if there is no regulation. Some indication should be paid attention to the quality of medical service. The potential conflict increase between the owner and the user of hospital. The peoples could be complain for the medical services cause of the existing regulation of consument protection.

To anticipated those, " Harapan Kita " hospital needs an Intern Law Service Task Unit to solve the problem and make the regulation involved with the management of hospital. Based on the background of this condition, the research should be done to a have a global picture. Making the Intern Law Service Task Unit for law protecting at " Harapan Kita " hospital the variables function, action, organization structure, making and socializing the regulation and problem solving happened in the hospital, has been studied in this research.

The research is the descriptive study with the qualitative perform by collecting the primer and secondary data directly from the research location. The instrument in this research is direct observation and in depth interview.

The result are formed by the declare and opinion from informant The Intern Law Service Task Unit, should be formed as soon as possible because it is very important and needed, the position should be put into the organization structure as a functional duty with the main job making and socializing the regulation and problem solving of the happened in the hospital (RSAB).

This research propose the law protection for hospital, doctor, nurse, patient, other medical or non medical human resources and the other people involved.

References 44 (1990-2001)

---

Rumah Sakit Anak & Bersalin Harapan Kita adalah Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.127 tahun 2000 menjadi Perusahaan Jawatan. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah berbentuk Perjan melakukan berbagai pembaharuan termasuk visi, Misi, dan budaya kerja dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan.Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak-haknya mendorong terciptanya tertib hukum dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasien, dakter dan rumah sakit sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara selaras dan seimbang.Rumah Sakit sebagai organisasi yang sangat kompleks, padat modal, padat tenaga, dan padat teknologi, sangat rawan terjadinya konflik apabila tidak dibuat aturan yang tidak jelas. Beberapa gejala yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan yang menyangkut mutu pelayanan. potensi timbulnya konflik semakin meningkat antara pemberi layanan dan penerima layanan, timbulnya komplain masyarakat, adanya gugatan atas pelayanan yang didorong diberlakukannya ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi hal tersebut di RSAB harapan Kita diperlukan adanya unit Satuan Layanan Hukum Intern (SLHI) yang menangani masalah dan pembuatan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit.Dengan latar belakang kondisi tersebut dilakukan penelitian untuk memperoleh gambaran umum pembentukan SLHI dalam rangka perlindungan hukum di RSAB Harapan Kita dengan meneliti beberapa variabel peran dan fungsi, struktur organisasi, pembuatan, dan sosialisasi peraturan, serta penanganan masalah yang terjadi di Rumah Sakit.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang datanya terdiri dari data primer dan sekunder, diambil langsung dari lokasi penelitian Instrumen.Penelitian yang dilakukan adalah Observasi Langsung dan Wawancara Mendalam dimana saling melengkapi. Hasil penelitian diperoleh berbagai penyataan, pendapat dan tanggapan dari para informan yang kemudian diolah sehingga dapat terlihat dalam pembahasan mengenai peran dan fungsi, struktur organisasi SLHI dan bagaimana proses pembuatan dan sosialisasi peraturan serta penanganan masalah.Disimpulkan dari hasil penelitian bahwa pembentukan SLHI di RSAB Harapan Kita sangat penting dan dibutuhkan, dengan peran dan fungsi, struktur organisasi sebagai unit organisasi fungsional dengan tugas pokok membuat dan sosialisasi peraturan serta penanganan masalah yang terjadi sehingga dapat dibuat konsep SLHI di Rumah Sakit.Saran yang diajurkan agar segera dibentuk SLHI yang berfungsi dalam menangani masalah dan pembuatan dan sosialisasi peraturan dalam rangka perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit, Dokter, Perawat, Pasien, dan pihak ketiga terkait dengan Rumah Sakit.Daftar Bacaan 44 (1990 - 2001)"

"Dunia perumah sakitan saat ini mulai dimarakkan dengan berbagai kasus gugatan hukum khususnya gugatan hukum terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Gugatan hukum pada umumnya diajukan atas tuduhan telah terjadi malpraktek, kelalaian atau tindakan yang berlebihan dalam pelayanan terhadap pasien. Phenomena ini terjadi akibat meningkatnya kesadaran dan harapan pengguna layanan rumah sakit atas pelayanan yang bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus gugatan hukum ditinjau dari aspek manajemen risiko di Rumah Sakit Pondok Indah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik atau faktor-faktor pencetus timbulnya gugatan hukum, isyu-isyu yang menjadi pertentangan dalam penanganan kasus gugatan hukum, upaya-upaya dan para pihak yang terlibat yang dapat mendorong terjadinya kesepakatan serta diketahuinya prosedur penanganan kasus gugatan hukum, berbagai program manajemen risiko di RSPI dan tindakan pencegahan terhadap gugatan hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik dengan format studi kasus, dengan sample kasus gugatan hukum Tn.ED. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan panduan daftar pertanyaan dan tinjauan terhadap data sekunder dan daftar pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya prosedur penanganan kasus gugatan hukum di RSPI yang dapat menjadi acuan bagi semua yang terlibat dalam penanganan kasus gugatan hukum agar kasus gugatan hukum dapat diselesaikan dengan secepat dan sebaik mungkin untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar baik moril maupun materiel. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa diperlukan pemahaman terhadap aspek hukum pelayanan medis khususnya aspek hukum rekam medis, persetujuan tindakan medis, pelayanan yang sub-standar, komunikasi dan informasi dokter pasien, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Rumah Sakit Pondok Indah untuk mengefektifkan program manajemen risiko yang sudah ada khususnya dalam penulisan laporan kejadian khusus atau luar biasa yang menimpa pasien khususnya kesertaan dokter didalam program-program manajemen risiko.

---

Case study of handling legal litigation in Pondok Indah hospitalPresently the hospital world is very busy with legal litigation especially litigation against the medical services being given to the patient. Normally the legal litigation is accused by malpractice, negligence or excessive treatment to the patient. This phenomenon occurred due to the increament of patient demand and expectation to the best practice hospital services. The objective of this research is to have an information in regards of handling legal litigation case from the point of view of risk management in Pondok Indah Hospital. The other research objectives are also to identify the characteristic of factors triggering the legal litigation, issues which became dispute during the procees of handling legal litigation, the effort from all parties involved which can be resulted to the sattlement and also to find out the procedure in handling legal litigation, various programs of risk management in Pondok Indah Hospital, and also preventive action against the legal litigation. The methodology of this research used descriptive- analitic with case study format, the sample of this research is litigation case of Mr. ED. The datas collected with depth interview methode using questionare lists as reference point and also thru tracing of secundary datas and checklist The research outcome shows the need of handling the procedure of legal litigation in RSPI which can be used as reference point for all parties involved in handling the case of legal litigation in order to proceed the legal litigation case as fast and good as possible to avoid mor risk of losses morally as well as materially. From this research can be found also the need of understanding legal aspects of medical record, the informed consent, substandard of services, communication and information between doctor and patient, etc. This research suggest to Pondok Indah Hospital to make effective the existing programs of risk management especially in implementation of incident report and involvement of the doctors on risk management programs."

"Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta membaiknya keadaan sosia! ekonomi dan pendidikan, mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di namah sakit adalah data/informasi dari rekam medis. Indikator mutu rekam medis adalah kelengkapan isiannya, akurat, tepat waktu dan pemenuhan aspek persyaratan hukum.Ada 9 peraturan yang mengatur rekam medis terdiri dari Undang-undang ( 1 buah) , Peraturan Pemerintah (2 buah ), Permenkes/ Kepmenkes (4 buah ), Keputusan Direktur Jenderal ( Ibuah ) dan Keputusan Direktur Rumah Sakit (1 buah ).Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan pada bulan Mei sampai Juli 2001 dengan pendekatan penelitian hukum kesehatan secara normatif dan sosiologis menggunakan metode penelitian kualitatif ekploratoris deskriptif , pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelbmpok terarah, dan studi dokumen serta analisa kelengkapan pengisian rekam medis.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan peraturan rekam medis dalam pengisian rekam medis di Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tuntutan hukum, bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/1989 tentang Rekam Medis, isi rekam medis untuk pasien rawat inap memuat : a. Identitas pasien.b. Anamnese.c. Riwayat penyakit.d. Hasil pemeriksaan laboratorik.e. Diagnosis.f. Persetujuan tindakan medik.g. Tindakan/pengobatan.h. Catalan perawat.i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.j. Resume akahir dan evaluasi pengobatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan sebenarnya mengetahui ada peraturan perundang-undangan rekam medis namun isinya belum begitu dipahami sehingga penerapan di lapangan berdasarkan pengalaman selama dan masih ada ketentuan yang belum dapat terlaksana dengan baik . Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang masih cukup memadai, namun ke depan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi perlu dibuat aturan yang baru baik hasil revisi peraturan yang sudah ada maupun membentuk peraturan yang baru.Salah satu kegunaan rekam medis adalah aspek legal. Rekam medis dapat menjadi alat bukti bagi dokter dan perawat yang terkena tuntutan kelalaian. Dokter dapat melindungi diri sendiri dari tuntutan ataupun gugatan melalui apa yang dia tulis.Rekam medis dapat menjadi alat bukti yang kuat bagi dokter dan perawat apabila rekam medis diisi secara tengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi persyaratan hukum.Perlu disarankan untuk mengisi rekam medis yang lengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi persyaratan hukum yang akan meningkatkan mutu rekam medis.Selain itu perlu disefenggarakan pelatihan dan tambahan pengetahuan rekam medis yang berkelanjutan, penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pengisi rekam medis perlu dlbudayakan, dan pemantauan pengisian rekam medis perlu ditingkatkan.Daftar bacaan: 35(1966-2000)

---

The medical record science and technology and the improvement in sosial economic conditions and education increase public awareness for high quality of health care. Good health care quality in hospital is reflected by good medical records. Good medical records must be complete, accurate, timely and must comply with the legal requirements.

There are 9 ( nine ) regulations that manages medical records, who consist of Act (1 pcs ) Goverment Regulations (2 pcs ), Minister of Health Decrees ( 4 pcs ), Director General Decree ( 1 pcs) and Director of Hospital Decree ( 1 pcs ).

The research tookplace at Inpatient Ward of Persahabatan Hospital, Jakarta during May untill July 2001with the approaching legal of health normatively and sosiologic by using qualitative method exploratories discriptive. Data collecting was carried out by indept interview, document study as well analysis to determine the completeness of medical records.

The purpose of this research was to analysis regulations of medical records in the fullfilt of medical records Inpatient Ward Persahabatan Hospital so that its can be useful! as evidence tool in legal claim, to increase quality hospital services and to give law protecting both for health personnel and hospital.

Based on Regulation of Minister Of Health Number 749a/1989 concerning Medical Record the standard of inpatient health or medical record require the records include the following information:

a. patient identification data;

b. anamnesis.

c. relevant history of the illness;

d. record and finding's of the patient's assesment

e. diagnosis;

f. evidence of appropriate informed consent;

g. treatment / theraupetic order.

h. nursing record;

i. clinical observation including the results of treatment;

j. conclutions at termination of hospital izati on or evaluaations/ treatment.

The result from the researh showed that most of all informen actually knows threre are regulations concerning medical records but the contain they did not understand yet so implementation the regulations based on they experience and there are still many more stipulations could not effective yet. The regulation that exist already sufficient, however in the future of anticipating technology development it is necessary to make new regulations both the already revision or to form new regulations.

One of purposes medical records is legal aspect. Medical records is be able to be evidence tool for phisician and nurse who have negligence issues. A physician can protect himself from the appearance of negligence by the care and deligence which he writes his note. The medical records can be strong evidence tool for phisician and nurse if the medical records are fill up complete, accure and. timely and to comply with the legal requirements. It is recomanded that there should be fullfill medical records in complete, accure and timely as well comply with legal requirement to improve the quality of the medical records. Additionally there shoud be a continous training and transfering of knowledge on medical records. Adequate reward and punishment shoul be give to personnel who is responsible for the filling medical records, and monitoring of the medical records should be increased. Bibliography : 35 ( 1966-2000)"