Hasil Pencarian

Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query

Rima Monika, author

Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 = The role of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on implementation of masterplan for acceleration and expansion of economic development 2011-2025 / Rima Monika

Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 20011- 2025 merupakan politik pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaan MP3EI didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam pelaksanaankegiatan MP3EI terdapat berbagai...

Jakarta: Universitas Indonesia, 2013

T32658

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ananthia Ayu Devitasari, author

Peran partai politik dalam pengisian jabatan menteri pada sistem presidensial Indonesia setelah Amandemen UUD 1945 = The role of political parties in minister appointee in Indonesia presidential system after Amendment 1945 Constitution / Ananthia Ayu Devitasari

Penelitian dengan judul “Peran Partai Politik dalam Pengisian Jabatan Menteri Pada Sistem Presidensial Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945” ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem Presidensial dimana Presiden memegang kekuasaansebagai Kepala Pemerintahan dan juga sebagai Kepala Negara(single chief executive).Presiden memiliki kekuasaan dan hak dalam rangka...

Jakarta: Universitas Indonesia, 2013

T32261

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Niko Prasetya, author

Mewujudkan pemerintahan presidensiil efektif dikaitkan dengan sistem multipartai di Indonesia = Effectively the presidential associated with a multiparty system of government in Indonesia

Tesis ini membahas mengenai Mewujudkan Pemerintahan Presidensiil Efektif Dikaitkan Dengan Sistem Multipartai Di Indonesia, Sistem presidensial yang dimurnikan dalam perubahan UUD 1945 dipraktekkan di tengah kondisi nyata sistem multipartai dalam komposisi politik di DPR. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam kerangka sistem presidesial tidak berjalan dengan efektif sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32150

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Riftia Rizki, author

Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia studi politik hukum pengelolaan migas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 puu 2012 tentang pengujian undang undang migas nomor 22 tahun 2001 = The law of political management of oil and gas in Indonesia after the constitution court s decision on judicial ndang gas number 22 of 2001 / Ratu Riftia Rizki

ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa...

2014

T39337

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mala Hayati, author

Diskresi : penggunaan dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara = Discretion : the uses and the liability in administrative law / Mala Hayati

ABSTRAK
Dalam negara hukum modern (negara kesejahteraan), diskresi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara merupakan hal yang tak terhindarkan. Dinamisnya tugas-tugas administrasi negara serta keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam merespon kemajuan masyarakat menjadikan diskresi acapkali dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Walaupun diskresi sering diartikan sebagai kewenang bebas atau kebebasan dalam bertindak, namun sejatinya penggunaan disresi dalam administrasi...

2014

T38720

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat, author

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Dumaria, author

Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang badan pemeriksa keuangan terkait masa jabatan dan perbandingannya dengan negara-negara anggota Aseansa I = The implication of the constitutional court decision in judicial review of the state audit board act related to term of office and the comparison with other membes states of aseansai

ABSTRAK Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42372

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Susilo Yanuardi, author

Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013

[ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41606

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Nurhalimah, author

Hambatan Calon Presiden Perseorangan di Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Latin = The Barriers of Independent Presidential Candidates In Indonesia: Comparative Analysis between Indonesia And Latin America

ABSTRAK
Tesis ini menganalisis hambatan calon presiden perseorangan di Indonesia. Alasan yang melatar belakangi ialah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terkait calon presiden perseorangan padahal sebelumnya mengabulkan judicial review calon kepala daerah perseorangan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan kehendak awal (original intent), calon presiden perseorangan tidak dikehendaki oleh MPR. Dengan menggunakan...

2019

T52668

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian