Ditemukan 96 dokumen yang sesuai dengan query
Leonardo Krisnanta Da Silva, author
Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54434
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizka Fardy, author
ABSTRAK
Perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha
dalam suatu hubungan kerja bukanlah fenomena baru dalam
kehidupan masyarakat. Untuk memberikan perlindungan
terhadap pekerja agar mereka tidak diperlakukan sewenangwenang
di samping juga untuk menjamin kepastian dan
ketentraman hidup dan bekerja bagi pekerja, maka diperlukan
sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
masalah perselisihan perburuhan tersebut. Oleh karena itu,
dibentuklah Undang-undang Nomor...
2006
S22338
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aldi Rakhmanto, author
ABSTRAK
Perselisihan juga dapat terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, para pihak yang terlibat biasanya antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Penyelesaian dapat lewat pengadilan maupun melalui jalur luar pengadilan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan. Selain adanya pelanggaran dalam prosedur Pemutusan Hubungan Kerja, seringkali dalam praktek adanya pemberian hak-hak...
2014
S53966
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ibrahim Lakoni, author
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, maka sekarang ini apabila seorang ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan mengajukan permohonan praperadilan, akan tetapi setelah putusan praperadilan memenangkannya dalam artian penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan, maka aparat...
2020
T54752
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Denny Wijaya, author
ABSTRAK
Permasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hafizah Hasan, author
Tesis ini membahas terkait implementasi rumusan pasal-pasal tindak pidana suap dan gratifikasi yang mayoritas diadopsi dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penyalinan dan pencabutan aturan tindak pidana suap di KUHP, merupakan suatu kebijakan yang beresiko, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk tindak pidana suap yang memiliki bobot rumusan delik yang berbeda, tetapi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Emiliya Febriyani, author
Perkembangan kegiatan ekonomi global telah berpengaruh terhadap lahirnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang ekonomi. Sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia, UU Drt No. 7 Tahun 1955 sudah tidak relevan dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini diuraikan pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Emiliya Febriyani, author
Perkembangan kegiatan ekonomi global telah berpengaruh terhadap lahirnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang ekonomi. Sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia, UU Drt No. 7 Tahun 1955 sudah tidak relevan dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini diuraikan pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Audaraziq Ismail, author
Diskresi menjadi isu krusial karena memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Secara sempit, diskresi didefinisikan sebagai kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang berwenang sebagai pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh undang-undang. Secara luas, diskresi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohammad Faisol Soleh, author
Keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada beberapa perkara korupsi mengindikasikan bahwa bukan hanya individu pengurusnya saja yang dapat melakukan korupsi, namun juga badan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya pemberantasan korupsi juga dapat menjerat badan hukum publik tersebut sebagai korporasi. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar;...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
