Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam membuat akta otentik, notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Namun, notaris dalam kewajiban meyimpan minuta akta tidak memiliki prosedur baku dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Akibatnya, minuta akta yang dibuat olehnya rentan terhadap kerusakan dan kehilangan sehingga notaris harus bertanggungjawab atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta tersebut. Pada kasus dalam tesis ini, salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) yang termasuk akta autentik dan telah diketahui bahwa akta tersebut telah hilang. Padahal akta tersebut sebagai syarat untuk balik nama sertipikat tanah. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai notaris. Adapun permasalahan yang dapat dikaji dalam permasalahan ini adalah bagaimana proses balik nama sertipikat di BPN dengan dasar putusan dari pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris yang tidak ada ditempat kedudukannya terhadap hilangnya Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak (Cessie) yang dibuatnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN Sby. Sehingga sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

In making an authentic deed, a notary has an obligation to make a deed in the minutes of the deed and keep it as part of the notary protocol. However, the notary in the obligation to keep the minutes of the deed does not have a standard procedure in carrying out these obligations. As a result, the minutes of deed made by him are vulnerable to damage and loss so that the notary must be responsible for negligence in storing the minutes of the deed. In the case in this thesis, one of the deeds made by a notary is the deed of transfer and transfer of rights (cessie) which is an authentic deed and it is known that the deed has been lost. Even though the deed is a condition for the transfer of the name of the land certificate. This study discusses the notary's responsibility in carrying out his duties and authorities as a notary. The problems that can be studied in this problem are how the process of changing the name of the certificate at BPN on the basis of a decision from the court and how the notary is responsible for the loss of the Deed of Transfer and Assignment of Rights (Cessie) which he made based on the decision of the Surabaya District Court Number 943/ Pdt.G/2019/PN Sby. So that the sanctions imposed on the notary in the form of civil sanctions and administrative sanctions. This study uses the library method by collecting secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials."

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pdt.G/2016 adalah kasus mengenai pengalihan objek wasiat berupa hak atas tanah tanpa terlebih dahulu melaksanakan pembagian warisan atau tanpa persetujuan dari para ahli waris. Oleh karena itu, terjadi sengketa dikarenakan para ahli waris beranggapan bahwa mereka masih mempunyai hak terhadap objek wasiat yang telah dilanggar dengan pengalihan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, di dalam penelitian preskriptif ini, akan dianalisis lebih lanjut mengenai kewenangan penerima wasiat dalam melaksanakan jual beli terhadap objek wasiat serta kewajiban PPAT dalam membuat akta jual beli tersebut. Hukum waris yang akan digunakan adalah hukum waris adat Jawa sebab pewaris termasuk ke dalam golongan penduduk Bumiputera yang tidak beragama Islam ketika ia meninggal dunia. Analisis terhadap kewenangan penerima wasiat terbagi atas dua yaitu kedudukannya sebagai janda dan penerima wasiat. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai janda, akan dianalisis lebih lanjut mengenai haknya terhadap harta bersama dan haknya sebagai ahli waris dalam hukum adat Jawa. Penerima wasiat dinyatakan tidak sepenuhnya berhak mengalihkan objek wasiat karena berdasarkan kedudukannya selaku penerima wasiat, ia seharusnya meminta persetujuan para ahli waris atau melaksanakan pembagian warisan terlebih dahulu. Dengan demikian, perjanjian jual beli dalam kasus pada putusan pengadilan tersebut dapat dibatalkan. PPAT dalam kasus tersebut seharusnya lebih cermat dalam melaksanakan jabatannya dan memberikan penyuluhan hukum mengenai prosedur pengalihan objek wasiat berupa hak atas tanah. Namun, dalam kasus ini PPAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan peraturan jabatan PPAT. Oleh karena itu ia dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

---

The case presented in the decision of South Jakarta District Court number 113/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. was about the selling and purchasing of land rights that is an object of grant without the distribution of inheritance beforehand and the consent of heirs. Therefore, a legal dispute occurred when the heirs believed that they still had the rights to object of grant and such rights had been violated by the selling and purchasing done by the grantee. Using juridical normative method, in this prescriptive research, the writer will further analyze the legal competence of the grantee in selling the land rights as well as the obligations of the Land Deed Officials that made the deed. The inheritance law used in this research will be Javanese Adat Law as the inheritor was of the “Bumiputera” descendant and was not Muslim when he died. The analysis about the grantee’s legal competence is divided into two namely her position as the widow of the inheritor and as the grantee itself. Furthermore, the analysis of her position as the widow must be divided into two parts namely her rights to the object of grant that is also a joint property and her rights as one of the legal heirs in accordance to Javanese Adat Law. The grantee was found to not have the full legal competence to sell the land rights based on her position as the grantee as she needs the consent of all the legal heirs or should have distributed the inheritance beforehand. Thus, the selling and purchasing happened in this case can be nullified. The Land Deed Officials should have been more thorough and careful in conducting his duty and should provide legal counseling in regards to the procedure for selling and purchasing object of grant that is a land rights. However, in this case, the official did not carry out such obligations hence should be declared to have committed a serious violation of the Code of Ethics and Office Regulations of Land Deed Official. Therefore, he may be subjected to dishonorable dismissal."

"Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga tahun 2021 sudah dapat melalui daring, namun terdapat perbedaan signifikan dari tahun ke tahun disebabkan terdapat perubahan peraturan maupun mekanisme perolehan perizinannya itu sendiri. Berdasarkan pendapat penulis setelah melakukan penguraian unsur dari ketiga peraturan yang telah diteliti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kriteria syarat tolak ukur dalam kemudahan berbisnis karena pada saat ini Ease of Doing Business sudah tidak berlaku lagi semenjak berlakunya Undang- undang Cipta Kerja, tetapi khususnya mekanisme kepastian administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait penetapan risiko sebuah usaha, pemerintah harus membentuk badan atau tim pengendali khususnya untuk menjamin kemudahan berusaha dan akibatnya, khusus ataupun badan terkait. Agar para pelaku usaha tidak perlu berulang kali bergerak ke satu kementerian dan atau lembaga hinga ke kementerian dan atau lembaga untuk pemenuhan syarat dalam memperoleh perizinan.

---

The application of regulation on Oil and Gas Business Permits in the downstream sector by the Directorate General of Oil and Gas before and after the ratification of Government Regulation no. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, business actors who need to obtain downstream oil and gas permits during 2017 to 2021 can already go online, but there are significant differences from year to year due to changes in regulations and the mechanism for obtaining the permit itself. Based on the author's opinion, after analyzing the elements of the three regulations that have been studied, it has its own advantages and disadvantages. It becomes important to review the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author seeks and collects secondary data related to legal theory and implementation practices that occur in the issuance of the permit. The government must provide legal certainty in determining the criteria for benchmarking conditions in the ease of doing business because at this time the Ease of Doing Business is no longer valid since the enactment of the Job Creation Act, but in particular the administrative certainty mechanism in Law Number 30 of 2014. business, the government must form a controlling body or team in particular to ensure the ease of doing business and consequently, specifically or related bodies. So that business actors do not need to repeatedly move from one ministry and or institution to another to meet the requirements for obtaining permits."

"Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa memuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sah berdasarkan keterangan kuasa yang tidak berwenang. Kedudukan notaris pada akta pihak ini hanya dapat dimintakan atas kebenaran aspek pembuktian formalitas karena rapat tersebut tidak dihadiri secara langsung. Peralihan saham yang terjadi tanpa persetujuan dan kehendak pengugat melibatkan adanya pihak ketiga sebagai pembeli sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3076/K/Pdt2019. Permasalahan penelitian ini mengenai pertangungjawaban Notaris dalam transaksi jual beli saham dan pelindungan hukum bagi Pihak Pembeli terhadap keabsahan transaksi jual beli saham akibat adanya sengketa kepemilikan saham tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti mengolah dan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian ini, Pelanggaran terhadap kewajiban bertindak oleh notaris membawa kerugian bagi penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi perdata berkaitan dengan tidak terpenuhi keabsahan akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut baik secara materiil dan formal maka akta batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pembatalan akta itu berakibat hukum keadaan kembali seperti semula sebelum pihak ketiga mengadakan perjanjian dengan pihak penjual karena saham hanya dapat dipindahtangkan oleh pemilik yang sah, pelindungan hukum bagi pembeli jika pembeli tersebut beriktikad baik. Notaris dapat pula dikenakan sanksi administrasi lebih berat berupa pemberhentian tidak hormat dan sanksi pidana atas pemalsuan dokumen dan turut serta memalsukan menurut Pasal 263 jo. Pasal 264 dan Pasal 55 KUHP.

---

The Notary makes a Deed of Statement of Meeting Resolutions without containing the valid Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the information of an unauthorized proxy. The position of a notary in this party deed can only be asked for the truth of the aspect of formality proof because the meeting was not attended in person. The transfer of shares that occurred without the consent and will of the plaintiff involved the existence of a third party as the buyer as stated in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3076/K/Pdt2019. The problem of this research is regarding the responsibility of the Notary in the sale and purchase of shares and legal protection for the Buyer against the validity of the sale and purchase of shares due to the dispute over the ownership of the shares. This thesis uses a normative legal research method. Researchers process and analyze secondary data qualitatively. The results of this study, Violation of the obligation to act by a notary brings harm to the plaintiff as an act against the law can be subject to civil sanctions related to the non-fulfillment of the validity of the deed of the Statement of Meeting Resolutions both materially and formally, the deed is null and void. Based on Article 1365 of the Civil Code, the cancellation of the deed results in the law returning to its original state before a third party entered into an agreement with the seller because shares can only be transferred by the rightful owner, legal protection for the buyer available if the buyer has good intentions. Notary can also be subject to more severe administrative sanctions in the form of dishonorable discharge and criminal sanctions for falsifying documents and participating in falsification according to Article 263 jo 264 and Article 55 of the Criminal Code."

"Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang salah satunya adalah akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Akta ini dibuat notaris berdasarkan apa yang Ia lihat, dengar, dan saksikan sendiri, sehingga notaris bertanggungjawab penuh terhadap akta tersebut. Dalam praktik, tidak jarang ditemukan notaris yang tidak jujur dalam menjalankan jabatannya sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078/K/Pdt2016 di mana tergugat memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris secara hukum atas pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan akibat hukum atas pembatalan akta tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Peneliti mengolah dan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa atas keterangan palsu tersebut, notaris mendapatkan sanksi perdata, selain sanksi pidana menurut Putusan Pengadilan Negeri dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, perbuatan tergugat yang memalsukan keterangan palsu tersebut ke dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terbit sebagai pengesahan akta tersebut secara substantif batal demi hukum, dan secara formal harus diajukan permohonan pembatalan untuk penghapusan dari situs Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian, para pihak kembali kepada kedudukan sebelum akta tersebut dibuat.

---

Notary as a public government official has the authority to produce authentic certificate one of which is Deed of General Meeting of Shareholders. Deed of General Meeting of Shareholders produced notary is based on what is seen, heard and witnessed and the notary will be held responsible on what they produced. In practice, it is not uncommon to found dishonest notary as seen from Republic of Indonesia Supreme Court’s Decision Number 3078/K/Pdt/2016 in which the Notary inputted false information in their deed. Whereas, the problem that is brought upon in this study is the Notary’s responsibility based on law on the production of Deed of General Meeting of Shareholders and the consequences of repealing aforementioned deed. In order to solve this problem, normative law research method and qualitative secondary data analysis are used. In this study, it was found that the notary received civil sanctions, in addition to criminal sanctions according to the District Court Decision and administrative sanctions from the Notary Supervisory Council. In addition, the defendant's act of falsifying the false information in the Deed of the General Meeting of Shareholders is declared an unlawful act. Therefore, the Decree of the Minister of Law and Human Rights that was issued as a ratification of the deed is substantively null and void, and a formal request for cancellation must be submitted for deletion from the General Law Administration website. Thus, the parties return to the position before the deed was made."