Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Simanjuntak, Fernando, author

Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh ahli waris terpidana dalam kondisi terpidana yang masih hidup dan melarikan diri (Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 dengan terpidana korupsi Sudjiono Timan) = The appeal for judicial review filled by the convicted's legatee while the convicted is still alive and escaped (Case study : Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 97 PK/Pid.Sus/2012 with Sudjiono Timan as the corruption convict)

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji pengertian ahli waris dalam permintaan upaya hukum peninjauan kembali dan untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam hal terpidana masih hidup dan melarikan diri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melakukan wawancara langsung dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62424

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Syafvan Rizki, author

Kewenangan dalam menentukan cooperative witness diperiksa melalui teleconference : studi kasus persidangan tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar bin Abud Baasyir alias Abu Bakar Baasyir nomor register perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel = Authority to determine cooperative witness examined via teleconference : case study from the trial of terrorism crime in the name of offender, Abu Bakar bin Abud Baasyir, No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Teleconference sebagai cara yang digunakan untuk melindungi saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teleconference juga bisa dikategorikan sebagai manifestasi bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang disebutkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S266

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Oktavia Sastray Anggriani, author

Perbandingan konsep contempt of court dalam sidang peradilan pidana di Indonesia dengan sidang peradilan pidana di Inggris (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.)

Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan konsep Contempt of Court dalam perundang-undangan di kedua negara. Hal ini dikaitkan dengan perilaku profesi hukum dalam menjalankan profesinya yang dibatasi oleh suatu kode etik profesi. Secara tidak langsung, kode etik profesi ini bertujuan untuk melindungi martabat peradilan dari adanya gangguan dari pihak dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1564

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Parlindungan, Maurits Barita author

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Yang Membuat Akta-Akta Berisi Data Yang Diduga Palsu dari Penghadap (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi) = Legal Protection Against Notaries and PPATs Making Deeds Containing Data Allegedly False From Appearers (Cibinong District Court Decision Number 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi)

Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Razaq, author

Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Notarus Terhadap Akta Kesepakatan Bersama Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 38/PDT.G/2021/PN BIL) = Responsibilities and Legal Protection of a Notary Against Deeds of Mutual Agreement which were declared null and void by the court (Analysis of Bangil District Decision Number 38/Pdt.G/2021/PN. Bil)

Akta Notaris dalam praktiknya seringkali ditemukan bermasalah, sehingga dalam Notaris sebagai pembuat Akta autentik seringkali dijadikan pihak yang turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan akta yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan sebagaimana pada Putusan Negeri Bangil Nomor 38/Pdt.G/2021. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pangaribuan, Parwira, author

Penerapan hak tolak wartawan dalam sistem peradilan Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2008

S22438

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Elon Ari Kusdantoko, author

Perbenturan antara hak tersangka atau terdakwa untuk tidak didampingi penasehat hukum dan kewajiban negara memberikan bantuan hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP (Studi kasus proses peradilan pidana pada kasus Risman Lakoro di wilayah hukum PN / Elon Ari Kusdantoko

Hal terpenting dalam memberikan keseimbangan terhadap kedudukan tersangka atau terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana adalah diberikannya hak bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum berdasarkan Pasal 54 jo Pasal 56 KUHAP. Kedua pasal ini guna mendukung perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 50...

Universitas Indonesia, 2008

S22449

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Paul Sabar Hamonangan, author

Keabsahan penangkapan dan atau penahanan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Negara lain atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia : studi kasus penangkapan Hendra Rahardja oleh Kepolisian Negara Federal Australia

Maraknya trend melarikan diri ke luar negeri yang dilakukan oleh para tersangka pelaku kejahatan, termasuk diantaranya Hendra Rahardja tersangka korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melarikan diri pada tahun 1997, tidak dapat dipungkiri semakin mempersulit aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S22075

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarumpaet, Posma Paido Tua, author

Aspek hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan jaringan internet

Dalam tulisan ini, Penulis membahas mengenai perkembangan metode pencucian uang yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi internet. Pencucian uang merupakan cara yang dilakukan para pelaku kejahatan agar dapat menikmati harta kekayaan yang dihasilkannya dari kejahatan. Asal-usul harta kekayaan haram ini berusaha untuk dihilangkan agar tidak menarik perhatian aparat yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S22014

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Claudia Okta Rini, author

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP: studi kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan vs Kepala Kepolisian wilayah Kota Besar Surabaya

Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan, pada ayat (1) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S573

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian