Hasil Pencarian

Ditemukan 95 dokumen yang sesuai dengan query

Parlindungan, Maurits Barita author

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan PPAT Yang Membuat Akta-Akta Berisi Data Yang Diduga Palsu dari Penghadap (Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi) = Legal Protection Against Notaries and PPATs Making Deeds Containing Data Allegedly False From Appearers (Cibinong District Court Decision Number 319/Pdt.G/2020/Pn.Cbi)

Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat. Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Fernando, author

Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh ahli waris terpidana dalam kondisi terpidana yang masih hidup dan melarikan diri (Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 dengan terpidana korupsi Sudjiono Timan) = The appeal for judicial review filled by the convicted's legatee while the convicted is still alive and escaped (Case study : Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 97 PK/Pid.Sus/2012 with Sudjiono Timan as the corruption convict)

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji pengertian ahli waris dalam permintaan upaya hukum peninjauan kembali dan untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam hal terpidana masih hidup dan melarikan diri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melakukan wawancara langsung dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62424

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Syafvan Rizki, author

Kewenangan dalam menentukan cooperative witness diperiksa melalui teleconference : studi kasus persidangan tindak pidana terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar bin Abud Baasyir alias Abu Bakar Baasyir nomor register perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.Sel = Authority to determine cooperative witness examined via teleconference : case study from the trial of terrorism crime in the name of offender, Abu Bakar bin Abud Baasyir, No. 148/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Teleconference sebagai cara yang digunakan untuk melindungi saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Teleconference juga bisa dikategorikan sebagai manifestasi bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang disebutkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S266

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Oktavia Sastray Anggriani, author

Perbandingan konsep contempt of court dalam sidang peradilan pidana di Indonesia dengan sidang peradilan pidana di Inggris (studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta selatan No. 06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.)

Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan konsep Contempt of Court dalam perundang-undangan di kedua negara. Hal ini dikaitkan dengan perilaku profesi hukum dalam menjalankan profesinya yang dibatasi oleh suatu kode etik profesi. Secara tidak langsung, kode etik profesi ini bertujuan untuk melindungi martabat peradilan dari adanya gangguan dari pihak dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1564

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Razaq, author

Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Notarus Terhadap Akta Kesepakatan Bersama Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 38/PDT.G/2021/PN BIL) = Responsibilities and Legal Protection of a Notary Against Deeds of Mutual Agreement which were declared null and void by the court (Analysis of Bangil District Decision Number 38/Pdt.G/2021/PN. Bil)

Akta Notaris dalam praktiknya seringkali ditemukan bermasalah, sehingga dalam Notaris sebagai pembuat Akta autentik seringkali dijadikan pihak yang turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan akta yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan sebagaimana pada Putusan Negeri Bangil Nomor 38/Pdt.G/2021. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rissa Delania, author

Tinjauan terhadap kekuatan pembuktian testimonium de audita dalam proses pembuktian tindak pidana (Studi kasus putusan No. 1982/PID.B/2004/PN.JAK-SEL)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22516

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Jihan Noor Fakhira, author

Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Menggunakan Sertipikat Pengganti Yang Diterbitkan Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021/PT YYK) = Legal Protection for Officials Making Land Deeds Against Sales and Purchase Deeds Using Substitute Certificates Issued for Unlawful Acts (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021/PT YYK)

Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Paul Sabar Hamonangan, author

Keabsahan penangkapan dan atau penahanan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Negara lain atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia : studi kasus penangkapan Hendra Rahardja oleh Kepolisian Negara Federal Australia

Maraknya trend melarikan diri ke luar negeri yang dilakukan oleh para tersangka pelaku kejahatan, termasuk diantaranya Hendra Rahardja tersangka korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melarikan diri pada tahun 1997, tidak dapat dipungkiri semakin mempersulit aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S22075

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yen Maryani, author

Pembuktian unsur-unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan bus way

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S22384

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sidabutar, Marluga, author

Pentingnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana korupsi: (Studi kasus atas nama Akbar Tandjung, Rahardi Ramelan, dan Nurdin Halid)

Pendapat Muladi dalam media massa yang menyatakan adanya kalangan akademisi yang telah melacurkan pengetahuan akademisnya sebagai seorang ahli dalam persidangan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, patut dicermati. Hal ini didasari adanya perkara tindak pidana korupsi yang dalam pertimbangan putusan akhir majelis hakim, sangat didominasi oleh pendapat para ahli. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S21979

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian