Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh pengadilan diputuskan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akta yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum. Sehingga dalam hal ini membuat pihak yang dirugikan yaitu pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan Notaris sebagai pejabat umum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pemilik tanah dan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang dinyatakan cacat hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemilik tanah berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait tanah yang dimiliknya berupa kepemilikan kembali, dan akta-akta yang pernah dibuat oleh Notaris terkait tanah tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Kemudian, Notaris yang membuat akta tersebut bertanggungjawab akan akta yang dibuatnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga yang berbentuk materiil (uang) dan pertanggungjawaban administratif berupa pemecatan sementara sesuai dengan peraturan pada Pasal 85 UUJN dan Kode Etik Notaris. Untuk itu, masyarakat khususnya yang memiliki tanah hendaknya selalu berhati-hati dan juga selalu teliti dalam membuat perjanjian, serta sebagai pejabat umum, Notaris harus selalu mengemban tugas dan amanahnya dengan baik. ......This study discusses the sale and purchase deed based on the binding purchase agreement and power of attorney to sell that contains legal defects. The notary is authorized to make an authentic deed in the form of a binding purchase agreement and sales authorization agreement in accordance with applicable regulations. However, in its implementation, the Notary commit acts which the court has decided to have committed against the law and the deed he made was declared legally flawed. So that in this case makes the injured party that is the land owner file a lawsuit to the Court, and the Notary as a public official must be held accountable for his actions. The issues raised in this study are regarding the legal protection of landowners and the responsibility of a Notary to the deed he made which is declared legally flawed. To answer these problems legal research is used by using juridical-normative research forms and descriptive research types. The results obtained from this research are that the land owner has the right to get legal protection related to the land he owns, and the deeds that have been made by the Notary regarding the land have become legally flawed and null and void. Then, the Notary who makes the deed is responsible for the deed he made and can be asked for civil liability in the form of reimbursement of costs, losses and interest in the form of material (money) and administrative liability in the form of temporary dismissal in accordance with the provisions in Article 85 of the Law and Notary Ethics. For this reason, the community especially those who own land should always be careful and always conscientious in making agreements, and as a public official, the Notary must always carry out his duties and mandates properly.

Abstrak :
Tesis ini membahas makna wanprestasi dan eksekusi dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk memahami implikasinya terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Serta, pengaruh terhadap para notaris yang berperan dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah makna wanprestasi dan eksekusi objek jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan impilkasi yuridis dari putusan tersebut terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tesis ini menggunakan bentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan ialah kualitatif sehingga bentuk penelitian yang dihasilkan ialah deskriptif-analitis. Hasil analisis yang pertama ialah bahwa makna wanprestasi dan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berarti cidera janji (wanprestasi) harus ditentukan atas dasar kesepakatan debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia), serta parate eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan dari debitur. Kedua, implikasi yuridis dari putusan tersebut ialah kesepakatan mengenai wanprestasi dilakukan dengan pembenahan (review) perjanjian pokoknya; kreditur atau penerima fidusia tetap memiliki kedudukan sebagai kreditur separatis; parate eksekusi tetap dapat dijalankan jika tidak ada sengketa atau masalah; serta bentuk alternatif dari parate eksekusi ialah eksekusi titel eksekutorial dengan mengikuti pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 196 HIR yaitu dengan meminta fiat eksekusi ke ketua pengadilan negeri. Saran yang Penulis berikan ialah kepada pelaku usaha (kreditur) untuk memastikan debitur memahami isi perjanjian pokok khususnya mengenai cidera janji (wanprestasi) dan kepada notaris untuk memastikan debitur dan kreditur memahami implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini. ......This aftergraduate thesis discusses the enforcement of fiducia security objects after Constitutional Court handed down a decision on the constitutionality of Fiducia Security Law. The problem in this thesis is the meaning of default and execution of collateral objects after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the juridical implication of the decision on the implementation of execution of fiduciary security objects. This thesis uses a juridical-normative form which is descriptive by using secondary data and data collection from library studies. The analytical method used is qualitative hence the form of research produced is descriptive-analytical. The first analysis result is that the meaning of default and execution after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 means that the parate executie cannot be carried out without any agreement regarding the default and voluntary submission of the object of collateral from the debtor. Second, the juridical implication of the decision is that an agreement on default is done by revamping the main agreement; the fiduciary creditor or recipient retains his position as a separatist creditor; parate execution can still be run if there are no disputes or problems; and alternative form of execution other than parate execution that can be used is the execution of an executorial title by requesting executions from the head of the district court. The advice given by the author is for creditor to ensure the debtor understands the contents of the main agreement, especially regarding breach of contract and to the notary to ensure the debtor and creditor understand the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII /2019.

Abstrak :
Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannya dalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belum diketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam transaksi jual beli tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk meningkatkan kekuatan pembuktian kuitansi, khususnya terkait penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa kekuatan bukti kuitansi transaksi jual beli tanah merupakan alat bukti surat akta bawah tangan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas yaitu penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Kekuatan pembuktian kuitansi dapat ditingkatkan dengan mengacu pada Pasal 1881 dan 1883 KUHPerdata dalam pembuatannya. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019 sudah tepat, antara lain adalah Penggugat membeli objek sengketa dengan harga yang wajar dan sudah memenuhi sebagian kewajibannya yang dibuktikan dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut. ......Transfers of land rights such as buying and selling of land must be registered and the one who is obliged to register it is the Official for Making Land Deeds (PPAT), but in reality in the case that the researcher discussed, the sale and purchase transactions carried out by the parties only used receipts as proof of payment. The problem with this research is that it is not yet known with certainty the strength of receipt evidence in land sale and purchase transactions according to the prevailing laws and regulations, ways to increase the power of proof of receipts, especially regarding the application and consideration of judges in the Supreme Court decision Number 1376 K/Pdt/2019. The analytical method used is qualitative. Based on the results of the research, it is known that the strength of the receipt which is the evidence of an underhand deed in a land sale and purchase transaction according to the prevailing laws and regulations has the power of free evidence, namely that the assessment of the power of proof is submitted to the Judge. The power of proof of receipts can be increased by referring to Articles 1881 and 1883 of the Civil Code in the making. The application and consideration of the judge in the decision of the Supreme Court Number 1376 K/Pdt/2019 were correct, among others, the Plaintiff purchased the object of the dispute at a reasonable price and had fulfilled part of its obligations as evidenced by supporting evidence in the form of payment receipts made by the Plaintiff in accordance with the terms agreed in the land sale and purchase agreement

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak yang menghadap Notaris termasuk kedalam pelanggaran serius dan dapat merugikan salah satu pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan, akibat hukum serta tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang, akta kuasa untuk menjual, dan akta perjanjian pengosongan yang dibuat karena adanya penyalahgunaan keadaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan akta Notaris yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sehingga tidak memenuhi aspek materil suatu akta autentik dapat dibatalkan. Akibat hukum pembatalan akta autentik tersebut adalah semua perbuatan hukum serta hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan akta autentik tersebut dinyatakan batal dan keadaan para pihak dalam akta autentik dipulihkan dalam keadaan sebelum perjanjian dibuat. Notaris bertanggung jawab secara perdata dan administratif atas batalnya akta autentik jika lalai menjalankan jabatannya. ......This research discusses abuse of circumstances as the reason for annulment of Notarial deed. In case making and signing authentic deed, Notary should always put the rights and obligations and keep the interests of the parties will. This is due to the absence of the rights and obligations and the interest of parties are serious offence and Notary can be detrimental for one party. The problems in this research are about the validity, legal consequences notary's responsibility of annulment Deed Of Guarantee Submission As Debt Settlement, Power Act To Sell, And Deed Of Discharge made based on abuse of circumstances. To answer these problems, this research uses juridical normative with research typologies descriptive analytics . The results of this research show that Notarial deed contains elements of abuse of circumstances so that they did not fullfill the aspect of a deed material authentic can be undone. Legal concequences of annulment the athentic deed are all legal action as well as the rights and obligations of obtaines based on the authentic deed declared void and the state of the parties in authentic deed are restored before covenant was made. Notary liable in civil and administrative law over the annulment of authentic deed if negligent performing his term of office.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. ......Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak Yayasan tidak boleh menggunakan kata ldquo;Yayasan rdquo; didepan namanya dan/atau Yayasan tersebut dapat dibubarkan.Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 Yayasan RJ, kembali didirikan dengan menggunakan aset dari Yayasan tahun 1993, tanpa melakukan proses likuidasi terlebih dahulu. Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana ketentuan pengalihan aset dari Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum menurut Undang-undang Yayasan, bagaimana pendirian Yayasan baru dengan nama maksud dan tujuan yang sama, dan bagaimana akibat hukum dari akta Yayasan RJ yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah ketentuan mengenai peralihan aset Yayasan yang tidak berbadan hukum tidak diatur secara rinci. Pendirian Yayasan yang sudah tidak berbadan hukum dengan nama, maksud dan tujuan yang sama, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Yayasan. Akibat hukum dari akta pendirian Yayasan RJ yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akta Notaris tersebut batal demi hukum dan Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi perdata.

---

ABSTRACT
Foundations were established before the Law Foundation, have to adjust their statutes, otherwise the foundation should not use the word foundation in front of its name and or the Foundation can be dissolved. RJ Foundation was founded in 1993. Since 2008 to 2015 RJ was an unincorporated foundation. On the 30th of October 2015 the RJ Foundation, was re established by using the assets of the Foundation in 1993, without making the process of liquidation first. The subject matter of this thesis is how the provisions of the transfer of assets from the foundation that has no legal status under the Law Foundation, how the establishment of new foundation with the name of the same aims and objectives, and how the legal consequences of the deed of RJ Foundation that does not meet the applicable provisions. The research method used juridical normative, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusions of this thesis are the provision of transitional asset of the unincorporated Foundation is not regulated in detail. The establishment of the foundation that have no legal entities in the name, purpose and the same objectives, follow the provisions regulated in the Law Foundation. The legal consequences of the deed of establishment of the RJ Foundation made not in accordance with the provisions of applicable law, the notary deed was void by the law and notary who made such deed to sanction administrative or civil sanctions.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris wajib memenuhi semua ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris, karena akta yang dibuatnya menjadi alas hukum bagi para pihak terhadap akta yang dibuat oleh Notaris, apabila terdapat kekeliruan atas akta Notaris terhadap kesalahan ketik/tulis, yang dimaksud disini kesalahan yang bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian oleh notaris, kesalahan ketik /tulis itu dapat diperbaiki dengan menggunakan perubahan atau Renvoi ketika akta itu belum ditandatangani, namun ketika akta itu sudah ditandatangani maka dilakukan pembetulanya itu menggunakan Berita Acara Pembetulan Akta. Dalam akta PKRUPSLB PT.DBN terdapat beberapa masalah yaitu ketika pembetulan akta itu tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan bagaimana akibat hukum terhadap akta-akta yang telah di buat oleh Notaris ketika pembetulan aktanya tidak sesuai dengan peraturan. Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literature lainnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu pembetulan minuta akta dengan berita acara pembetulan wajib dihadiri oleh para pihak dan ketentuan pembetulan itu wajib berdasarkan Peraturan tidak menambahkan kata apalagi dengan menggunakan mesin ketik, karena akan merubah kekuatan pembuktian autentik menjadi akta di bawah tangan.

---

ABSTRACT
Notary is obliged to comply with all provisions in the Regulations of the Office of the Notary, because the deeds it makes are the legal basis for the parties to the deed made by the Notary, if there is a mistake in the Notary deed on typographical errors, notary, typographical / typographical errors can be corrected by using a change or Renvoi when the deed has not been signed, but when the deed has been signed it is done rectification it using the Minutes of Rectification Deed. In the deed of PKRUPSLB PT.DBN there are several problems that is when the correction of deed is not in accordance with the provisions in the Law of Notary and how the legal effect on the deeds that have been made by the Notary when the correction is not in accordance with the rules. In writing this thesis, the author uses a form of Juridical Normative research that refers to the norms of written law, both poured in the form of regulations and in the form of other literature. The conclusion is that based on Article 51 Paragraph (2) of the Law of the Notary of Change, namely the correction of the deed of deed with the minutes of correction event shall be attended by the parties and the provision of correction shall be based on the Regulation not adding the word especially by using a typewriter, because it will change the authentication authentication power become deed under the hands.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : ChristineProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Implikasi Klausula Pembebasan Tanggung Jawab Asas Eksonerasi pada Akta NotarisPembimbing : Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. dan Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn.Notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik dengan tanggung jawab jabatan yang besar. Seringkali saat notaris menjalankan tugasnya, dijumpai banyak terjadi permasalahan hukum terhadap akta Notaris baik saat proses pembuatan ataupun saat proses pelaksanaan akta tersebut sehingga menarik Notaris ke jalur hukum. Besarnya tanggung jawab jabatan Notaris, Notaris mencantumkan klausula pembebasan tanggung jawab Notaris sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatannya membuat akta autentik. Tesis ini membahas implikasi pencantuman klausula pembebasan tanggung jawab yang mengandung asas eksonerasi dalam akta notaris dan dampak hukum pencantuman klausula tersebut terhadap notaris, penghadap dan pihak ketiga dalam akta. Klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam suatu perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis berbagai macam peraturan perundang- undangan dan buku. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Notaris boleh mencantumkan klausula pembebasan tanggung jawab dengan persetujuan penghadap serta memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga klausula tersebut mengikat bagi penghadap serta klausula pembebasan tanggung jawab tidak menghapus tanggung jawab notaris apabila Notaris tersebut terbukti benar melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas jabatannya.

---

ABSTRACT
Name ChristineStudy Program Master of NotaryTitle The Implications Of The Clause On The Exemption Of Responsibilty The Principle of Exoneration On A Notarial DeedCounsellor Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. and Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn. Notary as a public official to make an authentic deed with a big responsibilities. Often when a notary performs its duties, found many legal issues occur on the deed of Notary either during the process of making or during the process of conducting the deed so as to withdraw the Notary to the legal channels. Due to the size of the responsibilities of the Notary, the Notary public discloses the clause of exemption of the Notary 39 s responsibility as a form of guarantee of protection to Notary in performing his her position of making an authentic deed. This thesis discusses the implication of inclusion of the clause of exemption of responsibility which contains the principle of exoneration in notarial deed and the legal effect of inclusion of clause of exemption of responsibility containing the principle of exoneration to notary, tap and third party in the deed. This exoneration clause is defined as an exception clause of obligation or responsibility in an agreement. The research method used is juridical normative research with descriptive analytical research type. The type of data used in this study is secondary data by means of data collection is literature study done by reading, studying, reviewing, and analyzing various laws and books. As for the results obtained from this study, the Notary may include the clause of exemption of responsibility with the approval of confronting and fulfilling the provisions of the applicable Law so that the clause is binding for the confrontation and clause of the exemption of responsibility does not remove the responsibility of the notary if the Notary is proven to do errors or omissions in performing their duties.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengambilalihan suatu aset milik yayasan oleh yayasan lainnya yang memiliki kemiripan nama. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang didirikan pada tahun 2011 dalam akta berita acaranya, menyatakan memiliki hubungan historis dengan yayasan yang memiliki kemiripan nama dengannya, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar yang baru mendapat pengesehan sebagai badan hukum pada tahun 2015, namun telah didirikan sejak tahun 1960 dan kemudian mengambil alih aset yayasan tersebut. Hal ini pun terjadi tidak terlepas dari peran serta notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 214 tahun 2011 dan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor  32 Tahun 2015; dan akibat hukum pengambilalihan aset milik suatu yayasan oleh yayasan lainnya. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melalukan penelitian kepustakaan dan didukung oleh wawancara. Tipe penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian deskriptif-analitis. Hasil analisis adalah bahwa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 214 tahun 2011 dan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor  32 Tahun 2015 adalah sah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, serta tindakan pengambilalihan aset suatu yayasan oleh yayasan lainnya yang tidak didasari dengan alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. ......This study discusses the legal consequences of asset acquisition owned by a foundation by other foundation which has similar name. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma which was established in 2011 in its minutes, stated that it has historical relationship to the foundation that has similar name with it, namely Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar which was just legalized as legal entity in 2015, yet has been established since 1960 and whereupon take over the asset of such foundation.  This matter occurred not apart from the participation of notary as a public official in the making of deed as the basis for carrying out a legal action. As for the issues discussed herein are regarding the legality of the Deed of Establishment of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 214 of 2011 and Minutes of Meeting of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 32 of 2015; and legal consequences of acquisition of an asset which owned by a foundation by other foundations. Such issue answered by using normative-juridical research method by conducting literature research and supported by interview. This research type based on its nature is descriptive-analysis. The analysis results are that the Deed of Establishment of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 214 of 2011 and Minutes of Meeting of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 32 of 2015 are valid and not violate the prevailing laws and regulations, and the act of asset acquisition owned by a foundation by other foundation without a rightful legal basis is a tort.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti mengenai keberadaan yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Dewasa ini masih banyak yayasan yang telah ada sebelum berakunya Undang-Undang Yayasan tetap melakukan kegiatan tanpa melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan, sedangkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan mengamanatkan agar yayasan-yayasan tersebut melakukan penyesuaian anggaran dasar agar dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dengan batas waktu yang telah ditentukan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai akibat hukum bagi Yayasan BBS yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar, keabsahan akta sewa menyewa yang dilakukan Yayasan BBS tersebut, serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta sewa menyewa bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar bedasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Yayasan BBS yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan dan belum mengajukan pemohonan status sebagai badan hukum bukanlah subjek hukum, sewa menyewa yang dibuat oleh Nyonya DA sebagai subjek hukum dan BBS tetap sah namun perjanjian hanya mengikat Nyonya DA dengan pribadi seluruh anggota organ BBS, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata, administratif, juga kode etik notaris atas kelalaiannya dalam penerapan prinsip kecermatan juga kewajiban dalam pemberian penyuluhan hukum. Sebaiknya yayasan yang telah kehilangan bentuk sebagai subjek hukum melakukan permohonan kembali sebagai subjek hukum, kemudian meratifikasi perjanjian sewa menyewa tersebut untuk mengalihkan kembali tanggung jawab kepada yayasan. Notaris sebagai pejabat umum baiknya tetap memperkaya pemahaman hukum dan menerapkan asas-asas Notaris yang baik dalam menjalankan jabatannya, termasuk penerapan asas kecermatan.

---

ABSTRACT
This thesis examines the existence of foundations that existed before the entry into force of the Foundation Law. Today there are still many foundations that have existed before the enactment of the Law. The Foundation conducts its business activities without making adjustments to the articles of association with the Foundation Law, while Article 71 of the Foundation Law mandates that these foundations make adjustments to the articles of association in order to use the word "Foundation" in front of its name with a predetermined deadline. Issues that will be discussed are the legal consequences for the BBS Foundation that have not made adjustments to the Articles of Association, the validity of the lease deed undertaken by the BBS Foundation, as well as the responsibilities of the Notary who makes the lease deed for foundations that have not made adjustments to the Articles of Association based on the Laws of the Foundation . This study uses a normative juridical method, with a descriptive analytical research typology. The results of this study indicate that the BBS Foundation that does not make amendments to the Articles of Association in accordance with the provisions of the Foundation Law and has not submitted an application for status as a legal entity is not a legal subject, the lease made by Mrs. DA as a legal subject and BBS remains valid but the agreement is only bind Mrs. DA with all members of the BBS organ personally, notary public can be held accountable in civil, administrative, and notary's code of ethics for negligence in applying the principle of accuracy as well as the obligation in providing legal counseling. It is recommended that foundations that have lost their legal status reapply as legal subjects, then ratify the lease agreement to transfer responsibility back to the foundation. Notaries as general officials should continue to enrich the understanding of the law and apply good notary principles in carrying out their positions, including the application of the principle of accuracy.