Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kompetensi sumber daya manusia Polri dipercaya sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi Polri. Saat ini, Polri khususnya Polda Kalimantan Timur (Kaltim) telah melaksanakan program promosi jabatan terbuka yang salah satu tahapannya menggunakan Assessment Center untuk menguji kompetensi manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan dampak implementasi Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka terkait pemberdayaan assessor di lingkungan Polda Kaltim. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil temuan penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan implementasi Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka dalam arti sempit sudah dilaksanakan walaupun belum sepenuhnya. Dalam arti luas, implementasi kebijakan Assessment Center dalam mendukung promosi jabatan terbuka masih belum berhasil dan belum memiliki dampak yang positif. Hal ini dikarenakan Polda Kaltim sebagai organisasi birokrasi, belum sepenuhnya memiliki kapasitas organisasi yang merupakan tulang punggung birokrasi, yang didalamnya melibatkan : struktur organisasi; mekanisme kerja; sumber daya manusia; dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja. Adapun ke-empat unsurnya tersebut belum mampu mewujudkan kondisi yang optimal dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Begitupun kaitannya dengan assessor yang mempunyai peran penting dalam menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan Assessment Center, dimana assessor harus mampu menjalankan fungsi – fungsi assessment yang kompleks dan memiliki kompetensi assessor. Pemberdayaan assessor di lingkungan Polda Kaltim belum seutuhnya dan sepenuhnya diterapkan sebagaimana 6 (enam) tahapan model pemberdayaan sumber daya manusia yang meliputi : Desire (Keinginan); Trust (Kepercayaan); Confident (Kepercayaan Diri); Credibility (Kredibilitas); Accountability (Akuntabilitas); dan Communication (Komunikasi).

---

The competency of Indonesian National Police human resource is believed as the main factor in determining the successful of Indonesian National Police organization. Now, Indonesian National Police especially the East Kalimantan Regional Police has been conducting an opening of career promotion program which one of the stages is use Assessment Center to examine managerial competencies. This research aims to analyze the policy and the impact of Assessment Center implementation in encouraging the opening of career promotion related to assessor empowerment in environmental of East Kalimantan Regional Police. The researcher used qualitative approach by applying observation as the data collecting technique, interview, and documents study. The result of this research is the policy of implementing the Assessment Center in encouraging the opening of career promotion, in the sense of narrow, has been done well although it hasn't been done entirely. In the sense more extensive, the implementation of the Assessment Center in encouraging the opening of career promotion has not been succeed and does not have positive impact. This could happen for the East Kalimantan Regional Police as a bureaucracy organization, does not have the capacity of organization as the bureaucracy's breadwinner, in which involves: the structure of organization; the working mechanism; the human resources; the financial supporting and the resources required for working. Those four elements are still not able to optimize the condition and encourage each other. As it is related to the assessors who have the important role in determining the good and the bad of the implementation of the Assessment Center, in which the assessors have to be able in running the complex assessment's functions and hold the assessor's competencies. The empowerment of assessor in East Kalimantan Regional Police has not been implied entirely as it mentioned in the six models of the human resources empowerment, include: Desire, Trust, Confident, Credibility, Accountability, and Communication."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang cara para terorisme yang berada di Indonesiaterutama yang berada di kota Solo merekrut para remaja atau orang yang memiliki usiamasih muda untuk masuk dalam jaringannya, faktor-faktor penyebab anak remajadengan mudah direkrut, dan peran negara dalam hal memberantas dan memerangitindak terorisme di Indonesia. Terorisme adalah ancaman dan bahaya nyata bagikehidupan manusia di seluruh dunia. Menurut Ezzat Fattah (Nitibaskara, 2002) terorismeberasal dari kata teror, dalam bahasa latinnya ?terre? yang artinya menakut nakuti.Remaja direkrut dengan mudah disebabkan adanya ajaran-ajaran sesat dengan dalihsuatu agama tertentu dengan mendapat hadiah surga. Banyak pemikiran-pemikiran sesatdan destruktif, dijadikan dogma bagi diri teroris. Pemikiran pemikiran tadi dibangunmenjadi sebuah landasan untuk mendirikan negara Islam dan mereka tidak mau turutberpartisiapasi dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Indonesia merupakansalah satu negara yang terancam aksi terorisme terbesar di dunia. Aksi terorisme diIndonesia saat ini dilakukan oleh kelompok kelompok kecil yang tidak berhubungansecara struktur satu sama lain. Di negara kita selain faktor pendidikan dan kemiskinanjuga menjadi penyebab dengan mudahnya remaja Indonesia direkrutnya. Sebab itudalam hal memberantas dan memerangi tindak terorisme di Indonesia diperlukan sinergidan kerjasama dari semua pihak karena kejahatan ini berdasarkan idelogi maka perludiketahui dari mana ideologi tersebut berasal dan harus segera dinetralisir denganpemahaman yang benar bagi seluruh remaja-remaja di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how the terrorism that are in Indonesia, especially in thecity of Solo recruiting young people or people who have a young age to enter thenetwork, the factors that cause teenagers to easily recruited, and the role of the state interms of combat and combat acts of terrorism in Indonesia. Terrorism is a threat and areal danger to the lives of people across the world. According to Ezzat Fattah (Nitibaskara, 2002) comes from the terror of terrorism, in Latin 'terre' which means toscare scare. Actually, the word ' terre ' is used to determine a way to organize, and theword ' terrorism ' is used to describe a systematic use of terror , especially with theaction set to surrender. Teens were recruited with ease due to the false teachings underthe pretext of a particular religion to receive the gift of heaven . Many thoughtsmisguided and destructive, self- made dogma for terrorists. Suicide bombings, jihad,anti participation, the values of their minds astray. Thought provoking was built into afoundation to establish an Islamic state and they do not want to participateberpartisiapasi in building the nation and state of Indonesia.Indonesia is one country that is threatened by acts of terrorism in the world. Acts ofterrorism in Indonesia is carried out by small groups that are structurally unrelated toone another . In our country factors other than education and poverty is also a causewith ease teen Indonesia recruits. Therefore, in terms of combat and combat acts ofterrorism in Indonesia is required synergy and cooperation of all parties for this crime isbased on ideology it is necessary to know where the ideology comes from and must beneutralized with a true understanding of all teenagers in Indonesia., This thesis discusses how the terrorism that are in Indonesia , especially in thecity of Solo recruiting young people or people who have a young age to enter thenetwork , the factors that cause teenagers to easily recruited , and the role of the state interms of combat and combat acts of terrorism in Indonesia . Terrorism is a threat and areal danger to the lives of people across the world . According to Ezzat Fattah (Nitibaskara , 2002) comes from the terror of terrorism , in Latin ' terre ' which means toscare scare. Actually, the word ' terre ' is used to determine a way to organize , and theword ' terrorism ' is used to describe a systematic use of terror , especially with theaction set to surrender. Teens were recruited with ease due to the false teachings underthe pretext of a particular religion to receive the gift of heaven . Many thoughtsmisguided and destructive , self- made dogma for terrorists . Suicide bombings , jihad ,anti participation , the values of their minds astray . Thought provoking was built into afoundation to establish an Islamic state and they do not want to participateberpartisiapasi in building the nation and state of Indonesia.Indonesia is one country that is threatened by acts of terrorism in the world. Acts ofterrorism in Indonesia is carried out by small groups that are structurally unrelated toone another . In our country factors other than education and poverty is also a causewith ease teen Indonesia recruits . Therefore, in terms of combat and combat acts ofterrorism in Indonesia is required synergy and cooperation of all parties for this crime isbased on ideology it is necessary to know where the ideology comes from and must beneutralized with a true understanding of all teenagers in Indonesia.]"

"ABSTRAKMaraknya aksi unjuk rasa yang terjadi selama Pilgub DKI Jakarta terfokus pada proses hukum kasus yang menjerat salah satu calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama BTP . Selama proses penyelidikan dan penyidikan kasus BTP, Polri dihadapkan pada tekanan publik yang dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Aksi unjuk rasa yang terjadi dilakukan oleh kelompok pendukung dan penentang BTP dengan mengusung tuntutan yang saling bertolak belakang. Kelompok pendukung menuntut penghentian perkara dan penangguhan penahanan BTP sedangkan kelompok penentang BTP menuntut agar proses hukum dipercepat dan dilakukan penahanan terhadap BTP oleh penyidik. Dari proses hukum yang sudah selesai dilaksanakan, terlihat bahwa penyidik tidak menghentikan perkara dan tidak melakukan penahanan terhadap BTP. Langkah tersebut menandakan bahwa penyidik menempatkan tekanan publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu dimaknai sebagai respon penyidik terhadap tekanan publik selama proses penyelidikan dan penyidikan Kasus BTP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori agenda setting untuk melihat bentuk-bentuk tekanan publik selama proses hukum kasus BTP dan teori pengambilan keputusan untuk membahas respon penyidik terhadap tekanan publik yang muncul dalam dalam penyelidikan dan penyidikan Kasus BTP.

---

ABSTRACTA large number of civil unrest during Jakarta rsquo s Governor Election 2017 was focused in legal process of incumbent candidate, Ir. Basuki Tjahja Purnama BTP . During the investigation process of BTP case, INP was exposed by public pressures which influenced by mass media coverage. The civil unrests were did by the supporters and the opponents of BTP whose brought different and contradictive demands into police duty. The supporters demanded to stop the legal process and to delay the BTP's arrest. In other side, the opponents demanded to accelerate the law process and to arrest BTP. At the legal process of BTP, it shown that the investigator didn't stop the case and didn't arrest BTP. It implies that the investigator used public pressure as their consideration in their decision making process. It was also interpreted as an investigator's response to public pressure during the investigation and investigation process of the BTP case. This research is a qualitative with collecting data techniques through observation, interview, and study literature. The analysis was conducted using the agenda setting theory to look at the forms of public pressure during the legal process of the BTP case and the decision making theory to explain the investigator's response to public pressure which arise in the investigation's of the BTP Case."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan strategi penanganan tindakpidana terorisme oleh Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya pada peristiwaBom Thamrin tahun 2016. Permasalahan yang diteliti mengenai implementasipenerapan strategi Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya dalam menanganitindak pidana terorisme ldquo;Bom Thamrin rdquo; pada tahun 2016 serta dampak daripenerapannya tersebut yang akan dibahas dengan menggunakan beberapa teori dankonsep sebagai pisau analisis, antara lain Konsep Implementasi, Teori Strategi, TeoriPilihan Rasional, Teori Penanggulangan Tindak Pidana, Teori Koordinasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data atauinformasi didapatkan dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Selanjutnya, data yang telah dihimpun dianalisis dengan melakukan tahapan reduksidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menyebutkan bahwaimplementasi penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen GeganaSatbrimob Polda Metro Jaya belum optimal karena belum sesuai dengan apa yangsudah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 172 Tahun 2014 tentangPenanganan Tempat Kejadian Perkara Bom. Oleh karena itu, disarankan agardilaksanakan sosialisasi Surat Keputusan Kapolri Nomor 172 Tahun 2014 tentangPenanganan Tempat Perkara Bom, membentuk pasukan yang bersifat mobile danundercover atau tidak menggunakan seragam dinas,melatih peran first responderdalam kejadian active shooter dan/atau peledakan bom, penggunaan teknologimutakhir secara maksimal, serta perlunya mempelajari dan mengikuti perkembangandan pola serangan teror yang terjadi di seluruh belahan dunia untuk antisipasikejadian yang sama terjadi di masa yang akan datang.

---

This study discusses about the implementation of the strategy in handlingterrorism by Detachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya on ldquo Bom Thamrin rdquo Case in 2016. The problems examined about the implementation of strategy ofDetachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya in handling terrorism case BomThamrin in 2016 and the impact of its implementation.This research uses qualitative approach. Data source or information isobtained by using interview techniques, observation, and document review. Furthermore, the data have been analyzed by using three steps data reduction steps,data presentation, and conclusions.The results of research showed that the implementation in handling terrorismcase by the Detachment Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya was not optimalbecause it has not been applied based on the Decree of the Chief of Police Number172 Year 2014 concerning Handling of Bomb Crime Scene. This study suggest tosocialize the Decree of the Chief of the National Police Number 172 of 2014concerning the Handling of Bomb Crime Scene establishing mobile and undercoverforces not using uniforms training the first responder role in active shooter and orbombing incident and analyzing the development and patterns of terror attacksaround the world to set the anticipation facing the same case occur in the future."

"ABSTRAKSalah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara kemanan danketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi mengayomi dan melayanimasyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak azasi manusia dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan merupakan tugasdan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini jumlahanggota Kepolisian di Indonesia sebanyak 430 ribu personel. Dari 430 ribupersonel Polri, 10 merupakan perwira dan 90 merupakan bintara dantamtama. Setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggimemiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk dalam penggunaansenjata api. Perkap No 1 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengunaankekuatan Polri dalam tugas penegakkan hukum dimana didalam beberapapasalnya tercantum prosedur penggunaan senjata api. Lokasi penelitian di lakukandi Polres Jakarta Pusat. Hasil penelitian didapati bahwa Personel Polri dilapanganbanyak yang belum memiliki pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasarpenggunaan senjata api dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Masih seringterjadinya abuse of power dalam penggunaan senjata api yang menimbulkanketakutan bagi masyarakat. Terjadinya multi intrepertasi di kalangan anggotaPolri yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian di lapangan.Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Polri di Lapangan berbeda-beda sehinggatindakan yang dilakukan dalam melakukan diskresi banyak yang tidak sesuaiprosedur.

---

ABSTRACTOne of the functions of state government in maintaining the security and publicorder, enforcing the law, protecting the nurturing and serving the society, and theestablishment of the tranquility of the people by upholding human rights inrelation to the governance system is the duty and authority of the Police of theRepublic of Indonesia. Currently the number of Police members in Indonesia asmuch as 430 thousand personnel. Of the 430 thousand Police personnel, 10 areofficers and 90 are NCOs and enlisted. Each member of the Police from thelowest rank to the highest rank has the authority to conduct police discretionincluding in the use of firearms. Perkap No. 1 Tahun 2009 has regulated the use ofpolice force in law enforcement duties where in some articles listed procedures offirearms use. The research location is done in Central Jakarta Police Resort. Theresults of the study found that many Police Personnel in the field who do not havean understanding of the code of ethics and the basic principles of the use offirearms in the exercise of discretionary authority. Still often the occurrence ofabuse of power in the use of firearms that cause fear to the public. The occurrenceof multi intrepertation among members of the Police who carry out the duties,functions and authority of the police in the field. The knowledge possessed bymembers of the Police in the Field is different so that the actions taken indiscretion do not fit the procedures."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan KabareskrimPolri Nomor 1 Tahun 2012 terkait kajian mengenai pemeriksaan pelaku anak yangmelakukan tindak pidana perbuatan cabul di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polresta Depok. Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang terjadi di Depok cukuptinggi dengan 45 kasus dengan 7 anak sebagai pelaku sepanjang tahun 2017.Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2012 merupakan langkah nyata Polri terhadapperwujudan hak anak karena berisi Standar Operasional Prosedur SOP penanganananak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaan pelaku anak dilakukan denganadanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus membuat hak anak tetapdiutamakan meskipun dalam hal ini anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana.Penelitian ini menganalisis mengenai kajian pemeriksaan pelaku anak karena padatahap pemeriksaan penyidik berkomunikasi langsung dengan pelaku anak sehinggarawan terjadi pelanggaran hak anak. Penelitian ini juga membahas mengenai dampakadanya implementasi kebijakan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012terhadap proses pemeriksaan pelaku anak di Polresta Depok. Pemeriksaan pelakuanak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul dilakukan oleh penyidik UnitPPA Polresta Depok mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai pelaku. Hasil penelitian inimenunjukan adanya kendala dari segi komunikasi, sumber daya manusia, saranaprasarana, pendanaan, dan struktur birokrasi. Kendala yang ada diharapkan dapatdiatasi dengan perbaikan internal Polri, selain itu harus adanya kerjasama antaraPolri dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

This study is to examine the implemetation of the policy of Indonesian NationalPolice of criminal investigation division law No. 1 year 2012 related with theinvestigation of children offenders on criminal offense of obscenity in Women andChildren Services Unit of Depok Police Resort. The criminal offense of obscenitycommitted in Depok itself is quite high with 45 cases with 7 children as perpetratorsthroughout 2017. The Indonesian National Police law No. 1 year 2012 is a realaction of Polri towards the realization of children rights related on the content ofStandard Operational Procedures SOP on handling children against law. Theinvestigation of children offenders is hold in the presence of special protection.Special protection allows the children rights remain a priority even though, in thiscase, the child is a criminal offender.This study is to analyze the review on the investigation of children offenders since the the investigators communicate directlywith them at the inspection stage, in which it is vulnerable to occur violation ofchildren rights. Furthermore, it discusses the effects of the implementation of tbepolicy of Indonesian National Police of criminal investigation division law No. 1year 2012 related to the investigation process of children offenders in Depok PoliceResort. The examination of children offenders on criminal offense of obscenity isconducted by investigators of PPA Unit of Depok Police Resort referring to Law No.35 of 2014 on Child Protection for achieving the rights of children as perpetrators.The results of this study indicate some obstacles in terms of communication, humanresources, infrastructure, funding, and bureaucratic structure. The existing obstaclesare expected to be overcome by the internal improvement of the Police. And inaddition, the need for cooperation between the Police and the Ministry of WomenEmpowerment and Child Protection should be improved."

"Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras menjadi peluang bagi pelaku usaha beras dalam memainkan harga, kualitas dan cara penyediaan beras. Perilaku konsumen yang telah bergeser dari sekadar mengkonsumsi beras berkualitas sedang menjadi beras berkualitas tinggi dimanfaatkan pedagang yang tidak siap dalam mengadopsi tingkatan mutu untuk melakukan kecurangan. Pengoplosan beras di Jakarta marak akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi penegakan hukum Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan kajian dokumen. Teknik pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya tidak berjalan maksimal sehingga dampaknya belum dirasakan masyarakat. Dalam implementasinya, Subdit Indag menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan konsumen. Sementara, pelaku praktik pengoplosan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya diarahkan pada upaya pembinaan untuk menciptakan kesadaran bagi pelaku usaha. Kendala yang dihadapi Subdit Indag dalam melakukan penegakan hukum antara lain faktor hukum yang ditolak masyarakat, faktor penegak hukum yang kemampuannya rendah dan tidak terpadu, faktor sarana prasarana terbatas, faktor masyarakat yang membenarkan penyimpangan dan faktor budaya masyarakat yang keliru terhadap kualitas beras. Disarankan kepada Polri untuk lebih intensif melakukan penegakan hukum preventif daripada represif untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong pemerintah menetapkan batasan pengoplosan beras.

---

The high demand of Indonesian people on rice consumption is become an opportunity for rice business in playing the price, quality and way of providing rice blend products. Consumer behavior has changed from low quality rice consumption to high quality rice consumption. The changes in society have been exploited by rice traders who aren rsquo t ready to accommodate public demand to commit a fraud crime. The crime rate of rice fraudulent is on the rise in Jakarta due to weak supervision and law enforcement approaches. The identification of the problem are how the implementation of law enforcement by Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate Against Rice Fraud Crime in Jakarta Region, and what is the factors that affect to police law enforcement activities. The research approach used is qualitative research with phenomenology approach. Data sources include primary and secondary data. The data collection technique uses in depth interview, involved observation and documents review. The technique of data validation uses source triangulation. The result of this research indicates that law enforcement against rice fraudulent related criminality in Jakarta region is ineffective so the impact has not been influenced to the public safety. In its implementation, Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate implements a criminal sentencing and punishment to the organized crime groups whose main activity is in rice fraudulent that harmful to consumer rsquo s health. Meanwhile, police use of non custodial sanction including correctional services to the business groups whose providing rice fraud products without hazardous chemicals to create awareness for businesses. The constraints on police officers to implement their tasks in law enforcement are down regulation factor, police officer lack of technology skill and law knowledge factor, limited budget and facilities factor, rice traders justify their action factor, and wrong community perceptions of rice quality factor. Therefore suggested for police to give greater focus in preventive law enforcement rather than repressive way to increase of consumer protection and encourage the government to regulating the rice mixture."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengaruh kompetensi dan integritas anggotaSatuan Lalu-lintas dalam penerapan E tilang terhadap kinerja Anggota Satuan Lalulintasdi Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan. Kinerja petugas dalammelaksanakan penindakan kasus tilang belum maksimal karena kasus tilang yangsemakin menurun dan dilihat dari penggunaan aplikasi E-Tilang yang belumbanyak digunakan oleh petugas. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampelsebanyak 110 anggota Satuan Lalu Lantas Polres Tangerang Selatan. Instrumenpenelitian menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitiaanmenunjukan bahwa terdapat pengaruh kompetensi P=0,000 dan Integritas P=0,000 anggota Satuan Lalu-lintas dalam penerapan E tilang terhadap kinerjaAnggota Satuan Lalu-lintas. Hasil penelitian secara simultan variabel kompetensidan integritas terhadap kinerja Anggota Satuan Lalu-lintas di Wilayah Hukum PolresTangerang Selatan adalah 87,2 sedangkan 12,8 ditentukan oleh variabel lain yangtidak diteliti. Untuk lebih meningkatkan kinerja anggota, pimpinan perlumelakukan pembinaan dan pengarahan terhadap anggotanya mengenai tugas pokokdan tujuan organisasi secara berkala, agar lebih memahami dan menyadarimengenai apa yang harus dikerjakan oleh setiap anggota, sehingga dapatmeningkatkan kinerja anggota Satuan Lalu-lintas secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThis study discusses the influence of the competence and integrity of Traffic Unitmembers in the implementation of E Tilang on the performance of Traffic UnitMembers in the South Tangerang District Police Territory. The performance ofofficers in carrying out the action of ticket cases has not been maximal due to thedecreasing ticket case and seen from the use of E Tilang application that has notbeen widely used by the officers. The research method used in this research isdescriptive with quantitative approach. Population and sample of 110 members ofTangerang Selatan Police Traffic Unit. The research instrument usedquestionnaires with Likert scale. The result of research shows that there is influenceof competence P 0,000 and Integrity P 0,000 member of Traffic Unit inapplying E Tilang to performance of Traffic Unit Member. The simultaneous resultof competence and integrity variable on the performance of Traffic Unit Memberin Tangerang Selatan District Police Region is 87,2 , while 12,8 is determinedby other variable which is not examined. To further improve the performance ofmembers, leaders need to conduct coaching and direction of their members on themain task and organizational goals periodically, to better understand and be awareof what each member should do, so as to improve the performance of members ofTraffic Unit as a whole."

"Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan yang berada di bawahfungsi Binmas Polri. Manajemen SDM Polri khususnya Penempatan kerja atau Placement sangat menentukan personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya di wilayah rawan aksi terorisme dan merupakan faktor penting dalam menjalankan fungsi kepolisian bidang preemtif dan preventif terhadap segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Polres Poso. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia Polri adalah untuk meningkatkan kontribusi personel Polri terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi. Hal ini dapat di pahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasi yang Polri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi penempatan personel Bhabinkamtibmas di wilayah konflik khususnya Polres Poso, dalam pencegahan kejahatan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan pada penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Poso. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Poso adalah Implementasi mekanisme dalam menempatkan anggota Polres Poso khususnya Bhabinkamtibmas belum seluruhnya berdasarkan kompetensi, motivasi, serta prinsip thelocal boy and the local job, dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya akan berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian Polmas untuk mencegah kejahatan terorisme di Kabupaten Poso. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, manajemen SDM serta pencegahan kejahatan terhadap kejahatan terorisme. Aksi teror ini tidak hanya mengarah pada aparat keamanan atau polisi saja, akan tetapi masyarakat sipil berpotensi besar ikut menjadi korban teror. Implementasi Strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena di sinilah tempat kelangsungan hidup organisasi. Oleh karenna itu, implementasi penempatan Bhabinkamtibmas harus sesusai dengan mekanisme tentang penempatan anggota Polri, dengan demikian harapan masyarakat kepada organisasi Polriyakni keberadaan polri dalam mencegah kejahatan teroris dapat berjalan maksimal dan dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat di Kabupaten Poso.

---

Bhabinkamtibmas caretaker of community policing in the village or sub district under theBinmas Polri Department. Indonesian National Police rsquo s INP Human Resource Managementespecially work placement very determining officer of Bhabinkamtibmas in carrying out itsduties in the region prone to acts of terrorism crime and is an important factor in carrying outthe police functions in the field of preemptive and preventive against all forms of crime in thejurisdiction of Poso District Police. The main objective of Indonesian National Police rsquo shuman resource management is to increase the contribution of INP officer to the organizationin order to achieve organizational productivity. This can be understood because all theactivities of the organization in achieving the goals, depends on the man who manages theorganization of INP. The purpose of this research is to solve the problems related to theimplementation of Bhabinkamtibmas officer placement in conflict areas especially Poso rsquo sofficers, in the prevention of terrorism crime. This study uses a qualitative approach that is amethod to explore and understand the meaning of a problem on placement Bhabinkamtibmasin Poso district police. The problems in Poso district police are the implementation ofmechanisms in placing Poso Police members, especially Bhabinkamtibmas, not entirelybased on competence, motivation, and principles local boy and the local job, due to lack ofofficer, personal ability and so on will have an impact on the success of Bhabinkamtibmasofficer to implement policing program to prevent terrorism crime in Poso district police. Thetheory used in this research is implementation, human resource management and crimeprevention against terrorism crime. This act of terror not only leads to security forces orpolice, but civil society has the potential to become a victim of terrorism. ImplementationStrategy of human resource development becomes important because here is where theorganization survives. At the end, hope of the community to the Police organization that theexistence of the police in preventing terrorism crime in the midst of the community canprovide a sense of safe and secure in Poso District."