Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu fungsi yang di miliki oleh Bank Muamalat Indonesia antara lain adalah memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu jenis kredit atau pembiayaan yang di berikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan Mudharabah Muqayyaidah. Di Bank Muamalat Indonesia pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di kenal juga dengan istilah "Investasi Khusus Langsung". Pembiayaan Mudharaba Muqayyadah/IKL adalah penyerahan dana/modal dengan syarat-syarat tertentu, dimana dalam akadnya dicantumkan bahwa dana/modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan oleh pemilik dana. (shahibul maal /investor) yaitu yang terikat pada usaha tertentu dan pemilik proyek (muaharib) harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik dana tersebut, dimana selain syarat-syarat yang ditentukan maka dana/modal dari pemilik dana (shahibul maal/investor) tidak diperkenankan untuk dipergunakan. Untuk memperoleh pembiayaan Mudharabah Muqayyadah ini maka mudharib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan investor selaku pemilik modal/dana maupun Bank Muamalat Indonesia selaku agent dan arranger dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah/IKL. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah/IKL merupakan suatu sistem yang mempertemukan dan menjembatani kerjasama timbal balik antara pemilik modal/dana yang tertarik untuk menginvestasikan modalnya akan tetapi tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha/proyek tertentu dengan mereka (pemilik proyek/usaha) yang memiliki ketrampilan serta pengalaman dalam menjalankan proyek/usaha tertentu tersebut. Jadi pembiayaan Mudharabah Muqayyadah/IKL ini merupakan salah satu jalan keluar untuk tidak menyiakan dana/modal serta ketrampilan yang sudah tersedia secara terpisah akan tetapi belum termanfaatkan."

"Fungsi notaris/PPAT dalam membuat perjanjian murabahah, pada hukum positif tidak diatur secara tegas, sementara dalam hukum Islam notaris/PPAT mempunyai peran penting. Sengketa perbankan syariah, dimungkinkan penyelesaiannya melalui peradilan umum, sehingga peradilan agama tidak mempunyai kewenangan absolut. Permasalahan yang akan dibahas adalah, kedudukan notaris dalam pembuatan akte murabahah dan ketentuannya menurut hukum positif, serta penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penulisan dengan metode kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder ini menyimpulkan, al-Qur’an mengatur pentingnya suatu peijanjian dalam bentuk tertulis dan dituliskan oleh mereka yang memahami peijanjian. Penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui peradilan umum namun tidak boleh melanggar prinsip syariah.

---

Role of Notary/PPAT in contriving murabahah agreement, does not explicitly stipulated on the positive law, while in the Islamic law notary/PPAT has an important role. Dispute in sharia banking is possible to be settle through general court, impacted religion court does not have any absolute authority. Issues to be discussed is, notary in contriving deed of murabahah, legality according to positive law and sharia banking settlement contention. Inscriptive with the method of literature by using secondary data source conclude that al-Qur’an has arrange the importance of writing and written agreement by those who understand the agreement. Disputes is possible to be settle through the public court but may not violate the principles of sharia."

"Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW segera ditetapkan, agar para pengambil kebijakan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang perwakafan dan agar diperjelas kedudukan dan hubungan antara Notaris sebagai PPAIW dengan PPAT dan BPN.

---

This thesis discusses about Public Notary?s authority in making pledge deed on Wakaf land. The pledge deed on Wakaf land?s legal power verification made Notary and functional relationship between the Notary as a PPAIW with officials of the land deed (PPAT) and The National Land Agency (BPN). This research is using normative yuridical research with explanatory tipology with a qualitative approach.Research results suggest that regulation of religion minister about requirements Notary as a PPAIW immediately set, so that decision makers prepare for the skills and knowledge a Notary in Wakaf, and so more clearly position and the relationship between the Notary as a PPAIW with PPAT and BPN."

"Tesis ini membahas kewenangan Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah, kekuatan pembuktian Akta Ikrar Wakaf Tanah yang dibuat Notaris dan hubungan fungsional antara Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Peraturan Menteri Agama tentang persyaratan Notaris sebagai PPAIW segera ditetapkan, agar para pengambil kebijakan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris di bidang perwakafan dan agar diperjelas kedudukan dan hubungan antara Notaris sebagai PPAIW dengan PPAT dan BPN.

---

This thesis discusses about Public Notary’s authority in making pledge deed on Wakaf land. The pledge deed on Wakaf land’s legal power verification made Notary and functional relationship between the Notary as a PPAIW with officials of the land deed (PPAT) and The National Land Agency (BPN). This research is using normative yuridical research with explanatory tipology with a qualitative approach. Research results suggest that regulation of religion minister about requirements Notary as a PPAIW immediately set, so that decision makers prepare for the skills and knowledge a Notary in Wakaf, and so more clearly position and the relationship between the Notary as a PPAIW with PPAT and BPN."

"Belum adanya tertib administrasi pada instansi resmi untuk mengelola wakaf menyebabkan sering terjadinya sengketa dalam hal perwakafan. Salah satu kasus perwakafan di Indonesia terjadi pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi tumpang tindih pernyataan wakaf antara Nadzir dengan pemilik tanah yang tanahnya diwakafkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Tanah yang menjadi objek wakaf tersebut merupakan harta waris yang diperoleh pemilik tanah. Perangkat desa menganggap bahwa pembagian warisan harta benda kepada pemilik tanah masih terdapat sisa tanah sehingga perangkat desa berinisiatif untuk mengajukan pendaftaran tanah tersebut sebagai tanah wakaf milik desa. Perangkat desa bersama pejabat berwenang membuat bukti suatu surat ikrar wakaf dalam bentuk akta pengganti akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan keabsahan perbuatan hukum wakaf dalam akta pengganti akta ikrar wakaf dan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian desktriptif evaluatif untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep dasar tentang wakaf dan pengaturan akta pengganti akta ikrar wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa praktik wakaf dianggap sah jika telah memenuhi unsur, prosedur dan tata cara serta tertuang dalam Akta Otentik berupa Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Akta Pengganti Ikrar Wakaf pada prinsipnya adalah sesuatu alat bukti surat yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan Akta Ikrar Wakaf dan perbedaan nya terletak pada peristiwa hukum dalam ikrar wakaf.Kata Kunci : Perwakafan, Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

---

Frequent disputes in terms of waqf. One of the cases of waqf problem in Indonesia occurred in the Decision Number 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. There is a legal fact that there has been an overlapping of waqf statements between Nadzir and the land owner whose land has been represented as waqf without the knowledge and legal consent of the person concerned. The land which became the object of waqf was the inheritance property obtained by the land owner. The village administration considered that the distribution of inheritance property to the land owner still have some remaining lands, so the village administration took the initiative to submit the registration of the land as a waqf land belonging to the village. Village administration together with the authorities made an evidence letter of waqf pledge in the form of a replacement deed for the waqf pledge issued by the Head of the Office of Religious Affairs. The formulation of the problem in this research is how to regulate the legality of law act for the waqf in the replacement deed of waqf pledge deed and how the considerations and decisions of judges in Decision Number 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. This legal research is normative juridical in the form of evaluative descriptive research to describe and explain the basic concepts of waqf and the arrangement of replacement deed of the waqf pledge deed. This study used a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the research showed that the practice of waqf is considered valid if it has fulfilled the elements, procedures and etiquettes as well as officially stated in the Authentic Deed in the form of the Waqf Pledge Deed and/or Replacement Deed of the Waqf Pledge Deed. Replacement Deed of Waqf Pledge in principle is a documentary evidence that has the same purpose and function as the Deed of Waqf Pledge and the difference lies in the legal event in the Waqf pledge.

Keywords: Waqf, Waqf Pledge, Replacement Deed of Waqf Pledge Deed"

"Fungsi notaris/PPAT dalam membuat perjanjian murabahah, pada hukum positif tidak diatur secara tegas, sementara dalam hukum Islam notaris/PPAT mempunyai peran penting. Sengketa perbankan syariah, dimungkinkan penyelesaiannya melalui peradilan umum, sehingga peradilan agama tidak mempunyai kewenangan absolut. Permasalahan yang akan dibahas adalah, kedudukan notaris dalam pembuatan akte murabahah dan ketentuannya menurut hukum positif, serta penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penulisan dengan metode kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder ini menyimpulkan, al-Qur’an mengatur pentingnya suatu peijanjian dalam bentuk tertulis dan dituliskan oleh mereka yang memahami peijanjian. Penyelesaian sengketa dimungkinkan melalui peradilan umum namun tidak boleh melanggar prinsip syariah.

---

Role of Notary/PPAT in contriving murabahah agreement, does not explicitly stipulated on the positive law, while in the Islamic law notary/PPAT has an important role. Dispute in sharia banking is possible to be settle through general court, impacted religion court does not have any absolute authority. Issues to be discussed is, notary in contriving deed of murabahah, legality according to positive law and sharia banking settlement contention. Inscriptive with the method of literature by using secondary data source conclude that al-Qur’an has arrange the importance of writing and written agreement by those who understand the agreement. Disputes is possible to be settle through the public court but may not violate the principles of sharia."

"ABSTRAKTesis ini membahas tawarruq yang muncul dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.Tawarruq merupakan model jual beli yang belum diatur dalam nash, sehinggaterbuka pintu ijtihad. Tawarruq merupakan akad kontroversial yang diaplikasikandalam praktik keuangan syariah modern. Di abad modern, muncul dua jenistawarruq, yaitu organised tawarruq atau tawarruq munazhzham dan classicaltawarruq atau tawarruq ghairu munazhzham. Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana kedudukan tawarruq dalam hukum Islam,bagaimana analisis ketentuan fikih untuk tawarruq, fatwa DSN-MUI danperaturan Bank Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah, dan bagaimanatawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangmenggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Studi inimenemukan bahwa tawarruq merupakan produk ijtihad yang terbuka kepadaperbedaan pendapat. Tawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturanBank Indonesia, namun tidak diatur ketentuan hukumnya. Dengan pendekatanteori maqashid syariah, terbukti bahwa tawarruq tidak memenuhi aspekkemaslahatan yang merupakan tujuan syariat.

---

ABSTRACTThis thesis examines tawarruq which appears in fatwa of National Board ofSharia (DSN) the Council of Indonesian Ulama (MUI) No. 82/DSNMUI/VIII/2011 on Sharia Commodity Trading. Tawarruq is an innovationtransaction on sale which has not been regulated by nash, so it is available to dosome individual interpretation or ijtihad. Tawarruq is a controversial product usedin contemporary Islamic finance practice. In the modern era, there are two typesof tawarruq, organised tawarruq or tawarruq munazhzham dan classical tawarruqatau tawarruq ghairu munazhzham. The research questions in this thesis are howdid Islamic law regulate tawarruq, how to analyse tawarruq on Islamic law, DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation with maqashid syariah approach,dan how can tawarruq appear in DSN-MUI’s fatwa and Bank Indonesia’sregulation. The research uses normative legal research which uses secondaryresources analysed by qualitative method. The study found that tawarruq is ijtihadproduct which is open end to different arguments. Tawarruq appears in DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation without any regulation about it.Used maqashid syariah approach, it was proved that tawarruq doesn’t complywith maslahah which is the aim of sharia."

"Skripsi ini membahas mengenai fasilitas pembiayaan transaksi marjin yang diberikan oleh perusahaan efek terhadap nasabahnya Transaksi marjin ini mempunyai mekanisme tersendiri yang telah diatur didalam Peraturan Bapepam LK No V D 6 Tahun 2008 Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini ditemukan adanya pelanggaran didalam mekanisme transaksi marjin terutama didalam mekanisme penjualan paksa force sell Pelanggaran tersebut berdampak merugikan berbagai pihak seperti investor dan perusahaan efek dan juga Bapepam LK selaku pengawas di bidang Pasar Modal Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan efek atas pelanggaran yang dilakukan dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

---

This thesis discuss about margin trading facility which provided by Securities Companies for their investor Margin trading has its own mechanism which regulated in Bapepam LK Regulation No V D 6 year 2008 Based on this descriptive analytical study author has found violation in margin trading mechanism especially in force sell mechanism That violation make disadvantage to some parties such as investor Securities Company and Bapepam LK as the regulatory organization in Indonesia capital market The results of research has shown that the losses incurred by Securities Company in margin trading can be held responsible in accordance with the legislation in force."

"Tesis ini membahas penggunaan akad istishna? dalam penerbitan sukuk ditinjau dari aspek yuridis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami skema penerbitan sukuk global menggunakan akad istishna dan kemungkinan penerapannya di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Akad istishna? digunakan dalam penerbitan sukuk global sebagai transaksi pertama yang kemudian dilanjutkan dengan ijarah (lease to own) atau istishna? kembali. Skema transaksi tersebut dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bi tamlik disertai dengan wa?d perpindahan kepemilikan objek sukuk. Hasil penelitian menyarankan untuk dilakukan sosialiasi akad istishna? di pasar modal, pengesahan undang-undang pasar modal syariah, dan kajian dari aspek akuntansi syariah terhadap skema tersebut.

---

The focus of this study is the usage of istishna? in sukuk issuance from judicial review. The purpose of this study is to understand the transaction scheme of global istishna? sukuk issuance and the possibility of the scheme to be implemented in Indonesia based on local regulation. This research is qualitative normative with statue approach. Istishna? is used as the first transaction in global sukuk issuance continued to the next transaction, ijarah (lease to own) or paralel istishna?. This scheme could be implemented in Indonesia with ijarah muntahiya bi tamlik and promise (wa?d) to transfer ownership of the object. The result of this research suggest to held a socialization of istishna?, legalization of Sharia Capital Market, and a study of sharia accounting relating this scheme."

"[Skripsi ini membahas konsep akad dan wa?ad dalam pembiayaan murabahah dengan menghubungkan topic tersebut dengan salah satu kasus antara Perbankan Syariah dan Nasabah. Kasus ini terjadi pada saat Bank Syariah tidak memberikan pencairan dana kedua dalam pembiayaan kepada Nasabah. Skripsi ini mengkaji lebih lanjut pemenuhan rukun akad, pemenuhan perjanjian dalam akad oleh para pihak dan apakah putusan pengadilan telah dibuat dengan tepat atau tidak. Penelitian ini dibuat dengan cara penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif sebagai data analisisnya. Penulis menemukan bahwa akad tersebut mengandung gharar dikarenakan ketidakpastian harga barang dalam transaksi, dimana harga dari barang seharusnya diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam murabahah. Kemudian, Nasabah sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi perjanjian yang dicantumkan didalam akad dengan tidak memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada Bank Syariah. ;This thesis discusses the concept of aqd and wa'ad in murabaha financing by correlating the discussion to one of the case between Islamic Bank and Customer. The case is happening when the Islamic Bank is not giving the second disbursement of the financing to the Customer. This thesis studied further the fulfillment of pillars of aqd, fulfillment of obligations in the aqd by the parties and whether court decisions have been made properly or not. The research conducted through Normative Legal Research with qualitative approach as the data of analysis. The author found that the aqd is contain with gharar because of the uncertainty of price of the goods in the transaction, where the price of the goods shall be known and agreed by both of the parties in murabaha. Then, the Customer as one of the parties is not fulfill the obligation as stated in the aqd by not giving the building permit to the Islamic Bank. ;This thesis discusses the concept of aqd and wa'ad in murabaha financing by correlating the discussion to one of the case between Islamic Bank and Customer. The case is happening when the Islamic Bank is not giving the second disbursement of the financing to the Customer. This thesis studied further the fulfillment of pillars of aqd, fulfillment of obligations in the aqd by the parties and whether court decisions have been made properly or not. The research conducted through Normative Legal Research with qualitative approach as the data of analysis. The author found that the aqd is contain with gharar because of the uncertainty of price of the goods in the transaction, where the price of the goods shall be known and agreed by both of the parties in murabaha. Then, the Customer as one of the parties is not fulfill the obligation as stated in the aqd by not giving the building permit to the Islamic Bank. , This thesis discusses the concept of aqd and wa'ad in murabaha financing by correlating the discussion to one of the case between Islamic Bank and Customer. The case is happening when the Islamic Bank is not giving the second disbursement of the financing to the Customer. This thesis studied further the fulfillment of pillars of aqd, fulfillment of obligations in the aqd by the parties and whether court decisions have been made properly or not. The research conducted through Normative Legal Research with qualitative approach as the data of analysis. The author found that the aqd is contain with gharar because of the uncertainty of price of the goods in the transaction, where the price of the goods shall be known and agreed by both of the parties in murabaha. Then, the Customer as one of the parties is not fulfill the obligation as stated in the aqd by not giving the building permit to the Islamic Bank. ]"