Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Polisi Wanita (Polwan) sebagai Tim Negosiator dalam melaksanakan unsur tugas pengendalian massa dari fungsi teknis Shabara dan mengetahui dampak dari pemberdayaan Polisi Wanita Tim Negosiator. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder pada dokumen, terkait dengan Tim Negosiator dan Polwan yang berpengalaman bertugas sebagai Tim Negosiator, untuk melihat praktik patriarki dalam pekerjaan maskulin seperti Polri sebagai strategi pengendalian massa. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dampak dari pemberdayaan perempuan Polisi Wanita sebagai Tim Negosiator yang merupakan implikasi dari gender dan negosiasi sebagai strategi pengendalian massa yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh massa dan Polri. Dalam pembahasannya, peneliti menggunakan 7 (tujuh) prinsip pemberdayaan perempuan, Broken Window Theory serta gender dan negosiasi dengan didukung oleh konsep lainnya yang berkaitan.

Kata kunci : Polisi Wanita; Tim Negosiator; Fungsi Teknis Sabhara; Gender

 

---

---

ABSTRACT
This research aims to analyze empowerment of Women Police (Polwan) as negotiator team on the implementation of crowd-control duty as technical function of Sabhara, and also to analyze the impact of the empowerment of Women Police as Negotiator Team. The research is done with qualitative-approach analysis method that was done by collecting primary and secondary data sources on documents related to the Negotiator Team and Polwan who has experience on becoming Negotiator Team, to see patriarchal practices in masculine work such as the National Police as a crowd-control strategy. It has been found in this research that there is an impact on the women empowerment of Women Police as Negotiator Team of crowd-control strategy of Polri (Indonesian National Police). Women Police as a Negotiator Team which was the implication of gender and negotiation as crowd-control strategy that had an impact on violence against women by the masses and the Polri. On the discussion, researcher uses 7 (seven) principal of women empowerment, Broken Window Theory as well as gender and negotiations concept that are supported by other related concepts.

Keywords: Women Police, Negotiator Team, Technical Function of Sabhara, Gender.

 

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap integritas polisi di lingkungan Polda Metro Jaya. Fenomena integritas polisi merupakan isu penting karena sebagai penegak hukum harus mengedepankan nilai-nilai integritas di dalam melaksanakan tugas utamanya. Penelitian ini melibatkan 203 anggota polisi dari 10 satuan fungsi yang berada di lingkungan Polda Metro Jaya. Analisis data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk melihat kecenderungan persepsi responden terhadap masing-masing variabel. Selanjutnya analisis path dengan metode SEM dilakukan untuk melihat pola pengaruh antar variabel yang diteliti. Hasil analisis deskriptif, menemukan bahwa skenario kelima pencurian dan skenario ketiga penyuapan merupakan perilaku yang dipersepsikan paling serius sebagai indikator integritas polisi. Sedangkan skenario kesatu tentang kegiatan bisnis oleh polisi dipersepsikan perilaku yang tidak serius sebagai indikator integritas. Secara demografis terdapat perbedaan persepsi nilai-nilai integritas dari perpektif gender, pendidikan, kepangkatan, usia dan lama berdinas. Pada kepemimpinan transformasional, motivasi inspirasional merupakan faktor dengan ratarata paling tinggi dan yang paling rendah adalah pertimbangan individu. Pada kepuasan kerja dimensi dengan rata-rata paling tinggi adalah satisfiers. Pada budaya organisasi dimensi dengan rata-rata paling tinggi adalah penghindaran ketidakpastian dan yang paling rendah adalah jarak kekuasaan. Analisis Uji Kruskall Wallis menemukan adanya perbedaan persepsi antar 10 satuan fungsi yang ada di Polda Metro Jaya terhadap variabel penelitian. Analisis SEM menemukan bahwa budaya organisasi merupakan variabel mediasi yang tepat untuk menjelaskan pengaruh kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja terhadap integritas polisi. Perngaruh kepuasan kerja terhadap budaya organisasi merupakan pengaruh yang paling kuat (r=0.4827; p<0.05) dibandingkan dengan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi (r=0.3651;p<0.05). Begitu pula pengaruh langsung kepemimpinan transformasional (r=0.384;p<0.05) dan kepuasan kerja (r=0.2387;p <005) terhadap integritas. Secara keseluruhan pengaruh antar variabel sangat signifikan dan budaya organisasi merupakan variabel penting dalam memediasi dan memperkuat pengaruh kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja terhadap integritas polisi. ......This research was conducted to examine the effect of transformational leadership, organizational culture and job satisfaction on police integrity in Jakarta Metropolitan Regional Police. The phenomenon of police integrity is an important issue because as law enforcers must prioritize integrity values in carrying out their main tasks. This study involved 203 police officers from 10 departments within the Jakarta Metropolitan Regional Police. Data analysis of this study uses descriptive statistics to see the tendency of respondents' perceptions of each variable. Next, the path analysis using the SEM method is conducted to investigate the pattern of influence between the variables. The results of the descriptive analysis found that the fifth theft scenario and the third scenario of bribery were the most serious perceived behaviors as indicators of police integrity. While the first scenario about off-duty security system business is perceived as non-serious behavior. There are differences in perceptions of integrity values from the demographic factor like gender, education, rank, age and length of service. In transformational leadership, inspirational motivation is a factor with the highest average values and the lowest is individual consideration. The dimension of job satisfaction with the highest average is satisfiers. In organizational culture, dimension with the highest average value is uncertainty avoidance and the lowest is power distance. Kruskall Wallis Analysis found differences in perceptions between the 10 departments at Metro Jaya Regional Police towards the research variables. SEM analysis found that organizational culture is an appropriate mediating variable to explain the influence of transformational leadership and job satisfaction on police integrity. The effect of job satisfaction on organizational culture have the strongest influence (r = 0.4827; p <0.05) compared to the effect of transformational leadership on organizational culture (r = 0.3651; p <0.05); and the direct effect of transformational leadership (r = 0.384; p <0.05) and job satisfaction (r = 0.2387; p <005) on integrity. Overall the influence between variables are very significant and organizational culture is an important variable in mediating and strengthening the influence of transformational leadership and job satisfaction on police integrity.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Polmas yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Bekasi Kota sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas di Polsek Metro Bekasi Kota. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, studi literatur dan studi dokumen. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Metro Bekasi Kota adalah masih maraknya kasus tawuran, meskipun sudah ada proses deteksi dini yang dilakukan anggota polisi bersama masyarakat, namun kejadian tawuran masih terjadi karena kelompok tawuran kebanyakan bukan dari warga sekitar dan menjadikan lokasi tawuran di daerah Bekasi Kota. Selain itu aksi tawuran dan perselihan masih sering terjadi dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya sehingga berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian (Polmas) untuk mencegah tawuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, deteksi dini dengan menggunakan broken window serta semi autonomus social field.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of Community Policing carried out by members of the Jakarta City Bekasi Metro City Police Bhabinkamtibmas as an early detection of brawl. This research uses a qualitative descriptive approach which is a method to explore and understand the meaning of a problem to describe the performance of Bhabinkamtibmas in the context of the application of Community Policing in Bekasi Bekasi City Police. Sources of data used are primary and secondary conducted by interviews, field studies, literature studies and document studies. The problem found in the Bekasi City Metro Police is the rampant cases of brawl, although there has been an early detection process carried out by members of the police together with the community, but the brawl incident still occurs because most brawl groups are not from local residents and make the location of the brawl in the Bekasi Kota area. In addition, brawl and disputes still often occur due to lack of personnel, personal abilities and so on so that the impact on the success of Bhabinkamtibmas officers in implementing policing programs (Polmas) to prevent brawls. The theory used in this research is implementation, early detection using broken windows and semi-autonomous social fields.

Abstrak :
Kebutuhan anggota masyarakat akan keamanan dan ketertiban pada saat ini sangat meningkat dimana tingkat kejahatan juga meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Desa Cicau, salah satu desa yang terletak di Cikarang Pusat mengatasi masalah kebutuhan akan keamanan dan ketertiban warganya dengan cara membentuk "Polisi Desa". Program "Polisi Desa" merupakan salah satu program yang saling menguntungkan bagi anggota masyarakat dan pihak kepolisian, yang juga merupakan bagian dari program pemolisian masyarakat (Polmas). Polmas dimaksud adalah Polisi Desa, Dimana Polisi Desa Cicau Raya didirikan atas inisiasi Tiga Pilar yakni Bhabinkhamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa Cicau. Dimana keberadaan dari Polisi Desa ini sangat membantu Polisi dalam mejaga agar wilayahnya kondusif. Tesis ini antara lain menganalisis sejauh mana peranan desa serta keterlibatan polisi dalam menjaga keamanan di kawasan industri cikarang khususnya desa Cicau, kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dan juga menganalisis proses rekrutmen "Polisi Desa" yang sudah berjalan apakah memberikan dampak positif ataukah negatif terhadap situasi keamanan dan ketertiban di desa Cicau kabupaten Bekasi. Kebijakan merekrut anggota Polisi Desa merupakan bentuk dari implementasi pemolisian masyarakat yang bertujuan untuk menjaga Kamtibmas. Rekrutmen Polisi Desa Cicau dalam Tesis ini adalah rekrutmen dari sumber Internal yakni masyarakat desa Cicau itu sendiri yang belum mempunyai pekerjaan. Mereka diberikan pelatihan dan diajarkan mengenai menjaga ketertiban masyarakat membantu tugas dari kepolisian. Jika dikaitkan dengan dampak rekrutmen yang dilakukan maka rekrutmen Polisi Desa ini selain untuk membantu tugas-tugas dari tiga pilar, juga akan berdampak pada memberikan lapangan pekerjaan kepada anggota Polisi Desa itu sendiri.

---

The needs of society members of security and regularity are rapidly increasing at this time as the crime rates are going faster which is in line with the accumulation of populations in a particular area. Cicau village, one of the villages located right in the heart of Central Cikarang, solves the problem of the security and regularity needs by initiating a mutual program of "Village Police" of both the society members and police of the Republic of Indonesia, being part of the program of Community Policing (Polmas). The intended community policing is "Village Police". This "Village Police" was initiated by the three pillars of official security and regularity apparatuses of Bhabinkamtibmas from the Police of the Republic of Indonesia, Babinsa from the Indonesian Army (TNI), and the village head of Cicau. The existence of the "Village Police" is very fruitful in that its members help to keep an eye on the area to become conducive. This thesis, among other things, analyzes how extensively the role of the village and the involvement of Police to keep the security in the industrial area of Cikarang, particularly Cicau village, Central Cikarang Sub-region, Bekasi, and also analyzes the administered recruitment process of "Village Police" vis-a-vis it yields positive or negative impacts for the security and regularity atmosphere inside the Cicau village, Bekasi Sub-region. The policy to recruit "Village Police" members is a kind of the implementation of community policing that is addressed to guard the security within the society. The recruitment of Police in this thesis is a recruitment from the internal source of Cicau village society members who are unemployed. They are trained and taught how to guard the security of the society while helping to complete the job of the police. In terms of the impact of the recruitment, the recruitment of the "Village Police", besides helping the three pillars of Bhabinkamtibmas, Babinsa, and village Head, the "Village Police", is also assisting to employ the "Village Police" members. The trained "Village Police" will be distributed to be the security guards of companies or factories within the areas of Cicau village.

Abstrak :
Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri khususnya Polisi lalu lintas. Namun demikian, perkembangan lingkungan strategis berupa pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan jenis yang beraneka ragam dalam tahun-tahun terakhir diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk, telah mengakibatkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya semakin memprihatinkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang lalu lintas, baik dalam bentuk kemacetan mapun kecelakaan lalulintas. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya membangun kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas dari masyarakat pengguna jalan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya adalah dengan melaksanakan sistem penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis juga membuat problematika, antara lain: “Bagaimana penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana upaya penerapan E-TLE yang optimal dalam memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan berkelanjutan berkendara?” Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat Ditlantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, sistem E-TLE ini telah berhasil menekan tingkat pelanggaran lalu lintas namun belum dapat menekan penurunan kecelakaan lalu lintas ......Traffic problems are one part of the main tasks of Indonesian Nation Police, also known as Polri, especially the traffic police. Furthermore, the development of the strategic environment—in the form of the rapid growth of the number of motorized vehicles with various types in recent years followed by an increase of population—has resulted in various problems of security, safety, public order and the smoothness on highways. Such problems are increasingly causing various problems in the field of traffic, both in the form of traffic congestion and traffic accidents. In response to these problems as well as to build discipline and traffic compliance from road users, Traffic Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region (Ditlantas Polda Metro Jaya) implements a law enforcement system for traffic violators through ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system. This paper aims to find out the application of E-TLE system in suppressing the number of traffic violations; factors affecting the effectiveness of the application of E-TLE system in reducing the number of traffic violations; and the optimal efforts to implement E-TLE in providing sustainable driving safety and security services, the author employs the qualitative approach using the case study method. The sources of information are traffic officers of Ditlantas Polda Metro Jaya. Data are obtained through interviews. The results of the study reveal that E-TLE system has succeeded in reducing the level of traffic violations but has not been able to reduce traffic accidents.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu Negara Kontributor Polisi dalam operasi Penjaga Perdamaian PBB. Sejak tahun 1989, Indonesia telah menerjunkan aparat kepolisian ke berbagai misi penjaga perdamaian, baik yang dikerahkan secara individu maupun satuan yang disebut Fored Police Units. Dalam penggelaran FPU, Indonesia sebagai PCC tidak hanya bertanggung jawab dalam mempersiapkan personel, tetapi juga bertanggung jawab untuk melengkapi FPU dengan logistik dan infrastruktur yang mencakup kamp-kamp yang layak di area misi. Kamp-kamp ini memiliki peran penting, sebagai basis operasional dan administrasi FPU, akomodasi personel, fasilitas penyimpanan aset, dan, terutama, sebagai simbol tekad Indonesia atas kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Garuda Camp FPU Indonesia di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, selesai dibangun pada tahun 2018 oleh Divisi Hubungan Internasional Polri dengan total aset lebih dari 500 miliar Rupiah. Selama 2 tahun penempatan FPU Indonesia di MINUSCA, beberapa ancaman keamanan telah terjadi di kamp ini. Salah satunya adalah aksi pencurian dan pembobolan. Dalam hal ini, keamanan kamp menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan Unit dalam melaksanakan mandat misi. Untuk itu, penulis memandang perlu adanya evaluasi dengan menggunakan persepsi Crime Prevention Through Environmental Design untuk menigkatkan tingkat keamanan di Garuda Camp. Karena, CPTED didasarkan pada gagasan bahwa desain yang tepat dan efektif dalam penggunaan lingkungan binaan dapat menyebabkan berkurangnya tindakan kriminal dan ketakutan akan kejahatan, maupun perbaikan kualitas hidup disuatu lingkunganPenulis mengeksplorasi ancaman dan menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pemenuhan persyaratan keamanan fisik di kamp. Hasil penulisan menunjukan bahwa Garuda Camp masuk ke dalam kategori ancaman level medium. Dengan demikian, untuk mengantisipasi potensi ancaman tersebut, peneliti merancangan startegi pencegahan ancaman yang didasarkan pada prinsip CPTED. ......Indonesia is one of the Police Contributing Countries (PCC) in the United Nations Peacekeeping Operations. Since 1989, Indonesia has deployed their police officers into various peacekeeping missions, either individually or in the units called Formed Police Units (FPU). In deploying the FPU, Indonesia as the PCC is not only responsible for preparing the personnel, but also equipping the FPU in logistics and infrastructure, which includes appropriate camps in the mission area. These camps have an important role as the operational and administrative base of the FPU, personnels accommodation, assets storage facility, and notably as the symbol of Indonesia’s commitment to its contribution to world peace. Garuda Camp Indonesian FPU in MINUSCA, Central African Republic, was built in 2018 by the International Relations Division of The National Police with total assets more than 500 billion rupiahs. During the 2 years of placing the Indonesian FPU in MINUSCA, several security threats have occurred in this camp, such as theft and burglary. In this case, the camp security is an important element to ensure the Unit's success in performing its mission mandate. Therefore, the author sees the need for an evaluation using the perception of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) to increase the level of security at Garuda Camp. This is based on CPTED which has a basic idea that proper and effective design in the use of the built environment can lead to a reduction in crime and fear of crime, as well as an improvement in the quality of life in an environment. The author explores threats and use qualitative methods to identify the compliance of physical security requirements in the camp. The result of the study shows that Garuda Camp is included in the medium level threat category. Thus, a threat prevention strategy is needed. Thus, to anticipate these a potentia threats, the author design a threat prevention strategy based on the CPTED principle

Abstrak :
Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan yang ada di organisasi terhadap kinerja personel, Gaya Kepemimpinan yang ada di organisasi terhada kepuasan kerja, menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap Kinerja personel. Sampel dari penelitian ini adalah anggota POLRES Lebak. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dan purposive sampling dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan kuesioner. Kuesioner yang disebar adalah sebanyak 125 kuesioner, dan yang dapat digunakan adalah sebanyak 92 kuesioner. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah dengan teknik Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Smart PLS. Dari hasil pengujian hipotesis, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, adanya pengaruh signifikan antara Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 (H1) diterima. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Gaya Kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 (H2) di terima. Terdapat pengaruh positif signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja personel. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 (H3) di terima. Sehingga, kepuasan kerja dapat memediasi Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel. ......This study examines the influence of Leadership Style on personnel performance with job satisfaction as an intervening variable. This study aims to analyze the influence of the leadership style in the company on the performance of personnel, the leadership style in the company on job satisfaction, and analyze the effect of job satisfaction on the performance of the personnel. The sample of this study were members of the Lebak POLRES. The sampling technique in this study used non-probability sampling and purposive sampling with data collection carried out by giving questionnaires. There are 125 questionnaires distributed, and 92 questionnaires can be used. The analytical technique used to analyze the data obtained is the Partial Least Square (PLS) technique using Smart PLS software. From the results of hypothesis testing, there are several conclusions in this study, namely, there is a significant influence between Leadership Style on personnel performance. So it can be concluded that Hypothesis 1 (H1) is accepted. There is a positive and significant influence between Leadership Style on job satisfaction. So it can be concluded that Hypothesis 2 (H2) is accepted. There is a significant positive effect between job satisfaction on personnel performance. So it can be concluded that Hypothesis 3 (H3) is accepted. Thus, job satisfaction can mediate Leadership Style on personnel performance.

Abstrak :
Penerapan sistem penghargaan pada Kepolisian Resor Karawang yang selama ini berjalan belum memenuhi prinsip sistem merit dan peraturan di Indonesia yang mengatur manajemen kinerja dan hak anggota Polri secara penuh, seperti Perpol No.2/2018, Perkap No.5/2018, dan PP No.42/2010. Implemensi pemberian penghargaan tidak didasarkan pada kinerja tetapi lebih kepada faktor favoritisme sehingga menimbulkan konflik kepentingan hingga kecemburuan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem manajemen kinerja berbasis penghargaan pada personel Polri secara umum dan anggota Polres Karawang secara khusus serta untuk menetapkan bentuk-bentuk strategi penghargaan yang selayaknya diberikan kepada personel Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian anggota polisi di wilayah hukum Polres Karawang. Hasil yang didapat dari penelitian ini yakni: 1) penghargaan finansial pada Polres Karawang berupa gaji, tunjangan, dsb.; 2) penghargaan nonfinansial pada Polres Karawang berupa kesempatan kepada anggota untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Lebih lanjut, diperlukan mekanisme sistem penghargaan yang ideal berbasis sistem merit untuk mewujudkan Polri Presisi yang mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari konflik kepentingan. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan UU, Perkap, dan Perpol yang mengaturnya. Selain itu, diperlukan pula alokasi dana penghargaan dari APBN khusus untuk menghindari penggunaan dana-dana operasional bahkan dana pribadi. ......The implementation of the reward system in the Karawang Resort Police, which has been running so far, has not met theprinciples of the merit system and regulations in Indonesia that regulate the full performance management and rights of Polri members, such as Perpol No.2/2018, Perkap No.5/2018, and PP No.42/2010. The implemence ofthe award is not based on performance but rather on the factor of favoritism that gives rise to conflicts of interest to social jealousy. The purpose of this study is to analyze an award-based performance management system for Polri personnel in general and members of the Karawang Police in particular and to determine the forms of award strategies that should be given to Polri personnel. The research method used is descriptive qualitative with the research subjects of police members in the jurisdiction of the Karawang Police. The results obtained from this study are: 1) financial awards at the Karawang Police In the form of salaries, benefits, etc.; 2) nonfinancial awards at the Karawang Police In the form of opportunities for members to take part in training activities. Furthermore, an ideal reward system mechanism based on a merit system is needed to realize the Precision Police that overcomes problems arising from conflicts of interest. The mechanism must be in accordance with the Law, Perkap, and Perpol that regulate it. In addition, it is also necessary to allocate award funds from the special state budget to avoid using operational funds and even personal fund