Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan pengaruh klientelisme terhadap kebijakan publik. Suatu kebijakantidak dapat dipisahkan dari proses strategi politik masa kampanye pemilu, hal tersebutmenjadi konsekuensi atas transaksi yang dilakukan antara kandidat dan voters. Dalam risetini menjelaskan hubungan klientelisme Anies Baswedan dan PKL Jatibaru Raya yangdihubungkan Haji Lulung serta pengaruhnya terhadap kebijakan penataan kawasan TanahAbang. Keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang kebijakan penataankawasan Tanah Abang merupakan manifestasi atas transaksi politik saat pilkada, kebijakantersebut berupa menata PKL dengan menutup dan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL)berjualan di badan Jalan Jatibaru Raya. Konsep demikian merupakan usul dari Haji Lulungsebagai tokoh masyarakat Tanah Abang pada saat Anies Baswedan baru saja duduk di kursijabatan gubernur pada Oktober 2017. Kebijakan ini terdapat beberapa mal administrasi danberjalan parsial, serta identik dengan bias partisan. Dalam pemenangan pilkada Haji Lulungmemiliki peran menggerakkan jaringan organisasi PPM sebagai mesin politik pemenanganAnies Baswedan di kawasan Jatibaru Tanah Abang. Organisasi PPM ini melakukansosialisasi dari PKL Jatibaru dan warga ke warga untuk memenangkan Anies. Penelitian inimengungkapkan bahwa klientelisme dapat bersifat abu-abu karena transaksi yang dilakukantermanifestasi dalam program dan tidak selalu ditunaikan dalam masa kampanye, dalamkebijakan ini pula sumber daya yang di diberikan adalah kesempatan berdagang yaitu denganmemfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam.

---

ABSTRACTThis research explains about the influence of clientelism on public policy. A public policycannot be separated from political strategy during the election campaign, it becomes aconsequence of transaction during election between candidate and voters. This researchexplains about clientelism relationship between Anies Baswedan and PKL Jatibaru, also HajiLulung as a broker also its implication on the arrangement of Jatibaru Tanah Abang. InstruksiGubernur Nomor 17 Tahun 2018 is manifestation of political transactions during theelections, the policy is about arranged street vendors (PKL) on the Jatibaru Raya street byclosed it from vehicles. This concept of public policy proposed by Haji Lulung as a TanahAbangs public figure community leader when Anies Baswedan in office October 2017. Thispolicy has some maladministration, partial and partisan bias. At campaign phase, Haji lulunghas mobilize his network, such as PPM Organization as the political machine to winningAnies Baswedan in the Jatibaru area of Tanah Abang. this research reveals that clientelismcan be on the grey spectrum because transaction carried out is manifested in the program andnot always executed during the campaign period, in this policy, also the resource for thevoters by providing street vendors (PKL) opportunities for trade in Jatibaru Raya street. Thisstudy uses qualitative methods with in-depth interview techniques"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi Grassroot Democracy sebagai upaya dalam mempertahankan legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan berangkat mengunakan teori Hegemoni, Mobilizational Coorporatism, dan Democratic Centralism peneliti mencoba megaitkan hubungan antara penerapan Grassroot Democracy dengan maksud upaya dari pemerintah Vietnam dalam melanggengkan legitimasi negaranya. Sebagaimana asumsi peneliti yang mengklaim bahwa terdapat keberkaitan implementasi Grassroot Democracy terhadap penguatan legitimasi rezim komunis satu partai, hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Grassroot Democracy berimplikasi terhadap meningkatnya stabilitas dan kepercayaan masyarakat Vietnam terhadap pemerintahnya. Hal ini secara tidak sadar menjadi sebuah motif pemerintah Vietnam guna mempertahankan eksistensi legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam dengan menggunakan Grassroot Democracy sebagai alat untuk meredam gejolak masyarakat serta mewadahi aktivitas masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Grassroot Democracy as an effort to defend the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam. This research uses qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Hegemony, Mobilizational Coorporatism, and Democratic Centralism approach, researchers attempted to link the relationship between the application of Grassroot Democracy to the efforts of the Vietnamese government to perpetuate the legitimacy of the country. As the researcher assumes that there is a relationship between Grassroot Democracy implementation and the strengthening of legitimacy of one party 39 s communist regime, the findings of this study also show that the successful implementation of Grassroot Democracy has implications for the stability and confidence of the Vietnamese community towards their government. This unconsciously became a motive for the Vietnamese government to maintain the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam by using Grassroot Democracy as a tool to curb public upheaval and to accommodate community activities."

"ABSTRAKPartai Buruh Inggris pada masa pemerintahan Gordon Brown mengalami faksionalisme. Faksionalisme yang terjadi tersebut berdampak pada berkurangnya legitimasi Brown sebagai perdana menteri maupun sebagai pemimpin Partai Buruh. Kelompok yang menentang kepemimpinan Brown melakukan kritik terkait dengan berbagai kebijakan yang diprakarsai oleh Brown. Seperti kebijakan mengenai Great Recession, Employment Bill, Energy Bill, RUU Kontra Terorisme dan mengenai izin menetap veteran Gurkha. Faksi yang menolak kepemimpinan Brown melakukan berbagai cara untuk dapat melakukan kritik terhadap Brown. Seperti melakukan backbench revolt, pengunduran diri kabinet dan, menyatakan ketidaksukaan di media massa terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Brown. Penelitian ini akan berfokus mengenai faksionalisme yang terjadi pada masa kepemimpinan Brown. Peneliti akan mengkaji mengapa terdapat faksi yang menentang kepemimpinan Brown, hal-hal apa saja yang mendukung terjadinya faksionalisme, serta peneliti juga akan mengkaji bagaimana respon Brown terkait dengan faksionalisme pada Partai Buruh.

---

ABSTRACTBritish Labor Party at Gordon Brown Governmental period undergo Factionalism. Factionalism had an impact on lessening the legitimation of Gordon Brown either as the Prime Minister or leader of Labor Party. The opposing group criticized the policy who were made by Brown. Such as, the Great Recession Issue, Employment Bill, Energy Bill, Counter Terrorism Bill and Gurkha settlement. Faction who oppose the Brown leadership, did everything to criticized Brown. Such as, Backbench revolt, resigning fromthe cabinet and stated their dislike in mass media related to Browns policies. Thisresearch will focus on factionalism that happened on Browns leadership. Researcher will review why those faction oppose Browns leadership, and what things that support theoccurrence of factionalism and how Brown responded to the factionalism on Labor Party."

"ABSTRACTTugas karya akhir ini membahas pengaruh kebijakan extrajudicial killings terhadap kemunculan gerakan YouthResist di Filipina tahun 2016-2018. Penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana pengaruh kebijakan extrajudicial killings terhadap kemunculan gerakan YouthResist di Filipina tahun 2016-2018. Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan extrajudicial killings membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan respon masyarakat Filipina mengenai hak asasi manusia yang dilihat dari munculnya gerakan YouthResist tahun 2017 di Filipina. Karena dalam menjalankan kebijakan ini Duterte menggunakan cara kekerasan, dianggap telah melakukan kejahatan genosida dan dinilai telah melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak atas persidangan yang adil. Penulis menggunakan teori stages of mass mobilization untuk melihat asal usul mobilisasi massa dan konsep kelompok kepentingan untuk melihat sejauh mana eksistensi dan peranan yang dijalankan oleh gerakan"

"Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-deskriptif untuk mempelajari sejauh mana negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia berperan dalam perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui Kemnaker mengambil peran yang sangat minimal dalam perlindungan PRT di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dua temuan utama: pertama, kecilnya kewenangan organisasional Kemnaker untuk melakukan perlindungan terhadap PRT; dan kedua, kegagalan Kemnaker dalam mendorong formalisasi PRT melalui pembentukan regulasi spesifik yang secara khusus mengatur perlindungan PRT.

---

The objective of this explorative/descriptive research is to explore to what extent the state, through the Ministry of Manpower (Kementerian Ketenagakerjaan – Kemnaker), has protected the Indonesian domestic workers. The research has employed a qualitative approach using in-depth interviews and secondary data study as the data collecting method. The findings of this research showed that the state through Kemnaker has taken a very minimalistic role to protect Indonesian domestic workers. This argument is based on two main findings of the research: firstly, the insufficiency of Kemnaker‟s organizational authority in the issue of domestic worker protection and secondly, the failure of Kemnaker to take initiative to formalize domestic workers through specific regulation on the issue of domestic workers‟ protection."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penciptaan ruang kapital yang diwujudkan melalui penetapan Desa Wisata dan industri wisata di Kota Batu tahun 2007-2014. Penelitian ini mengoperasionalisasi teori penciptaan ruang kapital dan akumulasi melalui perampasan oleh David Harvey sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa penciptaan ruang kapital didahului dengan adanya prakondisi berupa penetapan Desa Wisata. Penetapan Desa Wisata membuka peluang untuk masuknya kapital melalui pengadaan akomodasi dan infrastruktur. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penciptaan ruang kapital di Kota Batu berdampak pada perampasan sumber daya. Kebutuhan akan lahan dan sumber daya air untuk memenuhi akomodasi infrastruktur disisi lain, berdampak pada perampasan sumber daya milik bersama seperti tanah kas desa (land grab) dan sumber mata air (water grab) untuk dijadikan infrastruktur pendukung pariwisata yang dikuasai secara penuh oleh segelintir pihak. Hal tersebut bertentangan dengan konsep politik distributif bahwa alokasi dan distribusi sumber daya mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam meraih, mengendalikan, dan mempertahankan sumber daya dengan melibatkan diri pada prosesnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the creation of capital space which was developed through the assignment of Tourism Village and tourism industry in Batu City year 2007-2014. This research operationalize the capital space creation and accumulation by disposition by David Harvey as a framework of analysis. This research is conducted through case study method with data collection techniques consisting of observation, literature study, and in-depth interview. Outcome of this research shows that the creation of capital space is prefaced by a precondition which came in form of assignment of Tourism Village. Assignment of Tourism Village opens up the opportunity for capital penetration through accommodation and infrastructure provisioning. This theshis conclude the need for land and water source to fulfill the infrastructure and accommodation, give impact to seizure of collective resources such as village-owned land (land grab) and water sources (water grab) for the need of tourism industry capital accumulation. Those things contradict with political distributive concept, allocation and distribution of resources which obliged the involvement of society in the process of reaching, controlling, and maintaining available resources."

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur di sebuah negara dapat mendorong terjadinya urbanisasi, industrialisasi, pemerataan pendapatan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, permbangunan infrastruktur juga dapat menimbulkan permasalahan baik secara sosial maupun ekologis. Skripsi ini akan melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan teori James Scott mengenai elemen yang menyebabkan munculnya permasalahan pada usaha perbaikan manusia pada abad dua puluh dengan fokus studi pada pembangunan infrastruktur bendungan besar Belo Monte Dam di Brazil. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, temuan dari skripsi ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan sosial dan ekologis pada pembangunan Belo Monte Dam disebabkan karena faktor dari administratif yang memerintah, ideologi modernisme tinggi, rezim otoriter dan fragmentasi masyarakat sipil.

---

ABSTRAKDevelopment of infrastructure in a country can encourage urbanization, industrialization, income distribution and contribute to economic development. However, infrastructure development can also cause both social and ecological problems. This thesis will look at the factors that led to the emergence of these problems by using James Scott 39 s Theory of the Elements that led to the emergence of problems in state rsquo s attempts to improve human condition in the twentieth century, which focus on the construction of Belo Monte Dam in Brazil. By using qualitative method through literature study, the findings show that the factors causing the emergence of social and ecological problems in the development of Belo Monte Dam are the factors of government administration, high modernism ideology, authoritarian regime and civil society fragmentation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam demokrasi dan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini menggunakan teori peran masyarakat sipil dalam demokrasi dari Larry Diamond, serta teori advokasi dari S. Gen dan A. C Wright. ICW telah mengawasi kekuasaan negara dengan meminta pemerintah dan DPR untuk bertanggungjawab pada hukum dan harapan-harapan publik, yaitu mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan institusi KPK, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik yang penting melalui advokasinya, dalam hal ini mengenai wacana revisi UU KPK oleh DPR. ICW melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010 dan 2015. Strategi advokasi yang dilakukan ICW terhadap revisi UU KPK diantaranya adalah membangun koalisi, melobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan, melakukan penelitian atau kajian, melakukan framing dan labelling, studi atau liputan media, dan melibatkan dan memobilisasi publik.

---

ABSTRACTThis study aims at explain the role of civil society in democracy and advocacy strategies undertaken by civil society, in this case is Indonesia Corruption Watch (ICW). This research uses theory of civil society in the democracy from Larry Diamond, and the advocacy theory from Sheldon Gen and Amy Conley Wright. ICW controls state power by demanding the government and the People`s Legislative Assembly to be accountable to the law and public by supporting the Eradication of Corruption Commission KPK by not weakening the institution of the KPK, and raising public awareness of important public issues through its advocacy, in this case the revised discourse KPK law by Parliament. ICW conducts advocacy to prevent the revision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015. ICW`s adopts advocacy strategy through building coalitions, lobbying and building relationships with policy makers, conducting research or studies, and labeling, media coverage, and engaging and mobilizing the public. "

"Skripsi ini membahas tentang tren penurunan suara yang terjadi pada Partai Buruh di Inggris. Penelitian ini memiliki argumen bahwa penyebab tren penurunan suara Partai Buruh pada tahun 2001-2015 terjadi akibat beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut adalah globalisasi, perubahan struktur ekonomi, perubahan Klausa IV dan perubahan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori dari Jonas Pontusson yang membahas tentang peran perubahan struktur ekonomi terhadap penurunan demorkasi sosial di Eropa dan teori dari Jane Mansbridge tentang representasi promissory. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan studi kasus. Berdasarkan hasil temuan penelitian, basis dukungan Partai Buruh telah mengalami pergeseran preferensi dalam memilih. Dalam analisis, hasil temuan ini memperlihatkan adanya keterkaitan dengan faktor-faktor yang mengakibatkan penurunan suara Partai Buruh sejak tahun 2001-2015.

---

This thesis discusses about the declining trend of electoral vote that happened to the Labor Party in England. This study argues that the cause of the declining trend of the Labor Party in 2001-2015 was due to several factors which are related to each other. These factors are globalization, changes in economic structure, changes in Clause IV and policy changes that are not in line with the community expectations. This study uses two theories, namely the theory of Jonas Pontusson which discusses the role of changes in economic structure to the decline of social democracy in Europe and the theory of Jane Mansbridge about promissory representation. This research uses quantitative data collection method with case study. Based on the research findings, the Labor support base has undergone a shift of preference in choosing the representative. In the analysis, these findings suggest a linkage to factors that have resulted in a decline in the Labor Party's electoral vote from 2001-2015."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perlawanan serikat buruh terhadap praktek anti-serikat buruh yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan oleh Fertitta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap dapat menjelaskan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Culinary Union. Ultimate Fighting Championship (UFC) merupakan perusahaan milik Fertitta yang hendak melakukan ekspansi ke Negara bagian terakhir di Amerika Serikat, New York. Di tahun 2011 merupakan proses awal terjadinya perlawanan oleh serikat buruh Culinary Union melalui upayanya mencegah pemerintah New York untuk mengesahkan RUU Mixed Martial Arts (MMA). Teori aksi kolektif yang dikemukakan oleh Yonatan Reshef (2004) digunakan untuk menjelaskan bentuk perlawanan yang dihasilkan oleh Culinary Union. Dalam perlawanan ini Culinary Union mampu mencegah RUU MMA untuk dilegalisasi hingga tahun 2016. Kemampuan memobilisasi massa dalam aksi dan afiliasi dengan partai politik menjadi kunci dari aksi kolektif Culinary Union. Selanjutnya, dengan melihat aksi kolektif yang dilakukan Culinary Union dapat memberikan gambaran bentuk perlawanan buruh yang dapat dilakukan di Amerika Serikat sekaligus bertujuan untuk melihat proses pembentukan kebijakan ditingkat Negara bagian.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains workers unions resistance against union bustling in Fertittas Business Company. Ultimate Fighting Championship is one of Fertittas company that intents to expand their capital to the State of New York as the last targeted states. The year of 2011 was the beginning of the battling process by the Culinary Union to prevent the New Yorks government from legalizing the Mixed Martial Arts (MMA) Bill. The theory of collective action written by Yonatan Reshef (2004) is used to explain the form of resistance produced by Culinary Union. In this battle, the Culinary Union was able to prevent the MMA Bill from being legalized until 2016. Using qualitative methods, this research shows the Culinary Unions ability to mobilize action and affiliation of its members to political parties as the key to its collective action. Furthermore, by looking at the collective action carried out by Culinary Union can provide an overview of the form of labor resistance that in the United States, while at the same time aiming to understand the process of policy making at the State level."