Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba suntik di dunia dan khususnya di Indonesia telah turut juga meningkatkan jumlah tahanan dan narapidana di RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Intansi RUTAN yang seharusnya menjadi tempat sementara dalam proses sistem pidana terpadu dan tempat menjalani pidana justru mendapat permasalahan baru yakni penyalahgunaan narkoba suntik yang dinakan secara bergantian di kalangan tahanan dan narapidana sehingga bahaya yang ditimbulkannya sangat tinggi seperti penyebaran berbagai penyakit berbahaya seperti Hepatitis, TBC, HIV/AIDS dan lainnya yang harus segera di tanggulangi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik di kalangan tahanan dan narapidana RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini?, apa saja kendala-kendalanya? dan bagaimana jejaring kerjasama RUTAN Klas I Jakarta Pusat dengan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan penggunaan narkoba suntik dikalangan tahanan dan narapidana saat ini? Dari hasil penelitian yang dilakukan dihasilkan temuan bahwa penanggulangan narkoba suntik yang dilakukan oleh intansi Rutan baru sebatas peanggulangan secara preventif dan refresif belum ada suatu treatmen khusus yang diterapkan, adapun strategi pendekatan penanggulangan baru sebatas suply reduction dan demand reduction belum ada porgram harm reduction. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik ini belum optimal karena adanya berbagai kendala seperti petugas dari segi kualitas maupun kuantitas kurang, sarana dan prasarana kurang, jumlah tahanan dan narapidana yang terus meningkat sehingga menimbulkan padatnya hunian, belum adanya dana operasional untuk penanggulangan narkoba, adanya stigma negatif bagi para penyalahguna narkoba dan mantan narapidana dan partisipasi dari masyarakat kurang, belum adanya aturan hukum, serta kurangnya kerjasama lintas sektoral dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik. Dari pembahasan terhadap hasil penelitian disimpulkan, 1) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik yang dilakukan intansi RUTAN Klas I Jakarta Pusat belum optimal, 2) Adanya kendala-kendala yang dimiliki 3) dan belum optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik. Hasil penelitian menyarankan suatu model perencanaan strategis yang komprehensif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik di kalangan tahanan dan narapidana RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

---

The increasing of injecting drugs abuse in the world, especially in Indonesia has increase the amount of the prisoners in the First Class State Detention House of Central Jakarta. The Detention House Institution which intended to be the temporary place for the criminal synthesis system process and as the wolk on sentence place, on the contrary gets new problem as injecting drugs abuse which the injection is being used among the user ?the prisoners- so it caused a huge danger such as Hepatitis, TBC, HIV/AIDS and so on that has to be solved as soon as possible. The problem that is brought up into the thesis is how to cope the injecting drugs abuse among the prisoners of the First Class State Detention House of Central Jakarta presently, including the obstacles and the networking of the Detention House with the concerned parties in terms of the cope of the injecting drugs abuse among the prisoners. From the result of the research that has been done shows that the cope of the injecting drugs abuse in the First Class State Detention House of Central Jakarta was only on the preventively and repressively and not yet have a special treatment which is applied. Therefore the strategy of the cope is only supply reduction and demand reduction and not yet harm reduction program. The cope of the injecting drugs abuse is not as optimal as expected because of many obstacles, such as the quality and the quantity of the officers themselves, the limited facilities, the increasing amount of the prisoners which caused overcapacity, the un-available operational fund for drugs prevention, the negative stigma to the drugs users as well as to the prisoners, the less of participation of the community, the un-availability of law, the less of the multi-sector cooperation in terms of the cope of the injecting drugs abuse. From the result of the research can be concluded that: 1) The cope of the injecting drugs abuse in the First Class State Detention House of Central Jakarta is not maximum yet, 2) A lot of problems which are faced, 3) The networking for the cope of the injecting drugs abuse is not maximum yet. And finally, the result of the research suggested a model of a comprehensive strategic planning in terms of the cope of the injecting drugs abuse among the prisoners of the First Class State Detention House of Central Jakarta.

Abstrak :
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati dalam aturan pidananya. Padahal, hingga Juni 2008, lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek pidana mati baik secara de jure atau de facto. Di tengah kecenderungan global akan moratorium pidana mati, praktek ini justru makin lazim di terapkan di Indonesia. Paling tidak selama empat tahun berturut-turut telah dilaksanakan eksekusi mati terhadap 9 orang narapidana. Pro-kontra penerapan pidana mati ini semakin menguat, karena tampak tak sejalan dengan komitmen Indonesia untuk tunduk kepada kesepakatan internasional yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Permasalahan yang muncul adalah mengapa ada pihak yang menjadi pro atau kontra terhadap pidana mati. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: memberikan penjelasan yang bersifat teoritis mengenai pro dan kontra peranan sanksi yang dalam hal ini adalah pidana mati, sehingga dapat memberikan pandangan dan informasi yang akurat dalam bidang pemberantasan, pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam mewujudkan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan sosioyuridis, dimana peneliti mengadakan penelaahan dokumen dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan (keterangan ahli pemerintah, ahli hukum, tokoh masyarakat, dan terpidana mati) untuk mengetahui tanggapantanggapan mereka terhadap implementasi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba dan apa kendala yang dihadapi sehubungan dengan wacana adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta pada bulan November 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati dalam masyarakat luas, dikarenakan adanya isu pelanggaran hak asasi manusia, munculnya Undang-Undang bernuansa HAM, antara lain UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang semakin menegaskan kesenjangan yang terjadi dengan produk-produk perundang-undangan Indonesia yang mengatur hukuman mati dan pidana mati untuk kasus narkoba masih dapat dipertahankan khusus untuk para produsen dan pengedar narkoba. Untuk meminimalisir perdebatan pro & kontra dalam masyarakat, saran yang diajukan adalah baik tim perumus RUU KUHP maupun tim perumus Undang-Undang bernuansa HAM, perlu duduk bersama untuk memutuskan dari 3 pilihan, yaitu: (i) Indonesia tetap memasukkan pidana mati dalam KUHP dan non-KUHP dan konsisten dalam pelaksanaannya; (ii) Indonesia melaksanakan moratorium (de facto tidak menerapkan) praktek hukuman mati; atau (iii) Indonesia melakukan abolisi (penghapusan) hukuman mati dalam semua produk hukumnya baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, perlu adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia oleh para pembuat hukum dan pengambil kebijakan di negeri ini dan untuk para tim perumus RUU Narkotika dan Psikotropika (dimana Badan Narkotika Nasional adalah salah satu anggotanya), perlu mengkaji prosedur pelaksanaan pidana mati agar tidak terlalu lama jeda yang terjadi antara jatuhnya vonis dengan eksekusi.

---

Indonesia is one of the countries that still applies the death penalty. Whereas, until June 2008, more than half of the nations in the world have revoked capital punishment de jure as well as de facto. Amidst the global tendency of a moratorium, this practice is precisely becoming customary in Indonesia. At least in four subsequent years 9 convicted prisoners have been executed. The pro?s and con?s are increasingly becoming stronger, since it seems not in line with Indonesia?s commitment to follow the international agreement in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). The problems that arise are the reasons why there are some parties become pro or contra of the death penalty. This study is aimed to provide theoretical clarification on the pro?s and con?s of sanctions, in particular capital punishment, for accurate views and information in the field of prevention and eradication on drug abuse and illicit drug trafficking toward ASEAN Drug Free on 2015. This reasearch applies the qualitative method with socio-yuridis approach, through document research and in depth interviews on informants from government and legal experts, community leader as well the convicts in order to understand their perceptions on the implementation of the death penalty on convicts of drug cases, and the constraints encountered viewed from the Human Rights perspective. The research is took place in Jakarta area on November 2008. The outcomes of this research conclude that: the existence of the pro?s and con?s to the death penalty in Indonesia is caused of the human rights issue, the existence of Human Rights Legislation, that is Law Number 39 of 1999 is clearly define the gap with the legislation that consist of the death penalty and the persistence to keep the death penalty in Narcotics and Psychotropics Laws in particular aimed to the producers and the traffickers.To minimize the controversy of the death penalty, this reasearch suggests that the formulator team of Criminal Law Legislation Draft and the formulator team of Human Rights Legislation Draft have to discuss and choose one of the three options, that is: (i) Indonesia still put the death penalty on its Criminal Law Legislation and Civil Law Legislation and being consistent on its xecution; (ii) Indonesia implement moratorium (de facto not apply) on the death penalty; or (iii) Indonesia implement abolition (eliminate) on the death penalty in all Laws and regulations both in Criminal Law and Civil Law, need to be reviewed the death penalty execution in Indonesia by the law maker, the policy maker and the formulator team of Narcotics and Psychotropics Legislation Draft (where Badan Narkotika Nasional is one of its members) in this country.

Abstrak :
Tesis ini berfokus pada langkah-langkah dan tindak lanjut serta Promosi keberadaan Call Center Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Peran Serta Masyarakat. Permasalahan ini saya angkat menjadi tesis karena dirasakan saat ini masyarakat belum banyak yang berperan serta melalui Call Center BNN yang terbuka secara penuh 24 jam. Tindak lanjut dan Promosi dilaksanakan setelah mengevaluasi laporan tahunan Badan Narkotika Nasiona, dan diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat yang selama ini belum banyak berperan serta, menjadi lebih aktif dan mempergunakan Call Center BNN sebagai salah satu sarana untuk memecahkan permasalahan narkoba di masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujukan Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain survey serta pendekatan sosiologis manajerial, yaitu sesuatu nyang dikerjakan dengan benar dan dengan cara yang benar. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa BNN perlu menindaklanjuti dan mempromosikan keberadaan Call Center agar masyarakat berperan serta dalam penanganan narkoba melalui Call Center sebagai salah satu penunjangnya.

---

The thesis is focused on the steps and follow-up in the Promotion of the BNN Call Center as the causal factor of the community?s minimum involvement (from case studies at BNN and East Jakarta Municipality). This problem becomes the topic of this thesis since it appears that there is not much community participation in utilizing the BNN Call Center. The implementation of the follow-up and promotion process is based on an evaluation of a one year progress report, with the expectation of an active community involvement in utilizing BNN Call Center as one of the means in the solving of drug problems. The purpose is to assist in the realization of a Drug-Free Indonesia by 2015, as proclaimed by the government. This study utilizes the qualitative method through the legal as well as sociological managerial approach that is based on the prevailing legislation and community social participation in utilizing BNN Call Center and SMS Center. The outcome of the study recommends BNN to take further steps in socializing the Call Center with the aim to enhance community involvement as a supportive means in overcoming drug problems.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini berdasarkan pada isu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya terkait pada lamanya pelaksanaan hukuman mati, yang dewasa ini hangat dibicarakan dalam berbagai diskusi ditengah-tengah masyarakat, disamping isu-isu penting lain seperti korupsi, terorisme, politik dan lain sebagainya. Kajian ini berupaya merumuskan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hukuman mati serta berupaya mencari tahu apa yang menjadi kendala para pelaksana hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisa dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penundaaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati serta mengidentifikasi dan mengnalisa kendala yang dihadapi oleh para pelaksana eksekusi hukuman mati bagi para penjahat narkoba dalam melaksanakan tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yuridis manajerial merupakan pendekatan utama dalam tesis ini, Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Informan kunci, informan utama dan informan tambahan serta mempelajari dokumen-dokumen tertulis. Tahap analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Hasil analisis secara keseluruhan terhadap faktor-faktor pelaksanaan hukuman mati, kenyataan bahwa masih adanya ratusan terpidana mati yang kini sedang menunggu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dan angka ini jelas bukan merupakan jumlah yang kecil, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan, dangan implementasi dari kebijakan tersebut atau dengan kata lain terdapat faktor-faktor yang dianggap dominan terhadap tertundanya suatu pelaksanan hukuman mati. Faktor yang utama dan terkait langsung dengan penundaan hukuman mati tersebut nampaknya masih relevan dengan kenyataan teori yang menyatakan bahwa sepanjang unsur-unsur atau persyaratan untuk implementasi suatu kebijakan belum terpenuhi, maka suatu kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan, terkait dengan hasil penelitian ini faktor tersebut antara lain adalah komunikasi/sosialisasi, sumber daya, struktur, dan sikap.

---

The background of this research is based on issues of the misuse and smuggling of narcotics, especially related to length of the execution of dead penalties. These issues are discussed by the public, along with other important issues such as corruption, terrorism, and politics. This study is an effort to formulate the inhibiting factors of the dead penalty execution to the drugs convicts, and to find out obstacles for the executors to do their job. Objectives of this research are: to identification and analysis factors responsible for the delays of dead penalties execution; and to identification and analysis what kind of obstacles do the executors face in conducting their duties to execute the drug convicted criminals. Method used in this research is qualitative method. Managerial Juridical approach is used as the prime approach in this thesis, and data gathering method is done through interviews with key informants and additional informants, and also by studying related written documents. The data analysis phase on this research is done using analytical descriptive method. As result of the analysis, in general, in studying the factors affecting delays in dead penalty execution shows the fact that there are hundreds of dead convicted waiting for their penalty executions. Of course this number is not insignificant. There is a gap between policy taken and the implementation of the policy itself, or in other words there are factors that considered dominant to the delays of the execution of the dead penalty. That main and directly related factor is still relevant with the theory which stated that as long as the substances and conditions for implementation of a certain policy is not met, the policy is not feasible. As with this research, among that factors are : communication/socialization, resources, structure, and attitude.

Abstrak :
Bagi pengguna narkoba, status pecandu, bebas narkoba, lapse, dan relapse merupakan siklus yang sering kali tiada ujung. Perubahan status satu ke status lainnya memerlukan perjuangan panjang dan melelahkan walaupun tampaknya begitu tipis. Hanya mereka yang benar-benar bermotivasi tinggi mampu bertahan untuk tegak di status bebas narkoba. Kembalinya pecandu untuk relapse dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari diri pecandu itu sendiri maupun dari luar diri pecandu. Semakin kuat faktor relapse mempengaruhi mantan pecandu maka akan menyebabkan mantan pecandu mudah untuk relaps. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang yang mempengaruhi mantan pecandu untuk kembali menyalahgunakan narkoba (relaps)? dan faktor apa yang paling dominan mempengaruhi mantan pecandu untuk kembali menyalahgunakan narkoba (relaps)?. Banyak faktor yang mempengaruhi mantan pecandu narkoba untuk kembali menyalahgunakan narkoba (relaps) itu berasal dari dalam diri pecandu sendiri dan dari luar dirinya. Dari dalam diri pecandu sendiri antara lain adalah : keyakinan diri, hasil yang diharapkan, motivasi, penanganan, keadaan emosi, kecanduan. Sedangkan dari luar diri pecandu adalah dukungan sosial. Penelitian ini dilakukan di Pusat Rehabilitasi BNN Lido-Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan November-Desember 2008. sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mantan pecandu yang kembali relaps yang sedang dalam perawatan di Pusat Rehabilitasi BNN Lido - Jawa Barat yang pada saat penelitian berjumlah 30 orang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor keyakinan diri, hasil yang diharapkan, motivasi, penanganan, keadaan emosi, kecanduan dan dukungan sosial mempengaruhi terjadinya relaps. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor emotional states dan social support dari keluarga dominan mempengaruhi terjadinya relaps.

---

For drugs user, free of drugs, lapse, and relapse represent cycle which frequently no back part. Change of status one to other status need long struggle and tire although seems so attenuate. Only those who really highly motivated able to hold out to straighten in free status of drugs. The return of drugs user for relapse influenced by a lot of good factor from intrapersonal and interpersonal drugs user. Gain strength factor of relapse influence ex-drugs user hence will cause the former drugs user easy for relaps. The problem in this research which factors influencing to lower self resistances of ex-drugs user to relapse? and what the dominant factor influence the user drugs to relapse?. A lot of factor influencing to relaps of ex-drugs user come from inside (intrapersonal) and outside (interpersonal) of drugs user self. From within intrapersonal is : self-efficacy, outcomes expectancy, motivation, coping, emotional states, craving. While from interpersonal is social support. This research is done in Pusat Rehabilitasi BNN Lido-West Java. Research executed in November ? December 2008. Sample in this research are ex-drugs user on relapse which in treatment at Pusat Rehabilitasi BNN Lido - West Java which at the time of research amount to 30 people. From this research known that the self-efficacy, outcomes expectancy, motivation, coping, emotional states, craving. While from interpersonal is social support are influence the happening of relapse. From result of research known that the emotional state and social support family factors are dominant to influence the happening of relapse.

Abstrak :
Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1.efektifitas metode dzikir dalam pendidikan akhlak adalah metode Tazkiyat an-nafs sebagai dzikir untuk menyucikan tau membersihkan hati dalam pendidikan akhlak yang diterapkan secara langsung dalam proses psikoterapi atau pembinaan.2. Anak bina mendapatkan pengaruh dzikir terhadap dirinya, mereka menjadi taat beribadah wajib dan sunnah, dan berubah sopan santun

Abstrak :
Tesis ini membahas perlindungan saksi pelapor yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Kasus pembunuhan Direktur Utama PT. Putra Rajawali Banjaran telah melibatkan nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Antasari Azhar yang diduga sebagai aktor utama pembunuhan Nasrudin Zuikamaen. Salah seorang saksi kunci kasus pembunuhan berencana adalah seorang wanita bemama Rhani Juliani, Peran Rhani Juliani sebagai saksi kunci atas kasus pembunuhan Nasrudin Zu1karnaen menjadi sangat penting. Peneliti melakukan metode penelitian kualitatif dengan mengganakan desain penelitian yaitu Studi Kasus (Case Studi Design), dimana Kasus yang diambil adalah Kasus Pembunuhan Nazarudin Zulkamaen dengan menemukan fakta melalui feasibility study (memperoleh data awal), menemukan masalah, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Penelitian ini dilihat dari sudut pandang pendekatan penelitian yuridis/manajerial yaitu UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) 2003, Undang-Undang No.l3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Karban dan Undang-Uadang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,Penelitian ini melihat perpektif penelitian dengan sudut pandang kedua Undang­ Undang tersebut. Sementara Manajerial adalah dengan menggunakan teori-teari Manajemen yang dikemukakan oleh Robert Mc.Crie tentang Manajemen Pencegahan Kejahatan Situasional. George R.Terry tentang Fungsi-Fungsi Manajemen, serta Dan Petersen mengenai Tekhnik dalam Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan. Untuk tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena yang terjadi, melalui rangkaian proses dan dahun pengambanmnya dilakukan analisa berlandaskan pemikiran teoritis dan konseptual. Rhani Juliani sebagai saksi mahkota (kroongetuige) menjadi objek perlindungan sampai saat ini dengan perlindungan yang maksimal. Kapasitas Polri sebagai pelaksana perlindungan tidak menjadi permasalahan yang krusial namun perannya tersebut sangat tertumpu kepada perangkat prosedur operasional tidak mampu melakukan perlindungan dalam bentuk perlindungan fisik. Beberapa permasalahan antara lain sosialisasi diantara anggota Polri itu sendiri mengenai UU No. 13 Perlindungan Saksi nehadi kendala pemahaman terhadap hak-hak saksi untuk memperoleh perlindungan. Anggaran yang tersedia juga tidak dapat diserap secara maksimal oleh Polri akibat ketidaktahuan anggaran yang disediakan untuk Perlindungan saksi. ......This Thesis discusses protection of rapporteur eyewitness that conducted by Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Case of managing director murder PT. Putra Rajawali Banjaran has entangled name of the chief Commission of Anti Corruption (KPK), Antasari Azhar that anticipated as the main actor murder Nasrudin Zulkarnaen. One of the key witness pogrom case is a woman called Rhani Juliani. Role Rhani Juliani as the key witness to the murder case Nasrudin Zulkrnaen becomes of vital importance. Researcher conducts research method qualitative by using research design that is case study design wherethe case that taken is the murder of Nazarudin Zulkaraen by found fact pass by feasibility research result (getting the data early), lind problem, identified problems and give solutions. This Research is seen from the view of managerial approach of judicial formality research, That is to say is) this research is conducted with judicial formality base is, this research is conducted with judicial formality base that is UNCAC (United Nations Convention Against Corruption ) 2003, Legal Code No.13 2006 about Witness and Victims Protection and Legal Code No.2 Tahun 2002 about Indonesian National Police. This Research sees perpektif research with Legal Code second viewpoint referred. Meanwhile Managerial is by using theories Management that said by Robert Mc.Crie about Management of Crime Situational Prevention, George R.Terry about The function of Management, and Dan Petersen hits The Techniques of Security Principles Management. For tekhnik performed within data collecting this research can be categorized as descriptive analytical, that is research that depict a phenomenon that happened, pass by process network and in the descrition conducted analysis based on theoretical and conceptual idea. Rhani Juliani as key witness (kroongetuige) became protection object till now with maximal protection executor not become crucial problems nevertheless its role is referres ad very converge to procedure peripheral that utility. Meanwhile LPSK that have peripheral of operational procedure unable to conducts protectiona in the form of physical protections. Some problemses for example range from to socialization member Polri itself hits UU No. 13 Perlindungan Saksi becomes understanding constraint to eyewitness rights for getting the available perlindungan Anggaran also not can absorbed maximally by Polri consequence of buget ignorance that reserved for witness protection.;This Thesis discusses protection of rapporteur eyewitness that conducted by Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Case of managing director murder PT. Putra Rajawali Banjaran has entangled name of the chief Commission of Anti Corruption (KPK), Antasari Azhar that anticipated as the main actor murder Nasrudin Zulkarnaen. One of the key witness pogrom case is a woman called Rhani Juliani. Role Rhani Juliani as the key witness to the murder case Nasrudin Zulkamaen becomes of vital importance.

Abstrak :
Tesis ini tentang Manajemen Pengamanan BII Di gedung Plaza BII. Perhatian utama tesis ini adalah manajemen keamanan yang dilaksanakan di Bank Internasional Indonesia khususnya di Gedung Plaza BII, yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Pengamanan BII. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaiui pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan etnografi, dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh petugas Pos Polisi dan petugas Satuan Pengamanan BII Hasil metode penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Pengamanan BII menggunakan pendekatan manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam kegiatan pengamanan petugas Satuan Pengamanan dan petugas Pos Polisi melakukan koordinasi dengan masyarakat serta melakukan pelayanan keamanan dalam rangka mendukung kebijakan manejemen BII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk organisasi pengamanan BII yang semula sederhana, maka perlu ditingkatkan kedalam bentuk yang lebih besar guna mengikuti perkembangan perusahaan. Demikian juga satuan kepolisian terdekat agar melaksanakan community policing guna memberdayakan satuan pengamanan secara optimal. Ini disebabkan masih banyak faktor yang perlu di perhatikan oleh Polri dalam memantapkan fungsi pembinaan Satpam.

Abstrak :
Tesis ini adalah mengenai manajemen pengamanan dan program community development (CD) di PT Astra International Tbk, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fokus penulisan adalah mendeskripsikan dan memahami penyelenggaraan pengamanan dikaitkan dengan program community development. Permasalahan tersebut dipilih karena penyelenggaraan pengamanan yang dilaksanakan oleh Astra dapat berjalan secara efektif dan efisien, karena melaksanakan manajemen pengamanan dan program community development. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman, untuk melihat, menggambarkan, dan memahami proses penyelenggaraan pengamanan dan program CD yang dilakukan perusahaan. Analisis data mencakup interpretasi temuan penelitian dan menjelaskan konteks serta makna hasil penelitian tersebut. Keamanan (sekuriti) adalah upaya untuk melindungi aset supaya terhindar dari kerugian. Perusahaan melaksanakan pengamanan secara terbatas di lingkungannya. Perlindungan aset dan kegiatan proses produksi, dilaksanakan supaya tidak terjadi kerugian secara fisik dan non fisik. Pengamanan industri berdasarkan obyek yang diamankan terdiri dari : 1) pengamanan fisik; 2) pengamanan informasi; dan 3) pengamanan personel penyelenggaraan pengamanan industri menerapkan prinsip manajemen pengamanan modern, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dukungan komuniti di lingkungannya. Untuk mendapatkan dukungan komuniti secara optimal diperlukan program community development. Community development merupakan suatu upaya sistematis untuk memberdayakan komuniti, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh komuniti itu sendiri. Pelaksanaannya mengacu pada pembangunan dari bawah, yang elemen pokoknya adalah partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan, dengan menitik beratkan pada inisiatif mereka sendiri. Dengan dilaksanakannya program community development secara benar dan terarah, perusahaan tidak akan mengalami kerugian yang sifatnya masal dan spontanitas, karena setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terdeteksi sedini mungkin, oleh partisipasi dari komuniti di sekitar perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pemotivasian, pelaksanaan, serta penilaian dan evaluasi. Selain itu juga dilaksanakan koordinasi antara sesama Personnel in Charge (PIC) sekuriti, kepolisian, TNI, karyawan, dan komuniti disekitar perusahaan. Kegiatan pelaksanaan pengamanan perusahaan meliputi penjagaan, pengaturan, patroli, pengawalan, dan pemberdayaan komuniti. Penyelenggaraan pengamanan dilakukan oleh divisi Corporate Security Center (CSC) melalui tindakan manajerial pengamanan dan tindakan Sekuriti yang berperan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta program CD yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat mendukung penyelenggaraan pengamanan. Seluruh karyawan dengan inti anggota Sekuriti yang terorganisir, bertanggung jawab terhadap masalah keamanan. Situasi tempat kerja dan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman diwujudkan dengan adanya pola hubungan yang baik antara anggota sekuriti, karyawan, manajemen, aparat keamanan, aparat pemerintah dan komuniti sekitarnya. Program CD bagi perusahaan merupakan tanggung jawab sosial, strategi pencapaian citra positif, dan community relations perusahaan. Citra positif merupakan dambaan dan kebutuhan perusahaan dalam rangka mendukung terciptanya situasi aman, nyaman, dan tertib. Pihak manajemen perusahaan sebaiknya melakukan peningkatan pelaksanaan program community development. Program yang dilaksanakan benar-benar yang bermanfaat bagi komuniti di lingkungannya. Evaluasi tentang sejauh mana pengaruhnya terhadap efektifitas penyelenggaraan pengamanan, selalu dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu.

---

This thesis deals with security management and community development at PT Astra International Co. in Tanjung Priok, North Jakarta. In describes the impacts of community development on the effectiveness of the security management at the PT. Astra International Co. The writer uses research methodology of qualitative approach. Primary data were collected through observation and involved observation on the daily activities in implementing community development program by the representatives of the company and people from the community. In addition, interviews were conducted to several key informations from both the company and community. Data analysis include, cover research finding interpretation and explain context and also mean result of research. Industrial security is a mean to protect the company's assets from being lost or damaged. The company provides limited security forces in its surroundings to protect the whole assets and production processes. Industrial security consists of : (1) physical security; (2) information security; and (3) personnel security. In addition, the company has been involved in community development which is aimed at to getting support form the surrounding communities to protect the security of the Company. Community development includes the development of economic facilities and social infrastructures which are able to improve the livelihood of the people in the community. The community development programs are partly financed by the PT Astra International Co. with full participation of the community in both planning and implementation processes. Through these community developments programs, the people in the community feel as a part of the Company, and therefore, have moral responsibility to also protect the security of the PT. Astra International Co. Security management at the PT. Astra International Company is handled by Corporate Security Center division, which coordinates the security supports from the personnel in charge (PIC) security, police, arm forces, employees, and people in the community. The security management performs, among others, guarding, arrangement, patrolling, escorting, and community mobilization. The security at the Company and its surroundings has been, quite safe from time to time in the main parts because the management maintains good relationship and cooperation among security personnel, employees, government institutions, police, and people in the community. Based on the experience and practices of the PT. Astra International Company on the community development, it is recommended that each Company should establish a community development program in order to involve the people in the surrounding areas to take part in protecting the Company from both internal and external threats. PT. Astra International Co. is also recommended to review at programs, in order to be able to offer the most effective programs in improving the livelihood of the people in the community.

Abstrak :
Tesis ini tentang pengamanan di Gelora Bung Karno Jakarta Pusat. Perhatian utama tesis ini adalah manajemen keamanan yang dilaksanakan di kawasan Gelora Bung Karno khususnya komplek Gelora Bung Karno, yang dilaksanakan oleh petugas Pos Polisi dan petugas Satuan Pengamanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, serta teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan etnografi, dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan malcnanya dari sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh petugas Pos Polisi dan petugas Satuan Pengamanan GBK di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas Pos Polisi dan petugas Satuan Pengamanan Gelora Bung Karno menggunakan pendekatan manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun pendekatan manajemen ini belum menciptakan pengamanan yang terpadu, sehingga di dalam komplek Gelora Bung Karno masih terdapat gangguan keamanan yang menyebabkan warga masyarakat yang melakukan aktifitasnya merasa kurang nyaman. Upaya yang dilakukan oleh Direksi Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) untuk memberi pelayanan keamanan kepada warga masyarakat dengan menunjuk Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) yang baru sebagai mitra kerja. Di dalam melaksanakan kegiatan pengamanan antara lain dengan menertibkan kawasan Parkir Timur sebagai taman paru-paru kota, juga dengan melarang kegiatan pedagang kakilima di Parlor Timur dan penjualan minuman keras. Dengan adanya larangan berjualan di areal. Parkir Timur dapat mengurangi gangguan keamanan, dan dibantu dengan kesadaran warga masyarakat yang berkunjung untuk melaporkan setiap adanya gangguan keamanan. Dalam kegiatan pengamanan, petugas Satuan Pengamanan dan petugas Pos Polisi melakukan hubungan sosial dengan warga masyarakat yang berkunjung, dan juga melakukan tindakan pelayanan keamanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga masyarakat akan rasa aman, tertib, dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya di komplek Gelora Bung Karno. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan manajemen yang dilaksanakan dengan mengutamakan profesionalisme, dan adanya suatu keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan antara petugas Pos Polisi dan petugas Satuan Pengamanan. Selain itu berdasarkan pasal 14 huruf f No. 2 tahun 2002, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Jadi, khususnya Direktorat Bina Mitra Polda Metro Jaya untuk lebih aktif mengadakan pembinaan terhadap Satuan Pengamanan di komplek Gelora Bung Karno.