Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya konsumsi daging sapi selama 10 tahun terakhir, tidak diimbangi dengan laju produksi daging nasional, sehingga pemerintah pusat menggulirkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 yang dimulai pada tahun 2010. Dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai koridor ekonomi MP3EI yang difokuskan pada sektor peternakan. Penelitian ini mengevaluasi program peningkatan populasi sapi di provinsi NTB, program Bumi Sejuta Sapi (BSS) NTB, dan menganalisis sistem inovasi daerahnya. Program BSS NTB tidak mencapai target populasi yang ditetapkan. Melalui pendekatan kualitatif, permasalahan seperti tingkat pemotongan betina produktif yang meningkat, tingkat kelahiran pedet melalui Inseminasi Buatan masih rendah, penggunaan teknologi pakan masih minim, serta pendampingan Sarjana Membanun Desa (SMD) belum optimal menghambat laju pertumbuhan populasi sapi di NTB. Selain itu, sistem inovasi daerah di program BSS belum berjalan efektif karena masih adanya path-dependent pada masyarakat peternak.

---

In order to increased the domestic beef production to fullfill beef consumption that has been increased for the past ten years,the central government through Ministry of Agriculture has enacted a program called Beef Self-Sufficiency Program 2014 which was started from 2010. West Nusa Tenggara (NTB) has been appointed as livestock sector in MP3EI. This study will analyzeregional innovation system in the cattle-beef development program in NTB Province, Bumi Sejuta Sapi(BSS) NTB. BSS NTB didn't meet their target on the cattle-beef population. Using qualitative approach, high rate of slaughter of local cows, low birth rate of calf through artificial insemination, low utilization of feed technology and mentoring through Sarjana Membangun Desa (SMD) not optimal identified as the constraint factors in increasing cattle-beef stock. Moreover, regional innovation system in BSS NTB is not effective due to persistence of path-dependent from the cattle-beef farmers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perdagangan hasil dan hutang luar negeri terhadap deforestasi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu selama 1974-2006 dan dianalisis dengan ekonometrika. Model terdiri dari tiga persamaan struktural yang merupakan model rekursif selanjutnya diestimasi dengan metode Seemingly Unrelated Equations (SUR).

---

The aim of this research is to know the influence of forest products trase and external debt to deforestation in Indonesia. The data used ini our analysis is time series during 1974-2006 periods and analyzed by econometrics. Model consisted of three structural equations representing as recursive model then estimated with the Seemingly Unrelated Equations (SUR) method."

"Tesis ini membahas tentang analisis motivasi, kemampuan kerja dan kinerja pegawai pusat pengelolaan komplek gelora bung karno, dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pelayanan prima sebagai salah satu agenda reformasi pelayanan publik pada Komplek Gelora Bung Karno setelah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif, metode penelitiannya adalah metode regresi dan untuk mencari hubungan antara variabelvariabel yang diteliti menggunakan metode korelasi.Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi, kemampuan kerja dan kinerja pegawai PPKGBK berdasarkan penilaian atasan berada pada kategori rendah hingga tinggi, sedangkan yang berdasarkan penilaian sendiri berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi namun cenderung bias. Hubungan variabel motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja berdasarkan penilaian sendiri adalah positif dan signifikan, sedangkan hubungan variabel motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja berdasarkan penilaian atasan tidak terbukti signifikan dan positif. Perlu adanya kebijakan baru dalam proses perekrutan/penerimaan pegawai, sistem penggajian yang berbasis kinerja dan perlu dilakukan evaluasi kinerja pegawai dengan metode penelitian yang lebih representatif sebagai kontrol keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

---

This thesis discusses the motivation, ability and employee erformance analysis of Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, inwhich supporting good services system as one of the public services reform agenda in the areas of Gelora Bung Karno after being settlement as a Badan Layanan Umum (BLU). This research verification of the hypothesis is using descriptive analysis research with quantitative approach. The data is analize by using regresion, and to find the corelation beetween the variable is used product moment correlation.The result shows that motivation, ability and performance of Gelora Bung Karno employee based on supervisory appraisal is between low until high level, meanwhile the analysis result based on self appraisal is between high until very high level but it look bias. The correlation between motivation and ability toward employee performance based on self appraisal is positif and significant, meanwhile, the correlation between motivation and ability toward employee performance based on supervisory appraisal shown unproved significant and positive. PPKGBK management need a new policy for employee recruitment, change old salary system into new salary system based on performance and evaluate employee performance as a control of successfulness birocration reform with a representative method."

"ABSTRACT

The Indonesia government has implemented tax reform for three times that is in 1983, in 1994 and in 2000 which is conducted by Directorate General Taxes (DGT). One of the goals of these reforms is to generate or to increase the taxes revenue. This case is interesting to be examined because these taxes relate to finance public services. Considered to the goal of the taxation reforms, this paper focuses on two questions. The first question is whether the three tax reform in 1983, 1994, and 2000 have positive significant impacts to the national tax revenue. And the second is whether the gross domestic product (GDP) and the reform itself have significant impacts to tax revenue.

By using the time series data and applying the ordinary least square (OLS) method, the author gets the parameters for each variables (GDP, Dummy, and GDP*Dummy). The data used in this research are GDP and tax reform as a dummy variable (0 = before reform; 1 = after reform). As mentioned above, the tax reform have been conducted three times which is in 1983, in 1994, and in 2001 and each reform uses different time series data, from 1978 to 1994, from 1984 to 2000, from 1995 to 2008 respectively. In this research also make use of the stationary test to all data. The equation model make sure that there is no multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation and then applying the ttest and F-test to the models. All these works are calculated by using Eviews 4.1 package.

The outcome of the research show us that after the first tax reform in 1983, the tax revenue has increased from every GDP raised compare to that of before tax reform in 1983. Though as a discretionary factor, the reform policy has not yet succeeded to raise the tax revenue. Unexpectedly, the tax reforms in 1994 and 2000 have not increased the tax revenue from every GDP raised, but as discretionary factors, they have succeeded to drive up the tax revenue.

---

ABSTRAKIndonesia telah melakukan tiga kali reformasi perpajakan, yaitu tahun 1983, 1994 dan 2000. Reformasi yang telah dilakukan oleh DJP dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak menjadi sangat menarik untuk dianalisis, sehingga dalam penelitian ini akan dibahas apakah reformasi perpajakan tahun 1983, 1994 dan 2000 berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak nasional? Dan apakah variabel Produk Domestik Bruto (PDB) dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Data yang digunakan adalah data times series atau runtut waktu.Reformasi perpajakan 1983 data yang digunakan tahun 1978 s.d. 1994, reformasi perpajakan 1994 data yang digunakan tahun 1984 s.d. 2000 dan sedangkan reformasi perpajakan 2000 data yang digunakan tahun 1995 s.d. 2008. Data tersebut meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), dan Reformasi Perpajakan sebagai dummy variable dimana nilai 0 sebelum reformasi perpajakan dan nilai 1 setelah reformasi perpajakan.Proses analisis yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 4.1 metode OLS (Ordinary Least Square) akan menghasilkan parameter (koefisien regresi) dari masing-masing variabel PDB, variabel dummy dan PDB*Dummy dimana parameter tersebut menunjukan hubungan antara variabel tersebut dengan variabel penerimaan pajak. Dalam penelitian ini dilakukan uji stationeritas terhadap semua data yang digunakan. Model regresinya telah terbebas dari gangguan klasik yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi selanjutnya dilakukan uji signifikansi regresi yang menggunakan uji t dan uji F.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan temuan-temuan yaitu reformasi perpajakan 1983 mampu meningkatkan penerimaan pajak dari setiap kenaikan nilai PDB dibandingkan sebelum reformasi. Namun kebijakan reformasi sebagai faktor diskresioneri belum mampu meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan 1994 dan 2000 belum mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak setiap kenaikan nilai PDB. Pemungutan pajak yang dilakukan masih belum optimal dan efisien. Sedangkan kebijakan reformasi sebagai faktor diskresioneri mampu meningkatkan penerimaan pajak."

"Seiring dengan menguatnya desentralisasi di Indonesia, peranan PPh semakin penting sebagai sumber penerimaan pemerintah Republik Indonesia. KPP Depok sebagai institusi pemerintah telah melaksanakan fungsinya dalam memungut PPh di Kota Depok dengan baik. Dalam konteks efisiensi, pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 cukup efisien, demikian juga dalam hal efektifitasnya. Biaya pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 adalah lebih kecil dari 1% dibandingkan dengan hasil pemungutannya. Realisasi hasil pemungutan adalah 128,10% dari targetnya. Perkembangan hasil pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 oleh KPP Depok cukup elastis dengan koefisien elastisitas terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 7,53. Artinya selama kurun waktu analisis dari tahun 2002 sampai 2007 setiap 1% perkembangan PDRB telah diikuti oleh 7,53% perkembangan PPh OP dan PPh Pasal 21.

---

Following the strengthening of decentralisation system in Indonesia, the role of Income Tax is increasingly significant as a revenue source for government of Indonesia. KPP Depok as a government institution has accomplished its function in collecting income tax in Depok City successfully. In the efficiency context, the collection of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21 of Depok City periods 2002-2007 is less than 1% compare to the collection result. The realization of the collection result is 128,10% from its target. The growth of the collection result of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21 of Depok City periods 2002-2007 is elastic, which the elasticity coefficient of the growth of Gross Regional Domestic Product (GRDP) is 7,53. It means that in the periods 2002-2007 each 1% growth of GRDP has been followed by 7,53% growth of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21."

"Tesis ini membahas pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan KPP Pratama Jakarta Jatinegara kepada wajib pajaknya. Pelayanan yang terbaik sering dikenal dengan istilah Pelayanan Prima. Pelayanan prima bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena dibutuhkan partisipasi dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.Berbagai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas layanan secara terusmenerus baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sistem akuntabilitas. Kualitas layanan yang terbaik (pelayanan prima) merupakan salah satu kunci dalam memenuhi tuntutan masyarakat/wajib pajak yaitu tingkat kepuasan yang maksimum dan sebagai salah satu perwujudan Good Governance.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara menurut persepsi Wajib Pajak, dan mengetahui dimensi dari kualitas pelayanan KPP yang telah memenuhi harapan Wajib Pajak.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner yang terdiri dari 24 butir pertanyaan yang meliputi aspek-aspek dari kelima dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurances, dan empathy. Metode sampling yang digunakan adalah Stratified Random Sampling.Jika sample yang terpilih tidak mengembalikan lembar kuisioner, maka diganti dengan sample yang dinomor berikutnya sampai peneliti memperoleh 50 responden wajib pajak badan dan 150 responden wajib pajak orang pribadi.Pengujian data yang digunakan adalah Uji Validitas dan Reliabilitas dan analisis data yang digunakan melalui penghitungan nilai rata-rata persepsi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terhadap kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara dan penghitungan kualitas layanan (gap antara persepsi dan harapan), tingkat kesesuaian antara persepsi dan harapan, dan Diagram Kartesius.Hasil Penelitian yang diperoleh adalah :1. Nilai rata-rata yang tertinggi persepsi Wajib Pajak Badan atas kualitas pelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara adalah Dimensi Tangible , dan nilai rata-rata terendah adalah dimensi Empathy, Sementara nilai rata-rata tertinggi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Empathy, dan nilai rata-rata terendah adalah Reliability.2. Berdasarkan hasil analisis gap tiap dimensi, bagi wajib pajak badan yang mampu memenuhi harapan adalah dimensi Tangible dan Assurances dan bagi orang pribadi dimensi yang mampu memenuhi harapan adalah Dimensi Responsiveness dan Assurances.3. Berdasarkan analisis tingkat kesesuaian, bagi wajib pajak badan yang mampu memenuhi harapan adalah dimensi Tangible dan Assurances dan bagi orang pribadi dimensi yang mampu memenuhi harapan adalah Dimensi Responsiveness dan Assurances.4. Sesuai dengan Diagram Kartesius yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan KPP Pratama Jakarta Jatinegara untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga Wajib Pajak Badan puas adalah Reliability yaitu kecepatan dalam pemrosesan dan penyampaian pelayanan tepat waktu.Sementara itu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dimensi Tangible yaitu menambah jumlah komputer dan printer di Tempat Pelayanan Terpadu.

---

This thesis studies public service that is service given by KPP Pratama Jakarta Jatinegara to the taxpayer. Best service often is recognized as Pelayanan Prima. Pelayanan Prima is not easy thing is achieved, because it required high participation and commitment from leader and Directorate General of Taxation officer. Many effort done by Directorate General of Taxation to increase quality of service continuously either from the angle of institution, organisation , human resource and accountability system. Best quality of service (Pelayanan Prima) be one of key in fulfilling public claim / taxpayer that is level of maximum satisfaction and as one of materialization of Good Governance.

The purpose of this research is to know quality of service KPP Pratama Jakarta Jatinegara according to perception of Taxpayer, and knows dimension from quality of service of KPP which has fulfilled Taxpayer hope.

This research is quantitative research with distribution of questionaire consisted of 24 item question covering aspects from fifth of dimension that is tangible, reliability, responsiveness, assurances, and empathy. Sampling method applied is Stratified Random Sampling. If not chosen sample returns sheet fed quisioner, hence changed with sample number is the next until researcher to obtain 50 body taxpayer respondents and 150 personal people taxpayer respondents.

Testing data method are done by Validity and Reliability test and data analysis applied through counting average value of Corporate Taxpayer and Individual Taxpayer perception to quality of service in KPP Pratama Jakarta Jatinegara and quality of service counting (gap between perception and hope), level of concordance between perception and hope, and Kartesius Diagram.

The result of research showing that :

1. The highest average value of Corporate taxpayer perception to quality service of KPP Pratama Jakarta Jatinegara is Tangible Dimension, and the lowest average value is Empathy Dimension, Meanwhile the highest average value of perception of Individual taxpayer is Empathy, and the lowest average value is Reliability.

2. Based on result of gap analysis every dimension,corporate taxpayer is capable to fulfill hope is Tangible and Assurances Dimension , and for Individual taxpayer is capable to fulfill hope is Responsiveness and Assurances.

3. Based on analysis level of concordance, for corporate taxpayer is capable to fulifill hope is Tangible Dimension and Assurances, and for Individual taxpayer is capable to fulfill hope is Responsiveness and Assurances.

4. As according to Kartesius Diagram, Reliability is becoming main preference must be done by KPP Pratama Jakarta Jatinegara to increase quality service of corporate taxpayer that is velocity in processing and forwarding of service in time, meanwhile for Individual taxpayer is Tangible dimension by adding computers and printers at Tempat Pelayanan Terpadu."

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Kawasan Industri Pulo Gadung merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang harus dikelola dengan baik khususnya di era otonomi dan desentralisasi daerah kini dituntut pertanggungjawaban segala kinerja, termasuk pengelolaan asset berupa tanah. Di antara langkah awal untuk dapat mengelola tanah ini secara baik, bagi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur, adalah mengetahui harga/nilainya secara tepat. Apabila hanya mendasarkan diri pada data NJOP, yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu Jakarta Timur, dalam penentuan penggunaan tanah di Kawasan Industri Pulo Gadung tentu tidak baik. Sebab sejauh ini Kantor PBB Cakung Satu memperlakukan nilai/harga tanah yang sama untuk semua perusahaan di zona yang sama. Selain itu dengan memperlakukan harga secara sama untuk semua bidang tanah tanpa memperhatikan lokasi jelas akan berakibat tidak adil dalam pemungutan pajak (PBB). Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui harga pasar tanah wajar di Kawasan Industri Pulo Gadung. Tesis ini mengaplikasikan standar penilaian tanah yang dirumuskan oleh Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) yang kerap disebut Standar Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk menentukan harga pasar tanah dari data jual beli (Data penawaran/data transaksi). Sedangkan nilai bangunan pabrik maupun gudang digunakan penilaian pendekatan kalkulasi biaya. Nilai pasar bangunan diperoleh dengan mengurangi Biaya Penggantian Baru (Replacement Cost, New) bangunan menggunakan Metode Meter persegi dengan Penyusutan/ Depresiasi bangunan pada saat penilaian menggunakan metode langsung (direct Method). Direkomendasikan agar pemerintah melakukan perhitungan kembali terhadap tanah-tanah, setidaknya dengan memanfaatkan standar penilaian tanah yang ada di Indonesia (SPI), khususnya yang ada di Kawasan Industri Pulo Gadung, dan seluruh bidang tanah di wilayahnya mengingat konflik ganti rugi tanah sering terjadi; dan PBB akan diserahkan pengelolaannya ke daerah tahun 2014.

---

This thesis is motivated because Industrial Estate Pulogadung is an asset to the city administration that must be managed well, especially in the era of regional autonomy and decentralization of responsibilities now required of all performance, including management of assets such as land, Among the first steps to properly manage these lands, for the Government of the City of East Jakarta, is to know the price / value appropriately. If only rely on NJOP data, generated by the Tax Office Primary Cakung One East Jakarta, in determining the use of land in Industrial Area Pulo Gadung certainly not good. Because so far the Office Cakung One treats the value / price of land is the same for all companies in the same zone. In addition, by treating the same price for all parcels of land regardless of the location will obviously result in unfair tax (PBB).

The purpose of this thesis is to determine the fair market value of land in Industrial Area Pulo Gadung. This thesis applies the land valuation standards formulated by the Appraisal Standards Development Committee of Indonesia (KPSPI) are often called Standard Assessment of Indonesia (SPI) of 2007 by using the market data approach to determine market price for property in the form of land clearing by comparing the data sale (Data bidding / transaction data) properties of similar / comparable. While the value of factory building and warehouse costing approach used in assessment. Market Value of the building is obtained by subtracting the New Replacement Cost (Replacement Cost, New) square meters of buildings using methods with Depreciation / Depreciation of buildings at the time of assessment using the direct method (direct method).

It is recommended in order that the government do recalculation to lands, so that at least by using standard of estimation of exist land in Indonesia specially which is in Pulo Gadung Industrial Estate and all of land area in its territory. Where as the conflict of imbursement often occurred; and PBB (Building and Land Tax) will be given its management to the state in 2014."

"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

---

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"PKH telah memberi manfaat bagi peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu dipertahankan dan dikembangkan pada wilayah lainnya, agar manfaat PKH bisa dirasakan oleh RTSM lain yang belum mendapatkan bantuan PKH.Hasil estimasi menunjukkan bahwa dampak program PKH terhadap penambahan jumlah cakupan imunisasi setelah kurun waktu dua tahun sebesar 0.75 kali dibandingkan rumahtangga kontrol. Penambahan tersebut signifikan secara statistik pada taraf 1 persen. Efek total program terhadap persentase cakupan imunisasi sebesar 2.3 persen meskipun tidak signifikan secara statistik. Evaluasi dampak rumahtangga intervensi PKH mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada periode pemeriksaan kehamilan triwulan pertama dan triwulan kedua, tetapi tidak berpengaruh secara statistik pada pemeriksaan kehamilan triwulan ketiga. Pada pemeriksaan kehamilan triwulan pertama, rumahtangga penerima PKH meningkat 11.5 persen, pada pemeriksaan triwulan kedua 17.8 persen dan pada triwulan ketiga hanya 3.9 persen. Perbedaan dampak program PKH terhadap angka partisipasi murni sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama pada rumahtangga intervensi dibandingkan rumahtangga bukan penerima PKH dalam dua kurun waktu mempunyai besaran positif sekitar. Secara statistik, partisipasi anak sekolah di tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama tidak ada signifikan. Efek total angka partisipasi murni sekolah dasar 0.84 persen, dan Efek total angka partisipasi murni sekolah lanjutan tingkat pertama 0.62 persen. Efek murni program terhadap pengeluaran perkapita rumahtangga positif baik itu untuk pengeluaran perkapita makanan, pengeluaran perkapita bukan makanan dan juga pengeluaran perkapita total rumahtangga. Evaluasi dampak terhadap pengeluaran perkapita makanan sebesar 3.250 rupiah, efek program terhadap pengeluaran perkapita bukan makanan sebesar 3.776 rupiah dan efek program terhadap perkapita total rumahtangga sebesar 6.926 rupiah. Meskipun secara keseluruhan besaran dampak program positif terhadap pengeluaran rumahtangga, tetapi ada satupun yang signifikan secara statististik.

---

PKH has provided benefits to improving education and public health, so it needs to be maintained and developed in other areas, so that the benefits can be felt by RTSM PKH others who have not received the help of PKH. The result indicates that the impact of the program to increase the number of PKH immunization coverage after a period of two years amounted to 0.75 times compared to the control households. Additions are statistically significant at 1 per cent levels. The total effect of the program on immunization coverage percentage of 2.3 percent, although not statistically significant.

The Impact Evaluation of interventions PKH households have a positive influence and statistically significant at the antenatal period the first quarter and second quarter, but not statistically significant in the third quarter. In the first quarter of antenatal care, PKH recipient increased by 11.5 percent, at the second quarter 17.8 percent and the third quarter is only 3.9 percent. Differences PKH impact on enrollment of primary school and secondary level schools in the intervention households compared with control in the two periods had a positive quantity around.

Statistically, the participation of school children in elementary or secondary school level there is not significant. The total effect of the primary school net enrollment rate to 0.84 percent, and the total effect of school enrollment secondary level 0.62 percent. Net effect of the program on household expenditure per capita was positive for both per capita food expenditure, expenditure per capita non-food and total per capita household expenditure. Evaluation of the impact on per capita food expenditure for 3250 rupiah, the effect of the program on non-food expenditure per capita for 3776 rupiah and the effects of the program on total household per capita for 6926 rupiah. Even though the overall magnitude of positive program impact on household expenditure, but it is not statistically significant."