Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kota Depok dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan menggunakan metode survei dan menggunakan data deret lintang. Penelitian dilakukan di enam kelurahan sampel yang tersebar di lima kecamatan di Kota Depok, yang dipilih berdasarkan strata tingkat pembayaran PBB dan karakteristik lokasi Wajib Pajak. Sebanyak 150 rumah tangga diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode acak sederhana dan diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ekonometrika menggunakan model persamaan logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB adalah pendapatan rumah tangga/kapita, waktu penyampaian SPPT PBB, waktu tempuh, waktu pelayanan pembayaran PBB dan penyuluhan.

---

This thesis has purpose to analyze factors influencing compliance of Depok City?s taxpayer in paying property tax by using survey method and using cross-sectional data. This research was carried out in six sub districts samples spread across five districts in Depok City, selected based on payment rating level and characteristics of taxpayer?s location. 150 households taken as samples by using simple random method and interviewed in face to face by using questionnaires. Data obtained were analyzed by using econometric analysis using logit regression model. Result of the research indicate that variables influencing the taxpayer?s compliance in paying property tax are household income/capita, SPPT submission time, distance, service time of payment and counseling."

"Buoyancy dan elastisitas pajak merupakan salah satu ukuran kualitas suatu pajak.Buoyancy dan elastisitas pajak dapat memberikan gambaran tentang responsifitas pajak terhadap basis pajaknya. Idealnya, suatu penerimaan pajak harus meningkat seiring dengan meningkatnya basis pajak. Buoyancy dan elastisitas pajak sama-sama mengukur perubahan persentase penerimaan pajak karena perubahan basis pajak sebesar 1%. Pada buoyancy perubahan tersebut termasuk didalamnya pengaruh tax discretionary change, sedangkan dalam elastisitas pajak tidak termasuk pengaruh tax discretionary change/DTMs. Dengan demikian dalam mengukur elastisitas harus dilakukan penyesuaian data penerimaan pajak dari pengaruh Terdapat beberapa metode penyesuaian data penerimaan pajak, yaitu propotional adjustment, constant rate structure dan dummy variable. Dalam penelitian ini, digunakan dummy variable method.Estimasi buoyancy dan elastisitas pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur difokuskan pada pajak hotel dan restoran, hotel, restoran pajak penerangan jalan dan total pajak daerah dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan time series tahun 2001-2005 dan cross section 38 kabupaten/kota. Hasil estimasi buoyancy dan elastisitas semuanya memiliki nilai kurang dari satu. Hasil estimasi ini memberikan gambaran bahwa pajak hotel dan restoran, hotel, restoran pajak penerangan jalan dan total pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur merupakan jenis pajak, yang tidak buoyant dan ine/astis. Dengan kata lain, responsifitas penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terhadap basis pajaknya masih rendah. Estimasi kontribusi pengaruh DTMs terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, diperoleh bahwa kontribusi DTMs di Kabupaten Sampang jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 27,77%. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki kontribusi DTMs minus,yaitu; Kabupaten Bondowoso (-0,67%), Kabupaten Pasuruan (-0,17), Kota Blitar (-3,59%) dan Kota Mojokerto (-0,01%). Rata-rata kontribusi DTMs pada penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 2,82% dan memberikan pengaruh yang negatif hanya di Kabupaten Ponorogo, yaitu sebesar -0,09. Sedangkan rata-rata kontribusi DTMs terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,99%.Beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini, antara lain; perlu adanya upaya intensifikasi dalam pemungutan pajak oleh pemerintah kabupaten/kota melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak serta memperbaiki basis data objek pajak, pemerintah daerah agar meningkatkan efisiensi dan meminimalkan biaya pemungutan pajak dan dalam pemungutan pajaknya agar dihitung berdasarkan potensi pajaknya."

"Hingga tahun 2003, pelaksanaan operasional pelayanan penerimaan PAD pada KPKD Kotamadya Jakarta Utara menghadapi sejumlah kendala diantaranya rendahnya kinerja pelayanan penerimaan PAD sehingga berdampak kepada banyaknya keluhan dari wajib retribusi. Mulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nornor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tcntang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kotamadya Jakarta Utara secara efektif memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggarannya sendiri dengan pembiayaan anggaran tahunan melalui APBD Pemerintah Propinsi DK1 Jakarta. Dengan kewenangan tersebut diharapkan KPKD dapat meningkatkan kinerja pelayanannya termasuk daiam hal kepuasan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi di loket-loket KPKD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sistem anggaran satuan kerja terhadap tingkat kepuasan pelayanan penerimaan retribusi daerah di KPKD Kotamadya Jakarta Utara sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22 tahun 1999. Pengambilan data dilakukan di enam loket penerimaan yaitu satu Ioket KPKD Pelayanan Terpadu Kotamadya Jakarta Utara, empat loket KPKD Unit Pelayanan Kas di tingkat Kecamatan dan satu loket Pelayanan Penelitian Khusus (Pensus) Cilincing. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling aksidental Sampel terdiri atas responden eksternal sebanyak 100 orang wajib retribusi dan responden internal sebanyak 13 orang petugas loket penerimaan retribusi daerah di wilayah KPKD kotamadya Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kepuasan pelanggan dengan uji tanda untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pelayanan penerimaan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, digunakan variabel sesuai dengan lima kategori kualitas jasa yang disebut sebagai service quality.Total anggaran KPKD Kotamadya Jakarta Utara pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 172,89% dibandingkan tahun 2002. Peningkatan terbesar terjadi pada anggaran kegiatan Peningkatan Perbendaharaan dan Kas Daerah, sedangkan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana Kantor pada tahun 2004 justru mengalami penurunan yaitu hanya 34,76% dibandingkan anggaran tahun 2002 yang disebabkan adanya kebijakan bahwa untuk pengadaan sarana kantor KPKD dianggarkan pada KPKD Propinsi DKI Jakarta.Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa dari penilaian kondisi eksternal (wajib retribusi) secara rata-rata menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pada tahun 2004 lebih baik daripada tahun 2002 yaitu dengan perubahan sebesar 1,14%. Walaupun begitu hanya sebelas dari duapuluh satu indikator saja yang mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji tanda, tingkat kepuasan wajib retribusi pada tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan hanya pada lima dari dua puluh satu indikator dibandingkan tahun 2002.Temuan yang sama juga tenjadi pada rata-rata kondiai tingkat kepuasan internal (pegawai) pada tahun 2004 lebih baik (6,97%) dibandingkan tahun 2002, namun dari sembilan belas indikator hanya lima belas saja yang mengalami peningkatan. Hasil analisis uji tanda terhadap kondisi kepuasan pegawai tahun 2004 menunjukkan bahwa dari sembilan belas indikator pada lima dimensi, hanya tiga belas indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan dernikian, secara keseluruhan penerapan anggaran satuan kerja belum sepenuhnya berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan penerimaan retribusi daerah.Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelayanan penerimaan retribusi adalah mengajukan prioritas anggaran untuk kgiatan sesuai harapan dan kepentingan menurut wajib retribusi dan pegawai KPKD, antara lain kegiatan pemeliharaan atau pengadaan sarana/prasarana peralatan kantor dan membuat permohonan kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta untuk memberikan pendidikan dan latihan lanjutan, khususnya kepada para pegawai pada loket pelayanan penerimaan retribusi, agar pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih baik dan meningkat sehingga harapan responden akan segera terpenuhi."

"Kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan 3 tahun sejak diberlakukan secara efektif pada Januari 2001. Komitmen kebijakan desentralisasi fiskal tersebut dilandasi UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Kedua UU tersebut memuat herbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang Administrasi Pemerintahan maupun dalam hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan melalui Desentralisasi Piskal, dengan desentralisasi fiskal mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.Tujuan penelitian ini adalah membandingkan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Propinsi NAD sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal di Propinsi NAD. Jenis data yang digunakan adalaha data sekunder dan data primer, data sekunder diperoleh dari laporan APBD Propinsi NAD dan data primer didapat dari narasumber tetpilih melalui wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan pengujian Hipotesis dengan menggunakan Uji Beda Dua Rata-Rata (uji t).Berdasarkan basil analisis yang dilakukan, didapatkan penerimaan rata-rata pajak daerah meningkat secara signifikan setelah desentralisasi fiskal, peningkatannya sebesar 101,53%. Jenis pajak yang mendominasi selama enam tahun adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), kontribusi rata-rata penerimaan sebelum desentralisasi sebesar 60,72% dan setelah desentralisasi 40,48%, kontribusi tertinggi pada tahun 2000/2001 sebesar 68,29%. Pertumbuhan penerimaan jenis pajak tertinggi selama enam tahun diperoleh dari pajak bahan baker kendaraan bermotor (PBB-K13) sebesar 332%. Penerimaan pajak daerah sebelum desentralisasi maupun setelah desentralisasi didominasi oleh tiga jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Faktor-faktor yang berpengaruh terbadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea batik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah : (a) Jumlah kendaraan bermotor, (b) Jumlah pemakaian bahan bakar minyak, (c) PDB per kapita Propinsi NAD. Penerimaan retribusi daerah di Propinsi NAD berdasarkan hasil analisis didapatkan perbedaan yang cukup signifikan antara penerimaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiscal, di mana penerimaan setelah desentralisasi mengalami penuranan sebesar -24,52%. Pertumbuhan penerimaan obyek retribusi daerah di Propinsi NAD selama enam tahun di dominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan selama enam tahun sebesar -5,74%. Kontribusi penerimaan jenis retribusi daerah selama enam tahun di Propinsi NAD dominan dari retribusi pelayanan kesehatan, kontribusi rata-rata sebelum desentralisasi sebesar 58,46% dan setelah kebijakan desentralisasi sebesar 87,46%."

"Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif antara KPP-KPP WP Besar dan KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pembanding) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).Analisis dibagi ke dalam dua skenario besar, yaitu skenario 1 (objek penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: semester 1 tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester 1 tahun 2007 dan semester 2 tahun 2007.Hasil skor nilai efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 10% baik skenario 1 maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada KPP-KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. Dari hasil penelitian diketahui bahwa KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN yang merupakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif belum efisien. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi perbaikan sumber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghitungan efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU yang tidak efisien berdasarkan bobot atau nilai benchmarking dari DMU acuan.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam hal manajemen input bagi KPP-KPP di Kanwil DJP Jaya Khusus secara khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, penggunaan dan pengawasan input sesuai dengan kebutuhan KPP yang sesungguhnya. Pengukuran efisiensi kineija di setiap KPP harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang homogen untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kineija Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai.

---

This study attemps to evaluate efficiency among Large Taxpayer Offices (LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA).

The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; with four period of time for each, which are: semester 1 year 2006, semester 2 year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007.

Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period of time and scenarios. Using alpha=10%, this study results that either scenario 1 or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making process because there’s no significant differences in efficiency scores beetween those scenarios.

This study concludes that tax administration reform in Directorate General of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office are succesfully conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each DMU, because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result.

The result of this study can be used in decision making process related to input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising all of the inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax Office should continously conducted in each homogenous organization level for controlling and supervising on DGT performance so that the goals of the reform can be achieved as mentioned before."

"[ABSTRAKPembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (JGRT) adalahsalah satu program Pemerintah untuk memperbanyak penggunaan gas bumi.Program JGRT dilaksanakan di 24 kota di seluruh Indonesia dengan sasaransebanyak 80.000 rumah tangga. Salah satu kota yang terpilih adalah Kota Depok.Pembangunan JGRT Kota Depok diberikan terhadap 4000 rumah tangga diKelurahan Beji dan Beji Timur pada tahun 2010. Namun hingga saat ini belumpernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.Penelitian ini mencoba mengevaluasi pencapaian outcomes programpembangunan JGRT di Kota Depok. Penelitian dilakukan dengan pendekatansurvei dengan jumlah responden 150 rumah tangga yang dipilih dengan metodeproportional random sampling. Analisis dilakukan dengan cara deskriptifkuantitatif.Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penerima program yangberalih menggunakan gas bumi dari LPG tabung sebesar 93,45%. Konsumsi gasbumi dari penerima program dapat menggantikan 11.439 tabung LPG 3kg dan1.120 LPG 12kg per bulan. Jumlah tersebut hanya 0,85% dari total rumah tanggadan total konsumsi LPG 3kg dan 12kg per bulan di Kota Depok. Penghematansubsidi yang telah didapatkan Pemerintah sejak bulan Juni tahun 2011 sampaidengan Desember tahun 2013 sebesar 8,2 miliar rupiah. Analisis persepsiresponden terhadap penggunaan gas bumi disimpulkan bahwa gas bumi terbuktilebih murah, lebih aman, dan lebih praktis dibandingkan LPG 3kg dan 12kg.Hambatan program JGRT Kota Depok adalah belum adanya pengembanganJGRT ke wilayah lain di Kota Depok.

---

ABSTRAKThe Development of Natural Gas Distribution Network for Household (JGRT) isone of the Government of Indonesia's programs to increase the use of natural gas.JGRT program is implemented in 24 cities across Indonesia with a target of80,000 households, including Depok as one of the pilot. The JGRT Depokdevelopment was applied to 4000 households in Beji and East Beji Village in2010. However, an evaluation of the implementation of the program has neverbeen conducted until today.This study is focused on evaluating the achievement of the program outcomes ofthe JGRT in Depok. The study was conducted by using the survey approach with150 households selected as respondents. The respondents? selection process wasdone by using proportional random sampling method, while the analysis wasconducted by using descriptive quantitative method.Based on the above analysis, it is concluded that the number of beneficiaries whopreviously use the LPG tubes and switch to use the natural gas is 93.45% of allsurveyed beneficiaries. The amount of gas consumption can substitute 11,439tubes of LPG 3kg and 1,120 tubes of LPG 12kg per month. This figure represents0.85% of the total households in Depok and total monthly of 3kg and 12kg LPGconsumption in Depok. Government subsidies which have been saved since Juneof 2011 until December of 2013 amounted to 8.2 billion Rupiah. Based on theanalysis of respondent?s perceptions of the use of natural gas, it is concluded thatthe natural gas is proven to be cheaper, safer and more practical compared to LPG3kg and 12kg. The barriers of the JGRT program in Depok is the lack ofdevelopment JGRT to other areas in Depok.;The Development of Natural Gas Distribution Network for Household (JGRT) isone of the Government of Indonesia's programs to increase the use of natural gas.JGRT program is implemented in 24 cities across Indonesia with a target of80,000 households, including Depok as one of the pilot. The JGRT Depokdevelopment was applied to 4000 households in Beji and East Beji Village in2010. However, an evaluation of the implementation of the program has neverbeen conducted until today.This study is focused on evaluating the achievement of the program outcomes ofthe JGRT in Depok. The study was conducted by using the survey approach with150 households selected as respondents. The respondents? selection process wasdone by using proportional random sampling method, while the analysis wasconducted by using descriptive quantitative method.Based on the above analysis, it is concluded that the number of beneficiaries whopreviously use the LPG tubes and switch to use the natural gas is 93.45% of allsurveyed beneficiaries. The amount of gas consumption can substitute 11,439tubes of LPG 3kg and 1,120 tubes of LPG 12kg per month. This figure represents0.85% of the total households in Depok and total monthly of 3kg and 12kg LPGconsumption in Depok. Government subsidies which have been saved since Juneof 2011 until December of 2013 amounted to 8.2 billion Rupiah. Based on theanalysis of respondent?s perceptions of the use of natural gas, it is concluded thatthe natural gas is proven to be cheaper, safer and more practical compared to LPG3kg and 12kg. The barriers of the JGRT program in Depok is the lack ofdevelopment JGRT to other areas in Depok.;The Development of Natural Gas Distribution Network for Household (JGRT) isone of the Government of Indonesia's programs to increase the use of natural gas.JGRT program is implemented in 24 cities across Indonesia with a target of80,000 households, including Depok as one of the pilot. The JGRT Depokdevelopment was applied to 4000 households in Beji and East Beji Village in2010. However, an evaluation of the implementation of the program has neverbeen conducted until today.This study is focused on evaluating the achievement of the program outcomes ofthe JGRT in Depok. The study was conducted by using the survey approach with150 households selected as respondents. The respondents’ selection process wasdone by using proportional random sampling method, while the analysis wasconducted by using descriptive quantitative method.Based on the above analysis, it is concluded that the number of beneficiaries whopreviously use the LPG tubes and switch to use the natural gas is 93.45% of allsurveyed beneficiaries. The amount of gas consumption can substitute 11,439tubes of LPG 3kg and 1,120 tubes of LPG 12kg per month. This figure represents0.85% of the total households in Depok and total monthly of 3kg and 12kg LPGconsumption in Depok. Government subsidies which have been saved since Juneof 2011 until December of 2013 amounted to 8.2 billion Rupiah. Based on theanalysis of respondent’s perceptions of the use of natural gas, it is concluded thatthe natural gas is proven to be cheaper, safer and more practical compared to LPG3kg and 12kg. The barriers of the JGRT program in Depok is the lack ofdevelopment JGRT to other areas in Depok., The Development of Natural Gas Distribution Network for Household (JGRT) isone of the Government of Indonesia's programs to increase the use of natural gas.JGRT program is implemented in 24 cities across Indonesia with a target of80,000 households, including Depok as one of the pilot. The JGRT Depokdevelopment was applied to 4000 households in Beji and East Beji Village in2010. However, an evaluation of the implementation of the program has neverbeen conducted until today.This study is focused on evaluating the achievement of the program outcomes ofthe JGRT in Depok. The study was conducted by using the survey approach with150 households selected as respondents. The respondents’ selection process wasdone by using proportional random sampling method, while the analysis wasconducted by using descriptive quantitative method.Based on the above analysis, it is concluded that the number of beneficiaries whopreviously use the LPG tubes and switch to use the natural gas is 93.45% of allsurveyed beneficiaries. The amount of gas consumption can substitute 11,439tubes of LPG 3kg and 1,120 tubes of LPG 12kg per month. This figure represents0.85% of the total households in Depok and total monthly of 3kg and 12kg LPGconsumption in Depok. Government subsidies which have been saved since Juneof 2011 until December of 2013 amounted to 8.2 billion Rupiah. Based on theanalysis of respondent’s perceptions of the use of natural gas, it is concluded thatthe natural gas is proven to be cheaper, safer and more practical compared to LPG3kg and 12kg. The barriers of the JGRT program in Depok is the lack ofdevelopment JGRT to other areas in Depok.]"

"Penelitian dilakukan untuk menganalisis hubungan kausal faktor Kesadaran Wajib Pajak Badan, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum di bidang perpajakan dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk mengukur hubungan kausal yang terjadi diantara variabel yang tidak dapat diamati secara langsung (unobserveable), melainkan diukur melalui indikator-indikatornya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Tindakan Penegakan Hukum di bidang Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak, dan menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling kuat dan besar dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Pratama, akan tetapi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Badan Madya. Perbedaan tersebut diindikasikan karena terdapat perbedaan Kualitas Pelayanan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Madya dan Wajib Pajak Badan Pratama.

---

The purpose of this research was to analyze causal relationship of Corporate Taxpayer Consciousness, Modernization of Tax Administration System and Law Enforcement Acts in Taxation and their influence on Tax Compliance. This research was carried out toward Corporate Taxpayer in West Java II Regional Tax Office Directorate General of Taxes. Structural Equation Modelling (SEM) is applied to measure the causal relationship which may occur among unobserveable variables, instead it is measured by its indicators.The results found that Corporate Taxpayer Consciousness has no significant influence on Tax Compliance. Law Enforcement Acts in Taxation has a significant influence on Tax Compliance, and becomes a variable having the strongest and largest influence that affecting tax compliance. Modernization of Tax Administration System has no significant influence on Tax Compliance toward Corporate Taxpayer in Pratama Tax Office, however it has a significant influence on Tax Compliance toward Corporate Taxpayer in Madya Tax Office. The difference is indicated as there is a difference in service quality received by Corporate Taxpayer in Madya Tax Office and Pratama Tax Office"

"Tujuan penelitian ini adalah menghitung potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008. Variabel-variabel yang digunakan meliputi data produksi ikan, data harga lelang, harga pedoman ikan, dan besarnya tarif retribusi.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari instansi pemerintah terkait. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur (tidak ada kuesioner) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan ikan.Total potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03, terdiri dari potensi penerimaan retribusi ikan dari laut Rp 465.000.694,53 dan potensi penerimaan retribusi ikan dari darat sebesar Rp 630,010,553.50. Kontribusi potensi penerimaan retribusi ikan dari darat adalah 57,53%, lebih besar dibandingkan kontribusi ikan dari laut yaitu 42,47%.Efektivitas pemungutan retribusi di TPI Muara Baru adalah sebesar 37,60%, dan merupakan hasil rata-rata efektivitas pemungutan retribusi ikan dari laut sebesar 76,38% dan ikan dari darat sebesar 8,98%. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 adalah kurang karena masih terdapat 62,40% potensi penerimaan retribusi yang belum berhasil dipungut.Rata-rata total produktivitas realisasi penerimaan retribusi di TPI Muara Baru tahun 2008 sebesar Rp 42.000,01 per ton yang berasal dari ikan dari laut sebesar Rp 72.480,70 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 11.519,32 per ton. Adapun total produktivitas potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan adalah sebesar Rp 40.968,02 per ton yang merupakan rata-rata atas produktivitas ikan dari laut sebesar Rp 69.897,20 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 12.038,84 per ton.

---

The goal of this study is to calculate the revenue potency and the collecting effectivity of fish auction retribution at Muara Baru Fish Auction Place (FAP) North of Jakarta in 2008. Variables of the study are produce of fish data, auction price of fish, fixing price of fish, and amount of retribution tariff.The research design is descriptive research used primary and secondary data. The secondary data is compiled from government related institution and the primary data is collecting from no structure interview (no questioner) to people who related with fish auction.Total of potency of the fish auction retribution revenue at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 1.095.011.248,03, divided by the auction retribution revenue of fish from the sea is amount Rp 465.000.694,53 and the auction retribution revenue of fish from the land is amount Rp 630,010,553.50. The contribution of the retribution revenue potency of fish from the land is bigger than fish from the sea (57,53% : 42,47%).The effectivity of retribution collecting at Muara Baru FAP is 37,60% and it?s average of the effectivity of retribution collecting fish from the sea is 76,38% and fish from the land is 8,98%. The effectivity of retribution collecting in 2008 is low because there is still 62,40% of the revenue potency of retribution that haven?t collecting.The average of total productivity of the retribution revenue realization at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 42.000,01 per ton, supported by fish from the sea is amount 72.480,70 per ton and fish from the land is amount Rp 11.519,32 per ton. Total productivity of the retribution revenue potention is amount Rp 40.968,02 per ton, the average productivity that supported by fish from the sea is amount Rp 69.897,20 per ton and fish from the land is amount Rp 12.038,84 per ton."

"Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself."