Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan luar negeri terhadap identitas kolektif suatu negara dengan menggunakan disain penelitian studi kasus dimana kasus yang digunakan adalah hubungan internasional di Semenanjung Korea. Analisis dilakukan melalui dua tahap: (1) analisis pada kebijakan luar negeri yang berfokus pada hasil kebijakan luar negeri, (2) analisis yang menjelaskan hasil kebijakan luar negeri pada empat aspek identitas kolektif: ketergantungan, kesenasiban, keseragaman, dan ketahanan diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Trust Building Process Korea Selatan dan kebijakan denuklirisasi Amerika Serikat serta Tiongkok terhadap Korea Utara mempunyai pengaruh pada identitas kolektif Korea Selatan. ...... This study focuses on the impact of foreign policies toward a state?s collective identity. The study was conducted by implementing a case study design which used international relation in Korea peninsula as the main case. The data of the study was analyzed in two phases: first, analysis focused on the outcomes of South Korea's, China?s, and the U.S.? foreign policies and, second, analysis on the results of the foreign policies in four aspects of collective identity, which are interdependence, common fate, homogeneity, and self-restrain. Eventually, the study concludes that South Korea's Trust Building Process policy, as well as the U.S.? and China?s denuclearization policy toward North Korea had an influence on South Korea?s collective identity.

Abstrak :
Foreign-Imposed Regime Change (FIRC) atau intervensi perubahan rezim merupakan salah satu instrumen kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) dalam mengejar kepentingannya. Dalam Perang Sipil Suriah, AS menjadi salah satu negara pengintervensi dan dengan tujuan untuk mengganti pemerintahan Suriah. AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup di Suriah. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup alih-alih terbuka di Suriah?” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Kerangka analisis yang digunakan adalah Logika Strategi Perubahan Rezim oleh Lindsey O’Rourke (2018) yang terdiri dari pertimbangan taktis dan keuntungan strategis intervensi. Peneliti berargumen bahwa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup karena pertimbangan taktis AS di Suriah dan rekam jejak di negara-negara target sebelumnya dan pertimbangan keuntungan strategis akan hasil yang didapat di Suriah serta posisi negara-negara rival membuat AS enggan menggunakan operasi terbuka dan memilih operasi tertutup. ......Foreign-Imposed Regime Change is one of the United States’ (US) security policy instruments to pursue their national security interests. During the Syrian Civil War, the US intervenes with a purpose of overthrowing the incumbent Syrian government. The US uses a covert regime change for that purpose. This research is aiming at answering the question of “why does the US use a covert regime change instead of an overt regime change in Syria?” This research relies on qualitative approach to answer the research question and uses primary and secondary data collected from official documents and open-source information. This research employs the concept of the strategic logic of regime change developed by Lindsey O’Rourke (2018; 2019) to analyze the case. This research focuses on the tactical considerations and strategic benefits of an intervention and argues that US uses covert regime change operation because of the heavy cost of their previous overt regime change polices in Afghanistan, Iraq, and Libya as well as the fear of rival states’ intervention, especially from Russia, in Syria that might endanger their current geopolical standing.

Abstrak :
Penelitian ini tentang Association of South East Asian Nations (ASEAN) dengan fokus pada peran Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan organisasi regional tersebut sekitar 1965-1967. ASEAN terbentuk pada 1967 di tengah pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang memanas. Tujuannya adalah meneiptakan stabilitas regional untuk memajukan taraf hidup bangsa¬bangsa Asia Tenggara yang dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Organisasi regional ini terbentuk alas inisiatif dan prakarsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan mengangkat isu ancaman komunis, usulan kerja sama dari Indonesia ini dapat diterima oleh keempat negara nonkomunis yang pada saat itu merasa khawatir terhadap merebaknya komunis di kawasan Asia Tenggara berdasarkan "Teori Domino". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif¬intepretatif. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia berperan dalam memprakarsai pembentukan ASEAN berdasarkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis sebelumnya dan tidak merupakan data langsung yang diambil dari lapangan. Untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya ASEAN, balk dari pertimbangan eksternal maupun internal, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem (system approach) karena keinginan untuk membentuk ASEAN ini merupakan output dari kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, akan diperhatikan pula input-input yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam memprakarsai pembentukan ASEAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Hasilnya adalah (1) Indonesia telah berperan kunci dalam pembentukan dan pengembangan ASEAN; (2) Indonesia berkepentingan dengan terbentuknya ASEAN karena Indonesia membutuhkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional dan regional kawasan Asia Tenggara serta kredibilitas kepercayaan negara-negara sekawasan dan negara-negara Barat guna membantu Indonesia dalasn upayanya memperbaiki ekonomi nasional akibat pennasalahan yang ditimbulkan Partai Komunis Indonesia; (3) Faktor yang dominan kepentingan Indonesia dengan terbentuknya ASEAN adalah masalah ekonomi dan kestabilan keamanan nasional dan regional demi pembangunan ekonomi nasional karena Indonesia masa kepemimpinan Socharto menyadari bahwa situasi ekonomi-politik Indonesia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan regional Asia Tenggara.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and focuses more on the role of Indonesia in the establishment and development of the said regional organization throughout the period of 1965 - 1967. ASEAN was established in 1967 in the midst of the escalating conflict between the West and the East. The establishment of ASEAN was aimed at creating a regional stability to enhance the welfare level of countries within the Southeast Asia region, which was weighed on the development in the sectors of economy, social and culture. This regional organization was established based on the initiative of Indonesia under the leadership of Soeharto. By raising the issue of communist threat, Indonesia's proposal to build cooperation can be accepted by the other four non communist Southeast Asia countries, which were, at the time, worried about the escalation of communist power in Southeast Asian region based on "Domino Theory". The writer of this paper applies qualitative methods, which is descriptive-interpretative in nature. Therefore, the information and arguments in this paper are made based on secondary data. In order to understand the foreign policy of Indonesia in initiating the establishment of ASEAN, either from the angle of external or internal accounts, the writer applies the system approach because the willpower to establish ASEAN is the output of Indonesia's foreign policy. In addition, the writer also gives attention to the inputs which were taken into account by Indonesia in initiating the establishment of ASEAN. The goal of this thesis is to answer the issues raised in this thesis The findings are (1) Indonesia had played 5. key role in the establishment and development of ASEAN; (2) Indonesia had interests in the establishment of ASEAN because Indonesia needed security stability, national security as well as regional security in Southeast Asia region, and credibility as well as trusts from countries within Southeast Asia region and Western countries, which would help Indonesia's efforts to improve its poor economic condition generated by the Communist Party of Indonesia; (3) The two dominant factors in Indonesia's interests in establishing ASEAN were the economic problem and the national as well as regional security stability for the development of national economy because Indonesia under Soeharto's leadership realized that Indonesia's economic-political condition could be influenced and influence the stability of Southeast Asia's regional security.

Abstrak :
Thesis ini mencoba untuk menjawab mengapa China menyepakati perluasan kerjasama dengan Taiwan pada 4 November 2008 di Taipei. Dalam tujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep uncertainty untuk melihat bagaimana keijasama dapat tercipta akibat turunnya uncertainty antara China dengan Taiwan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case study dengan melihat pada keijasama yang terjadi antara China dengan Taiwan sepanjang 1987 hingga 2008. Pada uji hipotesis yang dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa penurunan uncertainty antara China dengan Taiwan menyebabkan China menyepakati perluasan kerjasama dengan Taiwan pada 4 November 2008 di Taipei. Temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penurunan uncertainty antara China dengan Taiwan terjadi akibat adanya institusi yang sesuai, pertukaran informasi yang simetris dan policy coordination yang tinggi diantara keduanya sehingga kerjasama dapat tercipta dalam interaksi keduanya. ......This thesis is trying to answer why China deals the wider agreement with Taiwan on November 4% 2008 in Taipei. To answer this question, this analysis deploys uncertainty concept to highlight how cooperation is influenced by the degradation of uncertainty between them. Research methodology used in this analysis is case study. This methodology is used to highlight the cooperation between China and Taiwan from 1987 until 2008. Hypothesis examination is done to prove that the degradation of uncertainty between China and Taiwan causes China dealing its wider cooperation with Taiwan on November 4th, 2008 in Taipei. Hypothesis examination is supported by data, which describe how the degradation of uncertainty happens because the existence of appropriate institution, symmetric information exchange, and high policy coordination in order to create cooperation between them.

Abstrak :
Peran dari aktor non negara dalam aktivitas diplomasi publik Indonesia semakin aktif di awal abad ke-21 dan salah satu aktor yang aktif adalah pemuda yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa dalam bentuk diplomasi pemuda. Keterlibatan dari warga negara dalam diplomasi sudah diakomodasi oleh pemerintah Indonesia dan potensi dari aset pemuda dan budaya sudah diakui sebagai aset penting diplomasi publik Indonesia dalam meningkatkan citra positif Indonesia. Salah satu bentuk diplomasi pemuda merupakan misi budaya yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa seperti misi budaya yang dilakukan oleh KTF UI Radha Sarisha. Misi budaya yang dilakukan oleh KTF UI Radha Sarisha menggabungkan dua aset diplomasi publik Indonesia yaitu pemuda dan budaya untuk mempromosikan citra positif Indonesia ke mancanegara. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti peran dan kontribusi diplomasi pemuda di Indonesia dan penggunaan budaya sebagai sarana dalam memenuhi arahan kebijakan diplomasi Indonesia yaitu meningkatkan citra positif di Indonesia di dunia internasional. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan data sekunder dan data primer hasil wawancara dengan narasumber. Melalui analisa data tersebut, dapat disimpulkan bahwa misi budaya KTF UI Radha Sarisha merupakan salah satu bentuk aktivitas diplomasi pemuda yang diinisiasi oleh mahasiswa anggota KTF UI Radha Sarisha serta menggunakan penampilan seni budaya tradisional dan people to people contact sebagai sarana untuk menjangkau warga negara asing dan memengaruhi opini mereka. Diplomasi pemuda yang dilakukan oleh KTF UI Radha Sarisha dalam bentuk misi budaya berperan konstruktif dalam memberi kontribusi yang positif bagi upaya diplomasi Indonesia. Misi budaya yang dilakukan oleh KTF UI Radha Sarisha membantu dalam mencapai arahan kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu meningkatkan citra positif Indonesia di dunia Internasional. Dengan dukungan yang tepat dan upaya misi budaya yang konsisten dan berkelanjutan, komunitas tari mahasiswa seperti KTF UI Radha Sarisha berpotensi untuk mampu berkontribusi lebih dalam upaya diplomasi Indonesia. ......The role of non-state actors in Indonesia's public diplomacy activities has become increasingly active in the early 21st century and one of the active actors is youth consisting of students and students in the form of youth diplomacy. The involvement of citizens in diplomacy has been accommodated by the Indonesian government and the potential of youth and cultural assets has been recognized as an important asset of Indonesian public diplomacy in enhancing Indonesia's positive image. One form of youth diplomacy is a cultural mission carried out by the student community such as the cultural mission carried out by KTF UI Radha Sarisha. The cultural mission carried out by KTF UI Radha Sarisha combines two Indonesian public diplomacy assets namely youth and culture to promote Indonesia's positive image to foreign countries. This research was conducted to examine the role and contribution of youth diplomacy in Indonesia and the use of culture as a means of fulfilling Indonesia's diplomatic policy directives, namely increasing Indonesia's positive image internationally. The research in this thesis uses descriptive qualitative research methods and uses secondary data and primary data from interviews with informants. Through this data analysis, it can be concluded that the cultural mission of KTF UI Radha Sarisha is a form of youth diplomacy activity initiated by student members of KTF UI Radha Sarisha and uses traditional cultural arts performances and people to people contact as a means to reach foreign nationals and influence their opinion. Youth diplomacy carried out by KTF UI Radha Sarisha in the form of a cultural mission plays a constructive role in making a positive contribution to Indonesia's diplomatic efforts. The cultural mission carried out by KTF UI Radha Sarisha helps in achieving the policy directives of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, which is to enhance Indonesia's positive image in the international world. With the right support and consistent and sustainable cultural mission efforts, student dance communities such as KTF UI Radha Sarisha have the potential to be able to contribute more to Indonesia's diplomatic efforts.

Abstrak :
Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB. ......The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government.

Abstrak :
Tiongkok merupakan negara yang tertutup dan cenderung agresif dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara lainnya di kawasan, tidak terkecuali ASEAN. Memasuki akhir tahun 1990an, Tiongkok kemudian mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep keamanan baru dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami alasan Tiongkok dengan menerapkan konsep keamanan baru dan berusaha mengetahui keterkaitan konsep keamanan baru Tiongkok dengan kondisi soft power Tiongkok di ASEAN. Untuk memahami kedua hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep reassurance dan soft power sebagai kerangka berpikir. Konsep reassurance yang merupakan cara yang dilakukan negara untuk meyakinkan negara lain terhadap intensi baik yang dimilikinya. Dalam penerapannya, strategi ini ternyata dapat memiliki peran dalam peningkatan soft power suatu negara. Berdasarkan asumsi di atas, akan dianalisis alasan Tiongkok menerapkan konsep keamanan baru sebagai strategi reassurance dan dampaknya terhadap soft power Tiongkok di ASEAN. ......Before the late 1990s, China’s overtly aggressive actions in the South China Sea and its unwillingness to engage the region on a multilateral basis led to mistrust and fear on ASEAN. Moreover, China’s overwhelming development in economy and defense has strengthens the rise of “China threat” perception. Since the late 1990s, however, China’s policy toward ASEAN has shifted from one based on coercive behavior to regional institutions and accommodating approach based on active participation in ASEAN-based fora and a willingness to undertake actions that give the appearance of embracing ASEAN diplomatic norms. China promotes the implementation of its New Security Concept in any cooperation with ASEAN to gain trust and legitimacy. To provide the analysis, this writing takes reassurance and soft power theory as analytical framework. Reassurance is a strategy aim to reassure others about their benign intentions. Apparently, the application of this strategy could bring significant effect on the rise of soft power. By using qualitative method, this writing intent to understand why China implements the New Security Concept and observe its relevance with China’s Soft power in ASEAN.

Abstrak :
ABSTRAK
Walaupun sudah terbentuk kerjasama perdagangan bebas di Asia Selatan melalui mekanisme South Asian Preferential Trade (SAPTA) pada tahun 1995 dan South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) pada tahun 2006, tetapi nyatanya persentase nilai ekspor intra-kawasannya terhadap total nilai ekspornya ke dunia masih sangat rendah, hanya berkisar 4-6%, dibanding dengan Uni Eropa yaitu 57- 65%, ASEAN yaitu 22-25%, dan NAFTA 48-55% selama tahun 2000-2010. Berbagai hal menyebabkan hal ini terjadi, seperti tingkat komplementaritas (saling melengkapi) produk yang rendah di Asia Selatan. Artinya, kebanyakan barang yang diproduksi di kawasan itu sama, yaitu produk tekstil, sehingga mau tidak mau membuat mereka harus lebih berdagang dengan kawasan di luar Asia Selatan, terutama dengan AS dan Uni Eropa, belum lagi permasalahan politik dan keamanan domestik ataupun bilateral, seperti konflik India dan Pakistan. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan penyebab rendahnya komplementaritas barang di Asia Selatan berdasarkan analisis daya saing industri domestik tujuh negara anggota SAARC melalui Lima Determinan menurut Teori Keuntungan Kompetitif Porter.

---

Abstract
In spite of South Asia free trade cooperation by South Asian Preferential Trade Agremeent (SAPTA) in 1995 and South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) in 2006, there is still low percentage of intra-regional trade, especially export volume, compared with their total world export. However, its ratio percentage was 4-6% , whereas Eropa Union was 57-65%, ASEAN was 22-25%, and NAFTA was 48-55% within 2000-2010. The main cause is the incomplementary of their products export both in economy and political perspective. It means that they yield the similiar products, in particularly textile products, so that they have to relocate and sell their export products to outside regional countries, such as United States and Eropa Union, instead of making trade with SAARC members. Therefore this research attempts to explain the causes of low complementarity of South Asia products based on domestic industry and government polict analysis of seven SAARC member countries by using Porters? Competitive Advantage of Nations Theory.

Abstrak :
Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme. ......Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones.